WorksheetsTO TWK 1
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Masyarakat adat Batak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tano Batak mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) dan Kantor Staf Kepresidenan. Kunjungan itu sebagai upaya pendekatan persuasif kepada Pemerintah atas perampasan wilayah adat di kawasan Danau Toba sejak keluarnya putusan MK 35, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara.
Berdasarkan uraian di atas, upaya pemecahan masalah harus diselaraskan dengan pencerminan sila ke…
Sila ke-2 yang mendasari sila ke-1 dan sila ke-4
Sila ke-2 yang mendasari sila ke-4 dan sila ke-3
Sila ke-2 yang mendasari sila ke-3 dan sila ke-5
Sila ke-2 yang mendasari sila ke-5 dan sila ke-1
Sila ke-2 yang mendasari sila ke-1 dan sila ke-3
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi
Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dibawah ini yang bukan termasuk contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah…
Adanya gotong royong yang berdasarkan asas kekeluargaan untuk membangun fasilitas umum didaerahnya
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum
Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan dilakukan dengan musyawarah mufakat
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi
Rumor soal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 3 periode di tengah wacana MPR akan mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sempat menjadi isu panas dalam Lembaga legislatif Indonesia. Wacana masa jabatan Presiden hingga tiga periode atau 15 tahun tidaklah tepat karena kepemimpinan presiden tiga periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan sistem demokrasi di Indonesia yang tercermin dalam Pancasila...
Sila ke-1
Sila ke-2
Sila ke-3
Sila ke-4
Sila ke-5
Pancasila menjadi falsafah negara, sehingga dalam urusan penyelenggaraan negara hendaknya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di bawah ini yang merupakan praktik penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai persatuan tampak pada…
Pemerintah mengupayakan pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya strata sosial
Pemerintah berusaha dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam pemilihan umum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Pemerintah menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah negara Indonesia dan melarang setiap pihak yang berusaha ingin memanfaatkannya
Pemerintah memberlakukan pajak bagi warga negara yang memiliki pendapat di atas wajib pajak dan membebaskan warga negara yang memiliki penghasilan di bawah ketentuan wajib pajak untuk tidak membayar pajak
Pemerintah memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan budaya yang dimiliki setiap daerah serta merangkul keberagaman tersebut sebagai suatu kekayaan budaya nasional
Peledakan bom yang terjadi di Surabaya pada 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018. Tiga tempat di antaranya adalah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh bentuk penyimpangan terhadap sila…
1
2
3
4
5
Pada 13 September 2020 aksi penyerangan terhadap ulama kembali terjadi. Syekh Ali Jaber tiba-tiba diserang oleh seorang tak dikenal ketika sedang mengisi ceramah di salah satu masjid di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Akibat aksi itu, Syekh Ali Jaber terkena luka tusukan di tangannya. Aksi penusukan Syeikh Ali Jaber merupakan salah satu penyimpangan terhadap sila…
1
2
3
4
5
Syahrial Alamsyah alias Abu Rara adalah pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto pada 10 Oktober 2019 lalu. Abu Rara berpura-pura menyalami Wiranto yang baru saja turun dari mobil. Setelah mendekati Wiranto, Abu Rara lalu menusukkan senjat tajam kearah perut Wiranto. Aksi Abu Rara ini merupakan salah satu penyimpangan terhadap sila…
1
2
3
4
5
Pakaian dinas bagi seorang anggota ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Seorang ASN kini dilarang memakai pakaian cadar dan celana cingkrang. Larangan ini sebelumnya telah diwacanakan oleh Menteri Agama saat itu, Fachrul Razi. Hal ini dilakukan untuk menegakkan disiplin dan menghindari ancaman radikalisme di kalangan ASN.
Peraturan Pemerintah yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi ASN merupakan salah satu pengalaman sila…
1
2
3
4
5
Perhatikan isi pasal 22 E UUD 1945 berikut!
