Font size
WorksheetsNilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan NRI
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...
kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif
Lembaga Negara Indonesia yang memiliki kekuasaan Konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...
Majelis Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi
Salah satu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah
Mengangkat dan memberhentikan Menteri
Memberi Amnesti dan Abolisi
Memberi Grasi dan Rehabilitasi
Menyatakan Perang dan membuat perdamaian
Salah satu Kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...
memegang kekuasaan pemerintahan
mengajukan rancangan undang-undang
mengangkat dan memberhentikan menteri
membuat perjanjian internasional
keberadaan kementerian negara republik Indonesia diatur dalam....
Pasal 17 UUD NRI 1945
Pasal 18 UUD NRI 1945
Pasal 19 UUD NRI 1945
Pasal 20 UUD NRI 1945
pancasila sebagai nilai mengadung beberapa nilai, berikut nilai pancasila, kecuali...
Nilai Ketuhanan
Nilai Kemanusiaan
Nilai Keadilan
Nilai Kesejahteraan
contoh implementasi nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yaitu...
Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak memeluk agama
membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan
membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
Sebelum diamandemen UUD 1945, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....
Menteri Negara
Presiden
MPR
MA
DPR
Seorang pemikir berkebangsaan Perancis yang mengemukakan teori Trias Politika adalah ...
John Locke
Montesquieu
Immanuel Kant
Adam Smith
David Richardo
Pasal yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, yaitu pasal ....
18 ayat (1) UUD NRI 1945
18 ayat (2) UUD NRI 1945
20 ayat (1) UUD NRI 1945
22 ayat (1) UUD NRI 1945
28 UUD NRI 1945
Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh ....
MA
BPK
DPR
MPR
Presiden
Berikut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian, kecuali ...
BIN
BKN
BPS
BPK
Lapan
Nilai yang mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah nilai ...
ketuhanan
kemanusiaan
persatuan
kerakyatan
keadilan
Kekuasaan konstitutif di Indonesia diatur dalam pasal ...
3 ayat (1) UUD NRI 1945
4 ayat (1) UUD NRI 1945
20 ayat (1) UUD NRI 1945
24 ayat (2) UUD NRI 1945
23E ayat (1) UUD NRI 1945
Upaya membina kerukunan pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari dapat kita tunjukkan dengan ....
melaksanakan aturan-aturan yang berlaku
bergotong royong membangun sarana umum
saling menghormati antara tetangga yang berbeda agama
memanfaatkan segala tindakan yang dilakukan oleh tetangga
menghormati orang lain dalam bermasyarakat
Dibawah ini merupakan lembaga-lembaga yang berada dibawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali ...
Kementerian Keuangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kesehatan
Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai ....
perjanjian luhur bangsa
dasar negara Indonesia
etika hidup bangsa
filsafat hidup bangsa
jiwa dan kepribadian bangsa
Di dalam menyelanggarakan tugas sebagai penyelenggara negara, pemerintah tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan perundang-undangan,melainkan juga harus dilandasi oleh pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan implemantasi dari Pancasila sila......
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mengakui adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing masing dan beribadah menurut agamanya, dan memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama merupakan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah sila ke...
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Berikut merupakan nilai-nilai Pancasila sila ke-3.
1. Cinta bangsa dan tanah air
2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
3. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Nasionalisme
5. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
Hanya (1), (2), dan (3) benar
Hanya (1), (4), dan (5) benar
Hanya (2) dan (3) benar
Hanya (1) dan (4) benar
Hanya (3) yang benar
Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan sila ke lima adalah sebagai berikut…
Cinta bangsa dan tanah air
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
Nasionalisme
Salah satu nilai Pancasila sila ke- (......) adalah Permusyawaratan yang artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Ke-5
Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 mengandung tiga nilai tatanan utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Tiga nilai tersebut mengandung makna bahwa…
Dalam kehidupan bermasyarakat harus saling gotong royong agar tercipta kerukunan di lingkungan bermasyarakat.
Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.
Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah diharuskan agar hanya memiliki nilai institusional saja.
Seorang pemimpin tidak diharuskan memiliki tiga nilai utama dalam pancasila karena setiap orang memiliki prinsip yang berbeda-beda.
Tiga nilai yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi satu kesatuan utuh dalam setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Praktik penyelenggaraan pemerintahan perlu mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sila ke-empat, kecuali...
Kesetaraan
Kejujuran
Demokrasi
Permusyawaratan
Keputusan bersama
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai contoh nyata nilai-nilai Pancasila, kecuali...
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari kkn
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi bekerja sama dalam setiap peri kehidupan
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Melakukan pemilihan umum dengan menggunakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
Berikut yang merupakan lambang dari Pancasila sila ke-3 adalah...
Pancasila terdiri dua kata yang berarti...
Lima dan Prinsip
Lima dan Panca
Lima dan Moral
Panca dan Moral
Moral dan Prinsip
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
40
33
34
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
Kementerian Koordinator
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pertahanan
Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
Kultural
Spiritual
Sosial
Institusional
Kementerian negara adalah ...
Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan
pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Negatif
Positif
Vertikal
Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….
Eksaminatif
Yudikatif
Moneter
Legislatif
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sering dinamakan dengan ....
trias politica
four politika
two politica
five politica
one politica
Di bawah ini merupakan lembaga pemerintah non-kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali ....
Lembaga non kementrian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu ....
Bentuk sikap positif terhadap nilai nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, antara lain …
Mengeutamakan kepentingan pribadi dalam musyawarah
Menghargai pendapat teman seagama
Bertoleransi dengan teman walau berbeda suku
Menghargai pendapat yang berbeda di waktu musyawarah
Mengutamakan semangat persatuan hanya dalam satu agama
Peserta didik SMANSA MERANGIN mengadakan sumbangan untuk berbagi ke sesama dimasa pandemi seperti sekarang. Merupakan penerapan nilai Pancasila disila ke..
1
2
3
4
5
Jika saya berada di tempat kejadian seperti gambar di atas, maka sikap saya sebagai pelajar adalah
Membantu, karena solidaritas sesama teman sekolah
Melapor kepada aparat berwajib
LAngsung pulang ke rumah
Melapor ke pihak sekolah
Melihat dan tidak mau ikut ikutan
TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Helldy Agustian, akan langsung bekerja setelah dilantik sebagai Wali Kota Cilegon.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai walikota Cilegon, Heldi Agustian slalu berpedoman pada Pancasila. Dalam hal ini Pancasila menjadi...
Kepribadian bangsa
Jiwa bangsa
Pandangan hidup bangsa
Dasar negara
Ligatur bangsa
Setiap usaha yang bertujuan agar setiap lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan porsinya dengan saling bahu-membahu dalam menjalankan sebuah program yang dimulai dari membuat, mengawasi, dan melaksanakan adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Setiap kegiatan yang berjalan disuatu negara tidak dalam koordinasi kerjasama antar lembaga dan setiap lembaga di negara tersebut berjalan sendiri-sendiri adalah pengertian dari ....
Pembagian
Pemisahan
Pembagian dan pemisahan
Bukan keduanya
Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila ...
Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya
Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara
Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah ...
Toleransi antarumat beragama
Menjunjung hak asasi manusia
Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
Persamaan harkat dan martabat manusia
Pelaksanaan pemerintah sesuia sistem demokrasi
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung merupakan salah satu kewenangan dari....
a. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara
b. Kewenangan DPR sebagai lembaga negara
c. Kewenangan MPR
d. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan
e. Kewenangan Pemerintah
Perhatikan uraian di bawah ini!
(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(2) Kementrian Sosial
(3) Badan Narkotika Nasiona
(4) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(5) Lembaga Ketahanan Nasional
Dari uraian di atas, yang termasuk dalam Lembaga Pemerintah Non-Kementrian ditunjukkan oleh nomor....
a. (1), (3) dan (5)
b. (2), (3), dan (5)
c. (1), (4) dan (5)
d. (3), (4) dan (5)
e. (2), (4) dan (1)
Perhatikan uraian di bawah ini!
(1) Budi terpilih sebagai ketua kelas berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelas
(2) Berdasarkan kesepakatan keluarga, Syifa akan melanjutkan kuliah di luar negeri
(3) Berdasarkan hasil voting beberapa warga sepakat untuk diadakan program penanggulangan banjir dan sebagian lagi menolak untuk diadakan program tersebut
(4) Dari hasil musyawarah seluruh siswa dan para Guru, setiap hari jum’at akan diadakan moidhatul khasanah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME
Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah....
a. (1). (3) dan (4)
b. (2), (3) dan (4)
c. (1), (2) dan (4)
d. (1), (2), dan (3)
e. (3) dan (4)
Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 mengandung tiga nilai tatanan utama, yaitu...
Dimensi Spiritual, Kultural, Institusional
Dimensi Spiritual, Raga, Materi
Dimensi Spiritual, Kultural, Materi
Dimensi Kultural dan Dimensi Jiwa
Dimensi Institusional, Jiwa, Raga
Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ….
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
demokratis
menjunjung tinggi HAM
kekeluargaan
Bhinneka Tunggal Ika
