Presiden dibantu Menteri.

Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden

Menteri membidangi urusan tertentu.

Pembentukan penggubahan dan pembubaran kementerian diatur UU.

Presiden dibantu Menteri.

Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden

Menteri membidangi urusan tertentu.

Pembentukan penggubahan dan pembubaran kementerian diatur UU.

Presiden dibantu Menteri.

Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden

Menteri membidangi urusan tertentu.

Pembentukan penggubahan dan pembubaran kementerian diatur UU.

Pemerintah Daerah, Otonomi seluas-luasnya.

Hubungan Pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah.

Hub. keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil.

Pemerintah Daerah, Otonomi seluas-luasnya.

Hubungan Pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah.

Hub. keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil.

Pemerintah Daerah, Otonomi seluas-luasnya.

Hubungan Pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah.

Hub. keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil.

Negara mengakui dan menghormati satuan pemda khusus.

Hubungan Pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah.

Hub. keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil.

Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

Negara mengakui dan menghormati satuan pemda khusus.

Hubungan Pusat dan daerah memperhatikan keberagaman daerah.

Hub. keuangan, pelayanan, pemanfaatan SDA dilakukan secara adil.

Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

Anggota DPR dipilih melalui pemilu.

Susunan DPR diatur dalam UU.

Sidang DPR minimal 1x1 tahun

Anggota DPR dipilih melalui pemilu.

Susunan DPR diatur dalam UU.

Sidang DPR minimal 1x1 tahun

Anggota DPR dipilih melalui pemilu.

Susunan DPR diatur dalam UU.

Sidang DPR minimal 1x1 tahun

DPR punya kuasa untuk membentuk UU.

Setiap RUU dibahas oleh DPR

JIka tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi.

Presiden mengesahkan RUU >>> UU.

RUU >>> UU menjadi sah jika dalam waktu 30 hari tidak disahkan Presiden.

DPR punya kuasa untuk membentuk UU.

Setiap RUU dibahas oleh DPR

JIka tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi.

Presiden mengesahkan RUU >>> UU.

RUU >>> UU menjadi sah jika dalam waktu 30 hari tidak disahkan Presiden.

DPR punya kuasa untuk membentuk UU.

Setiap RUU dibahas oleh DPR

JIka tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi.

Presiden mengesahkan RUU >>> UU.

RUU >>> UU menjadi sah jika dalam waktu 30 hari tidak disahkan Presiden.

DPR punya kuasa untuk membentuk UU.

Setiap RUU dibahas oleh DPR

JIka tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi.

Presiden mengesahkan RUU >>> UU.

RUU >>> UU menjadi sah jika dalam waktu 30 hari tidak disahkan Presiden.

DPR punya kuasa untuk membentuk UU.

Setiap RUU dibahas oleh DPR

JIka tidak disetujui, RUU bisa diajukan lagi.

Presiden mengesahkan RUU >>> UU.

RUU >>> UU menjadi sah jika dalam waktu 30 hari tidak disahkan Presiden.

Fungsi DPR

Hak DPR

Hak Anggota DPR

Ketentuan selanjutnya dalam UU

Fungsi DPR

Hak DPR

Hak Anggota DPR

Ketentuan selanjutnya dalam UU

Fungsi DPR

Hak DPR

Hak Anggota DPR

Ketentuan selanjutnya dalam UU

Fungsi DPR

Hak DPR

Hak Anggota DPR

Ketentuan selanjutnya dalam UU

Anggota DPR boleh mengajukan RUU

Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah harus disetujui DPR

Jika tidak disetujui harus dicabut.

Anggota DPR boleh mengajukan RUU

Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah harus disetujui DPR

Jika tidak disetujui harus dicabut.

Anggota DPR boleh mengajukan RUU

Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah harus disetujui DPR

Jika tidak disetujui harus dicabut.

Anggota DPR boleh mengajukan RUU

Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah harus disetujui DPR

Jika tidak disetujui harus dicabut.

Ketentuan berikutnya diatur UU.

Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah harus disetujui DPR

Jika tidak disetujui harus dicabut.

Anggota DPR dapat diberhentikan.

Ketentuan berikutnya diatur UU.

Presiden bisa menetapkan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah harus disetujui DPR

Jika tidak disetujui harus dicabut.

Anggota DPR dapat diberhentikan.

Anggota DPD dipilih melalui pemilu.

Jumlah anggota DPD

Minimal sidang 1x1 tahun

Susunan DPD diatur dalam UU.

Anggota DPD dipilih melalui pemilu.

Jumlah anggota DPD

Minimal sidang 1x1 tahun

Susunan DPD diatur dalam UU.

Anggota DPD dipilih melalui pemilu.