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
Ketentuan dalam pasal 22 E tersebut merupakan penjabaran dari nilai Pancasila, yaitu…
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Perhatikan pengamalan nilai-nilai Pancasila berikut ini:
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
6. Menghormati hak orang lain
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
8. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
Yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila adalah…
1, 2, 5, 7, 8
1, 2, 3, 7, 8
1, 3, 5, 7, 8
1, 3, 4, 7, 8
2, 3, 4, 5, 8
Belum lama ini publik dihebohkan dengan berita soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diujikan kepada calon pegawai Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Sebanyak 75 orang calon pegawai KPK dInyatakan tidak lolos seleksi. Soal TWK yang diujikan kepada calon pegawai KPK kemudian menimbulkan kontroversi. Pihak BKN menyangkal bahwa soal tersebut hoax dan kini sudah tidak memiliki arsipnya. Sementara itu ada dugaan yang menyatakan bahwa lembaga KPK akan diperlmah oleh kepentingan tertentu. Berita ni kemudian menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Berita soal TWK KPK yang meresahkan masyarakat merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasial khususnya sila…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Meningaktanya jumlah kasus Covid-19 membuat Pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Pemerintah kemudian memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal 2021. Naik turunnya kasus ini tidak dapat diprediksi secara pasti sehingga Pemerintah sering melakukan perpanjangan masa PPKM lebih lama dari yang sebelumnya ditentukan. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan PPKM merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila khususunya sila…
Kelima
Keempat
Ketiga
Kedua
Pertama
Vaksin Sinovac adalah adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus SARS-Cov-2 atau Covid-19. Vaksin Sinovac yang dikenal juga dengan nama CoronaVac sudah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. CoronaVac merupakan vaksin yang mengandung virus SARS-Cov-2 yang sudah tidak aktif. Penyuntikan vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh yuntuk mengenali virus yang sudah tidak aktif ini dan memproduksi antibody untuk melawannya sehingga tidak terjadi infeksi Covid-19. Pada saat ini Pemerintah telah memberikan Vaksin Sinovac yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila khususnya sila…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengucapkan syukur ketika mengumumkan adanya perubahan soal aturan rumah ibadah yang ditutup selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali berlangsung. Ia merasa lega karena bisa memberikan solusi pada masyarakat yang sempat protes dengan ditutupnya rumah ibadah. Dalam aturan terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid tetapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Keputusan untuk merubah aturan rumah ibadah di masa PPKM merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila khususunya sila…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Di masa pandemi ini Pemerintah memberikan fasilitas pemeriksaan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Pemerintah kemudian memberikan layanan kesehatan masyarakat secara gratis mulai dari tingkat RT/RW. Akan tetapi fasilitas yang diberikan Pemrintah itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga masyarakat. Ada beberapa masyarakat justru menolak untuk mengikuti pemerikasaan secara graits. Perilaku warga amsyarakat yang menolak untuk mengikuti pemerikasaan secara gratis merupakan salah satu penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila khususunya sila…
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Pancasila merupakan salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan berbegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Pada peneraannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki nilai instrumental yang diatur dalam tata perundangan-undangan negara, salah satunya pasal-pasal UUD 1945. Penjabaran sila ketiga Pancasila dalam UUD 1945 terdapat pada pasal…
Pasal 9, pasal 28E, pasal 28G, pasal 28H, dan pasal 29
Pasal 27, pasal 28, pasal, 29, pasal 30, dan pasal 31
Pasal 23, pasal 23F, pasal 21, pasal 33, dan pasal 34
Pasal 18, pasal 27, pasal 30, pasal 35, dan pasal 36B
Pasal 2, pasal 5, pasal 22B, pasal 22E, dan pasal 27
Impeachment hanya meruapkaan sarana yang memberikan kemungkinanan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir. Dikatakan kemungkinan karena protes impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya…
Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 merupakan momentum dasar bagi berdirinya suatu tatatan negara baru. Sebelum adanya proklamasi kemrdekaan, Indonesia masih menggunakan tatanan hukum negara berdasarkan hukum Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan, semua tatanan itu berakhir dan Indonesia memasuki babak baru dengan menggunakan hukum negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang erat sebagai satu kesatuan dan proses berdirinya NKRI. Pembukaan UUD 1945 tidak terpisahkan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal utama yang menjiwai seluruh isi pembukaan UUD 1945 adalah…
Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa sehingga bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan kolonialisme
Perjuangan kemerdekaan dalam suatu pergerakan menuju kehidupan bangsa yang merdeka, adil dan Makmur
Semangat perhuangan bangsa Indonesia guna mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat serta tanpa ada penindasan
