NEW
Font size
WorksheetsNILAI PANCASILA BAB 1
Total questions: 45
Worksheet time: 24mins
Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang menurut Jhon Locke termasuk dalam kekuasaan....
legislatif
eksekutif
yudikatif
inspektif
moneter
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, namun kewenangan tersebut juga berada pada lembaga lain kecuali....
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Presiden
Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang keuangan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah merupakan kewenangan dari....
kekuasaan eksekutif
kekuasaan legistalif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan moneter
kekuasaan eksaminatif/inspektif
Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pembagian kekuasaan secara....
Horizontal
Demokrasi
Vertikal
Permusyawaratan
Desentralisasi
Lembaga Negara yang bertugas dan berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan hukum dalam hal permohonan rehabilitasi, dan mengajukan tiga orang hakim konstitusi merupakan tugas dan wewenang dari....
DPR
MPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Kekuasaan Negara dapat dibagi menjadi tiga macam diantaranya yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Yudikatif, pembagian kekuasaan tersebut merupakan pendapat dari....
Montesquieu
Jhon locke
Riyanto
Mohammad Yamin
Soepomo
Pembagian kekuasaan berdasarkan Tingkatannya yaitu tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah merupakan pembagian kekuasaan secara..
Horizontal
Demokrasi
Vertikal
Permusyawaratan
Desentralisasi
Dibawah ini yang termasuk dalam lembaga pemerintahan non kementrian kecuali…
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Meteorology, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Dewan Pers Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Intelijen Negara
Pemerintah pusat meyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya merupakan makna dari....
Pembagian kekuasaan
Otonomi daerah
Tingkatan kekuasaan
Penyelenggaraan pemerintahan
Sentralisasi kekuasaan
Dibawah ini yang merupakan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan negara yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa kecuali....
Pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya
Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
Tidak memaksa warga negara untuk beragama tertentu tetapi wajib memeluk agama
Hakikat demokrasi, permusyawaratan, dalam mengambil putusan diperlukan kejujuran bersama merupakan nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila ke....
1
2
3
4
5
Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri menurut Jhon Locke merupakan kekuasaan....
eksekutif
federatif
yudikatif
legislatif
konstitutif
Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah….
Nasionalisme
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai mahluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat
Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan
Bukti bahwa Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan atau distribution of power diantaranya....
DPR dan Presiden bekerjasama dalam membentuk undang-undang
Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para menteri
Penghapusan penggunaan istilah lembaga tinggi dan tertinggi negara
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi kekuasaan di NKRI. Dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah kecuali yang berkaitan dengan....
Pariwisata
Pendidikan
Perindustrian dan Perdagangan
Agama
Kepegawaian
Perhatikan informasi berikut ini
1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
2. Menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain
3. Menetapkan peraturan pemerintah
4. Mengajukan RUU
5. Menyatakan keadaan bahaya
6. Mengangkat duta dan konsul
7. Mengangkat dan memberhentikan menteri
Dari informasi diatas yang merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara adalah....
1,2,6,7
1,2,5,6
1,2,3,4
3,4,5,6
2,3,4,7
Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara menyatakan jumlah maksimal kementerian adalah....
32 Kementerian Negara
33 Kementerian Negara
34 Kementerian Negara
35 Kementerian Negara
36 Kementerian Negara
Ketersediaan bahan pokok pangan kita ditangani lembaga negara non kementerian yaitu....
BULOG
BPS
BAPPENAS
BPOM
BPPT
Negara yang menganut teori trias politika secara murni adalah....
Indonesia
Prancis
Inggris
Rusia
Amerika Serikat
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan
Tingkat I dan Tingkat II
Kabupaten dan kota
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Propinsi dan kabupaten
Kekuasaan negara menurut John Locke, .... kecuali
yudikatif
eksekutif
legislatif
federatif
pengertian kekuasaan federatif menurut John Locke adalah
kekuasaan membuat UU
kekuasaan untuk menghukum pelanggar UU
kekuasaan kehakiman
kekuasaan menjalankan hubungan luar negeri
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan
trias politica
two politica
four politica
five politiva
Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan konstitutif....
kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
kekuasaan untuk menghentikan Undang-Undang Dasar
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” bunyi dari UUD 1945 pasal ....
Pasal 3 ayat (2)
Pasal 3 ayat (3)
Pasal 3 ayat (4)
Pasal 3 ayat (1)
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh....
DPR
MPR
PRESIDEN
MA
Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh
MA
DPR
DPD
MENTRI
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). adalah wewenang presiden sebagai ....
kepala pemerintahan
kepala negara
kepala rumah tangga
kepala badan
Di bawah ini nama nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kecuali ....
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ....
falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara
landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
kemampuan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai hambatan.
Nilai Sila keempat Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah ....
Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
Nilai Sila Persatuan Indonesia, kecuali ....
nasionalisme
menggalang persatuan dan kesatuan
menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan.
lembaga pemerintah non kementerian yang mengurusi masalah penanggulangan bencana yaitu ....
BNPB
ANRI
BNPY
BIN
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
Presiden
DPR
BPK
MPR
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melaksanakan undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
Membuat Undang-Undang
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
Parlenter
Presidensial
Campuran
Monarkhi
Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
Pertahanan
Keamanan
Retribusi
Moneter
Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
17
18
22C
23
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
33
34
35
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementerian sekretaris negara
kementerian kesehatan
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian kelautan
Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
101 Tahun 2001
102 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
BPS
BULOG
BKPM
BNN
Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut adalah bunyi UUD 1945 pasal....
18 ayat 1
18 ayat 2
18 ayat 3
25 A
KEKUASAAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD YANG DIJALANKAN OLEH MPR YAITU......
KEKUASAAN EKSEKUTIF
KEKUASAAN LEGISLATIF
KEKUASAAN KONSTITUTIF
KEKUASAAN YUDIKATIF
KEKUASAAN EKSAMINATIF
Hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktik penyelenggaraan negara dinamakan......
konstitusi
kontrak
konvensi
kontradiksi