Jumlah anggota DPD

Minimal sidang 1x1 tahun

Susunan DPD diatur dalam UU.

Anggota DPD dipilih melalui pemilu.

Jumlah anggota DPD

Minimal sidang 1x1 tahun

Susunan DPD diatur dalam UU.

Hak mengajukan RUU ttg Otonomi Daerah

Ikut membahasa RUU Otonomi Daerah

Kegiatan pengawasan DPD

Anggota DPD dapat diberhentikan

Hak mengajukan RUU ttg Otonomi Daerah

Ikut membahasa RUU Otonomi Daerah

Kegiatan pengawasan DPD

Anggota DPD dapat diberhentikan

Hak mengajukan RUU ttg Otonomi Daerah

Ikut membahasa RUU Otonomi Daerah

Kegiatan pengawasan DPD

Anggota DPD dapat diberhentikan

Hak mengajukan RUU ttg Otonomi Daerah

Ikut membahasa RUU Otonomi Daerah

Kegiatan pengawasan DPD

Anggota DPD dapat diberhentikan

Pemilu LUBER JURDIL 1x5 tahun

Pemilihan DPR - DPD - Pres/Wakil - DPRD

Peserta DPR : Parpol

Peserta DPD : individu

Sifat pemilu

Pemilu LUBER JURDIL 1x5 tahun

Pemilihan DPR - DPD - Pres/Wakil - DPRD

Peserta DPR : Parpol

Peserta DPD : individu

Sifat pemilu

Pemilu LUBER JURDIL 1x5 tahun

Pemilihan DPR - DPD - Pres/Wakil - DPRD

Peserta DPR : Parpol

Peserta DPD : individu

Sifat pemilu

Pemilu LUBER JURDIL 1x5 tahun

Pemilihan DPR - DPD - Pres/Wakil - DPRD

Peserta DPR : Parpol

Peserta DPD : individu

Sifat pemilu

Pemilu LUBER JURDIL 1x5 tahun

Pemilihan DPR - DPD - Pres/Wakil - DPRD

Peserta DPR : Parpol

Peserta DPD : individu

Sifat pemilu

Ketentuan berikutnya dalam UU

Pemilihan DPR - DPD - Pres/Wakil - DPRD

Peserta DPR : Parpol

Peserta DPD : individu

Sifat pemilu

APBN ditetapkan UU

RUU APBN diajukan Presiden

Jika RUU APBN tidak disetujui DPR, pakai APBN tahun lalu.

Pajak

Mata Uang

APBN ditetapkan UU

RUU APBN diajukan Presiden

Jika RUU APBN tidak disetujui DPR, pakai APBN tahun lalu.

Pajak

Mata Uang

APBN ditetapkan UU

RUU APBN diajukan Presiden

Jika RUU APBN tidak disetujui DPR, pakai APBN tahun lalu.

Pajak

Mata Uang

Ketentuan keuangan lain diatur dalam UU

Bank Sentral (Dasar Hukum BI)

Pajak

Mata Uang

Ketentuan keuangan lain diatur dalam UU

Bank Sentral (Dasar Hukum BI)

Pajak

Mata Uang

Ketentuan keuangan lain diatur dalam UU

Bank Sentral (Dasar Hukum BI)

Pajak

Mata Uang

Ketentuan keuangan lain diatur dalam UU

Bank Sentral (Dasar Hukum BI)

Pajak

Mata Uang

Fungsi BPK (Bebas Mandiri)

Pelaporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan ke DPR - DPD - DPRD.

Tindak lanjut laporan BPK

Fungsi BPK (Bebas Mandiri)

Pelaporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan ke DPR - DPD - DPRD.

Tindak lanjut laporan BPK

Fungsi BPK (Bebas Mandiri)

Pelaporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan ke DPR - DPD - DPRD.

Tindak lanjut laporan BPK

Anggota BPK (Dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden)

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Kedudukan BPK (di Ibukota Negara dan perwakilan di setiap provinsi)

Ketentuan lebih lanjut diatur UU.

Anggota BPK (Dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden)

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Kedudukan BPK (di Ibukota Negara dan perwakilan di setiap provinsi)

Ketentuan lebih lanjut diatur UU.

Anggota BPK (Dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden)

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Kedudukan BPK (di Ibukota Negara dan perwakilan di setiap provinsi)

Ketentuan lebih lanjut diatur UU.

Anggota BPK (Dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden)

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Kedudukan BPK (di Ibukota Negara dan perwakilan di setiap provinsi)

Ketentuan lebih lanjut diatur UU.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19 - 22B

Pasal 22C - 22D

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19 - 22B

Pasal 22C - 22D

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25