NEW
Font size
WorksheetsPPKN X BAB 4 HUB PEMERINTAH PUSAT & DAERAH | T2
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ....
Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.
Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Harus terdiri dari beberapa negara bagian dimana mempunyai satu buah pemerintah federasi
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu...
Nilai unitaris dan nilai UUD
Nilai unitaris dan nilai Pancasila
Nilai tukar dan nilai dasar desentralisasi teritorial
Nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi territorial
Nilai otonomi dan nilai dasar desentralisasi territorial
Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip…
Nyata
Bertanggung jawab
Berwawasan ke depan
Dinamis
Luas
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas 34 provinsi. Luasnya wilayah NKRI menyebabkan pemerintahan pusat tidak dapat mengambil alih keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada tiap-tiap provinsi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah menjadi solusi penanganan urusan pemerintahan pusat dan daerah. Otonomi daerah dianggap sebagai solusi dengan alasan….
Wilayah negara Indonesia yang luas dan sulit dijangkau pemerintah pusat
Pemerintah daerah ingin mengelola daerahnya sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakatnya
Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang ingin dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah
Adanya keinginan untuk menjalin komunikasi lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah
Pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengelola urusan daerah sesuai kondisi dan kepentingan masyarakat setempat
Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian urusan tersebut meliputi….
Urusan absolut, wajib, dan pilihan
Urusan konkuren, wajib dan umum
Urusan konkuren, pilihan, dan umum
Urusan absolut, konkuren, dan umum
Urusan konkuren, wajib dan pilihan
Ketika salah satu agama yang ada di Indonesia merayakan hari raya keagamaan, pemeirntah menetapkan pada tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. Kewenangan tersebut merupakan wujud dari urusan….
Pemerintahan absolut
Pemerintahan konkuren
Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
Pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayan dasar
Pemerintahan umum
Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ….
Peradilan /yustisi
Kebijakan Pendidikan
Moneter dan fiskal nasional
Politik luar negeri
Pertahanan dan keamanan
Perhatikan wacana di bawah ini!
Daerah X yang terletak di wilayah dataran rendah memiliki potensi alam yang subur. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah X untuk menanam padi dan tanaman pangan lain. Pemerintah daerah X berupaya menjadi penghasil beras terbesar di Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat setempat.
Tujuan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan wacana di atas adalah....
Mewujudkan pelaksanaan perekonomian yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia
Menciptakan pemerintah daerah yang inovatif dan kreatif
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah
Memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan untuk meningkatkan pendapatan daerah
Menciptakan ciri khas setiap daerah di Indonesia sehingga daya saing antar daerah tinggi
Salah satu tujuan adanya otonomi daerah ialah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat daerah sesuai potensi daerah yang dimiliki. Untuk meningkatkan daya saing setiap daerah perlu dilakukan….
Inovasi pengelolaan potensi daerah
Pemisahan kekuasaan daerah dengan pemerintah pusat
Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri
Pembuatan kebijakan yang mengatur tentang batas-batas pengelolaan daerah
Pengajuan anggaran belanja daerah kepada pemerintah pusat untuk memaksimalkan pengelolaan daerah
Perhatikan wacana di bawah ini!
Wilayah negara Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Kondisi, potensi serta kebutuhan setiap provinsi berbeda-beda. Di satu sisi, terdapat daerah dengan konsdisi Pendidikan dan pelayanan Kesehatan kurang memadai. Di sisi lain terdapat daerah dengan pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan Pendidikan yang memadai dan terbilang maju
Upaya menyelesaikan masalah berhubungan dengan wacana di atas ialah….
Urusan pemerintah daerah sebaiknya di ambil alih oleh pemerintah pusat agar lebih optimal
Dalam menyelesaikan urusan penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan sebaiknya dilakukan pembenahan setiap pergantian pemimpin negara
Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan sebaiknya melibatkan seluruh warga negara Indonesia
Sebaiknya urusan Pendidikan dan Kesehatan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah tanpa harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat
Adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal dan merata demi tercapainya kesejahteraan masyarakat
Sumber keuangan daerah diperoleh melalui pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berikut ini yang merupakan sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah ....
Pajak penghasilan, pajak bumi dan retribusi
Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi
Pajak daerah, pinjaman daerah, dan pajak bumi
Pajak daerah, hasil bumi daerah dan pinjaman daerah
Pajak daerah, pinjaman daerah, dan pajak penghasilan
Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu….
struktural,proporsional
fungsional,proporsional
struktural,fungsional
fungsional,professional
struktural,professional
Perhatikan gambar di bawah ini!
Gambar di atas merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yaitu....
Pemeritahan absolut
Pemerintahan umum
Pemerintahan pilihan
Pemerintahan daerah
Pemerintahan wajib
Gambar di atas merupakan tata ruang kawasan Malioboro Yogyakarta.
Jika dikaitkan dengan jenis urusan pemerintah, termasuk ke dalam pemerintahan apa?
Pemerintahan absolut - pelayanan dasar
Pemerintahan konkuren - pelayanan dasar
Pemerintahan umum - pilihan
Pemerintahan konkuren - wajib & pilihan
Pemerintahan absolut - pilihan
Gambar berikut merupakan urusan pemerintahan....
Pemerintahan absolut
Pemerintahan wajib
Pemerintahan konkuren
Pemerintahan umum
Pemerintahan pilihan
