NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsTYTY
Total questions: 40
Worksheet time: 40mins
Name
Class
Date
1.
Apakah yang menjadi syarat – syarat dilakukannya Penangkapan terhadap seseorang Tersangka dan diatur dalam pasal berapa dalamKUHAP ?
a)
Adanyabukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHAP.
b)
AdanyapermintaandariKorban, sebagaimanadiaturdalampasal 17 KUHAP.
c)
Adanyasatualatbukti yang sah, sebagaimanadiaturdalampasal 18 KUHAP.
d)
AdanyapermintaandariTersangkauntukdilakukanpenangkapan, sebagaimanadiaturdalampasal 18 KUHAP.
2.
Perintah penahanan terhadap tersangka yang diberikan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama ?
a)
15 hari.
b)
20 hari.
c)
25 hari.
d)
40 hari.
3.
Apakah yang dimaksud dengan sertipikat hak Milik pada satu bidang tanah atau rumah ?
a)
Adalah bukti kepemilikan yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
b)
Adalah bukti penyewaan yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
c)
Adalah bukti Penggadaian yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
d)
Adalah bukti Agunan yang sah atas satu bidang tanah atau rumah.
4.
Sebagaimana diatur dalam pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ?
a)
Kejaksaan Negeri Setempat.
b)
Ketua Pengadilan Negeri Setempat.
c)
Polda Setempat.
d)
Kantor Imigrasi Setempat.
5.
Mencoba melakukan tindakan pidana, jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri maka terhadap perbuatan ini apa bila dilakukan terhadap suatu pelangaran maka :
a)
Di kenakan hukuman sama dengan hukuman pokok
b)
Di kenakan hukuman pokok di tambah sepertiga
c)
Dikenakan sepertiga dari hukuman pokok
d)
Dikenakan setenga dari hukuman pokok
e)
Tidak di pidana
6.
Suatu Peristiwa tindak pidana yang ditemukan sendiri oleh pihak kepolisian di sebut laporan ?
a)
Laporan Polisi Model A
b)
Laporan Polisi Model B
c)
Laporan Polisi Model C
d)
Laporan Pengaduan
7.
Dalam Pasal 184 KUHAP mengatur Alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut? Kecuali !
a)
keterangan saksi
b)
keterangan terdakwa
c)
keterangan pengacara
d)
Petunjuk
8.
Ketentuan hukum terkait dengan penyelundupan ialah…..
a)
Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
b)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
c)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
d)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas BumiDan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
9.
Ketentuan pidana yang dapat digunakan dalam menangani perkara perlindungan konsumen yaitu…..
a)
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
b)
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
c)
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
d)
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
10.
Tujuan dilakukan Karantina adalah sebagai berikut, kecuali…..
a)
Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organism pengganggu tumbuhan karantina dari luarnegeri kedalam wilayah Negara Republik Indonesia
b)
Mempermudah keluar dan masuknya hama dan penyakit hewan karantina dari Wilayah Negara Republik Indonesia
c)
Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyaki tikan karantina, dan organism pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalamwilayah Negara Republik Indonesia
d)
Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia.
11.
Dalam pasal 113 Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan “Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telahdiberlakukansecarawajibsebagaimanadimaksuddalamPasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak miliar Rp.5 millyar”. adapun kepanjangan dari SNI adalah…..
a)
Standar Negara Indonesia
b)
Standar Nasional Indonesia
c)
Standarisasi Negara Indonesia
d)
Standarisasi Nasional Indonesia
12.
Siapakah yang berwenang menangani kasus Kepabeanan sesuai dengan Undang-Undang No 17 Th 2006 Tentang Kepabeaan…..
a)
Polri
b)
Kejaksaan
c)
Bea Cukai
d)
Balai Karantina.
13.
Jika sdr/i hendak mengirimkan SPDP ke Kejaksaan, apa saja yang dikirimkan…..
a)
SPDP dan Laporan Polisi
b)
SPDP, Surat Perintah Penyelidikan dan Laporan Polisi
c)
SPDP, Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan
d)
SPDP dan Surat Perintah Penyidikan
14.
Berikut adalah mekanisme tindak pidana pencuciang uang, kecuali…..
a)
Placement.
b)
Layering.
c)
Ponzie Scheme.
d)
Integration.
15.
Diatur dalam Undang-undang nomor berapa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik…..
a)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
b)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
c)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
d)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
16.
Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam :
a)
UU RI Nomor 8 tahun 1981
b)
UU RI Nomor 16 tahun 2004
c)
UU RI Nomor 20 tahun 2001
d)
UU RI Nomor 30 tahun 2001
17.
Didalam UU Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Korporasi adalah :
a)
Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
b)
Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir yang dilakukan oleh negara
c)
Kumpulan orang dan atau barang yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
d)
Kumpulan masyarakat yang akan diproses dalam tindak pidana korupsi.
18.
Proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah adalah kegiatan dari .
a)
Pembalakan liar
b)
Perusakan Hutan
c)
Penggunaan Kawasan Hutan
d)
Pemanfaatan Kawasan Hutan
19.
Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya disebut :.....
a)
Kawasan Pelestarian alam
b)
Ekosistim sumber daya alam
c)
Sumber daya alam hayati
d)
Konservasi sumber daya alam hayati
20.
Undang-Undang yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah :
a)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
b)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
c)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
d)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
21.
Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan hidup adalah : ....
a)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
b)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
c)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
d)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
22.
Ekstasi adalah jenis Narkoba yang termasuk ?
a)
Narkotika Golongan I
b)
Narkotika Golongan II
c)
Psikotropika
d)
Narkotika Golongan III
23.
