NEW
Font size
WorksheetsPTS 2021 GENAP-PPKN-XII
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
C.F. Strong mengidentifikasi adanya sebuah negara yang bersusun tunggal, dimana kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah memegang kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Di negara tersebut hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan mentri (kabinet), dan satu parlemen.
Negara seperti dalam uraian di atas adalah salah satu bentuk negara yaitu ....
Negara Serikat.
Negara Kesatuan. V
Negara Republik.
Negara Monarkhi
Negara Satu Kesatuan.1. C.F. Strong mengidentifikasi adanya sebuah negara yang bersusun tunggal, dimana kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah memegang kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Di negara tersebut hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan mentri (kabinet), dan satu parlemen.
Negara seperti dalam uraian di atas adalah salah satu bentuk negara yaitu ....
Negara Serikat.
Negara Kesatuan.
Negara Republik.
Negara Monarkhi
Negara Satu Kesatuan.
Negara yang tersusun dari banyak negara bagian, dimana pemerintah pusat hanya mempunyai kedaulatan keluar saja sedang kedaulatan kedalam dimiliki oleh pemerintah negara bagian, dan di negara tersebut ada banyan konstitusi, banyak kepala negara, banyak kabinet dan banyak parlemen.
Bentuk negara seperti tersebut di atas adalah ....
Negara Serikat.
Negara Kesatuan.
Negara Republik.
Negara Monarkhi
Negara Satu Kesatuan
Di negara yang semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedang daerah hanya menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, maka negara tersebut menggunakan sistem ....
Pembagian kekuasaan
Pemisahan kekuasaan
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Di negara Indonesia, Daerah diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, di daerah juga ada parlemen daerah untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, namun demikian pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia menerapkan sistem ....
Pembagian kekuasaan
Pemisahan kekuasaan
Sentralisasi
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Perhatikan macam-macam urusan pemerintahan di bawah ini:
1. Politik luar negri
2. Agama
3. Pendidikan
4. Yustisi
5. Pertahanan
6. Kesehatan
7. Moneter
Urusan pemerintahan di Indonesia yang tidak diserahkan kepada daerah (tidak diotonomikan) ditunjukkan pada nonor ....
1,2,3,4
1,3,5,7
2,3,4,5
2,4,6,7
1,2,4,5
Bentuk negara kesatuan telah dipilih oleh Bangsa Indonesia sebagai bentuk negara yang paling pas diterapkan di Indonesia. Bahkan ketika dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 disepakati bahwa tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia termuat dalam Alinea ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu : untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang ....
Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Adil dan makmur berdasarkan Pancasila
Pasal 25 A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara di atas adalah untuk menggambarkan wilayah perairan dan gugusan kepualauan diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Benua Asia dan Benua ausrtalia yang menjadi satu kesatuan ....
Wilayah
Politik
Ekonomi
Pertahanan dan keamanan
Bahasa
Pada awal Negara Indonesia berdiri, belum semua lembaga negara terbentuk, sehingga berlaku Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sebelum DPR, MPR dan DPA terbentuk menurut Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.
Pasal tersebut dijadikan sebagai alat propaganda oleh Belanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara diktator, dengan alasan ....
Presiden memegang kekuasaan eksekutif
Presiden memegang kekuasaan legislatif
Presiden memegang kekuasaan legislatif
Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif
Presiden memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif
Untuk melawan propaganda Belanda tersebut, Pemerintah RI mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang isinya menyatakan bahwa para menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden tetapi bertanggung jawab kepada KNIP, pada hal berdasarkan Maklumat Pemerintah Nomor X (Eks) tanggal 16 Oktober 1945 KNIP sudah menjadi lebaga legislatif karena KNIP memegang kekuasaan DPR dan MPR.
Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tersebut menyimpang dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 karena ....
Mengubah sistem pemerintahan dari Parlementer menjadi Presidensiil
Mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer
Mengubah bentuk negara Kesatuan menjadi Serikat
Mengubah bentuk pemerintahan dari Republik menjadi Monarkhi
Mengubah bentuk pemerintahan dari Monarkhi menjadi Republik
Pada periode awal kemerdekaan Indonesia ( 1945-1949) persatuan dan kesatuan Indonesia mendapat banyak tantangan, diantaranya pemerintahan yang tidak stabil, upaya Belanda yang ingin menjajah Indonesia lagi serta adanya pemberontakan-pemberontakan.
Pemberontakan yang terjadi pada periode ini adalah ....
Pemberontakan PRRI Permesta
Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan
Pemberontakan PKI di Madiun
Pemberontakan G 30.SPKI
Pemberontakan Daud Beureuh di Aceh
Mulai tanggal 27 Desember 1949 Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Ini berarti negara Indonesia tidak lagi berbentuk Kesatuan tetapi berbentuk Serikat. Bentuk negara serikat ini dengan terpaksa diterima oleh Bangsa Indonesia sebagai sarat yang diajukan oleh Belanda agar Belanda bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia.
Tujuan Belanda mengajukan sarat tersebut adalah ....
Agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh.
Agar Indonesia masih bisa tetap bersatu
Agar Indonesia menjadi seperti negara Amerika Serikat
Agar Indonesia cepat menjadi negara maju
Agar persatuan Indonesia rapuh dan mudah dipengaruhi oleh Belanda
Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi Negara Kesatuan yaitu dengan diberlakukannya UUDS 1950. Ini menunjukkan bahwa ....
Bangsa Indonesia tidak menyukai bentuk negara Serikat
Bangsa Indonesia menyukai bentuk negara Serikat
Bangsa Indonesia menginginkan kedekatan hubungan dengan Belanda
Bangsa Indonesia menghargai pemerintah Belanda
Bangsa Indonesia senang mengubah bebtuk negara.
Pada periode tahun 1949-1950 terdapat pemberontakan-pemberontakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia, diantaranya adalah Gerakan angkatan Perang Ratu Adil, Pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan-pemberontakan tersebut pada umumnya dilatarbelakangi oleh ....
Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia
Keinginan tokoh-tokoh daerah untuk mendapatkan kekuasaan
Ketidakpuasan kepada pemerintah pusat
Pengaruh Belanda yang masih kuat di Indonesia
Ketidak cocokan dengan Presiden Soekarno
Pada periode tahun 1950-1959, terjadi ketidakstabilan politik yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet.hal yang menyebabkan kondisi kacau tersebut adalah ....
Diberlakukannya UUDS 1950
Ketidakmampuan kabinet yang dibentuk
Adanya banyak pemberontakan
Tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun UUD baru
Adanya usaha Belanda yang ingin menjajah Inonesia lagi
Salah satu pemberontakan yang mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia pada periode 1950-1959 adalah pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh ....
Kahar Muzakar
Daud Beureuh
Kartosuwiryo
Ibnu Hajar
Letkol. Ahmad Husen
1. Pada periode 1959-1966,demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Terpimpin. Pada awalnya yang dimaksud demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun kemudian bergeser menjadi dipimpin oleh ....
UUD NRI Tahun 1945
Dasar Negara Pancasila
Presiden/Pemimpin Besar Revolusi
MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat
DPR sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia
Persatuan dan kesatuan Indonesia pada periode1959-1966 mendapatkan cobaan dengan meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI. Pemberontakan tersebut bertujuan ....
PKI ingin memisahkan diri dari NKRI
PKI ingin mendirikan negara sendiri
PKI ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan Komunisme
PKI ingin menumpas agama-agama yang ada di Indonesia
PKI ingin melarang masyarakat menjalankan ajaran agamanya
Diantara kelemahan pemerintahan pada masa Orde Baru adalah terjadinya praktik monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi yang terpusat di Jawa, serta pembangunan ekonomi yang didasari oleh tekad untuk kepentingan individu.
Kelemahan seperti tersebut di atas terjadi di bidang ....
Politik
Ekonomi
Sosial dan budaya
Pertahanan dan keamanan
Hukum
Salah satu cita-cata reformasi adalah membentuk pemerintahan yang konstitusional, ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional adalah bahwa konstitusi negara berisi pembatasan kekuasaan eksekutif dan ....
Adanya kekuasaan legislatif yang kuat
Adanya kekuasaan yudikatif yang dominan
Adanya jaminan HAM dan hak-hak warga negara
Adanya pembatasan masa jabatan presiden
Adanya kekuasaan eksekutif yang kuat.
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sedangkan menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh ....
DPR
MPR
MA
DPR bersama MPR
MPR atas usul DPR
