NEW
Font size
WorksheetsTWK 7 Hukum
Total questions: 15
Worksheet time: 5mins
Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebuah penegakan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur...
Adanya perlindungan dari pemerintah ke warga negara
Jaminan kepastian hukum
proses peradilan yang transparan
jaminan atas hak-hak warga negara
sanksi dan hukum bagi pihak yang melanggar
Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah ....
Keppres
Perpu
UU
PP
Perda
Jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka
Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan.
Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.
Diajukan pada sidang DPR yang akan datang.
Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali.
Langsung diundangkan dan ditulis pada Lembaran Negara
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang disebut....
Keppres
Perpu
UU
PP
Perpres
Peraturan yang digunakan untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan disebut....
Keppres
Perpu
UU
PP
Perpres
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah diajukan oleh... .
Presiden
Kementerian Dalam Negeri
DPR
DPD
MPR
Undang-undang tidak serta merta dapat berlaku. Syarat berlakunya Undang-Undang adalah setelah ...
Ditandatangani presiden.
Diundangkan dalam lembaran negara
Pertama kali dikeluarkan
Presiden dan DPR menyetujui.
Ketua DPR menandatangani uu tersebut
Suatu UU akan diberlakukan kepada seluruh daerah selain Jawa dan Madura terhitung sejak .... setelah ditetapkan
30 hari
60 hari
90 hari
100 hari
1 tahun
Jika suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan presiden sebagai pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan maka ....
Presiden harus menetapkan peraturan presiden
Peraturan pemerintah tersebut harus dicabut
Harus segera dibuat undang-undang pengganti
Presiden harus menambahkan masukan dari DPR ke dalam peraturan pemerintah
Undang-undang yang digantikan oleh peraturan pemerintah tersebut kembali berlaku
Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan pertama dalam hierarki tata perundang-undangan, sementara urutan kedua dalam hierarki ini adalah ....
PP
Perpres
TAP MPR
Perda
UU
Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan ....
Keuangan
DPR
Kehakiman
Pemilu
MPR
Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan ....
Keuangan
DPR
Kehakiman
Pemilu
MPR
Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan ....
Keuangan
DPR
Kehakiman
Pemilu
MPR
Pasal 19 hingga pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan ....
Keuangan
DPR
Kehakiman
Pemilu
MPR
Pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan ....
Keuangan
DPR
Kehakiman
Pemilu
MPR
