Free Printable Quizizz Tahap 2 SKB PPBJ Tanggal 24 Okt 2021

1.

Yang bukan merupakan tujuan pengadaan B/J adalah

a)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

b)

Meningkatkan produk dalam negeri

c)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

d)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

e)

Menghasilkan b/j yg tepat dari setiap uang yg dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia

2.

Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana, pernyataan berikut adalah...

a)

Salah, karena tidak sah

b)

Boleh saja

c)

Salah, karena termasuk COI

d)

Salah, karena bertentangan dengan tujuan Pengadaan B/J

e)

Benar karena termasuk kebijakan Pengadaan B/J

3.

prinsip pengadaan B/J diatur di dalam pasal.....

a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

7

4.

kebijakan pengadaan B/J diantaranya adalah.....

a)

melaksanakan pengadaan berkelanjutan

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

d)

Meningkatkan produk dalam negeri

e)

bekerja secara profesional

5.

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara adalah merupakan salah satu dari.....

a)

prinsip pengadaan B/J

b)

tugas pengadaan B/J

c)

etika pengadaan B/J

d)

tujuan pengadaan B/J

e)

kebijakan pengadaan B/J

6.

salah 1 kebijakan pengadaan adalah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan B/J. Berikut ini yg bukan termasuk kebijakan pengadaan B/J adalah...

a)

memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

b)

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

c)

menggunakan TIK, transaksi elektronik

d)

mendukung pelaksanaan penelitian B/J & pemanfaatan B/J hasil penelitian

e)

semua jawaban benar

7.

salah 1 tujuan dari pengadaan B/J adalah ...

a)

meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi

b)

meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan menengah

c)

meningkatkan peran serta usaha makro, usaha kecil, menengah dan koperasi

d)

meningkatkan peran serta usaha mikro, menengah dan koperasi

e)

meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

8.

manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan B/J di K/ L/PD merupakan salah 1 dari ...

a)

tujuan pengadaan B/J

b)

kebijakan pengadaan B/J

c)

peran pengadaan B/J

d)

etika pengadaan B/J

e)

COI pengadaan B/J

9.

PBJ bertujuan untuk menghasilkan B/J yg tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek, kecuali...

a)

kualitas

b)

kuantitas

c)

kerugian

d)

waktu

e)

biaya

10.

Kebijakan PBJ meliputi...

a)

Meningkatkan peran serta UMK dan Koperasi

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

d)

Mengembangkan e-marketplace PBJ

e)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaat B/J hasil penelitian

11.

Pengadaan B/J menerapkan prinsip sebagai berikut, kecuali...

a)

efisien

b)

efektif

c)

terbuka

d)

transparan

e)

tertutup

12.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika, kecuali

a)

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

b)

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi

c)

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PB/J

d)

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan tidak sehat

e)

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

13.

Conflict of interest pihak yang terkait dalam etika pengadaan barang/jasa, dalam hal, kecuali...

a)

Pengurus/ manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barjas di K/L/PD

b)

Konsultan manajemen konstruksi berperan sbg konsultan perencana

c)

Konsultan perencanaan/ pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sbg pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/ diawasinya

d)

Beberapa badan usaha yg mengikuti tender/seleksi yg sama, dikendalikan& kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai pemegang saham yg sama

e)

Bekerja secara profesional , mandiri & menjaga kerahasiaan informasi yg menurut sifatnya harus dirahasiakan

14.

Yang merupakan tujuan pengadaan barang/ jasa adalah

a)

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

b)

Mengembangkan E-Marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

d)

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM Pengadaan barang/jasa

e)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

15.

Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurutnya harus di rahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ merupakan bagian dari?

a)

Prinsip pengadaan

b)

Tujuan pengadaan

c)

Etika pengadaan

d)

Kebijakan pengadaan

e)

Motto pengadaan

16.

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik merupakan bagian dari

a)

Tujuan pengadaan

b)

Prinsip pengadaan

c)

Etika pengadaan

d)

Kebijakan pengadaan

e)

Pengertian pengadaan

17.

Yang bukan merupakan prinsip pengadaan barang dan jasa adalah?

a)

efektif

b)

terbuka

c)

akuntabel

d)

jujur

e)

efisien

18.

