Yang bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga Negara tertentu adalah ...

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara .... dan .... kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian/Lembaga Negara yang dikuasainya.

Dalam hal kegiatan yang dibiayai bukan merupakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan hanya bertanggung jawab secara ...

Yang berwenang untuk menunjuk KPA adalah ...

Hal-hal mengenai penunjukan KPA antara lain,

Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana urusan bersama dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul ... , namun dapat didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

Penunjukan KPA atas pelaksanaan dana dekonentrasi dilakukan oleh ...

Dalam kondisi tertentu, Jabatan PPK dan PPSPM dapat dirangkap oleh ...

Yang melaksanakan kewenangan KPA dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah ...

Hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan PPK dibawah ini adalah...

Hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan PPSPM dibawah ini adalah...

Yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah ...

Yang menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara adalah ...

Yang menerbitkan SPM adalah ...

Yang melaksanakan kewenangan KPA dalam melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara adalah ....

Kuasa BUN ugas dan wewenang paling sedikit :

Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dapat didelegasikan kepada ...

Hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran antara lain ...

Dalam rangka meningkatkan efektvitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat ...

Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi KPA,PPK dan PPSPM melalui ...

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan ... untuk memperoleh pengesahan.

Rencana penarikan dana yang ada pada DIPA memuat ...

Rencana penerimaan dana yang ada pada DIPA memuat ...

Menteri Keuangan mengesahkan DIPA yang diterima dari para Menteri/Pimpinan Lembaga setelah adanya kesesuaian isi DIPA, anatara lain :

Pengesahan DIPA oleh Menteri Keuangan selaku BUN merupakan pernyataan kesiapan BUN untuk menyediakan uang dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DIPA.

Menteri Keuangan selaku BUN menyampaikan DIPA yang telah disahkan kepada ... sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Menteri Keuangan selaku BUN menyampaikan DIPA yang telah disahkan kepada ... sebagai dasar dalam pencairan dana.

Menteri Keuangan menyampaikan DIPA yang telah disahkan kepada ...

DIPA dapat direvisi karena ...

Perubahan rencana penarikan dana pada DIPA dilakukan untuk menyesuaikan dengan ... dan perubahan ...

Perubahan rencana penerimaan dana pada DIPA dilakukan untuk menyesuaikan dengan ... dan perubahan ...

Pendapatan Negara terdiri atas :

Kementeriaan/Lembaga Negara mempunyai Satuan Kerja yang mengelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Satuan Kerja tsb tidak dapat langsung menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungutnya, namun harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara.

Pendapatan Negara disetorkan ke kas negara melalui :

Setiap PA/KPA atau Bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak, wajib pungut pajak tersebut harus ...

Bendahara Penerimaan dapat menyimpan uang yang ada dalam penguasaannya pada rekening atas nama pribadi.

Dalam menatausahakan PNBP, Bendahara Penerimaan atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Negara harus menyampaikan laporan secara berkala atas realisasi PNBP kepada ...

Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal bertanggung jawab atas pelaksanaan pendapatan hibah. Dana hibah yang diterima harus dikelola dalam APBN dan disetorkan ke kas negara. Namun untuk Kementerian/Lembaga Negara yang menerima langsung pendapatan hibah dapat menggunakan dana tsb tanpa harus menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara.

Setelah rencana kerja dan anggaran disahkan oleh DPR, proses pengadaan sudah dapat dilakukan walaupun belum memasuki tahun anggaran. Lalu penandatanganan perjanjian dilakukan seletah DIPA disahkan sedangkan untuk pelaksanaan dari perjanjian pengadaan tsb dilakukan setelah DIPA mulai berlaku efektif.

Perjanjian atas pengadaan barang/jasa dilaksanakan untuk 1 tahun anggaran, jika pengadaan tersebut dilakukan untuk lebih dari 1 tahun anggaran, maka perjanjiannya harus dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari ... atau ... sesuai dengan kewenangannya.

Perjanjian yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri harus memenuhi kriteri...

Untuk perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari pinjaman/hibah dalam negeri atau luar negeri dan membebani lebih dari 1 tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan pejabat berwenang.

PA/KPA dapat melakukan kebijakan perjanjian menggunakan valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni dan dibebankan dalam DIPA dengan nilai rupiah murni.

