NEW
Font size
WorksheetsCC Tambahan
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Pada satuan kerja yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, Proporsi UP Tunai dan UP KKP yang diberikan apabila satuan kerja tidak mengajukan perubahan proporsi adalah
50% Tunai dan 50% KKP
40% Tunai dan 60% KKP
80% Tunai dan 20% KKP
60% Tunai dan 40% KKP
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) disahkan oleh
Kepala KPPN
Kepala Seksi Pencairan Dana
Kepala Seksi Bank
Kepala Subbagian Umum
Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara adalah
Paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan
Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
Paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan
Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pencatatan master aset barang milik negara terdapat pada aplikasi
SIMAN
SAKTI
SIMANTAP
SIPANDU
Salah satu sumber informasi kerugian negara karena perbuatan bendahara pengeluaran adalah hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan aparat pengawasan fungsional/internal pemerintah, kecuali
BPK
Itjen
BPKP
Auditor Independen
Retur terjadi karena gagal bayar/transfer pada rekening yang dituju pada SPM yang dapat disebabkan rekening dormant atau tidak aktif. Pemberitahuan retur akan disampaikan ke satker oleh KPPN, namun jika sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-3 bulan berikutnya satker tidak menyampaikan surat ralat/perbaikan, maka:
KPPN akan menerbitkan surat pemberitahuan kembali ke satker
KPPN akan memberikan teguran ke satker
KPPN akan menyetorkan dana retur ke rekening RR SPAN
KPPN mengembalikan dana retur pada bendahara
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi merupakan nilai Kementerian Keuangan:
Integritas
Profesional
Sinergi
Pelayanan
Pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk uang menggunakandan menghasilkan dokumen:
SPM & SP2D
SP3HL & SP2HL
SP3B & SP2B-BLU
Semua benar
Pengaduan yang dilimpahkan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau dari Unit Eselon I lain lingkup Kementerian Keuangan merupakan tugas dari
UKI-P
UKI-W
UKI-E1
Seluruh UKI di tiap unit
Tarif Layanan BLU diharapkan mampu menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis lainnya; hal ini merupakan perwujudan dari aspek:
Kontinuitas dan pengembangan layanan
Kompetisi yang sehat
Daya beli masyarakat
Keadilan dan kepatutan
