NEW
Font size
WorksheetsUlangan harian 1 KD.3.1 PPKN
Total questions: 15
Worksheet time: 30mins
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
dekonsentrasi
sentralisasi
desentralisasi
daerah otonom
okoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah...
Monstesquieu
Afdi Afdian
John Locke
Jimly Asshiddiqie
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
Presiden
MPR
DPR
BPK
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melaksanakan undang-undang
membuat undang-undang
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah...
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusywaratan rakyat
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem..
Parlementer
Republik
Presidensil
Kesatuan
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
18
17
19
20
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…
Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Positif
Vertical
Eksaminatif
Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu…
BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.
Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah
Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi
Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu…
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Perhatikan kegiatan berikut!
1) Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu
2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah
3) DPR membuat undang-undang secara mandiri
4) Buruh erunjuk rasa di depan gedung MPR/ DPR
5) MPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden
6) Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa
Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukkan oleh nomor…
1.2.3
3.4.5
2.3.4
1.3.6
Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayara, serta memelihara
kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….
Kekuasaan moneter
Kekuasaan eksaminatif
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan konstitutif
Menghormati Hak Orang Lain.
merupakan penerapan sila..
Sila ke-2 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-3 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-5 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Mau mendengarkan pendapat teman atau guru.
merupakan penerapan sila...
Sila ke-2 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-3 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Sila ke-5 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
