Font size
WorksheetsUTS Kebijakan Publik
Total questions: 20
Worksheet time: 14mins
Di bawah ini Konsep Kebijakan Publik menurut para ahli menyatakan bahwa kebiijakan diantaranya :
1. Sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan yang terarah
2. . Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah.
3. Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
4. Sebagai pendapat dari seorang pemimpin dalam membuat keputusan.
a. Pernyataan 1 dan 2 benar
b. Pernyataan 1,2, 3 benar
c. Pernyataan 1 dan 3 benar
d. Semua pernyataan benar
Makna yang terkandung dalam kata publik beragam namun tersirat satu hal penting yaitu dalam kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Karena itulah public policy tidak diterjemahkan sebagai Kebijakan Negara melainkan kebijakan publik, sebab public policy harus berorientasi pada kepentingan publik.
Benar
Salah
Beberapa ahli menyatakan bahwa kebijakan berbeda dengan keputusan, diantaranya Solichin Abdul Wahab & Richard Rose memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:
1. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
2. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
3. Kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.
4. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
a. Pernyataan 1 dan 2 benar
b. Pernyataan 1,2,3, benar
c. Semua pernyataan benar
Kebijakan Publik, adalah serangkaian tindakan atau pola tindakan yang dipilih oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah kelompok atau demi kepentingan kelompok.
Benar
Salah
Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, Anderson dalam Islami(1994:20), diantaranya :
1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
4. Kebijakan tidak selalu untuk kepentingan bersama tetapi adakalanya untuk kepentingan elite masa dan kepentingan kelompok
a. Pernyataan 1 dan 2 benar
b. pernyataan 1 dan 3 Benar
c. Pernyataan 1, 2,3, benar
d. Semua pernyataan salah
Dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota
Benar
Salah
AGENDA SETTING SEBAGAI TAHAPAN PENTING PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK, .......
a. •Dalam penyusunan agenda seting dimulailah proses politik, konflik, dan kompetisi yang lebih intensif dibandingkan pada tahapan indentifikasi masalah, diantara stakeholder kebijakan mulai terlibat aktif dalam memperjuangkan kepentingannya agar usulan yang diajukan mendapat tempat / posisi yang menguntungkan untuk dijadikan agenda dan kemudian dibahas oleh pengambil kebijakan
b. Dalam proses agenda setting terjadi sebuah kompetisi yang terus menerus diantara isu pendukung untuk memperoleh perhatian dari media professional, masyarakat, dan kebijakn elit.
C. proses agenda setting terbatas pada sekumpulan subjek yang menjadi fokus dari berbagai kalangan. Proses agenda setting memerlukan identifikasi masalah untuk memperoleh hasil kebijan yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus, mengatur agenda kebijakn, melakukan riset untuk menentukan hasil yang ingin dicapai.
d. Pernyataan benar semua
Ciri-ciri penting kebijakan publik, diantaranya :
1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
4. Kebijakan hanya menjadi perhatian kelompok tertentu
yang memiliki kepentingan
a. Pernyataan 1 dan 2 benar
b. Pernyataan 1 dan 3 benar
c. Pernyataan 1,2,3 benar
d. Semua Pernyataan benar
Walker (1982) menegaskan bahwa suatu masalah bisa tampil menjadi masalah publik apabila, diantaranya, kecuali :
a. Mempunyai dampak yang besar pada banyak orang.
b. Ada bukti yang meyakinkan agar lembaga legislatif mau memperhatikan masalah tersebut sebagai masalah serius.
c. Ada pemecahan masalah yang sulit dipahami terhadap masalah yang sedang diperhatikan
d. Semua pernyataan benar
Seorang pakar menyebutkan bahwa proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit hal tersebut disebabkan, diantaranya :
1. Aspek sosial akan berdampak pada keseluruhan sistem
2. Keputusan dalam proses kebijakan publik diharapkan bukan hanya berdampak positif pada jangka waktu yang pendek tetapi juga diharapkan sampai jangka waktu yang panjang.