Dibawah ini manakah pernyataan yang benar terkait kebijakan pengadaan barjas…

a)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel

b)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, terbuka dan bertanggungjawab

c)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, akuntabel dan bersaing

d)

Melaksanakan pengadaan barjas yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

e)

Melaksanakan pengadaan barjas yang berdaya saing tinggi, bisa dievaluasi dan akuntabel

19.

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan bagian dari…

a)

Etika pengadaan barjas

b)

kebijakan pengadaan barjas

c)

prinsip pengadaan barjas

d)

COI pengadaan barjas

e)

tujuan pengadaan barjas

20.

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif merupakan bagian dari…

a)

Etika pengadaan barjas

b)

Tujuan pengadaan barjas

c)

Kebijakan pengadaan barjas

d)

Prinsip pengadaan barjas

e)

Semua jawaban salah

21.

Pengadaan barang dan jasa TIDAK bertujuan untuk....

a)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah

c)

Meningkatkan peran usaha nasional

d)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

e)

Meningkatkan peran UMK dan Koperasi

22.

berikut ini yang termasuk dalam kebijakan pengadaan barang /jasa adalah...

a)

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

b)

meningkatkan kuantitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

c)

meningkatkan kuantitas pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

d)

meningkatkan kualitas pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

e)

meningkatkan kualitas sistem Pengadaan Barang/Jasa

23.

berikut ini yang tidak termasuk etika dalam pengadaan barang/jasa adalah....

a)

tidak menerima, tidak menawarkan,/tidak menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah,imbalan, komisi, rabat, dari atau kepada siapapun yang diketahui berkaitan dengan PB/J

b)

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

c)

mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

d)

menghindari dan mencegah terjadinya COI pihak yang terkait, baik secara langsung/tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PB/J

24.

Tujuan pengadaan barang dan jasa menurut Perpres 12 Tahun 2021 diantaranya.....

a)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

b)

Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI

c)

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang di belanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

d)

Mengembangkan E-Marketplace pengadaan barang/jasa

e)

Menggunakan TIK dan transaksi elektronik

25.

Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa menurut pasal 5 Perpres 12 tahun 2021 adalah....

a)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

b)

Mengembangkan E-Marketplace pengadaan barang/jasa

c)

Meningkatkan penggunaan produk dalan negeri

d)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

e)

Meningkatkan peran UMK dan Koperasi

26.

Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi merupakan salah satu .... Pengadaan barang/jasa

a)

prinsip

b)

tujuan

c)

kebijakan

d)

etika

e)

COI

27.

Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan - selesai wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pb/j....

a)

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

b)

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

c)

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

d)

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

28.

Kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan atau upaya untuk mencapai tujuan pengadaan “Menghasilkan B/J yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia” adalah ...

a)

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

b)

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia

c)

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

d)

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

29.

Berikut yang bukan merupakan Tujuan dari PBJ......

a)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

b)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

c)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional dan internasional

d)

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

e)

Menghasilkan B/J yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

30.

Samsul adalah anggota pokja yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ. Dalam menjalankan tugasnya, Samsul adalah orang tidak pernah menyalahgunakan wewenang dan selalu mencegah serta menolak tawaran beberapa pihak yang dapat menimbulkan praktik kolusi. Hal ini merupakan....

a)

Tujuan PBJ

b)

Kebijakan PBJ

c)

Prinsip PBJ

d)

Etika PBJ

e)

Semua benar

31.

Meningkatkan pengadaan barang berkelanjutan merupakan…

a)

Kebijakan PBJ

b)

Manfaat PBJ

c)

Tujuan PBJ

d)

Etika PBJ

e)

Prinsip PBJ

32.

Yg merupakan kebijakan PBJ adalah..

a)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

b)

Meningkatkan barang berkelanjutan

c)

Meningkatkan peran pelaku usaha

d)

Meningkatkan keikut sertaan industri kreatif

e)

Melaksanakan barang berkelanjutan

33.

Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yg berakibat persaingan tidak sehat, merupakan…

a)

Etika PBJ

b)

Tujuan PBJ

c)

Prinsip PBJ

d)

Kebijakan PBJ

e)

Manfaat PBJ

34.

Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah....

a)

Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

b)

Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

c)

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

d)

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

35.

Kebijakan pengadaan barang/ jasa meliputi, kecuali

a)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

b)

Meningkatkan kualitas perebcanaan pengadaan barang/ jasa

c)

Mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri

d)

Melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

36.

Pengadaan barang/ jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek

a)

Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

b)

Kualitas, jumlah, waktu, lokasi, lingkungan dan penyedia

c)

Kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan keuntungan

d)

Kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

37.

Mendorong pengadaan yg berkelanjutan merupakan bagian dari

a)

Tujuan PBJ

b)

Prinsip PBJ

c)

Kebijakan PBJ

d)

Pengadaan B/J

38.

Salah satu etika PBJ adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak terkait, yaitu dalam hal sbb, kecuali

a)

Konsultan PK merangkap sbgai pelaksana PK yg direncanakannya sendiri

b)

PPK/Pokja/PP menjalankan badan usaha penyedia

c)

Konsultan manajemen konstruksi merangkap konsultan perencana

d)

Kepemilikan Badan usaha yg mengikuti tender/seleksi tidak sama

39.

Yang bukan termasuk etika PBJ adalah

a)

Profesional

b)

Bertanggung jawab

c)

Berkompeten

d)

mandiri

40.

A. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

B. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

C. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan

D. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

Yang termasuk tujuan dari PB/J adalah ...

a)

A dan C

b)

A dan B

c)

A dan D

d)

A saja

e)

semua salah

41.

Kebijakan PBJ salah satunya adalah melaksanakan PBJ yang transparan, terbuka dan kompetitif dalam hal sebagai berikut, kecuali

a)

SPBE

b)

e-katalog

c)

SiRUP

d)

SiKaP

e)

TKDN

42.

Berikut yang bukan termasuk etika pengadaan barang/jasa adalah...

a)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

b)

Menghindari conflict of interest

c)

Tidak saling mempengaruhi

d)

Tidak menerima, menawarkan menjanjikan keuntungan/rabat

43.

Berikut ini tujuan pengadaan barang/jasa, kecuali?

a)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

Mewujudkan pemerataan ekonomi

d)

Mengembangkan e marketplace PBJ

44.

Salah satu kebijakan PBJ yaitu mendorong penggunaan barjas dalam negeri dan…

a)

Ramah lingkungan

b)

Green product

c)

bersetifikat ISO

d)

SNI

45.

Berikut ini etika pengadaan barjas, kecuali?

a)

Terbuka

b)

Bersaing

c)

Terikat

d)

Transparan

46.

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut kecuali. . . . .

a)

efektif

b)

efisien

c)

transparan

d)

persatuan

e)

akuntabel

47.

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kecuali....

a)

kualitas

b)

kuantitas

c)

lokasi

d)

waktu

e)

pelaksana

48.

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif termasuk kedalam....

a)

Tujuan PB/J

b)

Kebijakan PB/J

c)

Etika PB/J

d)

Prinsip PB/J

e)

Manfaat PB/J

49.

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa termasuk... pengadaan barang/jasa

a)

a. Tujuan

b)

b. Etika

c)

c. Kebijakan

d)

d. Prinsip

e)

e. Salah semua

50.

Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa termasuk... pengadaan barang/jasa

a)

a. Tujuan

b)

b. Etika

c)

c. Kebijakan

d)

d. Prinsip

e)

e. Salah semua

51.

Tidak mendukung pelaksanaan penelitian barang/jasa hasil penelitian merupakan pertentangan dari ... pengadaan barang/jasa

a)

Tujuan

b)

Prinsip

c)

Etika

d)

Prinsip

e)

Salah semua

52.

Menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara termasuk ... dari pengadaan barang/jasa

a)

a. Tujuan

b)

b. Prinsip

c)

c. Etika

d)

d. Prinsip

e)

e. Salah soal

53.

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah

a)

a. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri

b)

b. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

c)

c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

d)

d. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

54.

Melaksanakan tugas secara tertib merupakan salah Satu….

a)

a. Prinsip pengadaan barang/jasa

b)

b. Tujuan pengadaan barang/jasa

c)

c. Kebijakan pengadaan barang/jasa

d)

d. Etika pengadaan barang/jasa

55.

