WorksheetsSKB ANALISIS KEUANGAN 2021_23102021
Total questions: 15
Worksheet time: 11mins
Undang-undang yang mengatur tentang Keuangan Negara adalah....
Undang-undang No. 17 Tahun 2003
Undang-undang No. 1 Tahun 2004
Undang-undang No. 15 Tahun 2004
Undang-undang No. 23 Tahun 2014
Undang-undang No. 12 Tahun 2003
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut adalah .......
Administrasi negara
Keuangan negara
Perbendaharaan negara
Kewajiban negara
Tidak ada yang benar
Dalam pasal 11 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN terdiri dari kecuali.....
Anggaran pendapatan
Anggaran belanja
Pembiayaan
Penerimaan pajak
Tidak ada yang benar
Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya ....... bulan setelah tahun anggaran berakhir
3 (Tiga)
4 (Empat)
5 (Lima)
6 (Enam)
2 (Dua)
Laporan keuangan yang harus disampaikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR setidak-tidaknya meliputi ........
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi APBN dan Neraca
Laporan realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas
Laporan realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
Yang termasuk ke dalam belanja daerah adalah ....
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Semua benar
Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran adalah .......
Pendapatan Daerah
Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Daerah
Belanja Daerah
Piutang Daerah
Hasil penjualan BMD yang tidak bisa di pisahkan dan jasa giro merpakan bagian dari pendapatan asli daerah .......
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tidak ada yang benar
Selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut .....
Pembiayaan Bruto
Pembiayaan Neto
SiLPA
Pembentukan Dana Cadangan
Pinjaman
APBD mempunyai fungsi antara lain, kecuali ......
Fungsi otorisasi
Fungsi pengawasan
Fungsi alokasi
Fungsi stabilisasi
Fungsi pembangunan
Yang bukan merupakan transfer pemerintah pusat ke daerah adalah ......
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Umum
Dana Insentif Daerah
Dana Desa
Dana Otonomi Khusus
APBD sebagai pedoman untuk saling menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adalah fungsi APBD sebagai .......
Fungsi Otorisasi
Fungsi Perencanaan
Fungsi Pengawasan
Fungsi Distribusi
Fungsi Alokasi
Dana perimbangan dari hasil APBN terdiri dari .......
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Pusat (DAP)
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum (DTU), dan Dana Transfer Khusus (DTK)
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Pusat (DAP), dan Dana Transfer Umum (DTU)
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum (DTU), dan Dana Alokasi Pusat (DAP)
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi. Fungsi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian merupakan fungsi....
Alokasi
Pengawasan
Otorisasi
Perencanaan
Distribusi
Yang bertindak sebagai bendahara umum negara yang mengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan adalah .....
Presiden
Dirjen Pajak
Bank Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan
Menteri Keuangan
