NEW
Font size
WorksheetsTWK 8 Integritas
Total questions: 16
Worksheet time: 4mins
Penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas ....
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superior derogat legi emperor
Lex specialis derogat legi emperor
Lex superior derogat legi generalis
Lex posterior derogat legi generalis
undang-undang yang khusus mengesampingkan yang umum disebut asas ....
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superior derogat legi emperor
Lex specialis derogat legi emperor
Lex superior derogat legi generalis
Lex posterior derogat legi generalis
undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan yang umum disebut asas ....
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superior derogat legi emperor
Lex specialis derogat legi emperor
Lex superior derogat legi generalis
Lex posterior derogat legi generalis
undang-undang yang lebih baru mengesampingkan yang umum disebut asas ....
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superior derogat legi emperor
Lex specialis derogat legi emperor
Lex superior derogat legi generalis
Lex posterior derogat legi generalis
Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali ....
Akuntabilitas
Kewajaran
Transparansi
Kontrol kebijakan
Kritis
Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja merupakan prinsip....
Integritas
Akuntabilitas
Meritokrasi
Demokrasi
Transparansi
Sikap yang mencerminakan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai ....
Jujur
Disiplin
Tanggung Jawab
Adil
Berani
Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan ....
Korupsi
Kolusi
Nepotisme
Gratifikasi
Pidana
lntegritas selalu berkaitan dengan kredibilitas. Dimana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan ....
Kepribadian
Hati
Perilaku
Skills
Pengetahuan
permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara dapat digolongkan sebagai tindakan ....
Korupsi
Kolusi
Nepotisme
Gratifikasi
Pidana
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi dan lainya dapat digolongkan sebagai tindakan ....
Korupsi
Kolusi
Nepotisme
Gratifikasi
Pidana
Peraturan mengenai pelaporan gratifikasi tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Peraturan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Peraturan tentang KPK tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Peraturan tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang lama tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
