WorksheetsSISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Total questions: 25
Worksheet time: 19mins
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
MPR, DPR, DPRD dan DPD
Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan ….
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah ….
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan ….
legislatif
eksekutif
yudikatif
federatif
koordinatif
John Locke mengemukakan bahwa salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan eksekutif. Maksud kekuasaan eksekutif adalah ….
menegakkan hukum
membuat Undang-Undang
melaksanakan Undnag-Undang
mengesahkan Undang-Undang
melaksanakan hubungan denga luar negeri
Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya ….
Tidak dapat saling menjatuhkan
Presiden dibantu menteri
DPR berfungsi sebagai alat control
Presiden mandataris MPR
Mentri bertanggung jawab kepada Presiden
Pembagian Kekuasaan menjadi tiga bentuk pemerintahan yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang lebih dikenal dengan Prinsip Trias Politica yang dianut oleh negara-negara modern saat ini merupakan teori dari....
John F. Kennedy
John Locke
Montesqiue
Abraham Lincoln
Aristoteles
Berikut ini yang merupakan hubungan pemerintahan yang bersifat horizontal adalah ....
MA dengan Pengadilan Tinggi
DPR RI dengan Gubernur
Presiden dengan Gubernur
Presiden dengan DPR RI
Presiden dengan TNI-POLRI
Presiden memiliki beberapa kewenangan, kecuali
memegang kekuasaan pemerintah
menetapkan peraturan pemerintah
Membuat Undang-undang
mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR
Lembaga yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah
DPR
Bank Indonesia
BPK
BUMN
Para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh
MPR
Presiden
DPR
MA
Yang bukan tugas dari MA adalah
Pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan
Mengadili pada tingkat kasasi
Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
pada kekuasaan eksekutif tingkat pemerintah pusat dipimpin oleh presiden, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh ....
Gubernur
Bupati
DPD
DPRD
MPR
Indonesia menganut sistim politik yang berlandaskan Ideologi Pancasilla, bila dikaitkan dengan sistim politik yang berdasarkan kekuasaan Negara maka akan melahirkan ajaran Trias Politika………
Pemisahan Kekuasaan
Pembagian Kekuasaan
Kekuasaan Anarki
Kekuasaan Diktator
Kekuasaan Absolut
Gambar di atas adalah Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang termasuk dalam kekuasaan
legislatif
eksekutif
yudikatif
eksaminatif
konstitutif
Yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah...
memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
memberi amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
menerima penempatan duta negara lain
membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...
memegang kekuasaan pemerintahan
mengajukan rancangan undang-undang
menetapkan peraturan pemerintah
mengangkat dan memberhentikan menteri
menyatakan perang, membuat perdamaian dan menyatakan keadaan bahaya
kewenangan membentuk kabinet ada di tangan Presiden Jokowi sehingga para menteri bekerja dan bertanggungjawab kepada Presiden Jokowi, hal ini sesuai dengan sistem kabinet...
campuran
parlementer
presidensiil
kerja
karya
kekuasaan moneter adalah yang paling berat karena harus bisa menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah serta membuat kebijakan moneter. kekuasaan ini dipegang oleh...
KPK
MA
MK
Bapennas
BI
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD dipegang oleh ..dan disebut...
legislatif; DPR
eksekutif, Presiden
yudikatif; MA dan MK
konstitutif; MPR
eksaminatif; BPK
Yang dimaksud pembagian kekuasaan secara horisontal adalah
pembagian kekuasaan berdasarkan sistem kabinet presidensiil dan parlementer
bentuk negara nya yaitu kesatuan dan serikat
bentuk pemeriintahannya yaitu monarkhi dan republik
berdasar fungsi lembaga-lembaga negara yang ada legislatif, eksekutif, yudikatif
berdasar tingkatan daerahnya yang ada yaitu, provinsi, kota, kabupaten
Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...
kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif
Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu...
Legislatif, Eksekutif, Yudislasi
Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Legislatif, Eksekutif, Federatif
Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
