Sistem Pengendalian Intern mencakup:Proses Pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, monitoring risiko.

Sistem Pengendalian Intern berdasarkan COSO bertujuan untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi, Keandalan Laporan Keuangan dan ketaatan terhadap Undang-Undang,peraturan dan kebijakan.

Pasal 4 ayat (1) UU BUMN berisi mengenai kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Menurut Penjelasan Umum UU Tindak Pidana Korupsi, keuangan BUMN termasuk dalam kekayaan negara.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris yang berakibat pada kerugian perseroan disebut dengan Business Judgement Rule.

Kepmen ESDM 139.K/HK.02/MEM.B/2021 mengatur kewajiban memenuhi DMO sebesar 25% dari rencana (Produksi kelistrikan umum dan non kelistrikan umum).

Menurut Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi adalah suatu tindakan melawan hukum dan merugikan perusahaan.

Korporasi bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat di daerah yang mendapat energi listrik secara mandiri.