wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara

Total questions: 20

Worksheet time: 34mins

Name
Class
Date
1.

kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

a)

konstitutif

b)

eksekutif

c)

legislatif

d)

yudikatif

e)

eksaminatif

2.

Sifat hakikat suatu negara mencakup ....

a)

memaksa, mendukung, mencakup semua

b)

transparansi, memonopoli, mencakup semua

c)

memaksa, memonopoli, mencakup semua

d)

memaksa, memonopoli, akuntabilitas

e)

transparansi, memaksa, memonopoli

3.

negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati. pernyataan tersebut merupakan sifat hakikat negara ...

a)

mencakup semua

b)

memaksa

c)

memonopoli

d)

transparansi

e)

kekuatan

4.

Negara Indonesia, berdasarkan pada undang-undang dasar yang dimilikinya, menganut sistem pemerintahan ....

a)

Republik

b)

Kesatuan

c)

Parlementer

d)

Presidensial

e)

Monarki

5.

Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....

a)

MPR, DPR, DPRD dan DPD

b)

Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

c)

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

d)

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

e)

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung

6.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi bersifat objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal (berlaku di manapun), sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif maksudnya adalah ....

a)

Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai

b)

Nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan dan sebagainya

c)

Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

d)

Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia

e)

Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa-bangsa yang punya hubungan baik dengan bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai cerminan adanya nilai-nilai tersebut

7.

Perhatikan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia di bawah ini!

Presiden adalah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan menteri-menteri. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam sebuah kabinet. Pada awal masa jabatan, presiden wajib membentuk kabinet. Kekuasaan pemilihan menteri berada di tangan presiden. Jabatan menteri dalam kabinet umumnya sesuai dengan jabatan presiden selama lima tahun.

Berdasarkan wacana tersebut merupakan pelaksanaan pada kekuasaan ....

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Konstitutif

e)

Eksaminatif

8.

Perhatikan data di bawah ini!

1) Menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama dan lainnya.

2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.

4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan data di atas yang merupakan penerapan/ implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor …

a)

2 dan 4

b)

1 dan 3

c)

1 dan 4

d)

1 dan 2

e)

3 dan 4

9.

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …

a)

Menteri Keuangan RI

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Gubernur Bank Indonesia

e)

Badan Pemeriksa Keuangan

10.

Di bawah ini yang merupakan ciri dari sistem pemerintahan Presidensial.....

a)

Raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara

b)

Eksekutif mempunyai hubungan yang sangat erat

c)

Mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen

d)

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

e)

Jika terjadi perselisihan antara kabinet dan perlemen, Kepala negara akan membubarkan parlemen

11.

konsep pembagian kekuasaan Negara terbagi menjadi dua yakni ....

a)

Pembagian kekuasaan secara horizontal dan lancip

b)

Pembagian kekuasaan secara lancip dan vertikal

c)

Pembagian kekuasaan secara horizontal dan

melingkar

d)

Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

e)

Pembagian kekuasaan secara horizontal dan

menyeluruh

12.

Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali…

a)

Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan

pembangunan nasional

b)

Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan

kehidupan anak pejabat

c)

Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama

dalam setiap perikehidupan

d)

Bersikap terbuka terhadap perubahan yang

berdampak pada kemaslahatan

e)

Bangsa Mendukung kebijakan pemerintah dalam

penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas

dari KKN.

13.

Contoh bentuk sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah ….

a)

Senang kalaau mendapat pujian orang lain.

b)

Patuh dan taat pada segala perintah atasan.

c)

Selalu minta upah setelah mengerjakan sesuatu

d)

Kalau keinginan belum tercapai terus berusaha.

e)

Bersabar menerima cobaan dan pantang menyerah

dalam berbagai kehidupan.

14.

Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan

keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan individu dan golongan (nasionalisme) merupakan pengimplementasian nilai-nilai pancasila sila ke-….

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

15.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berhubungan

dengan narkoba dan narkotika adalah...

a)

BIN

b)

BNN

c)

BMKG

d)

BPOM

e)

BASARNAS

16.

John Locke merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor

teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan trias politica terdiri dari...

a)

Eksekutif, Federatif, eksaminatif

b)

Legislatif, Yudikatif, Federatif

c)

Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

d)

Legislatif, Eksekutif, Federatif

e)

Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

17.

Kagiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....

a)

Membentuk kabinet menteri

b)

Membahas rancangan undnag-undnag APBN

c)

Membuat laporan pertangungjawaban penggunaan APBN

d)

Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba

e)

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

18.

Perhatikan pernyataan berikut!

Negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundangan-undangan ditaati sehingga ketertiban dapat dicapat dan anarki dapat dicegah. Sarana untuk itu antara lain adalah polisi, tentara dan alat penjamin hukum lainnya. 

Pernyataan  tersebut merupakan salah satu sifat hakikat negara yaitu ....

a)

memaksa

b)

memonopoli

c)

mencakup semua

d)

menguasai

e)

mengayomi

19.

Montesquieu merupakan salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan rakyat. Ia memberikan pandangan tentang pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika. Pembagian kekuasaan trias politika Montesquieu terdiri dari ....

a)

Eksekutif, federatif dan legislatif

b)

Legislatif, yudikatif dan federatif

c)

Legislatif, eksekutif dan yudikatif

d)

Legislatif, eksekutif dan federatif

e)

Eksekutif, federatif dan yudikatif

20.

Kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan negara adalah kekuasaan ....

a)

konstitutif

b)

eksekutif

c)

legislatif

d)

yudikatif

e)

eksaminatif