NEW
Font size
WorksheetsKedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
Peraturan perundang-undangan kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ...
Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang / Peraturan Pemerintah
Tap MPR
Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "constituer" yang berarti....
Membangun
Membentuk
Undang-undang
Peraturan
Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
Panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia di tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
Dokuritsu Junbi Cosakai
BPUPKI
Panitia Kecil
PPKI
Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai...
Sumber hukum tertinggi
Sumber dari segala sumber hukum
Asas - Asas bernegara
Sumber pengetahuan
Di bawah ini yang merupakan hukum dasar tertulis adalah ....
UUD 1945
Konvensi
Hukum Adat
Kebiasaan
Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia adalah ....
Sebagai dasar negara
Sebagai ideologi negara
Sebagai sumber dari segala sumber hukum
Sebagai sumber hukum tertinggi
Hukum yang tak tertulis disebut dengan...
konvensi
konstitusi
kompensasi
koperasi
Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali
5
4
3
2
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan....
hukum dasar tertulis
hukum alam
hukum adat istiadat
hukum tak tertulis
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam....
tata urutan perundang-undangan
hukum adat
hukum islam
norma
Yang bukan fungsi dari UUD Negara RI Tahun 1945 adalah....
alat kondtrol
pemaksa
pengatur
penentu
Berikut ini yang bukan merupakan sifat dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah....
tertulis
Supel
Panjang
rigid
UUD Negara Indonesia tahu 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka ...
Harus diubah setiap lima tahun
Perlu disesuaikan dengan keinginan pemerintah
Perlu dihilangkan pasal-pasal yang tidak penting
Wajib dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia
Dibawah ini yang merupakan sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amandemen yaitu...
Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 73 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan
Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan
apa yang di maksud alat control dalam UUD ?
A. Mengatur hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum
B. hak dan kewajiban negara, aparat negara
C. Ideologi Bangsa
D. dasar negara
Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Uraian tersebut merupakan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai ....
Alat pengontrol
alat pengatur
alat penentu
hukum dasar
Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena...
mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya tidak menghargai kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah hasil karya BPUPKI
mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah hasil karya PPKI
Indonesia adalah negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa. hal ini diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea...
pertama
kedua
ketiga
keempat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat supel artinya . . . .
mudah bergaul dengan siapa saja
dapat mengikuti perkembangan zaman
ketentuan dalam pasal-pasal mudah diubah
tidak kaku boleh dilaksanakan, boleh tidak