Cinta dan tujuan negara Indonesia guna menjalankan kehidupan yang merdeka dalam mewujudkan keadilan sosial
Amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama
Pada pasal 22D ayat 2, lembaga yang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah atau pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya, serta perimbangan pusat dan daerah. Hal ini merupakan tugas dari…
Badan Pemeriksa Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Konstitusi
Adanya hubungan tugas antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif negara kita menunjukkan Indonesia menganut pembagian kekuasaan (division of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power). Pembagian kekuasaan DPR dan Presiden dalam bidang legislatif menurut UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, dan pasal 4, adalah…
Membuat Undang-Undang bersama DPR
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Mengangkat duta dan konsul dari negara lain
Rupiah adalah mata uang negara Indonesia. Sebelum menggunakan rupiah, Indonesia pernah menggunakan ORI pada masa Perang Kemerdekaan. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, ORI kemudian mengalami perkembangan hingga berubah nama menjadi rupiah yang saat ini digunakansebagaimata uang resmi negara Indonesia. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal...
23A
23B
23C
23D
23E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu). Selain tugas dan wewenangnya yang melekat pada jabatannya, DPR juga memiliki beberapa hak meliputi, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak pertanyaan, hak usul pendapat, dan hak imunitas. Maksud dari hak imunitas adalah…
Hak kekebalan hukum dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak bisa dijerat oleh hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
Hak terlepas dari proses peradilan terkait masalah hukum yang pernah dihadapinya baik sebelum maupun ketika menjabat sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentengan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
Hak untuk meminta perlindungan hukum kepada presiden guna menjamin kelancaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama menjabat sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata terrtib dan kode etik
Hak untuk menolak terhadap proses hukum terkait masalah peradilan yang timbul selama periode jabatannya sebagai anggota DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik
Hak kekebalan hukum untuk tidak dituntut atas pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tulisan dalam rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tatat tertib dan kode etik
Selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan sebuah Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah dalam satu Negara Kesatuan. Seorang presiden di dalam Negara Republik mempunyai dua tugas yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dibawah ini tugas dan wewenang Presiden RI sebagai kepala negara, kecuali…
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional
Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya diatur dengan Undang-Undang
Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar
Dengan memperhatikan pertimbangan DPR, mengangkat duta dan konsul dari negara lain
Untuk menarik simpati rakyat Indonesia dalam menghadapi perang Asia Timur Raya, Jepang memberikan iming-iming janji kemerdekaan kelak dikemudian hari. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah badan yang bertugas mempersiapkan usaha kemerdekaan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI melaksanakan siding sebanyak 2 kali. Sidang kedua digelar pada tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada siding kedua tersebut BPUPKI membentuk tiga kepanitiaan. Tiga panitia yang dibentuk dari sidang BPUPKI tersebut adalah…
Panitia hukum dasar, panitia kemerdekaan, dan panitia kenegaraan
Panitia hukum dasar, panitian ekonomi, dan panitia kenegaraan
Panitia hukum dasar, panitia ekonomi, dan panitia bela negara
Panitia ekonomi, panitia kemerdekaan, dan panitia kenegaraan
Panitia ekonomi, panitia kemerdekaan, dan panitia bela negara
Perhatikan pernyataan kondisi negara berikut ini :
1) Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda di Lapangan Udara Maguwo Yogyakarta
2) Belanda menggunakan taktik blitzkrieg untuk melancarkan serangan kilat dan menguasai Kota Yogyakarta dan menawan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta
3) Belanda salah menafsirkan hasil Perundingan Linggarjati dan melakukakn Agresi Militer Belanda
4) Pembetukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berpusat di Bukittinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara
5) Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia, dan berakhir setelah kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)
6) PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 24 Januari 1949 pada saat Agresi Militer Belanda dengan tujuan Republik Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan
7) Sepakat untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda
Dari pernyataan di atas, yang menggambarkan kondisi berkaitan dengan Agresi Militer Belanda II adalah…
1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 6
2, 3, 4, 5
2, 3, 5, 7
Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan Pertama Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara memegang peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pada masa Pergerakan Nasional,Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak bumiputera. Dilingkungan pendidikan itu Ki Hajar Dewantara menerapapkan polaasah, asih, dan asuh. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan beberapa semboyan dalam dunia pendidikan. Semboyan pendidikan nasional, Tut Wuri Handayani berarti...
