Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

SOAL UAS PPKN KLS XI SEMESTER GANJIL

Total questions: 20

Worksheet time: 3600secs

Name
Class
Date
1.

Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat karena ….

a)

diturunkan dari orang tua kandung

b)

dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan

c)

bersifat sangat pribadi dan eksklusif

d)

merupakan eksistensi manusia bermartabat

e)

dilindungi oleh negara

2.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ….

a)

Komisi HAM PBB

b)

John Locke

c)

Aristoteles

d)

Koentjoro Poerbopranoto

e)

UU RI No. 39 Tahun 1999

3.

Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yang berasal dari faktor internal, yaitu ….

a)

penyalahgunan kekuasaan

b)

pergaulan

c)

kesenjangan social

d)

ketidaktegasan aparat hukum

e)

sikap mementingkan diri sendiri

4.

Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrument Pancasila, yaitu ….

a)

Amandemen kedua UUD 1945

b)

Inpres No. 26 Tahun 1998

c)

. UU No. 26 Tahun 2000

d)

Keppres No. 129 Tahun 1998

e)

Keppres No. 181 Tahun 1998

5.

Berikut yang termasuk landasan langsung pemikiran munculnya hak asasi manusia, yaitu ..

a)

semua manusia berderajat sama

b)

manusia ciptaan Tuhan

c)

manusia berhak hidup

d)

manusia memiliki kebebasan sejak lahir

e)

manusia makhluk social

6.

Berikut yang termasuk jenis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, yaitu …

a)

pengusiran penduduk secara paksa

b)

penyiksaan terhadap balita

c)

pembunuhan seseorang

d)

pencemaran nama baik

e)

pembunuhan massal

7.

Adanya kecerdasan emosional seseorang dalam menjalankan pemerintahan demokrasi menunjukkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu ….

a)

Berketuhanan Yang Maha Esa

b)

demokrasi dengan kecerdasan

c)

demokrasi yang berkedaulatan rakyat

d)

demokrasi dengan rule of law

e)

demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara

8.

Berikut tidak termasuk nilai moral yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu ….

a)

persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b)

keseimbangan antara hak dan kewajiban

c)

mewujudkan rasa keadilan sosial

d)

kebebasan dapat dipertanggungjawabkan cukup kepada diri sendiri

e)

mewujudkan rasa keadilan yang merata

9.

Pembentukan partai politik pada masa revolusi diatur dalam ….

a)

Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945

b)

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945

c)

Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

d)

Penpres Nomor 2 Tahun 1959

e)

pasal UUD 1945

10.

Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat merupakan salah satu penyimpangan demokrasi pada masa ….

a)

Orde Lama

b)

Orde Baru

c)

reformasi

d)

sekarang

e)

revolusi

11.

Berikut principles of legality, kecuali ….

a)

peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tidak dapat dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku

b)

peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti

c)

suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan sistem lain

d)

tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi

e)

peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan

12.

Peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut hukum ….

a)

privat

b)

tata negara

c)

public

d)

militer

e)

kekayaan

13.

Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan adalah jenis hukum ….

a)

formal

b)

material

c)

pidana

d)

perdata

e)

peradilan tata usaha

14.

Sumber dasar hukum nasional, yaitu Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dalam …

a)

Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999

b)

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999

c)

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 2000

d)

Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999

e)

Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000

15.

Segala peraturan itu tidak tertulis dalam masyarakat tertentu, meresap dalam sanubari warganya dan apabila dilanggar menimbulkan akibat hukum tertentu disebut ….

a)

hukum perdata

b)

hukum dagang

c)

hukum adat

d)

hukum antargolongan

e)

hukum pidana

16.

Dari segi fungsi pelaksanaannya hukum dapat dibedakan menjadi hukum ....

a)

nasional dan internasional

b)

tertulis dan tidak tertulis

c)

publik dan perdata

d)

positif dan negatif

e)

formal dan materiil

17.

Tujuan negara hukum secara umum adalah ….

a)

membatasi kekuasaan negara

b)

menjamin kesejahteraan rakyat

c)

melindungi hak asasi manusia

d)

menjamin kekuasaan kepala negara

e)

membatasi hak rakyat

18.

Salah satu prinsip bagi negara hukum adalah ....

a)

kebebasan beragama harus dijamin

b)

negara yang mempertahankan hukum secara pasif

c)

hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan

d)

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

e)

mengutamakan kepentingan umum

19.

Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai ....

a)

peradilan istimewa

b)

peradilan KKN

c)

peradilan perkara berat dan lebih berat

d)

peradilan banding dan kasasi

e)

peradilan khusus

20.

Wewenang pengadilan tinggi antara lain ....

a)

memeriksa berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA

b)

memberikan penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya

c)

mengirimkan berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim

d)

meminta pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai

e)

kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata