NEW
Font size
WorksheetsJATENG LCC HBP 2021
Total questions: 30
Worksheet time: 20mins
Struktur rekening pengeluaran berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 terdiri dari Rekening Satker pada tingkat Satker dan ……
Rekening Sub Satker pada tingkat Anak Satker
Rekening Utama pada tingkat Kementerian/Lembaga
Rekening lainnya pada tingkat Satker dan Kementerian/Lembaga
Rekening Induk pada tingkat Eselon I
Pertimbangan disusunnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah, kecuali :
Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
Pengelolaan hak dan kewajiban negara telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945
Belum adanya Undang-undang tentang Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Negara Indonesia
Sesuai pasal 23B bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang
Lampiran SPBy atas pembayaran uang muka kerja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP adalah kecuali
Rencana pelaksanaan kegiatan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Rincian kebutuhan dana
Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
Dibawah ini yang merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari sisi Efektivitas pelaksanaan kegiatan adalah
Capaian Output
Pengelolaan UP
Revisi DIPA
Kesalahan SPM
Sesuai PSAP No. 05 - Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode pencatatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam mengukur nilai persediaan, di bawah ini dampak penerapan metode pencatatan Persediaan FIFO, kecuali
Saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan yang sering terjadi pada metode penilaian HPT dapat diminimalkan
Transaksi TK-TM Persediaan dengan metode FIFO tidak menimbulkan selisih nilai
Nilai persediaan tidak bermasalah meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda
Metode penilaian FIFO menimbulkan Koreksi Otomatis (KO)
Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan
Praktis, Ekonomis, dan Modern
Profesional, Modern, dan Efisien
Substantif, Teknis, dan Administratif
Digital, Amanah, dan Akuntabel
Yang dimaksud dengan Lembaga Linkage dalam program Pembiyaaan Ultra Mikro (UMi) adalah
Lembaga Perbankan dan Bukan Bank yang menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro melalui pola penyaluran langsung
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari BLU PIP untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro
Pelaku Usaha Ultra Mikro yang memperoleh dan memanfaatkan fasilitas Pembiayaan Ultra Mikro
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menjadi mitra kerja Penyalur untuk menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro melalui pola penyaluran tidak langsung
Uang tunai yang ada di brankas bendahara pengeluaran
Minimal 50 juta setiap akhir jam kerja
Suka-suka bendahara
Tergantung keinginan KPA
Boleh lebih dari 50 juta, dengan ijin Direktur Jenderal Perbendaharaan
Perbedaan antara laporan yang disusun UAKPA dan yang dihasilkan oleh bendahara pada Kuitansi pembayaran dengan UP, yang belum disahkan /yang belum di-SPMkan/SP2D-kan :
Sudah dianggap realisasi yang mengurangi pagu untuk laporan UAKPA
Sudah dianggap realisasi yang mengurangi pagu anggaran oleh bendahara
Belum dianggap realisasi yang mengurangi pagu baik pada laporan UAKPA dan bendahara
Belum dianggap realisasi yang mengurangi pagu baik bendahara maupun laporan UAKPA
Verifikasi LPJ bendahara pengeluaran oleh KPPN, pernyataan yang tidak benar
Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas
Menguji kesesuaian saldo rekening bank
Menguji transaksi bendahara pada rekening koran
Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak
Jenis revisi anggaran terdiri dari
Revisi pagu anggaran berubah dan revisi pagu anggaran tetap
Revisi pagu anggaran tetap dan administrasi
Revisi pagu anggaran berubah dan administrasi
Revisi pagu anggaran berubah, revisi pagu anggaran tetap dan revisi administrasi
Kewenangan revisi anggaran dibagi menjadi
DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB, KPA
DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB, KPA
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, Kanwil DJPB, KPA
KPA dapat melakukan revisi POK atau pergeseran anggaran antar akun yang menjadi kewenangannya. Pemutakhiran data hasil revisi POK harus dilakukan oleh satker ke satudja untuk menyamakan data di SPAN dalam jangka waktu paling lama
1 bulan
2 bulan
3 bulan
4 bulan
Berdasarkan PMK No. 99/PMK.05/2017, proses penerbitan nomer register hibah langsung dalam negeri berupa uang dan barang/jasa/surat berharga didelegasikan kepada
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko (DJPPR)
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Kanwil DJPB
KPPN
Tahapan proses pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang yaitu
Rekening, Register, Revisi DIPA, pengesahan hibah
Revisi, Register, Rekening, Pengesahan hibah
Pengesahan hibah, Register, Rekening, Revisi
Register, Rekening, Revisi, pengesahan hibah
Prinsip pengelolaan PNBP yaitu
Seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara
Pemungutan PNBP berdasar peraturan
Pengawasan PNBP oleh APIP dan Kementerian Keuangan
Jawaban A, B, C benar semua
Manfaat adanya digipay atau market place yaitu
Dapat mempercepat pengadaan barang/jasa
kemudahan transaksi (membayar dengan KKP, pengadaan dan pembayaran online) dan pelaksanaan anggaran lebih transparan dan akuntabel
Pemenuhan persyaratan menuju ZI/WBK/WBBM
Jawaban A, B, C, benar semua
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 233/PMK.07/2020 dengan mensyaratkan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat. Rekonsiliasi tersebut dilaksanakan setiap semester oleh
Pemda dan KPPN
Pemda dan KPP
Pemda, KPPN dan Kanwil DJPB
Pemda, KPPN dan KPP
Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pembiayaan kredit program KUR dan UMi adalah
SIKRI
SIPANDU
SIKP
SILK
Capaian Output disampaikan paling lambat
Tanggal 10 Bulan sebelumnya
10 Hari Kerja Bulan sebelumnya
Tanggal 10 Bulan setelah bulan bersangkutan berakhir
10 Hari Kerja setelah bulan bersangkutan berakhir
PIPK adalah ...
Pengendalian Internal atas Penyusunan Keuangan
Pengendalian Intern atas Penyusunan Keuangan
Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Sistem yang akan mengintegrasikan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah:
SARI (Sistem Akuntansi Republik Indonesia)
SIRI (Sistem Informasi Republik Indonesia)
SAKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia)
SIKRI (Sistem Akuntansi Keuangan Republik Indonesia
PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut
Berwujud
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
Jawaban a,b,c benar
Pada tahun 2021, penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara
bertahap; sekaligus; atau campuran
tahap I; tahap II; dan tahap III
melalui mekanisme langsung dan uang persediaan
LS kepada rekanan
Terkait dengan SAKTI, dalam Perdirjen 16 tahun 2020 tentang Hak Akses Pengguna Dan Pengamanan Secara Elektronik Dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, kita kenal ada istilah OTP untuk pengamanan transaksi, OTP ini mendukung keamanan dalam mengakses layanan pada SAKTI berbasis web, pertanyaannya apa kepanjangan dari OTP
One Time Perform
One Time Passport
One Time Pass
One Time Password
Uji coba penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace dan digital payment pada satuan kerja diatur dalam
Perdirjen Perbendaharan Nomor PER-30 / PB/2018
Perdirjen Perbendaharan Nomor PER-20 / PB/2019
Perdirjen Perbendaharan Nomor PER-30 / PB/2019
Perdirjen Perbendaharan Nomor PER-20 / PB/2018
Berikut arah modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah:
Transaksi Tunai, Transaksi Fisik ke Teller Bank, Paper Based Reporting, Sistem Informasi Offline
Transaksi Non Tunai, Transaksi Electronic Banking, Paper Based Reporting, Sistem Informasi Offline
Transaksi Non Tunai, Transaksi Electronic Banking, Digital Reporting, Sistem Informasi Online terintegrasi
Transaksi Non Tunai, Transaksi Electronic Banking, Paper Based Reporting, Sistem Informasi Online terintegrasi
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya yaitu
PMK No 17/PMK.07/2021
PMK No 18/PMK.07/2021
PMK No 19/PMK.07/2021
PMK No 20/PMK.07/2021
Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, adalah:
Laporan Operasional (LO)
Neraca
Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Perubahan Equitas (LPE)
Apa tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan dan pengelolaan fiskal, kecuali?
Menyusun kebijakan moneter dan kerangka ekonomi makro
Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara
Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
