Mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 2013, bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan..........&.......... untuk memperoleh pembayaran

Dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara., adalah:

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM, adalah:

Pengujian atas, ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak. Dilakukan oleh:

Pengujian atas, keabsahan dokumen pendukung atas bukti hak tagih kepada negara. Dilakukan oleh:

Modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Adalah Modul:

Dalam konsep Maker, Checker, Approver: Pejabat penandatangan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki role sebagai:

Data feeder dalam Modul Pembayaran, yang dihasilkan dari Modul Komitmen, berupa:

Data feeder dalam Modul Pembayaran, yang dihasilkan dari Modul Modul Bendahara, berupa:

Kepala Kantor memerintahkan kepada Zara untuk membuat SPM atas tagihan pembelian barang-barang ATK (Persediaan) yang nilainya dibawah 50 juta rupiah, jenis SPM yang harus dibuat oleh Zara atas tagihan tersebut adalah :

Hakim baru saja ditunjuk sebagai PPSPM pada kantornya, peran Hakim sebagai PPSPM pada aplikasi SAKTI adalah sebagai :

KPP Pratama Bali mendapatkan pegawai baru atas nama Daniel, untuk keperluan pembayaran SPM Gaji Induk atas pegawai baru tersebut, maka KPP Pratama Bali harus mengupdate supplier yang digunakan untuk pembayaran SPM Gaji Induk dengan cara menambahkan pegawai atas nama Daniel dan mengupdate data supplier di KPPN (aplikasi SPAN), jenis supplier yang harus diupdate yaitu supplier type :

Bendahara Pengeluaran KPPN Yogyakarta ingin membuat tagihan yang dananya berasal dari Uang Persediaan (UP), salah satu langkah perekaman pada aplikasi SAKTI berkaitan dengan tagihan tersebut direkam pada Modul Pembayaran, yaitu :

SPM penyaluran dana BOS berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas, untuk nilai SPM Penyaluran dana BOS diatas 1 M, maka wajib :