Metode yang dgunakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa secara elektronik disebut

a)

a. Market place

b)

b. E purchasing

c)

c. Ecommers

d)

d. Toko Online

56.

1)meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

2)meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Koperasi

3)mengembangkan E-marketplace Pengadaan B/J

4)melaksanakan Pengadaan B/J yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

5)meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional

Manakah yang termasuk tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa ……

a)

1,2,3

b)

2,3,4

c)

1,2,5

d)

1,3,5

57.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi ….

a)

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Koperasi

c)

mengembangkan E-marketplace Pengadaan B/J

d)

meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional

58.

Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ialah….

a)

a. Mendorong pemerataan ekonomi

b)

b. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

c)

c. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

d)

d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

59.

Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat:

a)

a. kualitas, kuantitas

b)

b. waktu, biaya

c)

c. lokasi, penyedia

d)

d. semua jawaban benar

60.

Berikut adalah kebijakan pengadaan barang/jasa, kecuali...

a)

a. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

b)

b. melaksanakan pengadaan berkelanjutan

c)

c. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan peluasan kesempatan berusaha

d)

d. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

61.

Dalam hal pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan PBJ di K/L/PD berarti tidak mematuhi..

a)

a. Tujuan PBJ

b)

b. Etika PBJ

c)

c. Prinsip PBJ

d)

d. Kebijakan PBJ

62.

Menghasilkan BJ yg tepat dr setiap uang yg dibelanjakan, diukur dr aspek kualitas, kiantitas, waktu, biaya lokasi dan penyedia merupakan salah satu :

a)

a. Tujuan PBJ

b)

b. Etika PBJ

c)

c. Prinsip PBJ

d)

d. Kebijakan PBJ

e)

e. Salah semua

63.

Kebijakan pengadaan BJ meliputi :

a)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

b)

Mendorong penggunaan BJ dalam negeri dan SNI

c)

Efisien

d)

Terbuka

e)

A dan b

64.

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara adalah salah satu:

a)

a. Tujuan PBJ

b)

b. Etika PBJ

c)

c. Primsip PBJ

d)

d. kebijakan PBJ

e)

e. Terbuka

65.

Tujuan pengadaan barang/jasa kecuali

a)

a. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

b. Meningkatkan kualitas perencanaan

c)

c. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

d)

d. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

66.

Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia kendaraan yang memenuhi persyaratan,merupakan upaya pelaksanaan prinsip

a)

a. Efisien

b)

b. Efektif

c)

c. Terbuka

d)

d. Transparant

67.

Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia kendaraan yang memenuhi persyaratan, merupakan upaya pelaksanaan prinsip…

a)

a. Efisien

b)

b. Efektif

c)

c. Terbuka

d)

d. Transparan

68.

Laptop diadakan untuk memperlancar kegiatan yang akan diselenggarakan pada awal bulan agustus 2021, terkait hal ini maka pengadaan barang/jasa harus tepat ….

a)

a. Kualitas

b)

b. Kuantitas

c)

c. Waktu

d)

d. Biaya

69.

Yang bukan merupakan tujuan dari Pengadaan barang/jasa yaitu...

a)

a. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

b)

b. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

c)

c. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

d)

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

e)

e. Menghasilkan barang/jasa yang tepat

70.

Yang bukan Kebijakan pengadaan barang/jasa adalah...

a)

a. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

b)

b. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

c)

c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

d)

d. Memperkuat kapasitas kelembagaan

e)

e.

Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik

71.

Tujuan dari pengadaan barang/jasa adalah, kecuali

a)

a. Meningkatkan keikutsertaan Industri kreatif

b)

b. Mewujudkan pemerataan ekonomi

c)

c. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

d)

d.

Meningkatkan pelaku usaha Nasional

72.

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi, kecuali

a)

a. Mengadakan pelaksanaan berkelanjutan

b)

b. Mendorong terlaksana penelitian dan Industri kreatif

c)

c. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

d)

d. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

73.

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika, salah satunya adalah melaksanakan tugas secara....., disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai......., kelancaran dan ketepatan.... pengadaan barang/jasa.

a)

a. Tertib, tujuan, sasaran

b)

b. Tertib, sasaran, tujuan

c)

c. Tertib, efisien, sasaran

d)

d. Tertib, efektif, tujuan

74.