Di depan seorang guru memberikan contoh keteladanan yang baik
Di belakang seorang guru memberikan semangat untuk terus berkarya
Di belakang seorang guru menyusun kekuatan untuk dapat memberikan dorongan untuk maju terus
Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan
Di depan seorang guru memberikan tarikan dan semangat untuk terus maju
Bangsa Indonesia berniat meleburkan diri menjadi satu bagian dari bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda yang diselenggarakan 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah…
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia menunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air Indonesia
Bahasa daerah adalah salah satu aset penting bagi suatu negara. Bahasa daerah merupakan kekayaan yang harus dimiliki dan dijaga oleh setiap negara. Kedudukan bahasa daerah di Indonesia secara tegas tetuang dalam pasal 32 ayat 2 UUD 1945. Dalam ayat itu,dijelaskan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Di bawah ini merupakan sikap yang seharusnya dilakukan negara terhadap bahasa daerah adalah...
Menyebarluaskan bahasa daerah kedaerah-daerah lain
Menghapus bahasa daerah agar tercipta satu bahasa kesatuan di Indonesia yaitu bahasa Indonesia
Mendirikan balai bahasa daerah di setiap daerah
Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Mewajibkan warga masyarakat di daerah untuk menggunakan bahasa daerah
Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, peraturan ditetapkan sebagai sebuah kontrak sosial. Berikut merupakan contoh bela negara secara non fisik adalah...
Membantu saudara yang tertimpa bencana alam seperti banjir, tsunami, longsor dan sebagainya dengan menjadi sukarelawan serta menangani keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat
Melakukan perlawanan dalam keadaan darurat perang, dimana rakyat terlatih terlibat langsung di medan perang
Memberikan pembekalan mental spritual untuk anggota masyarakat supaya bisa menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma bangsa Indonesia
Mengikuti perlombaan olahraga tingkat internasional seperti ASIAN GAMES dan Olimpiade serta menjadi perwakilan negara dalam beberapa kegiatan atau event di kancah internasional
Mengabdi dalam bentuk pekerjaan seperti bekerja sebagai ASN, Hakim dan sebagainya yang bersangkutan dengan negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang mempunyai satu kesatuan dalam wilayah, bangsa, kekayaan alam, ideologi Pancasila, sistem politik, sistem ekonomi, sosial budaya dan sistem hankamnas yang bersifat “Indonesia”. Salah satu isu utama masyarakat global bidang pertahanan dan keamanan adalah isu radikalisme dan terorisme, hal yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berdaulat adalah…
Menganggarkan dana pertahanan dan keamanan serta intelejen yang cukup besar guna menangkal teror gerakan radikalisme dan terorisme
Melakukan kerjasama dengan negara luar tentang penanganan penyebaran paham radikal dan terorisme
Melatih masyarakat secara swadaya agar mampu menghadapi pola tindakan paham radikal dan terorisme
Membuat instrument hukum nasional yang mengikat dan kuat kepada pelaku penyebar paham radikal dan terorisme
Melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat akan bahaya paham radikal dan terorisme
