wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Memaknai peraturan perundang undangan

Total questions: 40

Worksheet time: 45mins

Name
Class
Date
1.

Peraturan yang dibentuk untuk menjalankan UUD adalah..

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan pemerintah

d)

Peraturan menteri

2.

Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...

a)

Mengenakan helm bila perlu

b)

Mematuhi peraturan lalu lintas

c)

Tidak membuang sampah di sembarang tempat

d)

Parkir di tempat yang telah di sediakan

3.

Menurut tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada di bawah...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan pemerintah

c)

Keputusan presiden

d)

Peraturan daerah

4.

Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan...

a)

Undang-undang

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Keputusan Presiden

d)

Peraturan Daerah kabupaten/kota

5.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

Kepres

b)

perundang-undangan

c)

pembukaan UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

6.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...

a)

setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR

b)

Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang

c)

Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah

7.

Perhatikan pernyataan dibawah ini!

1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis

2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

3) berisi aturan pola dan tingkah laku

4) didasarkan pada hukum tertinggi

5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain

Ciri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukan oleh angka ...

a)

1, 2, 3

b)

1, 3, 5

c)

2, 3, 4

d)

3, 4, 5

8.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Pengganti Undang-undang

d)

Undang-undang

9.

Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...

a)

untuk diketahui oleh masyarakat umum

b)

untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite

c)

untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas

d)

untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin

10.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Daerah Provinsi

c)

Peraturan Pengganti Undang-undang

d)

Undang-undang

11.

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

a)

untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja

b)

untuk membatasi hak asasi manusia

c)

untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak

12.

Rancangan undang-undang (RUU) dapat menjadi undang-undang (UU) setelah mendapat persetujuan bersama antara...

a)

DPR dan Dewan Pertimbangan Presiden

b)

MPR dan Mahkamah Konstitusi

c)

DPR dan Presiden

d)

Mahkamah Agung dan DPR

13.

Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...

a)

UUD 1945

b)

Ketetapan MPR

c)

Undang Undang

d)

Peraturan pemerintah

14.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor...

a)

11 Tahun 2012

b)

12 Tahun 2011

c)

12 Tahun 2012

d)

11 Tahun 2011

15.

Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...

a)

Eksekutif

b)

Legislatif

c)

Yudikatif

d)

Federatif

16.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..

a)

Peraturan pemerintah

b)

TAP MPR

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Presiden

e)

Undang-undang/PERPU

17.

Peraturan larangan merokok yang ada di Jakarta termasuk peraturan...

a)

Daerah

b)

Pusat

c)

Pemerintah

d)

Presiden

18.

Yang bukan termasuk materi asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 adalah.

a)

Pengayoman

b)

Kebangsaan

c)

Keterbukaan

d)

Keadilan

19.

Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...

a)

Kepres

b)

perundang-undangan

c)

pembukaan UUD 1945

d)

Peraturan Pemerintah

20.
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk . . . .
a)
Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
b)
Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
c)
Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
d)
Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
21.
Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut . . . .
a)
Norma Adat
b)
Peraturan Perundang-Undangan
c)
Dasar Negara
d)
Peraturan sekolah
22.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah . . . .
a)
undang-undang
b)
UUD 1945
c)
Perpu
d)
Perda
23.

Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .

a)

Perpu

b)

Perpres

c)

Perda

d)

UU

24.

Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan . . . .

a)

Gubernur

b)

MPR

c)

KPK

d)

Presiden

25.

Bersedia menjalankan perintah dari orang tua adalah contoh pelaksanaan peraturan tata tertib di lingkungan . . . .

a)

Negara

b)

Keluarga

c)

Sekolah

d)

Pribadi

26.

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat ditetapkan jika disetujui oleh anggota MPR sekurang-kurangnya . . . . jumlah anggota

a)

50 %

b)

50% + 1

c)

50% + 10

d)

50% - 1

27.

Perundang-undangan yang sifatnya sederajat yaitu . . . .

a)

UUD 1945 dan Perpu

b)

UU dan Perpu

c)

UUD 1945 dan Perpres

d)

Perpres dan TAP MPR

28.
Peraturan dibuat untuk . . . .
a)
Dilanggar
b)
Dijauhi
c)
Ditaati
d)
Dicuhkan
29.

Hukum tertulis juga harus mengikat secara menyeluruh, artinya... .

a)

hukum berlaku bagi sebagian orang

b)

hukum berlaku bagi masyarakat

c)

hukum berlaku bagi masyarakat dan pemerintah

d)

hukum berlaku bagi pemangku kebijakan

30.

Undang-Undang dibuat oleh... .

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

d)

Pemerintah Daerah

31.

PERPU (Peraturan Pengganti Undang-Undang) hanya dikeluarkan oleh Presiden apabila... .

a)

dalam keadaan baik

b)

diperlukan untuk menggantikan sementara

c)

negara dalam keadaan genting

d)

Presiden ingin membuat aturan baru

32.

UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang ....

a)

pembagian kekuasaan pemerintahan

b)

wilayah NKRI

c)

tata urutan perundang-undangan

d)

pengangkatan anggota majelis hakim

33.

Negara Indonesia adalah negara Hukum

a)

Pasal 1 ayat 1

b)

Paal 1 ayat 2

c)

Pasal 1 ayat 3

d)

Pasal 1 ayat 4

34.

Apakah arti peraturan?

a)

hukuman

b)

ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan

c)

pekerjaan polisi

d)

larangan

35.

Manakah yang termasuk peraturan sekolah?

a)

Wajib mempunyai SIM jika ingin menyetir mobil

b)

Berdoa dan memberi salam kepada guru sebelum belajar

c)

Membawa kantong plastik sendiri saat belanja

d)

Beribadah sesuai agama masing - masing

36.

Apabila Perpu tidak disetujui dalam sidang untuk dijadikan UU, maka tindakan selanjutnya adalah ....

a)

tetap berlaku

b)

dipertahankan

c)

diabaikan saja

d)

tidak berlaku lagi

37.

Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah...

a)

Membiarkan saja karena bukan urusan kita

b)

Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah

c)

Melaporkannya kepada yang berwajib

d)

Sembunyi agar tidak dijadikan saksi

38.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...

a)

tiga kali

b)

empat kali

c)

lima kali

d)

enam kali

39.

Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....

a)
b)
c)
d)
40.

Kepala Pemerintahan di Kota adalah...

a)

Gubernur

b)

Bupati

c)

Walikota

d)

DPRD