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif merupakan....

a)

a. Etika

b)

b. Kebijakan

c)

c. Prinsip

d)

d. Tujuan

75.

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan merupakan.......

a)

a. Etik

b)

b. Kebijakan

c)

c. Prinsip

d)

d. Tujuan

76.

Tujuan dari pengadaan b/j adalah dibawah ini yang salah, yaitu kecuali…

a)

a. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

b)

b. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

c)

c. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

d)

d. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan produk SNI

77.

Kebijakan dari pengadaan pengadaan b/j adalah dibawah ini yang salah, yaitu

a)

a. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan produk SNI

b)

b. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang/jasa

c)

c. Melaksanakan penagdaan b/j yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

d)

d. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

78.

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dalam hal dibawah ini, kecuali :

a)

a. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

b)

b. Direksi, dewan komisaris, atau personil inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang tidak mengikuti tender/seleksi yang sama

c)

c. PPK/Pokmil/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha milik penyedia

d)

d. Pengurus/manager koperasi merangkap sebagai PPK/Pokmil/PP pada pelaksanaan pengadaan b/j di K/L/PD

79.

a. Efektif

b. Jujur

c. Efisien

d. Amanah

e. Akrual

f. Adil

Mana yg merupakan prinsip pengadaan b/j?

a)

a. A-b-c

b)

b. A-c-f

c)

c. B-c-f

d)

d. C-d-f

80.

Pertentangan kepentingan yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah .....

a)

a. Konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya dalam pengadaan pekerjaan terintegrasi.

b)

b. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

c)

c. Direksi merangkap sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lain.

d)

d. Manajer koperasi merangkap sebagai PjPHP pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah

81.

Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah ....

a)

a. Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

b)

b. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

c)

c. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

d)

d. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

82.

Yang merupakan tujuan dari pengadaan barang/jasa adalah..

a)

a. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

b)

b. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pema barang/jasa hasil penelitian

c)

c. Memberikan kesempatan kepada UMKM

d)

d. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

83.

Yang bukan merupakan kebijakan dari pengadaan barang/jasa adalah...

a)

a. Mengembangkan e marketplace pengadaan barang/jasa

b)

b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

c)

c. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

d)

d. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

84.

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan adalah salah satu dari...

a)

a. Kebijakan pengadaan barang/jasa

b)

b. Tujuan pengadaan barang/jasa

c)

c. Prinsip pengadaan barang/jasa

d)

d. Etika pengadaan barang/jasa

85.

salah satu yang bukan kebijakan PBJ yaitu?

a)

a. mendorong penggunaan B/J dalam negeri dan SNI

b)

b. memberikan kesempatan kepada UMKM

c)

c. meningkatkan peran pelaku usaha nasional

d)

d. melaksanakan PB/J yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

86.

Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan bertujuan untuk

a)

a. Mencegah penyalahgunaan wewenang

b)

b. Mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan barang/jasa

c)

c. Mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa

d)

d. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat

87.

Kementerian PUPR melakukan inovasi dengan menerapkan aspal plastik sejak tahun 2017, ini merupakan suatu contoh kebijakan pengadaan dalam hal :

a)

a. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

b. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan nya

c)

c. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

d)

d. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

88.

Berikut ini merupakan kebijakan PBJ, kecuali ...

a)

a. Meningkatkan kualitas perencanaan PBJ

b)

b. Melaksanakan PBJ yg lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

c)

c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

d)

d. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

89.

Konsultan perencana/pengawas dalam PK tidak boleh bertindak sebagai pelaksana PK yg direncanakan/diawasi, kecuali dalam pelaksanaan ...

a)

a. Pengadaan tender cepat

b)

b. Perencaan pengadaan dengan Penunjukkan Langsung

c)

c. Pelaksanaan pekerjaan terintegrasi

d)

d. Pengendalian badan usaha Penyedia

90.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan sbb, kecuali..

a)

a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

b. meningkatkan penggunaan produk luar negeri

c)

c. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

d)

d. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

91.

