NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSPKPP_SAP_KAP
Total questions: 43
Worksheet time: 21mins
Name
Class
Date
1.
Produk SAPP adalah
a)
LKKL
b)
LKPD
c)
LRA, LPSAL, LAK
d)
SP2D
2.
Anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan adalah arti dari….
a)
Fungsi otorisasi
b)
Fungsi perencanaan
c)
Fungsi pengawasan
d)
Fungsi stabilisasi
3.
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan merupakan…
a)
Fungsi otorisasi
b)
Fungsi perencanaan
c)
Fungsi stabilisasi
d)
Fungsi alokasi
4.
Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan merupakan arti dari…
a)
Fungsi otorisasi
b)
Fungsi perencanaan
c)
Fungsi pengawasan
d)
Fungsi alokasi
5.
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian adalah…
a)
Fungsi stabilisasi
b)
Fungsi perencanaan
c)
Fungsi pengawasan
d)
Fungsi alokasi
6.
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan merupakan arti dari…
a)
Fungsi alokasi
b)
Fungsi distribusi
c)
Fungsi otorisasi
d)
Fungsi stabilisasi
7.
Pengeluaran yang tidak terduga, tidak biasa, dan tidak diharapkan terjadi berulang adalah…<br />
a)
Belanja Hibah
b)
Belanja Bantuan Sosial
c)
Belanja Lain-lain
d)
Belanja Bantuan Sosial
8.
Belanja perjalanan dinas termasuk dalam kategori belanja…
a)
Belanja Modal
b)
Belanja Pegawai
c)
Belanja Lain-lain
d)
Belanja Barang
9.
Belanja jasa konsultan termasuk ke dalam belanja…
a)
Belanja pegawai
b)
Belanja Barang
c)
Belanja Modal
d)
Belanja Lain-lain
10.
Berikut termasuk ke dalam kategori belanja modal, kecuali…
a)
Belanja pemeliharaan gedung
b)
Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
c)
Belanja mesin
d)
Belanja tanah
11.
Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa<br />yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari<br />kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat adalah pengertian dari…
a)
Belanja Subsidi
b)
Belanja Bantuan Sosial
c)
Belanja Barang
d)
Belanja Lain-lain
12.
Pendapatan Negara yang diterima KL tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran tetapi harus disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah…..
a)
no. 45 tahun 2013
b)
no. 17 tahun 2004
c)
no. 44 tahun 2015
d)
no. 18 tahun 2006
13.
Yang termasuk PNBP adalah sebagai berikut, kecuali….
a)
Pendapatan terhadap pemanfaatan SDA
b)
Pendapatan terhadap jasa pelayanan
c)
Pendapatan terhadap laba BUMN atau dividen
d)
Pendapatan terhadap bea masuk
14.
Yang dimaksud pendapatan hibah adalah…..
a)
Penerimaan negara yang diperoleh atas perdagangan luar negeri
b)
Penerimaan negara yang diperoleh dan perlu dibayarkan kembali
c)
Penerimaan negara yang diperoleh dan tidak perlu dibayarkan kembali
d)
Pemberian kepada masyarakat guna melindungi dari resiko sosial
15.
Beberapa hal ini merupakan sumber pendapatan, kecuali….
a)
Perpajakan
b)
Subsidi
c)
Hibah
d)
PNBP
16.
Yang dimaksud dengan Pendapatan pada Komponen APBN adalah….
a)
Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
b)
Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
c)
Hak pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
d)
Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
17.
Apakah kedudukan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan anggaran?
a)
BUN
b)
BUD
c)
Bendahara Penerimaan Daerah
d)
Bendahara Pengeluaran Daerah
18.
Fungsi Menteri Teknis dalam Pelaksanaan Anggaran
a)
PA (Pelaksana Anggaran)
b)
Bendahara Kas Negara
c)
Bendahara Pengeluaran Kas Negara
d)
BUN
19.
Setiap <br /> penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima <br /> kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun <br /> anggaran berikutnya disebut
a)
Belanja
b)
Pembiayaan
c)
Pendapatan
d)
Penerimaan
20.
selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan <br /> pengeluaran selama satu periode pelaporan akan dicatat dalam
a)
Penerimaan Pembiayaan
b)
Pendapatan
c)
SiLPA/SiKPA
d)
Pengeluaran Pembiayaan
21.
Berikut ini yang bukan merupakan pembiayaan dalam APBN adalah
a)
Utang
b)
Investasi
c)
Pemberian Pinjaman
d)
Belanja Subsidi
22.
Pembiayaan investasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi <br /> dan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, seperti
a)
memiliki fleksibilitas dalam penentuan besaran <br /> utang per instrumen
b)
mempercepat <br /> pembangunan infrastruktur
c)
membiayai proyek-proyek <br /> strategis dalam bidang ketenagalistrikan
d)
pembayaran kredit perbankan dan/atau <br /> obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin
23.
Berikut ini termasuk pengeluaran pembiayaan, kecuali
a)
penjualan investasi permanen
b)
penyertaan <br /> modal pemerintah
c)
penjualan obligasi <br /> pemerintah
d)
pencairan dana cadangan
24.
Memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara, merupakan defenisi dari asas?
a)
Asas Kesatuan
b)
Asas Universalitas
c)
Asas Proporsionalitas
d)
Asas Spesialitas
e)
Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
25.
Tugas kebendaharaan dari kuasa BUN adalah
a)
menyimpan uang negara
b)
melakukan pengelolaan utang dan piutang negara
c)
mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
d)
memerintahkan penagihan Piutang Negara kepada pihak ketiga sebagai <br /> penerimaan anggaran
26.
Berikut ini bukan merupakan pajak negara adalah
a)
Pajak Penghasilan
b)
Pajak Rokok
c)
PPN
d)
Pajak Penjualan Barang Mewah
27.
Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah
a)
Self Assessment System
b)
Official Assessment System
c)
Open System
d)
With Hold-on System
28.
Berikut ini merupakan macam-macam bentuk hibah, kecuali
a)
Hibah Uang
b)
Hibah Barang dan Jasa
c)
Hibah Utang
d)
Hibah Surat Berharga
29.
Mekanisme Hibah di Indonesia yaitu
a)
Hibah Terencana dan Tidak Langsung
b)
Hibah Langsung dan Hibah Tidak Terencana
c)
Hibah Tidak Langsung dan Hibah Tidak Terencana
d)
Hibah Terencana dan Hibah Langsung
30.
Yang merupakan Pajak Provinsi adalah
a)
Pajak Hotel
b)
Pajak Air Tanah
c)
Pajak Kendaraan Bermotor
d)
Pajak Sarang Burung Walet
31.
Bagaimana proses pencairan dana anggaran belanja negara berdasarkan SP2D?
a)
Pencairan dilakukan melalui penerbitan SPM oleh KPPN berdasarkan keterangan di SP2D.
b)
Pencairan dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima yang ditunjuk pada SP2D.
c)
Pencairan dilakukan dengan cara KPA mengajukan permintaan TUP kepada kepala KPPN selaku Kuasa BUN berdasarkan keterangan di SP2D.
d)
Pencairan dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada rekening penerima yang ditunjuk pada SP2D.
32.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara dan diterbitkan oleh
a)
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
b)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
c)
Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)
d)
Bendahara Pengeluaran
33.
Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker
a)
Tambahan Uang Persediaan (TUP)
b)
Penggantian Uang Persediaan (GUP)
c)
Pembayaran Langsung (LS)
d)
Uang Persediaan (UP)
34.
Untuk keperluan pembayaran belanja pegawai, honorarium, langganan daya dan jasa, serta perjalanan dinas, Bendahara Pengeluaran menggunakan?
a)
SPP-GUP
b)
SPP-GUP Nihil
c)
SPM-TU
d)
SPP-LS
35.
Apabila UP pada Penggantian Bendahara Pengeluaran/BPP telah digunakan paling sedikit 50% maka PPK menerbitkan
a)
SPP-GUP
b)
SPP-GUP Nihil
c)
SPM-TU
d)
SPP-LS
36.
Berikut merupakan tujuan SAPP, kecuali…
a)
Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum
b)
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan
c)
Mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangan saja
d)
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien
37.
Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat …
a)
pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
b)
Timbul hak atas pendapatan (hak untuk menagih)
c)
Saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah
d)
Semua Jawaban Benar
38.
Kapan dimulainya tahapan perencanaan dan penganggaran APBN
a)
2 Tahun sebelumnya
b)
1 Tahun sebelumnya
c)
Ketika Tahun Berjalan
d)
1 Tahun Sesudahnya
39.
Kapan dilakukannya pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN
a)
2 Tahun sebelumnya
b)
1 Tahun sebelumnya
c)
Ketika Tahun Berjalan
d)
1 Tahun Sesudahnya
40.
Siapa yang menyampaikan rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
a)
Menteri Keuangan
b)
Presiden
c)
BPK
d)
DPR
41.
Pengadaan Persediaan Kertas 10 rim selama tahun 2018 dengan harga @rim Rp 20rb, pada 31 Desember tersisa 2 rim kertas, maka bila metode pencatatan persediaan menggunakan pendekatan BEBAN maka jurnal penyesuaian pada 31 Desember adalah:
a)
Dr Beban Rp 200rb; Cr Kas Rp 200rb
b)
Dr Persediaan Rp 200rb; Cr Kas Rp 200rb
c)
Persediaan Rp 40rb; Cr Beban Rp 40rb
d)
Dr Beban Rp 160rb; Cr Persediaan Rp 160rb
42.
Pekerjaan pembangunan Kantor Dinas X dengan nilai Kontrak Rp 100juta, dibayar empat teminj @ 25%, maka pembayaran terminj pertama dicatat:
a)
Dr. Aset Kantor Dinas X Rp 25juta; Cr. Kas Rp 25juta
b)
Dr. Aset Kantor Dinas X Rp 25juta; Cr. Hutang Rp 25juta
c)
Dr. KDP Kantor Dinas X Rp 25juta; Cr. Kas Rp 25 juta
d)
Dr. Aset Tetap lainnya kantor Dinas X Rp 25juta; Cr. Kas Rp 25juta
43.
Terjadi penggunaan uang kas oleh pribadi Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 5juta, dimana Bendahara setuju melunasinya dalam waktu 2 tahun, maka dicatat sebagai berikut:
a)
Dr. Aset Lainnya TGR Rp 5juta; Cr. Kas Rp 5 juta
b)
Dr. Piutang pada Bendahara Rp 5 juta; Cr. Kas Rp 5 juta
c)
Dr. Piutang TGR Rp 5juta; Cr. Kas Rp 5 juta
d)
Dr. Piutang TGR Rp 5 juta; Cr. Bagian TGR Rp 5 juta
Reset
