BPR wajib menyampaikan laporan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan/atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 50% sesuai dengan POJK PKK.

BPR dengan Modal inti minimum dibawah Rp50 M namun telah memenuhi modal inti minimum sesuai POJK KPMM BPR dapat membuka jaringan kantor pada 1 (satu) wilayah provinsi hingga kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat.

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada LJK lain yang diawasi oleh OJK.

BPR dan BPRS dapat membentuk PPAP Umum aset produktif kualitas Lancar kurang dari 0,5%.

Penyediaan dana dalam bentuk PDAB pada BPR atau BPRS lain dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas dikecualikan dari BMPK/BMPD maksimal 40% dari modal.

BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM sebesar kurang dari 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan POJK 34 Tahun 2020 tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Covid-19 berlaku sampai dengan 30 April 2022.

Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (PPAP Umum) dan Pasal 4 (AYDA) berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.