NEW
Font size
WorksheetsUAS PKN
Total questions: 50
Worksheet time: 32mins
Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adalah pen gertian dari ……………
tantangan
hambatan
gangguan
ancaman
semuanya benar
Ancaman dibidang ideologi yang dihadapi oleh bangsa indonesia saat ini adalah …….. kecuali
faham komunis
faham liberal
faham radikal
westernisasi
Faham sosialis
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman dibidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal di bawah ini, kecuali ……………………
Mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang
Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik
Diadakan perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat
Tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF,Bank Dunia dan WTO
Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
ncasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, dalam bentuk ……..
Wahana pengintegrasian seluruh unsur kebudayaan nasional dan kebudayaan yang berasal dari luar
Filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikan dengan sendi-sendi budaya nasional
Sarana untuk memadukan dan menyatukan seluruh unsur budaya luar yang masuk yang menguntungkan negara
Penyaring terhadap budaya-budaya yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak pada ekonomi rakyat
Pemersatu budaya luar yang masuk dengan budaya nasional yang bersifat dinamis dan memperkaya budaya nasional
Usaha pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mengatasi ancaman yang datang dari luar dilaksanakan melalui ………….
Sistem pertahanan sipil
Sistem keamanan oleh polri
Sistem pertahanan negara oleh TNI
Mobilisasi segenap angkatan perang yang ada
Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong …………………
Kewibawaan negara
Kerukunan antara umat beragama
Keselamatan masyarakat pedesaan
Keselamatan masayarakat perkotaan
Kehormatan pemimpin partai politik
Gangguan keamanan laut yang mengganggu aspek ekonomi nasional yaitu
Terorisme
Illegal loging
Illegal fishing
Global warning
White coral crime
Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk pola perjuangan tidak bersenjata dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat adalah…..
Memobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan
Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah
Pengerahan massa untuk menolak hasil pilkada yang dianggap tidak netral
Menolak salah-satu pasangan calon pemenang pemilu yang ditetapkan KPU
Menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon
Pengaruh negatif globalisasi sosial budaya yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia Khususnya dalam bidang sosial budaya yaitu ………………
Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar
Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang
Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing
Memudarnya semangat gotong royong ,solidaritas dan kesetia kawanan sosial
Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat persaingan bebas
Hal yang bukan merupakan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik adalah ……..
Mengembangkan demokrasi politik
Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik
Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik
Meningkatkan daya beli masayarakat
Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Hak warga negara sesuai pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berbunyi ……..
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Hak legal merupakan hak tiap warga negara .Hak legal ini timbul berdasarkan …..
Jaminan UU dan peraturan perundang-undangan di bawahnya
Kebijakan politik dan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
Pancasila UUD NRI 1945 dan peraturan pemerintah
Peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang mengekang warga negara
Perlindungan dari Presiden dan MPR
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal tersebut tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ………………..
27 ayat (3)
28H ayat (4)
28I ayat (1)
29 ayat (2)
33 ayat (1)
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan contoh hak legal warga negara yang tertuang dalam …………..
UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 5
UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5
UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 4
UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 5
UU No. 38 Tahun 2014 Pasal 5
Arman adalah penduduk negara A karena faktor keturunan. Dengan demikian, ia mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota dari negara tersebut. Oleh karena itu, Arman dapat disebut sebagai ……………..
Masyarakat
Penduduk
Warga negara
Kelompok
Orang asing
Berikut yang tidak termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah …………….
Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan pemerintah
Turut serta dalam membangun bangsa agar lebih maju
Mengintimidasi warga negara lain yang terbukti melakukan kecurangan
Mempertahankan kedaulatan bangsa dari serangan musuh
Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya
Contoh pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara adalah …………..
Orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya
Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain
Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM
Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang yang dituduh mencuri
Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa dengan pemerintah
Contoh nilai instrumental sila persatuan Indon esia adalah ……………
Mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah
Mendapatkan hak memiliki hak milik
Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan
Memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara
Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing tanpa mengganggu orang lain
Tidak boros, hidup sederhana, serta men ghargai karya orang lain merupakan sikap yang ditunjukkan dari nilai praksis sila ……………
Ketuhanan yang maha esa
Persatuan Indonesia
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Berikut yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah ………………..
Tidak toleran
Egois dan mementingkan diri sendiri
Menyalahgunakan kekuasaan
Kesadaran berbangsa yang rendah
Peduli akan kehidupan berbangsa
Seorang berusaha mendapatkan haknya, bahkan dengan sengaja melanggar hak orang lain, baik disekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk sikap ……..
Tidak toleran
Egois dan mementingkan diri sendiri
Menyalahgunakan kekuasaan
Kesadaran akan berbakti kepada bangsa
Peduli akan kehidupan berbangsa
Berikut yang bukan contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat adalah ………..
Merusak sarana dan prasarana umum yang disediakan pemerintah
Majikan memperlakukan pembantunya sewenang-wenang
Pertikaian antar kelompok
Menculik bayi kemudian minta tebusan
Main hakim sendiri terhadap seorang yang dituduh mencuri
Contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah ……………..
Melanggar rambu-rambu lalulintas
Membolos saat jam pelajaran
Tidak membayar pajak pada waktunya
Tawuran dan merusak fasilitas umum
Melindungi pencuri dari amukan warga
Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang sehingga korban merasa terintimidasi disebut……………
Perundungan
Pemukulan
Penipuan
Pengingkaran
Pemerasan
Polisi lalu lintas menilang para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara yaitu ………………
Preventif
Refresif
Koersif
Persuasif
Kreatif
Pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba di beberapa tempat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama remaja , menjauhi narkoba karena sangat berbahaya. Hal ini termasuk cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu….
Preventif
represif
Koersif
Persuasif
Kreatif
Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Berbunyi…..
Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Warga Negara yang memiliki kelainan fisik , emosional, mental, intelektual, dan/atausosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan llayanan khusus.
Setiap Warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah….
Suatu istilah yang merujuk panda tindakan merampas atau menghancurkan hak-hak dasar manusia,seperti hak hidup dan hak atas kebebasan.
Setiap Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik di sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh UU dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Pelanggaran atau kelelaian terhadap kewajiban asasi yang di lakukan seseorang atau sekolompok orang kepada orang lain.
Setiap perbuatan yang di lakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian, kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama
Pelanggaran yang mengaancam dan menghilangkan nyawa seseorang, pelanggaran ini hanya bersifat kejahatan terhadap materi (umumnya) dan terhadap fisik akan tetapi tidak sampai mengancam atau menghilangkan nyawa seseorang.
Contoh nilai-nilai praksis sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah . . . . . . .
Ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti pendidikan.
Menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan Bangsa dan Negara
Berani dan siap mempertanggung jawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
Menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan berbangsa dan bernegara
Menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan
Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut .1). Mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2). Menjaga keutuhan bangsa dengan cara tidak membuka akses terhadap warga asing.
3). Menghormati dan memajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi.
4). Menjunjung tinggi harkat dan martabat pihak-pihak yang mendatangkan keuntungan.
5). Membuat kebijakan kebijakan dalam konteks menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Kewajiban Negara untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya di tunjukkan nomor . . . . . . .
1), 2), dan 3)
1), 3), dan 5)
2), 3), dan 4)
2), 4), dan 5)
3), 4), dan 5)
Isi UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) adala . . . .
Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan .
Negara melindumgi seluruh tumpah darah indonesia
Negara Indonesia adalah Negara kepulauan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika
Lambang Negara Indonesia adalah burung garuda.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain , menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Defenisi hukum tersebut dicetuskan oleh. . …
Immanuel Kant
Leon Duguit
S. M Amin, S. H
J. C. T Simorangkir, S. H
Prof. Drs C. S T Kansil, S. H
Perhatikanlah pernyataan berikut.
1). Hukum bersumber pada pancasila.
2). Berkedaulatan Rakyat.
3). Hukum memberikan sanksi tegas kepada masyarakat.
4). Jaminan kepastian hukum bagi semua orang.
5). Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
6). Hukum adat tidak berlaku di Indonesia.
Ciri-ciri khas Negara Hukum menurut Azhary di tunjukkan nomor . . . .
1), 3), dan 5)
1), 2), dan 5)
2), 3), dan 6)
2), 4), dan 5)
3), 4), dan 5)
Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum . . . . . . .
Administrasi Negara
Tata Negara
Pidana
Perdata
Acara
Hukum yang berisi tentang tindakan-tindakan yang dilarang dan hukuman bagi yang melakukannya ialah . . . . . .
Administrasi Negara
Tata Negara
Pidana
Acara
Perdata
Hieraki peraturan yang benar menurut Undang- Undang No 12 Tahun 2011 adalah . .
UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang/ peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah.
UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, ketetapan MPR, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan Daerah.
UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, ketetapan MPR, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan Daerah.
UUD NRI Tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan Daerah, Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945, peraturan presiden, ketetapan MPR, peraturan provinsi, peraturan Daerah, Undang-Undang
Lembaga-lembaga yang termaksud dalam kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah …
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi yudisial dan Presiden.
Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan KPK
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi yudisial
Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi, KPK dan BPK
Perhatikanlah beberapa tindakan berikut….
1). Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2). Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3). Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
4). Memelihira ketertiban dan menjamin keamanan umum.
5). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6). Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari . . . . . . . .
Polisi
KPK
Advokat
Hakim
Kejaksaan
Memberikan Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum klien adalah tugas dari ….
Polisi
KPK
Advokat
Hakim
Kejaksaan
Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah . . . . .
Menanam pohon di pekarangan rumah
membantu korban kecelakaan
Olahraga setiap pagi
Mentaati rambu lalu lintas
Menggunakan kendaraan umum.
Perhatikanlah hal berikut .
1). Mengatur orang-orang.
2). Menjamin kepastian hukum.
3). Memaksakan orang untuk melakukannya.
4). Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus.
5). Menghendaki Perdamaian
6). Adanya sanksi yang jelas.
Tujuan dari hukum di tunjukkan nomor……….
1), dan 3)
2), dan 5)
5), dan 6)
2), dan 4)
3), dan 5)
Seseorang yang di hukumdalam lembaga pemasyarakatan untuk waktu paling sedikit satu hari dan paling lama tidak boleh lebih satu tahun empat bulan sering di sebut sebagai pidana .. . . . . . .
Denda
Tutupan
Penjara waktu tertentu
Kurungan
Penjara
Dalam arti luas hukum sipil meliputi hukum . . . . . . . . . .
Acara pidana dan acara perdata
Administrasi Negara dan dagang
Perdata dan Dagang
Tata Negara dan Administrasi Negara
Pidana dan Perdata
Lembaga Negara yang secara khusus bertugas di bidang penuntutan ialah . . . .
DPRD
ADVOKAT
KPK
POLISI
KEJAKSAAN
Sebuah tatanan yang didalamnya hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan hukum dalam posisi tertinggi dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat sering disebut sebagai . . . . .
Keadilan Sosial
Absolutisme Hukum
Perlindungan dan penegakan hukum
Supremasi Hukum
Kemutlakan Hukum
Perhatikanlah beberapa pernyataan berikut ini.
1). Menyanyikan lagu-lagu, mengadakan pidato dan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dimuka umum.
2). Tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian.
3). Terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum.
4). Seorang pejabat catatan sipil sebelum melangsungkan perkawinan tidak minta diberikan padanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang di haruskan menurut aturan-aturan umum.
5). Melakukan perjudian
6). Tidak izin kepala polisi atau instansi terkait ketika mengadakan pesta atau keramaian ditempat umum.
Pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan ditunjukkan nomor . . . . . .
1), 2), dan 6)
1), 3), dan 5)
1), 5), dan 6)
2), 3), dan 5)
2), 4), dan 5)
Partisipasi masyarakat dalam bidang perlindungan dan penegakan hukum akan sangat berkembang pesat apabila didukung dengan . . . . . . . .
Sosialisasi hukum sejak dini
Jelasnya penegakan hukum
Adanya polisi yang tegas dan profesional
Hukum yang memihak rakyat kecil
Pemberian hukum yang berat bagi pelanggar hukum.
Undang-Undang NRI Tahun 1945 Pasal 30 menekankan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara merupakan tugas dari . . . . . .sebagai kekuatan utama.
Seluruh elemen pemerintah dan masyarakat
TNI
Kejaksaan Agung
TNI dan Polisi
Seluruh Rakyat Indonesia
Memalsukan uang, membuat riuh pada malam hari dan, tanpa izin mengadakan pesta merupakan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita jumpai yang pada umumnya melanggar . . . . . . .
Ketertiban Umum
Jabatan/Pekerjaan
Lingkungan hidup
Keamanan Umum
Kesusilaan
Indonesia menganut paham. . . . . . Untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau suatu lembaga sehingga menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Ebuse Of Power).
Kekuasaan pada MPR
Otonomi Daerah
Perlindumgan dan Penegakan HAM
Demokrasi Liberal
Trias Politica