Penyelesaian tagihan kpd negara yang tertuang dlm APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah melalui Rekening Kas Umum Negara. Namun jika tdk bisa dilakukan secara langsung melalui Rekening Kas Umum Negara, pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui ...

berdasarkan tagihan kepada negara, PPK menerbitknan dan menandatangani SPP dengan dilampiri bukti pembelian dalam bentuk perjanjian. Lalu SPP tersebut diseraqhkan kepada... untuk dilakukan pengujian.

Yang berkewajiban untuk memperhitungkan penerima hak atas tagihan kepada negara apabila penerima hak tsb masih memiliki kewajiban juga kepada negara adalah ...

PPK harus menatausahakan setiap komitmen yang telah dilakukannya. PPK juga menyampaikan data komitmen tsb kepada Kuasa BUN atas nama...

Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis dalam dokumen perjanjian dilakukan oleh ...

Pembayaran melalui mekanisme uang persediaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah melakukan pemeriksanaan ...

Sebelum menerbitkan SPM, PPSPM melakukan pemeriksaan

Hak tagih kepada negara diselesaikan dalam waktu paling lambat ... sejak bukti tagihan diterima secara lengkap.

Belanja pegawai dalam APBN terdiri dari,

Yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penatausahaan pembayaran belanja pegawwai adalah ...

Yang menetapkan surat keputusan kepegawaian sehinggaadanya pembebanan pada anggaran belanja negara adalah ...

Konpensasi kepada pejabat/pegawai dalam bentuk tunjangan dapat berupa tunjangan ... yang satuan harga dan bentuk pemberiaanya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Yang memperhitungkan kewajiban pegawai negeri dan pejabat negara kpd penyelenggara jaminan sosial adalah ...

Pembayaran belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pejabat lainnya dilaksanakan secara langsung ke rekening masing-masing, namun dapat juga dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari ...

Dalam menunjang tugas dan fungsi kementerian/lembaga negara, APBN menyediakan alokasi anggaran untuk belanja barang, yang meliputi belanja ...

Belanja barang diperuntukan untuk ...

Belanja perjalanan diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara atau pejabat lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan perintah pejabat yang berwenang. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan selaku BUN.

Pegawai yang dipindahkan dapat diberi uang pesangon pindah kecuali di tempat yang baru mendapatkan perumahan.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetan dan/ aset lain. Kriteria belanja modal antara lain :

Dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak, dalam APBN disediakan alokasi belanja subsidi yang terdiri atas

Menteri keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran belanja subsidi yaitu bertindak sebagai ...

Dalam mengelola belanja subsidi, Menteri keuangan menunjuk pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan fungsi ...

Dalam mengelola belanja anggaran subsidi, Menteri Keuangan menetapkan pejabat pada kementerian/Lembaga yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi selaku ...

Penyusunan dan pengesahan DIPA atas anggaran belanja subsidi dapat dilakukan dalam tahun anggaran belanja sesuai dengan :

Besaran subsidi yang belum dapat diperhitungkan hingga akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayaran dapat dilakukan berdasarkan ...

Alokasi belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam bentuk bantuan sosial ...

Belanja bantuan sosial yang dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah belanja bantuan sosial yang bersifat ...

Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, tidak terduga dan strategis serta tidak berharap berulang dan pengeluarannya sangat diperlukan, dalam APBN disediakan alokasi anggaran ...

Sebagai dasar pelaksanaan penyaluran anggaran transfer kedaerah, KPA menerbitkan surat keputusan mengenai rincian alokasi anggaran berdasarkan ...

Pelaksanaan belanja dari hibah dilakukan melalui tahapan :

Pencairan atas penggunaan sebagian dana PNBP untuk membiayai kegiayan tertentu dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan yang dihitung berdasarkan proporsi ... terhadap ...

Pembayaran atas tagihan kepada negara yang dialkukan kepada ihak yang tidak berhak atau dibayarkan melebihi haknya merupakan...

Anggaran belanja pada satuan kerja/atase perwakilan di luar negeri di sediakan dalam DIPA dengan nilai ekuivalen ...., sedangkan untuk pencatatannya menggunakan nilai ekuivalen ...

Menteri keuangan selaku BUN melakukan evaluasi dan mentoring terhadap pelaksanaan angaran belanja di Kementerian/Lembaga Negara, hasil monitoring dan evaluasi tsb digunakan untuk ...

Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian/Lembaga Negara, dan menggunakan hasil evaluasi dan monitoring tsb untuk ...

Setiap Kementerian/Lembagan Negara yang dilikuodasi harus menyelesaikan Hak dan Kewajibannya, antara lain ...

Setiap Kementerian/Lembaga Negara yang dilikuidasi harus menyusun laporan antara lain ...

