NEW
Font size
WorksheetsHubungan Struktural dan Fungsional antara PemPus dan PemDa
Total questions: 25
Worksheet time: 28mins
Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui....
pilkada
voting
musyawarah
rapat
pengambilan suara
Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
desentralisasi
dekonsentrasi
otonomi daerah
sentralisasi
devolusi
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut.....
tugas pembantuan
dekonsentrasi
otonomi daerah
sentralisasi
desentralisasi
Kekuasaan tertinggi pemerintahan di Negara Indonesia ada di tangan....
MPR
DPR
Presiden
Rakyat
DPD
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ....
Menguntungkan pejabat daerah
Meringankan pemerintah pusat
Membantu pejabat di daerah
Sesuai aspirasi masyarakat di daerah
Membantu pejabat pemerintahan
Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan.....
desentralisasi
dekonsentrasi
tugas pembantuan
daerah otonom
otonomi daerah
Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali....
politik
agama
kesehatan
keuangan
pertahanan dan keamanan
Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah....
gubernur
bupati
DPRD kabupaten/kota
camat
wali kota
Badan legislatif di kabupaten adalah....
gubernur
bupati
DPRD kabupaten
camat
wali kota
Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....
tata ruang
fiskal
pendidikan
pekerjaan umum
kesehatan
Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah....
sejajar
lebih tinggi
lebih rendah
lembaga otonom
lembaga administratif
Jabatan kepala daerah dalam satu periodenya....
4 tahun
5 tahun
6 tahun
8 tahun
10 tahun
Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan....
peraturan daerah
keputusan daerah
pengangkatan pejabat daerah
perangkat daerah
kepala daerah
Undang-Undang yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah....
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004
Badan eksekutif di pemerintahan daerah tingkat I adalah....
gubernur
bupati
DPRD kabupaten/kota
camat
wali kota
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip....
kesatuan
riil dan tanggung jawab
penyebaran
keserasian
pemberdayaan
Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Pernyataan tesebut adalah pengertian otonomi daerah menurut....
C. J. Franseen
J. Wajong
Ateng Syarifuddin
Aristoteles
John Locke
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi, kecuali....
pertanahan
kebudayaan
tata ruang
kelembagaan pemerintah
pertahanan
Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, maka dibentuk ....
POLRI
TNI
Banser
Satpol PP
Basarnas
Di bawah ini yang bukan tergolong sumber pendapatan daerah adalah....
pendapatan asli daerah
pajak retribusi daerah
dana perimbangan
pendapatan daerah lain yang sah
pungli
Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang dinamis, nyata dan ....
Bertanggung jawab
Terkendali
Terprogram
Seimbang
Aman
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ....
Otonomi daerah
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Devolusi
Contoh Daerah dengan otonomi Khusus adalah....
Jawa Timur
DIY
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kalimantan Utara
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk….
Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di kota
Mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem pemerintah presidesil
Melaksanakan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Mengatur dan mengurus urusan pemerintah pusat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Contoh dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah…
Munculnya sifat egosetrisme daerah
Kesejahteraan warga di daerah semakin berkembang
Hilangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan pusat
Hilangnya segala bentuk kejahatan dalam masyarakat
Menguntungkan pejabat daerah
