wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN SOAL PPKN 8 BAB 2

Total questions: 30

Worksheet time: 3600secs

Name
Class
Date
1.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan naskah dengan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang tidak bisa dipisahkan. Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai ….

a)

hukum dasar

b)

hukum privat

c)

hukum tertulis

d)

hukum nasional

2.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Di bawah ini merupakan hubungan keduanya, kecuali ….

a)

Alinea IV memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan

b)

alinea I sampai dengan alinea III merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan

c)

Makna yang terkandung dalam Pembukaan merupakan amanat dari perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan

d)

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat

3.

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara

meskipun tidak tertulis....

a)

Konveksi

b)

Konvensi

c)

kebiasaan

d)

adat istiadat

4.

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen .....

a)

Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan

b)

Pembukaan, Batang tubuh, Pasal demi pasal

c)

Pembukaan, Batang tubuh

d)

Batang Tubuh, Penjelasan

5.

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ....

a)

Pembukaan, Batang tubuh, Penjelasan

b)

Pembukaan, Batang tubuh, Pasal demi pasal

c)

Pembukaan, Pasal pasal

d)

Batang Tubuh, Penjelasan

6.

Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan dijabarkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ....

a)

I

b)

I dan II

c)

I, II dan III

d)

I, II, III dan IV

7.

Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain, kecuali ....

a)

cita-cita nasional

b)

tujuan negara-negara di dunia

c)

kedaulatan rakyat

d)

dasar negara Pancasila

8.

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ….

a)

kehidupan bangsa-bangsa

b)

perikemanusian dan perikeadilan

c)

harkat dan martabat manusia di dunia

d)

kemerdekaan semua bangsa di dunia

9.

Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung dalil subjektif, yaitu ....

a)

aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan

b)

penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif

c)

Negara Indonesia menentang segala bentuk penjajahan

d)

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

10.

Alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna merdeka adalah ….

a)

negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain

b)

sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain

c)

negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya

d)

bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain

11.

Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat motivasi riil dan material, yaitu....

a)

keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas

b)

tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat

c)

keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan

d)

mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa

12.

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, kecuali....

a)

tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara

b)

ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar

c)

bentuk negara, yaitu bentuk kerajaan

d)

dasar negara, yaitu Pancasila

13.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai ….

a)

Sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi

b)

Hukum dasar tertulis yang kedudukannya dibawah peraturan perundang-undangan yang lain

c)

Hukum dasar tidak tertulis sehingga setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus mengabaikan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d)

Hukum dasar tidak tertulis sehingga setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

14.

Suatu UUD jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, berarti UUD tersebut bersifat ....

a)

Kaku

b)

rigid

c)

fleksibel

d)

lemah

15.

Suatu konstitusi apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, berarti UUD tersebut bersifat ....

a)

luwes

b)

rigid

c)

fleksibel

d)

lemah

16.

Latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Untuk negara Indonesia latar belakang pembuatan UUD yaitu ….

a)

Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya

b)

Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya

c)

Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut

d)

Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama

17.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai alat….

a)

kontrol

b)

penguji

c)

pengatur

d)

penentu

18.

Sesuai kedudukannya, UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi untuk melihat apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini UUD NRI berfungsi sebagai alat ….

a)

penguji

b)

penentu

c)

pengatur

d)

kontrol

19.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut, kecuali ....

a)

Tertulis,

b)

singkat dan supel

c)

Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi

d)

Memuat norma-norma, yang tidak harus dilaksanakan

20.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dalam hal ini UUD NRI berfungsi sebagai alat ….

a)

penguji

b)

pengatur

c)

penentu

d)

kontrol

21.

Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Hal-hal yang diatur dalam tata tertib sekolah, kecuali ….

a)

hak

b)

perintah

c)

larangan

d)

kewajiban

22.

Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia dinamakan ….

a)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

b)

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

c)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat

d)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

23.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan ….

a)

Yang sama dari peraturan perundang-undangan lainnya

b)

Yang setara dengan peraturan perundang-undangan lainnya

c)

Yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya

d)

Yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan lainnya

24.

Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi ….

a)

Kerukunan dan ketenteraman masyarakat

b)

Persatuan dan kesatuan semakin kukuh

c)

Kerjasama yang harmonis dalam pembangunan

d)

Kerenggangan dan perpecahan masyarakat dalam Negara

25.

Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mensyaratkan, ....

a)

2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

b)

1/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen anggota dari seluruh anggota MPR

c)

keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas dengan mengabaikan kehendak minoritas

d)

Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan

26.

Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali....

a)

tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b)

tetap mempertahankan Negara Kesatuan Re publik Indonesia

c)

mempertegas sistem pemerintahan konstitusional

d)

melakukan perubahan dengan cara adendum

27.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyepakati tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945....

a)

memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara)

b)

ditetapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

c)

terdiri dari empat alinea yang satu dengan lainya tidak dapat dipisah-pisahkan

d)

merupakan penjelasan terperinci dari proklamasi kemerdekaan

28.

Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah Pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan pergaulan antara lain....

a)

Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa

b)

Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan serta saling melindungi untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

c)

Memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum

d)

tidak menyontek saat ulangan, mengerjakan tugas sendiri, mengakui kekeliruan dan kekhilafan, melaporkan informasi sesuai fakta

29.

Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan (amandemen) terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak....

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

4 kali

30.

Perwujudan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan masyarakat antara lain....

a)

Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa

b)

Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan serta saling melindungi untuk mewujudkan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

c)

Memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum

d)

tidak menyontek saat ulangan, mengerjakan tugas sendiri, mengakui kekeliruan dan kekhilafan, melaporkan informasi sesuai fakta