c. Pernyataan 1 dan 2 benar
Dalam penelitian kebijakan publik terjadinya masalah publik disebabkan adanya kesenjangan antara Das Sollen (teori / kaidah yang berisi harapan) dan Das sein ( fakta ), yang menyebabkan harapan tidak sesuai dengan kenyataan / fakta dilapangan, seperti contoh dibawah ini, kecuali :
1. Tujuan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi fakta dilapangan kebijakan tersebut menyengsarakan masyarakat
2. Tujuan kebijakan publik untuk memcahkan masalah publik, akan tetapi kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru
3. Kebijakan Publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki dampak positip jangka pendek dan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat
d. Pernyataan 1 dan 2 benar
Pakar kebijakan publik dari University of Pittsburgh, William N. Dunn dalam bukunya berjudul “Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar” menyebutkan ada empat faktor suatu masalah dapat disebut sebagai masalah publik, diantaranya :
1. Ketergantung di antara berbagai masalah.
2. Perubahan sistem kebijakan
3. Subyektivitas kebijakan. Masalah kebijakan berangkat dari hasil pemikiran yang dibuat pada lingkungan atau kondisi eksternal tertentu.
d. Pernyataan 1 dan 3 benar
Masalah Publik dapat didefinisikan, diantaranya, kecuali:
1. Secara formal suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan.
2• Masalah publik memiliki dampak yang luas dan mencakup konsekuensi konsekuensi bagi orang yang secara tidak langsung terlibat.
• Masalah publik memiliki dampak yang kecil untuk masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan
d. Pernyataan semua benar
Menurut Thomas R. Dye, alasan terjadinya hubungan yang kuat sekali antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintah, diantaranya :
1. Lembaga pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberi sifat universal kepada kebijakan publik
2. Hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan publik pada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan sanksi pada mereka yang menaatinya.
3. Lembaga pemerintah berwenang memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap kebijakan publik, ini berarti kebijakan publik merupakan kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati/dilaksanakan oleh semua warga negara.
Pernyatan 1 dan 3 benar
Masalah nilai dalam kebijakan publik merupakan keniscayaan, karena sejak dulu kebijakan publik tidak pernah bebas nilai, melainkan sarat dengan nilai, oleh sebab itu
1. Perumusan kebijakan publik harus selalu terkait dengan suatu system nilai masyarakat/negara di mana anggotanya bersedia menerima sekaligus melaksanakan kebijakannya.
2. Para aktor kebijakan publik dapat berperan sebagai pelaksana tetapi bebas nilai
3. Nilai bisa berperan sebagai pembatas dan sekaligus pendorong perbuatan manusia.
Pernyataan 1 dan 3 benar
Jones (1984) mengemukakan masalah publik mudah menjadi kebijakan publik manakala;
1.Skup dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik (issues) tersebut dapat dikumpulkan.
2.Problem atau isu tersebut dinilai penting.
3.Ada kemungkinan masalah publik (issues) tersebut dapat dipecahkan.
semua pernyataan benar
Issue akan mudah tampil atau masuk dalam agenda sistemik menurut Cobb dan Edler dalam Jones (1984) apabila :
1. Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.
2. .Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu.
3. Adanya persepsi yang samadarimasyarakatbahwamasalahitumerupakansuatukewajibandantanggungjawab yang sah dari beberapa unit pemerintahan untuk memecahkannya
Semua pernyataan benar
Issue Publik dapat masuk ke dalam menjadi agenda kebijakan, apabila, diantaranya :
1. •Setelah menjadi isu publik, maka tentunya isu ini akan diakomodir oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan di daerah untuk menjadi pembahasan bersama.
2. •Pembahasan yang terjadi antara pembuat kebijakan (misalnya DPRD dan Pemda) tentang isu yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kepentingan tadi yang menjadi isu agenda
•Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan
Semua pernyataan benar
Rian Nugroho (2004,100-105), “Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip
1. Dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan);
2. Bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan
3. Bagaimana kebijakan publik tidak dapat dievaluasi
Pernyatan 1 dan 2 benar
Agenda Setting merupakan tahapan penting dalam perumusan kebijakan. Dalam proses penyusunannya agenda setting dimulailah proses politik, konflik, dan kompetisi yang lebih intensif dibandingkan tahapan identifikasi masalah. Dalam pengaturan agenda dibutuhkan beberapa strategi sbb, diantarnya :
1. Pengorgnisasian masyarakat
2. Pendidikan Publik media dan komunikasi
3. Melibatkan stakeholder
Semua jawaban benar
