NEW
Font size
WorksheetsFINAL QUIZ - UUD 1945
Total questions: 30
Worksheet time: 9mins
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang….
Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan
Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar
Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001, menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal….
Pasal 24B dan 24C
Pasal 24C dan 24D
Pasal 24D dan 24E
Pasal 24E dan 24F
Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 adalah….
Sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah ber dasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwa kilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila.
Menunjukkan konsekuensi logis bahwa undang-undang dasar harus mengundang isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.
Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-….
I
II
III
IV
Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal….
9 September 2001
9 Oktober 2001
9 November 2001
9 Desember 2001
Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini, kecuali….
Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar filsaft Negara Pancasila).
Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI
ang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini, kecuali….
Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan agar sudah didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah.
Sistem yang dianut UndangUndang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden.
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR maka tidak terjadi checks and balances pada lembagalembaga kenegaraan.
Berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang yang adalah….
Urgensi dan tujuan penyusunan
Subjek yang akan diatur
Jangkauan serta arah pengaturan
Sasaran yang ingin diwujudkan
Dalam tata aturan perundang-undangan RI, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah….
Perpu
Perda
Perpres
Peraturan Pemerintah
Sebelum UUD 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara, seiring dengan perkembangan zaman, UUD1945 mengalami beberapa kali amandemen DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi saat amandemen...
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman adanya amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen batang tubuh terdiri...
20 bab, 32 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
16 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan
20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan
16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan
UUD 1945 Secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal....
1 Juni 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
Penyedian fasilisitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab Negara. Hal ini sesuai dengan pasal....
33 Ayat 4
33 Ayat 3
34 Ayat 3
34 Ayat 2
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak ....... kali
1
2
3
4
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan..
MPR
DPR
MA
MK
Anggota DPR dipilih memalui pemilihan umum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen pada tanggal...
18 Agustus 2000
9 November 2001
11 Agustus 2002
21 Oktober 1999
Pada tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang di amandemen. Beberapa pasal yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah....
5, 7 dan 13
1, 3 dan 6
26, 27 dan 30
17, 20 dan 21
Negara indonesia adalah Negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal...
28
35
1 ayat 3
1 ayat 1
Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah...
MPR
DPR
KY
MA
Pasal di bawah ini yang merupakan hasil amandemen tanggal 9 November 2001 adalah...
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya
Badan Pemeriksaan Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memeiliki perwakilan di setiap provinsi
Presiden berhak mengajukan rencana undang-undang kepada DPR
Di bawah ini pasa yang mengalami amandemen dua kali adalah pasal...
5 ayat 1
3 ayat 2
6A ayat 1
1 ayat 1
Lambang negara adalah Garuda Pancasila, diatur pada pasal...
35
34
36
36A
Jika RUU tidak dapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka....
Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan
Tidak boleh diajukan lagi dalam persidang DPR masa itu
Diajukan pada sidang DPR yang akan datang
Mengganti draf RUU dan disidangkan kembali
Kemerdekaan Indonesia merupakan karunia Tuhan. Hal ini merupakan isi pembukaan UUD 1945 alinea...
1
2
3
4
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk menuntaskan usul DPR atas pemberhentian presiden/wakil presiden paling lama ......... hari setelah MPR menerima usul tersebut.
10
20
30
40
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
Pasal 28A
Pasal 28E ayat 1
Pasal 28E ayat 2
Pasal 28E ayat 3
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….
DPR
MA
MK
DPD
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…
keistimewaan daerah
kepentingan daerah
kekhususan dan keragaman daerah
kepentingan daerah dan nasional
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…
Presiden
MPR
DPD
DPR