Ektasi adalah Narkotika yang mengandung ?
a)
Methampetamine
b)
Amfetamina
c)
Alfaprodine
d)
Psikotropika
24.
Narkotika jenis Shabu mengandung ?
a)
Methampetamine
b)
Amfetamina
c)
Alfaprodine
d)
Psikotropika
25.
H 5 (Happy Five) adalah jenis Narkoba yang termasuk ?
a)
Narkotika Golongan I
b)
Narkotika Golongan II
c)
Psikotropika
d)
Narkotika Golongan III
26.
Apa itu pemufakatan jahat Narkotika, kecuali ?
a)
Persekongkolan untuk buat onar.
b)
Persekongkolan, membantu turut serta, menyuruh, menganjurkan dalam tindak pidana Narkotika.
c)
Mufakat dalam hal peredaran Narkoba.
d)
Mufakat dalam hal penggunaan Narkoba.
27.
LIPI lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dapat memperoleh, menanan, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk Iptek atas seijin?
a)
Presiden.
b)
Mentri.
c)
DPR RI.
d)
Kemenkes
28.
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, disebut ?
a)
Obat-obatan terlarang
b)
Psikotropika
c)
Narkotika
d)
Alfaprodine
29.
Undang-Undang yang mengatur tentang Psikotropika, yaitu ?
a)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
b)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
c)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
d)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
30.
Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, yaitu ?
a)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
b)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
c)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
d)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
31.
Apa kepanjangan dari imei dan berikan penjelasan pengertian ?
a)
International mobile equipment identity
b)
International management elektronik identifikasi
c)
input medium elektrionik informatika
d)
input maximum elektrionik informatika
32.
Apa saja Syarat-syarat orang ( Tahanan ) yang dapat dibantarkan ?
a)
Ibu hamil
b)
Anak-anak dibawah umur
c)
Orang usia lanjut
d)
Orang sakit
e)
Tahanan yang akan menikah
33.
Apakah yang dimaksud dengan Unauthorized Access to Computer System and Service ?
a)
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum
b)
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatusistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya
c)
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet
d)
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran
e)
semua jawaban salah.
34.
Jika si Usman mengkredit kendaraan Roda 4 disalah satu lembaga pembiayaan kemudian dalam perjalanan si Usman menjual kendaraan Roda 4 tersebut kepada orang lain tanpa pengetahuan dari pihak Pembiayaan, apakah perbuatan si Usman melanggar undang – undang pidana ? Jika Iya, undang – undang apakah yang dilanggar, jelaskan ?
a)
Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).
b)
Undang – undang Jaminan Fidusia
c)
Undang – undang Perdagangan.
d)
Undang – undang Perindustrian
e)
Undang – undang Perlindungan Konsumen
35.
Gas LPG 3 KG yang di subsidi Pemerintah, Konsumen akhir ada pada Pangkalan, jadi jika ditemukan Gas LPG 3 KG dikios – kios dengan jumlah yang banyak dan tidak memiliki izin pangkalan serta harga jual diatas harga HET yang sudah ditetapkan Pemerintah, maka pelaku atau pemilik kios tersebut dapat di jerat dengan Undang – undang ?
a)
Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas
b)
Pasal 53 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas
c)
Pasal 107 UU RI No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan
d)
Pasal 106 UU RI No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan.
e)
Pasal 58 UU RI No. 07 tahun 2014 tentang Perdagangan
36.
Yang dimaksud dengan pengertian korupsi adalah ?
a)
Suap menyuap, pemerasan, penyalahgunaan wewenang.
b)
Busuk, rusak, memutarbalik, menggoyahkan, menyogok.
c)
Pungutan liar, pemerasan, penyuapan.
d)
Jahat, kotor, menyogok, menyuap.
e)
Suap menyuap, pungutan liar, menyogok, busuk.
37.
Apabila kita kelompokan tindak pidana korupsi menurut undang-undang tindak pidana korupsi ada tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu :
a)
Kerugian negara, suap menyuap, gartifikasi, pungutan liar, benturan kepentingan dalam pengadaan, penggelapan, pemerasan.
b)
Kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.
c)
Penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pungutan liar, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.
d)
Gratifikasi, pungutan liar, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.
e)
Kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemaksaan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.
38.
Sistem beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah
a)
Beban pembuktian terbalik
b)
Beban pembuktian menurut KUHAP
c)
Beban pembuktian terbalik terbatas
d)
Beban pembuktian menurut KUHP
e)
Beban pembuktian kepada penuntut umum
39.
Methoda pencarian jejak dan barang bukti di TKP adalah ?
a)
Methoda garis / Strip dan methoda berbanjar
b)
Methoda Spiral dan methoda kotak / Zona
c)
Methoda Roda dan Methoda berpencar
d)
Methoda Spiral dan methoda berbanjar
e)
Methoda kotak / Zona dan methoda bundar
40.
Dalam tahap Penyidikan dan dalam pemeriksaan disidang Pengadilan hasil pemeriksaan persamaan sidik jari bernilai sebagai ?
a)
Dalam tahap Penyidikan sebagai barang bukti dan ditahap pemeriksaan sidang Pengadilan sebagai alat bukti
b)
Dalam tahap Penyidikan sebagai barang bukti dan tahap pemeriksaan sidang pengadilan sebagai bukti petunjuk
c)
Dalam tahap Penyidikan sebagai Petunjuk dan tahap pemeriksaan sidang pengadilan sebagai keterangan ahli
d)
Dalam tahap Penyidikan sebagai alat bukti dan tahap pemeriksaan sidang pengadilan sebagai bukti petunjuk
e)
Dalam tahap Penyidikan sebagai keterangan Ahli dan tahap pemeriksaan sidang pengadilan sebagai bukti petunjuk
Reset
