NEW
Font size
WorksheetsTwk 6 3 April 2021
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Sistem pemerintahan dimana peran Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan Presiden dibatasi oleh konstitusi disebut dengan sistem pemerintahan…
Monarki absolut
Monarki konstitusional
Republik parlementer
Republik konstitusional
Republik absolut
Lembaga-lembaga tinggi Negara hasil amandemen sesuai dengan urutan yang terdapat dalam UUD 1945 diatur sebagai berikut…
MPR-DPR-DPD-Presiden-MA-MK-BPK
MPR-Presiden-DPR-DPA-MA-MK
Presiden-DPA-DPR-BPK-MA
Presiden-MPR-DPR-MA-MK-BPK
MPR-DPR-Presiden-MA-MK-BPK
1. Dapat mengajukan rancangan undangundang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, merupakan kewenangan DPD yang tercantum dalam ..… UUD 1945.
Pasal 19B ayat2
Pasal 20 ayat 2
Pasal 21A ayat 2
Pasal 22D ayat 2
Pasal 23 ayat 2
Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, kecuali…
Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Mengangkat duta dan konsul
Menerima duta dari negara lain
Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia
Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini…
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk…
Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi
Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
Menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian Internasional
Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing
Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR
Perjanjian internasional menurut Schwarzenberger, yaitu .?
Perjanjian Internasional adalah persetujuan antar subjek HI yang menimbulkan kewajiban mengikat dalam hukum, dapat berupa bilateral maupun multilateral.
perjanjian antarsubjek hukum internasional dan melahirkan kewajiban yang mengikat
perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa yang tujuan untukmengakibatkan akibat-akibat tertentu
perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu
perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yangmengikat negara yang menandatangani
Menurut Konvensi WINA 1969 tahap tahap perjanjian Internasional meliputi...
perundingan, penandatangan, pengesahan
perundingan, pengesahan, penandatanganan
perundingan, ratifikasi, penandatanganan
perundingan, penandatanganan
penandatanganan, pengesahan
Perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum danbersifat terbuka adalah?
treaty contract
law making treaties
bilateral
konvensi
traktat
Salah satu contoh kerja sama negaranegara ASEAN dalam bidang ekonomi adalah ....
meninggkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika
menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya antarnegara ASEAN
menyelenggarakan pembangunan proyek pabrik pupuk di Aceh
memperkenalkan negaranegara ASEAN melalui institusi pendidikan
meningkatkan kerja sama untuk menanggulangi jumlah penduduk di wilayah