Kementerian PUPR melakukan inovasi dengan menerapkan aspal plastik sejak tahun 2017, ini merupakan suatu contoh kebijakan pengadaan dalam hal :

a)

a. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

b. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan nya

c)

c. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

d)

d. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

92.

Berikut ini merupakan kebijakan PBJ, kecuali ...

a)

a. Meningkatkan kualitas perencanaan PBJ

b)

b. Melaksanakan PBJ yg lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

c)

c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

d)

d.

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

93.

Konsultan perencana/pengawas dalam PK tidak boleh bertindak sebagai pelaksana PK yg direncanakan/diawasi, kecuali dalam pelaksanaan ...

a)

Pelaksanaan pekerjaan terintegrasi

b)

Pengadaan tender cepat

c)

Perencaan pengadaan dengan Penunjukkan Langsung

d)

Pengendalian badan usaha Penyedia

94.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan sbb, kecuali..

a)

a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

b)

b. meningkatkan penggunaan produk luar negeri

c)

c. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

d)

d. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

95.

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, kecuali..

a)

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

b)

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

c)

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

d)

saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

96.

Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif merupakan...

a)

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

b)

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

c)

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

d)

Etika Pengadaan Barang/Jasa

97.

Pengadaan Barang/Jasa yang ramah lingkungan hidup dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan tujuan pengadaan dalam hal...

a)

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

b)

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

c)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

d)

Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

98.

Berikut bukan merupakan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa , kecuali...

a)

Melaksanakan pengadaan berkelanjutan

b)

Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

c)

Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

d)

Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

99.

Salah satu tujuan pegadaan barang dan jasa adalah

a)

a. Meningkatkan efisiensi pengguna anggaran

b)

b. Mendukung pelaksanaan program pemerintah

c)

c. Meningkatkan produk luar negri

d)

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

100.

Yang bukan termasuk kebijakan pegadaan barang/jasa

a)

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pegadaan barang/jasa

b)

b. Melaksanakan pegadaan barang/jasa yang lebih transparan, bersaing dan adil

c)

c. mengembangkan E-marketplace pengadaan barang/jasa

d)

d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ

101.

Dibawah ini yang merupakan salah satu tujuan dari pengadaan barang/jasa

a)

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,waktu,biaya,lokasi,penyelenggara swakelola

b)

b. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,waktu,biaya,lokasi,penyedia

c)

c. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,efisien,efektif,waktu,biaya,lokasi,penyedia

d)

d. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas,keadilan,keterbukaan,waktu,biaya,lokasi,penyedia

102.

Salah satu kebijakan pengadaan barang/jasa

a)

a. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

b)

b. Memperkuat kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

c)

c. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

d)

d. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

103.

Yang termasuk dalam pertentangan kepentingan pihak terkait berdasarkan Perpres 12/2021, adalah...

a)

a. Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang berbeda

b)

b. Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha tidak merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang berbeda

c)

c. Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain. yang mengikuti Tender/Seleksi yang lain

d)

d. Direksi,Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi,Dewan Komisaris,atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama

104.

Diketahui Pemda Kabupaten XY selalu menggunakan penyedia event organizer dari CV.UntungTerus selama 4 tahun terakhir untuk kegiatan event2nya karena EO tersebut merupakan Tim Sukses Pemenangan Bupati XY, sehingga ada instruksi secara tidak resmi kepada PP untuk menggunakan jasa EO tersebut. hal ini merupakan pelanggaran pada..

a)

a. Etika PBJ

b)

b. Tujuan PBJ

c)

c. Kebijakan PBJ

d)

d. Fungsi PBJ

105.

Dinas Perdagangan melakukan pembelian masker kain sebanyak 2000pcs dengan nilai Rp20.000.000 melalui asosiasi UKM yang berada di kabupaten setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan pengadan barang dan jasa sebagai berikut, kecuali:

a)

a. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Koperasi

b)

b. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional

c)

c. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha

d)

d. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

e)

e. mengurangi impor dari luar negeri

106.

Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan adalah .... pengadaan B/J sedangkan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan adalah .... pengadaan B/J

a)

kebijakan, etika

b)

tujuan , kebijakan

c)

kebijakan , tujuan

d)

etika, kebijakan

e)

tujuan , etika

107.

