MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD,pasal

Pasal 5 ayat 1

Usul pemberhentian pres atau wapres dapat diajukan oleh dpr mengajukan kepada MK

Dalam pasal 8,dalam kekosongan wapres MPR menyelenggarakan sidang selambatlambatnya...hari

Presiden memegang kekuasaan tertinggi AD,AL,AS

Pasal 13 dalam mengangkat duta,presiden memperhatikan pertimbangan

Pasal 14 presiden memberi grasi dan rehabilitasi mmprtimbngkan

Presiden dibantu mentri pasal

NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi,kabupaten dan kota,pasal

Anggota DPR dipilih melalui pemilu pas

Dalam hal rancangan uu yang telah disetujui bersama tidak disahkan pres maka rancangan tersebut sah di uu kan pasal 20 ayat 5

Hak dpr,kecuali

Pemilu pasal

Pajak pasal

BPK berkedudukan di kota negara

Bab 9.pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman MA membawahi,kecuali

Mengadili tingkat pertama dan terakhir oleh

Segala wn bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan pasal

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Tiap warga negara berhak dan ikt serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Dalam pasal 31 ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang2nya ...persen

Setiap wn wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayayai

Pasal 32 ayat 2

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat

Lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhineka tunggal ika

Pasal 37,usulan perubahan uu diagendakan kecuali

Sidang MPR untuk memberhentikan presiden dan wapres sekurang kurangnya .kecuali

Hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu uu kebijakan pemerintah

Fungsi dpr kecuali

Pasal 5 ayat 1

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapatkan pendidikan

setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia

setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara

tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha lpertahanan dan keamanan negara

negara bertanggung jawab atas penyediaab fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak