NEW
Font size
WorksheetsUS KLS XII AKUNTANSI - MATA PELAJARAN ADMINISTRASI PAJAK
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Berikut dibawah ini yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri:
harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan
Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimana pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 300 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Berikut di bawah ini adalah bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan:
Penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
Penghasilan dari hadiah undian
Penghasilan dari usaha dan kegiatan
Iwan adalah PNS dengan status kawin dengan 1 anak, maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Iwan adalah
Rp. 54.000.000,00
Rp. 73.000.000,00
Rp. 63.000.000,00
Rp. 58.500.000,00
Rp. 67.500.000,00
Salah satu jenis pajak yang termasuk Pajak Langsung adalah :
Pajak Pertambahan Nilai.
Bea Meterai.
Pajak Barang Mewah
Pajak Penjualan
Pajak Penghasilan
Yang termasuk Ciri-ciri Official Assessmen System pada system pemungutan pajak adalah:
. Fiscus hanya mengawasi.
Fiscus tidak mengawasi.
. Wajib Pajak bersifat pasif.
Wajib Pajak bersifat aktif.
. Pajak ditentukan Wajib Pajak.
Salah satu jenis pajak yang termasuk Pajak Subjektif adalah
Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak Penghasilan
Bea Masuk.
Pajak Penjualan
Bea Meterai.
Tarip Pajak Progresif diterapkan dalam
Pajak Pertambahan Nilai.
Bea Meterai.
Bea Masuk.
Pajak Penghasilan.
. Pajak Penjualan dan Bangunan.
Suatu system pemungutan pajak dimana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh Negara, disebut system ?
Official Assesmen system
Withholding system
Multimatic system
Economic Official system
Rental Offcial system
. Fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan seperti mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian dan keringanan adalah fungsi ?
Fungsi Financial
Fungsi Budgeter
Fungsi Regulerend
Fungsi Annualler
Fungsi Controller
Dasar dilakukannya reformasi perpajakan karena penerimaan Negara sudah tidak mungkin lagi hanya mengandalkan penerimaan dari sektor migas sedangkan tujuan reformasi perpajakan diantaranya adalah :
Untuk menjaga moneter
Untuk kemandirian pembangunan nasional
Untuk pembiayaan sarana dan prasarana Negara
Untuk menjaga stabilitas supply dan demand nilai pasar
Untuk menjaga keseimbangan pasar uang
Pajak yang dipungut sebaiknya tidak mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat disebut ?
Asas Convinience
Asas Certainty
Asas Economic
Asas Equality
Asas Multiguna
Yang termasuk Pajak Daerah Tk I adalah:
Pajak Kendaraan Bermotor
PBB Pertambangan
Pajak Restoran.
Bea Materai.
Pajak Hotel.
Cara pengenaan pajak yang didasarkan keadaan yang sesungguhnya (riil) dihitung setelah berakhirnya tahun pajak , disebut ?
. Stelsel Fictive
Stelsel Campuran
Stelsel Riil
Stelsel Inovatif
Stelsel Simbolatif
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, disebut ?
Pajak orientasi
Pajak bea masuk
Pajak PPn BM
Pajak tidak langsung
Pajak langsung
Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara kepada penerima penghasilan yang berkedudukan sebagai tenaga ahli adalah . . . .
15% dari penghasilan bruto.
5% dari penghasilan bruto.
20% dari penghasilan bruto
50% dari penghasilan brutto
10% dari penghasilan bruto
Objek pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 adalah . . .
Penghasilan yang dari kegiatan, jasa, atau pekerjaan sehubungan dengan hubungan kerja.
Penghasilan yang diterima karena adanya pembayaran jasa yang dilakukan oleh badan.
Pembayaran sehubungan dengan penyerahan barang karena adanya kegiatan pembelian.
Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
Penghasilan yang diterima dari perusahaan atau lembaga setiap bulannya.
Tarif pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong oleh bendahara adalah sebesar . . . .
10% dari jumlah pembayaran/bruto.
15% dari jumlah pembayaran /bruto.
5% dari jumlah pembayaran /bruto.
20% dari jumlah pembayaran/bruto.
25 % dari jumlah pemayaran bruto
Pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, adalah pendapat tokoh :
Prof. Dr. Radius Prawiro
Prof.Dr. Soemitro Joyohadikusumo
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
Prof. Dr. P.J.A. Andriani
Prof. Dr. P Siagian
Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja yang bukan menjadi Objek PPh Pasal 21 adalah :
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Keselamatan Kerja
Premi Jaminan Kesehatan
Premi Jaminan Hari Tua
Premi Jaminan Kematian
Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seperti yang diuraikan dibawah ini, Kecuali :
Semuanya benar.
Pejabat perwakilan diplomatik
.Konsulat atau pejabat lain dari Negara asing
Organisasi International yang ditetapkan Menkeu
Warga negara Indonesia yang diperbantukan dalam Jabatan Perwakilan Diplomatik yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka.
Jumlah Biaya Jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan adalah
5% dari Ph Bruto max. Rp 6.000.000,-
5% dari Ph Bruto max Rp 500.000,-
1% dari Ph Bruto max. Rp 500.000,-
2,5% dari Ph Bruto max Rp 2.500.000,-
5 % dari Ph Neto max. Rp 500.000,-
Terlambat lapor SPT Masa PPh Pasal 21 dikenakan sanksi berupa…
Sanksi denda sebesar Rp. 50.000,-
Sanksi denda sebesar Rp. 500.000,-
Sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.-
Sanksi denda sebesar Rp. 100.000,-
Sanksi denda sebesar Rp. 200.000,-
PT. A berkedudukan di Tanggerang, membayar bunga kepada PT. B yang berkedudukan di Yogyakarta. Bunga tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 dibayarkan melalui Bank DANA. Atas dasar pembayaran bunga tersebut dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar…
Tidak dipotong PPh Pasal 23 karena melalui Bank
Rp. 150.000,00 oleh Bank DANA
Rp. 150.000,00 PT. A
Rp. 300.000,00 PT. B
Rp. 300.000,00 PT. A
Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan sumber penghasilan dalam PPh 24, kecuali…
Penentuan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
Penghasilan berupa sewaa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah Negara tempat harta tersebut terletak
Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut
Penghasilan bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usdaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
Semua salah.
Jika seseorang bertempat tinggal diluar indonesia, namun dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menganut…
Asas sumber
Asas kebangsaan
Asas pemerataan
Asas domisili
Asas kekeluargaan