Yang merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait yaitu ....

a)

a. konsultan pengawas konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

b)

b. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan pengawas

c)

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai pelaksana

d)

d. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

e)

e. konsultan perencana konstruksi berperan sebagai konsultan pengawas

108.

Berikut merupakan tujuan pengadaan barang/jasa kecuali ...

a)

a. Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

b)

b. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

c)

c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

d)

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

e)

e. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi

109.

Berikut termasuk etika dalam pengadaan barang/jasa kecuali ...

a)

a. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait

b)

b. Saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha menjadi tidak sehat.

c)

c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi

d)

d. Bekerja secara profesional, mandiri dan menhaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa

e)

e. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara

110.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah ...

a)

a. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

b)

b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

c)

c. Mewujudkan pemerataan ekonomi danmemberikan perluasan kesempatan berusaha

d)

d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan

e)

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait.

111.

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan termasuk...

a)

Etika PBJ

b)

Prinsip PBJ

c)

Kebijakan PBJ

d)

Arti Penting PBJ

e)

Tujuan PBJ

112.

Mendorong Pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif termasuk...

a)

a. Tujuan PBJ

b)

b. Kebijakan PBJ

c)

c. Prinsip PBJ

d)

d. Etika PBJ

e)

e. Arti Penting PBJ

113.

Dalam proses pengadaan, semua pelaku pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi ketentuan etika pengadaan, hal ini merupakan prinsip...

a)

a. Bersaing

b)

b. Adil

c)

c. Terbuka

d)

d. Akuntabel

e)

e. Efektif

114.

Berikut merupakan tujuan pengadaan barang/jasa, kecuali

a)

Mengembangkan E-marketplace pengadaan barang/jasa

b)

Meningkatkan produk dalam negeri

c)

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

d)

Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

e)

Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

115.

Berikut merupakan kebijakan pengadaan barang/jasa, kecuali

a)

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa

b)

b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

c)

c. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

d)

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

e)

e. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

116.

Berikut merupakan prinsip pengadaan barang/jasa, kecuali

a)

a. Efisien

b)

b. Efektif

c)

c. Kompetitif

d)

d. Bersaing

e)

e. Akuntabel

117.

Penerapan value for money akan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari berbagai aspek yang meliputi, kecuali

a)

a. Aspek Biaya

b)

b. Aspek Lokasi

c)

c. Aspek Waktu

d)

d. Aspek Pelaku Usaha

e)

e. Aspek Penyedia

118.

Pengadaan sebuah mobil Avanza oleh sebuah dealer merupakan penerapan aspek ketepatan pengadaan barang/jasa dari aspek

a)

a. Kuantitas

b)

b. Biaya

c)

c. Lokasi

d)

d. Penyedia

e)

e. Pelaku usaha

119.

Pengadaan B/J menerapkan prinsip sebagai berikut...

a)

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

b)

efektif, efisien, transparan, langsung, bersaing, adil dan akuntabel

c)

transparan, akuntabel, efektif, aktif, terbuka, efisien dan adil

d)

bersaing, akuntabel, terbuka, efektif, jujur, adil dan transparan

120.

Pengecualian pertentangan kepentingan pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegritas berlaku pada...

a)

a. Konsultan MK berperan sebagai Konsultan Perencana

b)

b. Konsultan Perencana/Pengawas dalam PK bertindak sebagai pelaksana PK yg direncanakan/diawasinya

c)

c. Dewan Komisaris suatu badan usaha merangkap sbg Personil inti badan usaha lain yg mengikuti tender yg sama

d)

d. Manajer Koperasi merangkap sebagai Pokja Pemilihan Pengadaan pelaksana PBJ di Perangkat daerah

121.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan.............

a)

a. tujuan Pengadaan Barang/Jasa

b)

b. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

c)

c. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

d)

d. peresmian Pengadaan Barang/jasa

122.

Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan b/j adalah salah satu dari....

a)

Prinsip Pengadaan B/J

b)

Etika Pengadaan B/J

c)

Tujuan Pengadaan B/J

d)

Kebijakan Pengadaan B/J

e)

Semua benar

Quizizz Tahap 2 SKB PPBJ Tanggal 24 Okt 2021

Total questions: 122

Worksheet time: 1hrs 13mins

Similar Resources on Wayground