NEW
Font size
WorksheetsLomba Cerdas Cermat Penyisihan Kanwil DJPb Jatim
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Pengertian Keuangan Negara yang tepat adalah:
semua hak dan kewajiban negara yang tidak dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta tidak termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
semua hak dan kewajiban negara yang tidak dapat dinilai dengan uang, serta tidak termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibant tersebut
Sebutkan urutan alur pelaksanaan APBN yang benar:
Pembuatan Komitmen, Pengujian Tagihan, Timbulnya Tagihan, Pembayaran Tagihan, dan Pencairan Dana
Pembuatan
Komitmen, Timbulnya Tagihan, Pengujian Tagihan, Pembayaran Tagihan, dan
Pencairan Dana
Pembuatan Komitmen, Timbulnya Tagihan, Pengujian Tagihan, Pencairan Dana, dan Pembayaran Tagihan
Timbulnya Tagihan, Pembuatan Komitmen, Pengujian Tagihan, Pencairan Dana, dan Pembayaran Tagihan
Yang tidak termasuk kewenangan Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan anggaran adalah:
mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara
melakukan pengujian terhadap tagihan kepada negara
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
melaksanakan tugas sebagai bendahara
Bukti pendukung atas penetapan keputusan untuk pembuatan komitmen yaitu:
Surat Keputusan
Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas
Daftar penerima pembayaran
a, b, dan c benar semua
Manakah jenis belanja yang tidak dapat dibayarkan melalui Kartu Kredit Pemerintah:
Belanja Barang Operasional
Belanja Modal
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Bantuan Sosial
Manakah di bawah ini yang tidak sesuai dengan isi dalam DIPA:
Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana
Halaman II memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana
Halaman II memuat Rincian Pengeluaran
Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan
Manakah di bawah ini yang bukan termasuk fungsi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK):
Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas
Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas
Alat perencanaan kebutuhan dana
Alat pencairan dana
Kegiatan pengujian yang tidak dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah:
Uji kesesuaian dokumen perikatan dengan berita acara
Uji kelengkapan dokumen perikatan dan tagihan
Uji keabsahan tagihan
Uji ketersediaan dana
Berikut merupakan mekanisme revisi anggaran yang merupakan kewenangan Kanwil DJPb kecuali:
Penyampaian usulan revisi dilakukan dengan mengunggah salinan digital atau hasil pindaian dokumen pendukung
Dokumen asli tidak perlu disampaikan ke Kanwil DJPb
Dilakukan dengan mengubah POK yang ditetapkan oleh KPA serta mengubah arsip data komputer RKA-KL berkenaan dengan sistem Aplikasi
Ditetapkan dengan Surat Pengesahan/Penolakan Revisi Anggaran
Tanggung jawab formal PPSPM meliputi di bawah ini, kecuali:
menguji kebenaran dan keabsahan permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK
membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
menerbitkan perintah pembayaran (SPM)
tidak menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih
Sebutkan di bawah ini pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran yang tidak sesuai:
menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa
melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
Manakah di bawah ini pernyataan yang benar atau sesuai terkait tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP):
BPP tidak menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP)
BPP tidak melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK
BPP menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
BPP tidak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar:
BP/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang disetujui dan belum ditandatangani oleh PPK
pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja harus dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran, rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja
dalam hal pengujian SPBy tidak memenuhi persyaratan, BP/BPP harus menolak SPBy yang diajukan oleh PPK
dalam hal sampai batas waktu pertanggungjawaban, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, BP/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja
Manakah di bawah ini pernyataan yang tepat terkait tanggung jawab Bendahara Pengeluaran:
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya
bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN
bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas surat berharga yang berada dalam pengelolaannya
Manakah di bawah ini pernyataan yang benar terkait tarif PPh Pasal 23:
2% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
2,5% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
3% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
2,5% x Jumlah Bruto (termasuk PPN)
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar terkait konsep Pembukuan Bendahara:
Bendahara melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di satker berdasarkan tugasnya
Pembukuan Bendahara terdiri dari BKU, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang dilakukan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPb
Dalam hal tertentu, pembukuan tidak bisa dilakukan dengan manual tangan atau komputer
Pembukuan dilakukan terpisah untuk setiap DIPA
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar terkait penatausahaan kas Bendahara Penerimaan:
Bendahara Penerimaan mengelolaan uang baik yang sudah menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara
dalam hal ditunjuk Petugas Penerima Setoran (PPS), Bendahara Penerimaan tidak menatausahakan uang setelah petugas tersebut menyetorkan uang yang diterimanya ke rekening kas negara
dalam hal ditunjuk Petugas Penerima Setoran (PPS), Bendahara Penerimaan menatausahakan uang setelah petugas tersebut menyetorkan uang yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan
Kepala Satker melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas Bendahara Penerimaan
Manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP):
KKP keperluan Belanja Barang Operasional dipergunakan untuk belanja ATK atau Jamuan Tamu
KKP keperluan Belanja Barang Operasional paling banyak Rp50 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan
KKP keperluan Belanja Perjalanan Dinas dipergunakan untuk pembelian tiket pesawat dan biaya penginapan
KKP keperluan Belanja Perjalanan Dinas paling banyak Rp10 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan
Manakah urutan alur yang benar, pihak-pihak yang terkait dalam pengajuan permohonan Uang Persediaan (UP) KKP ke KPPN:
1.BP, 2.KPA, 3.PPK, 4.KPPN
1.BP, 2.PPK, 3.KPA, 4.KPPN
1.PPK, 2.BP, 3.KPA, 4.KPPN
1.KPA, 2.PPK, 3.BP, 4.KPPN
Manakah pengertian yang tidak tepat terkait pengajuan, penerbitan, dan penyerahan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Satuan Kerja:
DJPb melakukan perjanjian kerjasama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP
KPA menetapkan daftar Pemegang KKP dan daftar Administrator KKP melalui surat Perjanjian
KPA melakukan pernjanjian kerjasama Satker dengan Pejabat Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya
KPA menyerahkan KKP kepada Pemegang KKP disertai BAST KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP
Nilai akhir yang dihasilkan dari Laporan Operasional disebut sebagai:
Surplus (Defisit) LO
Sisa Anggaran Lebih (SAL)
SiLPA/ SiKPA
Ekuitas
Berikut termasuk jenis Piutang Jangka Panjang, kecuali:
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
Komponen Laporan Keuangan Satker BLU yang tidak disusun oleh Satker non BLU adalah .....
Neraca dan CALK
LPSAL dan LRA
LO dan LAK
LAK dan LPSAL
Metode yang digunakan dimana penyusutan dihitung dengan membagi nilai yang dapat disusutkan dengan masa manfaat disebut:
Metode Garis Lurus
Metode Saldo Menurun Berganda
Metode Unit Produksi
Metode First In First Out
Metode pencatatan persediaan yang dilakukan pada setiap saat terjadinya mutasi persediaan disebut:
Inventarisasi Fisik
Stock Opname
Perpetual
Periodik
Hasil penjualan Surat Berharga Negara/Obligasi Negara disajikan di laporan keuangan sebagai …
Pendapatan Negara Bukan Pajak di Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan Negara Bukan Pajak di Laporan Operasional
Penerimaan Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran
Piutang Negara Bukan Pajak di Neraca
Beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal adalah:
Beban Belanja Modal
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Pendapatan Diterima di Muka di Neraca disajikan pada kelompok…
Aset Lancar
Aset Tetap
Kewajiban
Ekuitas
Ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan merupakan definisi dari:
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan SAL
Laporan Operasional
Yang termasuk dalam kelompok Aset Lainnya di Neraca antara lain:
Aset Tak Berwujud, Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Aset Tak Berwujud, Piutang Lainnya
Aset Tak Berwujud, Aset Tetap Lainnya
Aset Tak Berwujud, Konstruksi Dalam Pengerjaan