Pembiayaan APBN bersumber dari ...

Pembiayaan APBN yang bersumber dari surplus anggaran diutamakan untuk ...

Yang melakukan perjanjian dengan pihka ketiga untuk pelaksanaan belanja untuk memenuhi pembiayaan APBN melalui utang adalah ...

Untuk menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun dapat dilakukan penerbitan surat berharga negara pada ... thn anggaran sebelumnya.

Dalam menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun anggaran melalui penerbitan surat berharga negara, PPK dapat melakukan penandatanganan perjanjian dengan pihak ketiga setelah UU i APBN disahkan.

Kementerian/Lembaga Negara melakukan pengelolaan Piutang Negara yang meliputi kegiatan ...

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Piutang Negara kepada ...

Debitur melakukan pembayaran atas piutang negara langsung ke ... atau dalam keadaan tertentu dapat melalui ...

Pengelolaan portofolio utang negara dilaksanakan melalui ...

Pengelolaan portofolio utang dilaksanakan oleh ...

Untuk menjaga kredibilitas negara, pembayaran utang dapat melampaui pagu DIPA dan mendahului ditetpkannya revisi DIPA.

Yang berhak memberikan jaminan atas nama pemerintah adalah ...

Jaminan dapat dilakukan terhadap ...

Jika terdapat anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang tidak habis digunakan pada tahun anggaran berjalan, anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tsb dapat diakumulasikan ke dalam rekening Kas Negara.

Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pinjaman atau hibah yang diteruspinjamkan adalah ...

Yang bertanggung jawab atas penetapan, perhitungan biaya dan penggunaan anggaran yang berasal dari pinjaman atau hibah yang ditteruspinjamkan ke daerah adalah ...

Yang bertanggung jawab atas penetapan, perhitungan biaya, dan penggunaan anggaran yang berasal dari pinjaman atau hibah yang diteruspunjamkan ke BUMN/BUMD adalah ...

Menteri Keuangan mengendalikan saldo kas negara dan persiapan tutup buku pada akhir tahun memiliki kewenangan yang meliputi ...

Sisa dana uang persediaan dan dana yang berasal dari pembayaran langsung thn anggaran berjalan yang masih ada di kas bendahara harus disetorkan ke rekening Kas Negara.

Pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran dapat dibayarkansebelum barang/jasa diterima setelah pihak penyedia bmenyerahkan ...

Sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi hingga akhir tahun tidak dapat digunakan pada periode thnanggaran berikutnya, kecuali ...

Sisa pekerjaan dari kontrak tahunan yang dibiayai dari rupiah murni dapat diluncurkan ke thn anggaran berikutnya.

Sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahun jamak yang dibiayai dari rupiah tetapi masa kontrak belum berakhir pada akhir thn anggaran dapat diluncurkan ke thn anggaran berikutnya tetapi tidak menambah pagu anggaran thn berikutnya.

Sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahun jamak yang dibiayai dari rupiah, masa kontrak sudah berakhir pada akhir thn anggaran tidak dapat diluncurkan ke thn anggaran berikutnya.

Sisa nilai pekerjaan dari kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri, surat berharga syariah negara dan surat utang negara dapat diluncurkan ke thn anggaran berikutnya sepanjang sumber pendanaannya masih ada.

yang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana adalah

Pertanggungawaban penggunaan dana penanggulangan bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip ...

Jika terdapat sisa pagu DIPA atas kegiatan penanggulangan bencana dan tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya thn anggaran, sisa pagu DIPA disimpan di ...

Pembukaan rekening penampung untuk dana penanggulangan bencana diusulkan oleh ...

Usulan untuk membuka rekening penampung dana sisa Pagu DIPA penanggulangan bencana paling sedikit memuat ...

Persetujuan menteri keuangan atas pembukaan rekening penampung memuat ...

Rekening penampung yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung dana sisa PAGU DIPA penanggulangan bencana diberitahukan oleh PA kpd ...

Jumlah sisa dana dalam rekening penampung yang masih tersisa selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai ...

Penutupan rekening penampung diberitahukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN kpd ...

Siapa yang menetapkan standar dokumen transaksi keuangan pemerintah

Menteri keuangan selaku BUN menyelenggarakan sistem informasi data mengenai pihak yang melakukan perjanjuan, informasi tersebut mengenai ...

Pelaksanaan anggaran bertumpu pada bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan yang bersifat ... untuk membiayai belanja yang sifatnya ...