NEW
Font size
WorksheetsTATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
Total questions: 30
Worksheet time: 8hrs 30mins
Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Pasal 24 UUD 1945
Keputusan Mahkamah Agung
Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....
Pancasila dan UUD 1945
UUD 1945 dan Ketetapan MPR
Undang-undang dan Prolegnas
keadaan nyata dalam masyarakat
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....
Pembukaan UUD 1945
UU Nomor 12 Tahun 2011
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR
Lembaran Negara
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ....
berkedaulatan rakyat
kesatuan
hukum
republik
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ....
UUD NRI Tahun 1945
Pancasila
TAP MPR
Undang Undang
Peraturan tertinggi di Indonesia yang dijadikan hukum dasar dalam membuat sebuah peraturan adalah ....
Undang-Undang
Pancasila
UUD NRI Tahun 1945
TAP MPR
Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh ....
Majelis Pemusyawaratan Rakyat
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Salah satu kesepakatan dasar dalam mengamademen UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak menghilangkan naskah asli yaitu ....
Rigid
Adendum
Fleksibel
Konvensi
Amandemen UUD akan sah apabila disetujui oleh anggota MPR dengan ketentuan ....
1/3 jumlah anggota MPR
2/3 jumlah anggota MPR
50% anggota MPR
50% + 1 anggota MPR
Apabila peraturan pemerintah pengganti undang--undang tidak mendapatkan persetujuan DPR akibatnya ....
peraturan pemerintah pengganti undang--undang harus direvisi seluruhnya
peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus direvisi sebagian
peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dikaji ulang
peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dicabut
Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat di bawah undang-undang adalah ....
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
peraturan pemerintah
peraturan presiden
peraturan daerah provinsi
Pembahasan RUU berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan ....
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Majelis Pemusyawaratan Rakyat
UUD NRI Tahun 1945 diamandemen pada tahun 1999-2002. Alasan pokok yang menjadi penyebab dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
menyesuaikan kehidupan baru Indonesia
terdapat pasal-pasal multitafsir sehingga menimbulkan sistem otoriter
keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada DPR
pasal-pasal dalam undang-undang dasar sudah tidak sesuai perkembangan zaman
Membayar parkir termasuk bentuk ketaatan terhadap salah satu peraturan perundang-undangan nasional adalah ....
Perppu
Peraturan Pemerintah
Perturan Presiden
Peraturan Daerah
Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....
Pembukaan UUD 1945
UU Nomor 12 Tahun 2011
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR
Lembaran Negara
Peraturan Tertulis yg memuat norma hukum yg mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga yg berwenang melalui prosedur yg ditetapkan disebut
System hukum nasional
Tata urutan perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan
UUD
Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Perpres, PP, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, PP UU/Perppu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
Landasan Peraturan Perundang-Undangan nasional ditegaskan dalam . . . .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. pernyataan tersebut menunjukkan adanya asas . . . .
Kejelasan tujuan
kelembagaan
kejelasan rumusan
dapat dilaksanakan
Peraturan perundang-undangan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut merupakan asas . . . .
Kejelasan tujuan
Kelembagaan
Kedayagunaan
Keterbukaan
Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...
BPUPKI
KNPI
PPKI
MPR
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-undang
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
norma dasar dan pertama
kaidah negara yang fundamental
sumber hukum tertinggi
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah...
DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur
DPR atau Gubernur
DPRD Provinsi atau Gubernur
DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota
