NEW
Font size
WorksheetsTWK Kompilasi 2
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Presiden mempunyai suatu kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa adalah ....
Keppres
Perpu
UU
PP
Perda
Jika suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan presiden sebagai pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan maka ....
Presiden harus menetapkan peraturan presiden
Peraturan pemerintah tersebut harus dicabut
Harus segera dibuat undang-undang pengganti
Presiden harus menambahkan masukan dari DPR ke dalam peraturan pemerintah
Undang-undang yang digantikan oleh peraturan pemerintah tersebut kembali berlaku
Suatu UU akan diberlakukan kepada seluruh daerah selain Jawa dan Madura terhitung sejak .... setelah ditetapkan
30 hari
60 hari
90 hari
100 hari
1 tahun
paham yang menganut adanya kebebasan individu baik dalam hal ekonomi, sosial, agama dan budaya disebut... .
Nasionalisme
Chauvimisme
Sosialis
Komunisme
Liberalisme
paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok disebut... .
Nasionalisme
Chauvimisme
Sosialis
Komunisme
Liberalisme
Penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas ....
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superior derogat legi emperor
Lex specialis derogat legi emperor
Lex superior derogat legi generalis
Lex posterior derogat legi generalis
undang-undang yang lebih baru mengesampingkan yang umum disebut asas ....
Lex specialis derogat legi generalis
Lex superior derogat legi emperor
Lex specialis derogat legi emperor
Lex superior derogat legi generalis
Lex posterior derogat legi generalis
Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan ....
Korupsi
Kolusi
Nepotisme
Gratifikasi
Pidana
Peraturan tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang lama tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Peraturan tentang KPK tertuang dalam...
UU 20 Tahun 2001
UU 30 tahun 2002
UU 31 tahun 1999
UU 28 tahun 1999
Peraturan KPK No 2 Tahun 2019
Tanggal Pelaksanaan KAA
18-24 April 1955
18-24 Mei 1955
18-24 April 1956
18-24 Mei 1956
18-24 April 1957
S.Rajaratnam merupakan perwakilan ASEAN dari
Filifina
Malaysia
Indonesia
Singapura
Thailand
Anak saya gagal masuk SMA favorit dalam Ujian Penerimaan, tapi salah seorang Guru di SMA tersebut menjamin anak saya diterima kalau membayar biaya tambahan Rp. 30 juta
Suap
Pemerasan
Gratifikasi
Prilaku Koruptif
Saya menerima kaos dan uang kampanye dari salah satu peserta pemilihan Kepala Desa
Suap
Pemerasan
Gratifikasi
Prilaku Koruptif
Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila ke empat pada bu rung Garuda dilambangkan dengan ...
Rantai.
Pohon beringin.
Kepala banteng.
Padi dan kapas.
Bintang.
Menghargai hak hidup orang lain adalah
salah satu contoh pengamalan Pancasila
sila ke ...
1
2
3
4
5
Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, dalam koalisi rehabilitasi, dan abolisi dikenal dengan ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Inisiatif
Hak Veto
Hak Interpelasi
Pemanggilan Mendikbudristek ke hadapan DPR untuk mempertanyakan kebijakan Zonasi Sekolah merupakan hak ....
Hak Prerogatif
Hak Ekekutif
Hak Inisiatif
Hak Veto
Hak Interpelasi
sebuah keputusan yang digunakan untuk memberhentikan pengusutan dan pemeriksaan sebuah perkara yang dimana sebuah pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara disebut...
Grasi
Rehabilitasi
Abolisi
Amnesti
Likuidasi
Perjanjian antara pihak belanda dan Indonesia yang diadakan di Den Haag pada 23 Agustus 1949 adalah...
Perjanjian Renville
Perjanjian Roem Royen
Perjanjian Linggarjati
Konferensi meja bundar
Perjanjian New York
"Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura" merupakan isi dari perjanjian...
Perjanjian Renville
Perjanjian Roem Royen
Perjanjian Linggarjati
Konferensi meja bundar
Perjanjian New York
Kedudukan Pancasila sebagai dasar
negara Indonesia tercantum di dalam ...
Pembukaan UUD 1945 alinea kedua.
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga.
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Batang tubuh UUD 1945.
TAP MPR.
"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." merupakan UUD 45 pasal...
pasal 29 ayat 1
pasal 29 ayat 2
pasal 33 ayat 1
pasal 33 ayat 2
pasal 34 ayat 1
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan UUD 45 pasal...
pasal 29 ayat 1
pasal 29 ayat 2
pasal 33 ayat 1
pasal 33 ayat 2
pasal 34 ayat 1
Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang segala macam hal yang berkaitan dengan ....
Keuangan
DPR
Kehakiman
Pemilu
MPR
