NEW
Font size
WorksheetsTWK PKN
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Berikut ini merupakan hubungan kausal-organis antara alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945, kecuali.....
Penetapan tujuan negara Indonesia
Bahwa UUD 1945 ditentukan akan ada
Bahwa UUD 1945 akan mengatur pembentukan pemerintahan Negara yang memenuhi syarat
Bahwa negara Indonesia berbentuk Republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat
Penetapan dasar Pancasila
Perhatikan pernyaaan-pernyataan berikut ini!
1) Mengatur lambang Negara
2) Berlaku tidak sempurna
3) Adanya perlindungan HAM
4) Bersifat ekslusif
5) Mengatur perubahan UUD 1945 itu sendiri
Manakah yang merupakan ciri-ciri dari UUD 1945...
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 4
2 dan 5
1 dan 5
Manakah pernyataan berikut ini yang bukan merupakan sifat dari Undang-Undang Dasar 1945...
Bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan penyelenggara pemerintah
DPR sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia
Dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman
Aturan yang ada dilaksanakan secara konstitusional
UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi
Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 adalah....
Untuk mengembalikan UUD 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik
Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak
Mempertegas sistem pemerintahan parlementer
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 berisi tentang.....
Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenag untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 adalah....
Menghormati keberadaan suku budaya sebagai satu kesatuan
Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia
Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan
Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia
Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara
Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pokok pikiran ke-3 adalah...
Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya
Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia
Sistem negara yang berbentuk dalam undang-undang dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke- ....
I
II
III
IV
Semua salah
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal...
9 September 2001
9 Oktober 2001
9 November 2001
9 Desember 2001
10 Desember 2001
Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi tahun 1998. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, kecuali...
Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi check and balances pada lembaga-lembaga kenegaraan
Sistem yang dianut UUD 1945 adalah dominan eksekutif (Executive Heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden
Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum permberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir)
UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
Dalam tata urutan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah....
Perppu
Perda
Pepres
Peraturan Pemerintah
Hukum Adat
Dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR adalah....
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pasal berapa saja yang diubah pada amandemen kedua....
5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 37
4, 10, 12, 29, 35
4, 10, 12, 29, 35
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Berikut adalah kewenangan Mahkamah Agung...
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
Karno adalah WNI yang tinggal di Brebes. Sebelum ada pandemi Covid-19 ia bekerja sebagai karyawan sebuah pabrik plastik. Kini, ia dirumahkan dan sudah 3 bulan ia tidak bekerja. Efeknya ia tidak memiliki pendapatan dan kehidupan dibawah standar kelayakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya selama pandemi berlangsung. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan UUD 1945 yaitu?
Pasal 26 ayat 1
Pasal 26 ayat 2
Pasal 27 ayat 1
Pasal 27 ayat 2
Pasal 27 ayat 3
Di masa pandemi Covid-19, anak-anak sekolah di semua jenjang dilarang untuk datang kesekolah. Pembelajaran dilakukan secara virtual melalui aplikasi online. Hal ini dilakukan agar setiap orang mendapatkan haknya di bidang?
Keamanan
Sosial
Kesehatan
Pendidikan
Ekonomi
Pada tanggal 29 Juli 2019 Presiden Jokowi memberikan Amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril Maknun. Pemberian Amnesti ini Presiden Jokowi memperhatikan pertimbangan dari…
MK
DPR
MPR
KY
KY
Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ketigaa diwujudkan dalam...
Pokok pikiran pertama
Pokok pikiran kedua
Pokok pikiran ketiga
Pokok pikiran keempat
Pokok pikiran kelima
Bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen adalah...
Pembukaan
Batang Tubuh
Penjelasan
Penutup
Pasal-pasal
Dalam pergaulan di dunia internasional, sering terjadi peperangan dan ketidakdamaian. Jika hal ini menimpa bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia harus mendapatkan pembelaan dari....
TNI
POLRI
TNI dan POLRI
Penduduk Indonesia
Warga Negara Indonesia
