NEW
Font size
WorksheetsPRE TEST
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Menurut amanat UU- RI no. 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara terdiri atas :
Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan Hibah.
Penerimaan pajak, Penerimaan Bukan pajak dan Insentif.
Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan APBN.
Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak dan APBD.
Di dalam Perkap No. 13 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunkin di Lingkungan Polri pada pasal 10 (e) Pengurangan Tunkin tidak berlaku bagi Pegawai di Lingkungan Polri apabila?
Cuti melahirkan sampai anak ketiga.
Cuti melahirkan sampai anak kedua.
Cuti Izin lebih dari tiga hari yang diakumulasikan dalam satu bulan.
Cuti diluar tanggungan Negara.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya di singkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Polri, pejabat dimaksud adalah?
Kapuskeu
Kapolri
Kabidkeu
Bendahara Pengeluaran
Bidang Verifikasi Puskeu Polri setelah menerima Perwabkeu dari Kabidkeu baik Polda maupun Mabes Polri selanjutnya melakukan verifikasi dan apabila dalam pelaksanaan verifikasi ditemukan kekurangan dan/atau kesalahan dalam dokumen perwabkeu, surat apakah yg diterbitkan oleh Kapuskeu kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada Irwasum Polri dan Kapolda (utk Satker Kewilayahan) ?
NPHPW
NHPW
Surat Teguran
Surat Edaran
Dukungan anggaran administrasi pengadaan barang/jasa digunakan untuk ?
Honor, biaya jasa konsultan dan biaya administrasi.
Honor, biaya pengumuman, biaya penggandaan dokumen pengadaan, biaya rapat dan biaya administrasi
Honor, biaya pengumuman, biaya jasa konsultan dan sprin gas
Honor, biaya jasa konsultan, kwitansi dan biaya administrasi.
Yang dimaksud pejabat Pengelola Keuangan Negara di lingkungan Polri, terdiri dari ?
PA, KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran
PA, KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM dan BUN
PA, KPA, PPK, Penndatangan SPM dan BPK
PA, KPA, PPK, Penandatangan SPM dan Kemenkeu.
Dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja disebut juga ?
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Lain-lain
Belanja Pegawai
Perkap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 adalah tentang?
Perbendaharaan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Polri
Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri
Perubahan atas Perkap Tunkin.
Kelengkapan dokumen perwabkeu untuk pembayaran honor dan insentif terdiri dari :
Sprin, daftar hadir, daftar nominatif, SSP, SPTJM, SPP/SPM/SP2D
Sprin, daftar hadir, daftar nominatif,SSP, SPTJM, SPM dan faktur
Sprin, daftar hadir, daftar nominatif, SSP, SPTJM, dan daftar barang.
Sprin, daftar hadir, daftar nominatif, SSP SPTJM dan rincian biaya.
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh ……. dan disahkan oleh KPPN untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau pensiun yang digunakan sebagai dasar melanjutkan pembayaran gaji pada KPPN di tempat kerja yang baru dan/atau dasar utk membayar pensiun pertama yang akan dibayarkan oleh PT. Asabri
Kabidkeu
Kapolri
KPA
Kaurkeu
Pejabat yang melaksanakan kewenangan oleh PA dan KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN adalah
BUN
PPK
KPA
Bendahara Pengeluaran
Apa saja prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Perwabkeu ?
Bersih, transparan, akuntabel dan humanis
Legal, akuntabel, transparan dan proporsional
Bersih, Legal, Transparan dan Proporsional
Legal, Trasnparan Akuntabel dan Humanis
Bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar tugas pokoknya dan tidak dilengkapi dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang, ketentuan untuk tunjangan kinerjanya adalah
Dibayarkan 1 (satu) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya
Dibayarkan 2 (dua) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya
Dibayarkan 3 (tiga) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya
Tidak diberikan Tunjangan Kinerja
Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, dapat diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan dari jabatan dinas Polri, serta ………..
Tetap diberikan Tunjangan Kinerja
Tidak diberikan Tunjangan Kinerja sampai dengan adanya keputusan yang tetap
Tetap diberikan Tunjangan Kinerja tetapi dikurangi sebesar 0,5 % selama dia tidak aktif
Tetap diberikan Tunjangan Kinerja tetapi dikurangi sebesar 0,25% selama dia tidak aktif
Tingkatan atau jenjang dalam jabatan di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran bidang masing-masing adalah
Eselon
Kelas Jabatan
Nivellering Jabatan
Jabatan
Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang....
Sedang melaksanakan cuti haji, umroh dan ibadah keagamaan lainnya
Cuti istimewa
Sakit
diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan
Tunjangan anak diberikan kepada Anggota yang mempunyai anak dan atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar....
1% (satu persen ) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak
2% (dua persen ) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak
3% (tiga persen ) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak
4% (empat persen ) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak
Biaya Perjalanan Dinas Mutasi , tidak diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mutasi karena.....
Mutasi antar Satker Markas Besar Polri
Mengikuti pendidikan atau pelatihan
Mutasi dari Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya
Mutasi antar Polda
Bagi pegawai yang menduduki jabatan sementara (PS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diberikan tunjangan kinerja sebesar …..
1 (satu) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya
2 (dua) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya
3 (tiga) tingkat di bawah kelas jabatan pada golongan kepangkatannya
Sesuai dengan jabatannya
Kelengkapan administrasi pengajuan biaya Perjalanan Dinas Mutasi sebagai berikut, kecuali
Keputusan Mutasi
Surat Telegram
Bukti penerimaan sejumlah uang yang telah ditandatangani
Surat Perjalanan Dinas
