NEW
Font size
WorksheetsTWK 14 Wawasan Kebangsaan
Total questions: 20
Worksheet time: 7mins
Sistem Pemerintahan yang menggunakan raja sebagai simbol dengan Perdana Menteri sebagai kepala negara disebut dengan... .
Presidensial
Parlementer
Monarki Absolut
Monarki Konstitusional
Federal
Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah ....
DPR
DPRD
Presiden
MK
MPR
Sistem pemerintahan sesuai dengan teori John Locke diterapkan di Indonesia dengan pembagian kekuasaan menjadi ....
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasaan legislatif, federatif, yudikatif
Kekuasaan eksekutif, federatif, legislatif
Kekuasaan eksaminatif, eksekutif, federatif
Kekuasaan eksaminatif, federatif, eksekutif
Representation by election terlihat dalam tata pengelolaan lembaga negara dalam ....
Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan
Anggota DPR berasal dari kader parpol koalisi
Susunan kabinet terdiri atas menteri dalam koalisi
Anggota MPR terdiri atas DPR dan DPD
Jabatan struktural Komisi Yudisial diisi oleh anggota DPR dan DPRD
Bentuk pemerintahan dalam NKRI adalah ...
Presidensial
Monarki
Parlementer
Kesatuan
Republik
Pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi eksekutif Indonesia yang dimaksud adalah ....
Keseluruhan Hukum
UUD 1945
Peraturan Perundang-undangan
Lembaga MPR
Pancasila
"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang
luas atau lebarnya...", merupakan isi dari deklarasi... .
Bangkok
Djuanda
Soekarno
Bandung
Mochtar
"dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", merupan semboyan dari ... .
JJ Roseau
John Locke
Mosteqieu
Louis XIV
Napoleon Bonaparte
Dibawah ini yang termasuk lembaga Yudikatif
Presiden
DPR
Komisi Yudisial
MPR
Wakil Presiden
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan tugas dan fungsi dari... .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Kejaksaan Agung
Komisi Yudisial
Kejaksaan Tinggi
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum memiliki istilah... .
Incraht
Konvensi
Impeachment
Rechtsstaat
L'Espirit des Lois
Pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...
Komisi Yudisial
Kejaksaan Agung
KPK
DPR
Mahkamah Agung
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah ....
Komisi Yudisial
Kejaksaan Agung
MPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR harus memperhatikan pertimbangan ....
MPR
DPD
BPK
BPKP
Menteri Keuangan
Unsur terbentuknya negara adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah ....
Rakyat
Wilayah tertentu
Pemerintahan yang berdaulat
Konstitusi
Pengakuan negara lain
Deklarasi Djuanda diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada ....
11 Desember 1957
13 Desember 1957
19 Desember 1957
11 April 1960
13 April 1960
Di atas empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau empat pilar kebangsaan terdapat satu pilar utama, yaitu ....
Pembukaan UUD 1945
Piagam Djakarta
Proklamasi Kemerdekaan
Bendera Merah Putih
Sumpah Pemuda
Dibawah ini adalah 4 pilar Negara Kebangsaan Indonesia, Kecuali... .
Pancasila
UUD
Bhineka Tunggal Ika
Nasionalisme
NKRI
Dalam keputusannya untuk memberikan sebuah grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan dari. ...
MPR
DPR
MA
MK
Wakil Presiden
