Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PP no 12 tahun 2019 APBD Part II

Total questions: 100

Worksheet time: 1hrs 1mins

Name
Class
Date
1.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan disebut ...

a)

Surplus

b)

Defisit

c)

Pembiayaan Neto

d)

SiLPA

2.

Defisit APBD harus dapat ditutupi dari ...

a)

Dana Cadangan

b)

Pinjaman Daerah

c)

Pembiayaan Neto

d)

Kas yang tersedia

3.

Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh ...

a)

BUN

b)

DPRD

c)

Menteri Keuangan

d)

Menteri (Mendagri)

4.

Rancangan KUA memuat ...

a)

Kondisi ekonomi makro daerah

b)

asumsi penyusunan APBD & strategi pencapaian

c)

Kebijakan Pendapatan, belanja & pembiayaan daerah

d)

Kebijakan Program dan Kegiatan

5.

1. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan, disinkronkan dengan yg tercantum di RKP

2. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah

3. menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran

Tahapan penyusunan rancangan PPAS yang tepat adalah ...

a)

3-2-1

b)

2-1-3

c)

1-2-3

d)

2-3-1

6.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu keua bulan ...

a)

Mei

b)

Juni

c)

Juli

d)

Agustus

7.

Setelah disepakati, rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat minggu kedua bulan ...

a)

Mei

b)

Juni

c)

Juli

d)

Agustus

8.

Pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD adalah ...

a)

KUA

b)

PPAS

c)

DPA

d)

Kebijakan APBD

9.

Jika dalam waktu 7 hari Kepala daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, Kepala daerah menyampaikan rancangan perda APBD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk disetujui bersama.

a)

BENAR

b)

SALAH

10.

Kegiatan tahun jamak harus memenuhi kritria ...

a)

Pekerjaan kontruksi untuk menghasilkan lebih dari 1 keluaran

b)

Pekerjaan yang sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran

c)

Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya kurang dari 12 bulan

d)

Pekerjaan yang sifatnya sementara

11.

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

a)

BENAR

b)

SALAH

12.

Persetujuan bersama atas kegiatan tahun jamak memuat...

a)

Nama kegiatan

b)

Waktu dan anggaran kegiatan

c)

Alokasi anggaran per tahun

d)

Tujuan kegiatan

13.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak boleh melebihi tahun masa jabatan Kepala Daerah sesuai dengan perundang-undangan.

a)

BENAR

b)

SALAH

14.

RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan ...

a)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

b)

Pnganggaran terpadu

c)

Penganggaran Kinerja

d)

Penganggaran Belanja

15.

Jika terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.

a)

BENAR

b)

SALAH

16.

Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, disebut ...

(a)  

17.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan ...

a)

Memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD

b)

Memeriksa kesesuaian perencanaan di lingkungan SKPD dengan perencanaan kegiatan secara Nasional

c)

Memadukan RKA seluruh SKPD

18.

Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan dengan memperhatikan ...

a)

Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan

b)

Hasil dan manfaat yang diharapkan

c)

Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran

d)

Efisiensi, ekonomis dan efektif dari kegiatan yang dilaksanakan

19.

Untuk terlaksananya penyusunan dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam jangka waktu ...

a)

2 tahun sebelumnya hingga semester pertama tahun anggaran berjalan

b)

2 tahun sebelumnya hingga akhir tahun anggaran berjalan

c)

2 tahun sebelumnha hingga semester kedua tahun anggaran berjalan

20.

Penyusunan RKA SKPD menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada ...

a)

Indikator kinerja

b)

tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja

c)

standar harga satuan dan pelayanan minimal

d)

Rencana kebutuhan BMD

21.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran dan hasil merupakan ...

a)

Indikatror kinerja

b)

Tolak ukur kinerja

c)

Sasaran kinerja

d)

standar pelayanan minimal

22.

Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari program dan kegaitan disebut ....

a)

Indikator Kinerja

b)

Tolak Ukur Kinerja

c)

Sasaran Kinerja

d)

Standar Pelayanan Minimal

23.

Pnilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan disebut ...

a)

Analisis standar belanja

b)

Tolak Ukur Kinerja

c)

Sasaran Kinerja

d)

Standar Pelayanan Minimal

24.

Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, disebut ...

a)

Indikator Kinerja

b)

Tolak Ukur Kinerja

c)

Sasaran Kinerja

d)

Standar Pelayanan Minimal

25.

Harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional disebut ...

a)

Analisis standar belanja

b)

Tolak Ukur Kinerja

c)

Standar Harga Satuan

d)

Standar Pelayanan Minimal

26.

Tolak ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, disebut ...

a)

Analisis standar belanja

b)

Tolak Ukur Kinerja

c)

Standar Harga Satuan

d)

Standar Pelayanan Minimal

27.

RKA SKPD memuat ...

a)

Rencana pendapatan dan belanja

b)

Pembiayaan untuk thn yang dirncanakan

c)

Pembiayaan untuk thn berikutnya

d)

Prakiraan maju untuk thn berikutnya

28.

Rencana Pembiayaan yang terdapat pada RKA SKPD memuat kelompok ...

a)

Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD

b)

Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD

c)

Penerimaan yang dapat digunakan untuk menutup pembiayaan

29.

Rencana belanja dirinci atas ...

a)

Urusan Pemda dan organisasi

b)

Kelompok belanja

c)

Objek

d)

Program dan Kegiatan

30.

Dibawah ini yang bukan merupakan lampiran dalam rancangan perda APBD adalah ...

a)

Daftar jumlah pegawai per golongan

b)

Daftar Piutang dan pinjaman daerah

c)

Daftar Program dan Kegiatan thn anggaran berikutnya

d)

Daftar kegiatan tahun anggaran yg belum selesai

31.

Kepala daerah mengajukan rancangan perda APBD dan dokumen pendukung lainnya kepada DPRD paling lambat ....

a)

60 hari sebelum 1 bulan thn anggaran berakhir

b)

30 hari sebelum thn anggaran berakhir

c)

60 hari sebelum thn anggaran berikutnya

d)

30 hari sebelum tahun anggaran berikutnya

32.

Pembahasan rancangan Perda APBD yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD berpedoman pada ...

a)

RKPD

b)

KUA

c)

PPAS

d)

DPA

33.

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda APBD paling lambat ...

a)

2 bulan sebelum thn anggaran berikutnya

b)

1 bulan sebelum thn anggaran berikutnya

c)

60 hari sebelum thn anggaran berikutnya

d)

30 hari sebelum thn anggaran berikutnya

34.

Jika penetapan APBD mengalami keterlambatan karena kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda APBD kpd DPRD, maka Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

a)

BENAR

b)

SALAH

35.

Jika kepala daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan dalam waktu ... sejak disampaikannya rancangan Perda APBD, Kepala Daerah menyusun Perkada APBD maksimal sebesar APBD thn sebelumnya.

a)

30 hari

b)

60 hari

c)

14 hari

d)

7 hari

36.

Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama mengenai rancangan Perda APBD, rancangan perkada APBD Provinsi dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari ...

a)

Menteri (mendagri)

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur

d)

DPRD

37.

Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama mengenai rancangan Perda APBD, rancangan Perkada APBD Kab/Kota dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari ...

a)

Menteri (mendagri)

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur

d)

DPRD

38.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat ... sejak DPRD dan Kepala Daerah tidak mengambil keputusan bersama.

a)

15 hari

b)

7 hari

c)

30 hari

d)

25 hari

39.

Batas waktu bagi Menteri (Mendagri) atau Gubernur untuk mngesahkan perkada APBD adalah ...

a)

30 hari

b)

25 hari

c)

14 hari

d)

7 hari

40.

Jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, dan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak.

a)

BENAR

b)

SALAH

41.

Rancangan perda provinsi yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD diserahkan kepada Menteri (Mendagri) bersama dengan rancangan Perkada penjelasan APBD paling lambat ... untuk dievaluasi terlebih dahulu.

a)

3 hari sejak Rancangan Perda APBD diterima DPRD

b)

5 hari sejak tanggal persetujuan rancangan APBD

c)

3 hari sejak tanggal persetujuan rancangan APBD

d)

5 hari sejak Rancangan Perda APBD diterima DPRD

42.

Dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan perkada penjelasan APBD, Menteri (mendagri) berkoordinasi dengan ...

a)

Menteri Keuangan

b)

Menteri Bappenas (PPN)

c)

DPR

d)

BPK

43.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dan Perkada APBD dengan ...

a)

Ketentuan perundang-undangan yg lebih tinggi

b)

Kepentingan umum

c)

RKPD, KUA, PPAS

d)

RPJMD

44.

Hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Provinsi ditetapkan dengan ...

a)

Keputusan Kepala Daerah

b)

Keputusan Menteri Keuangan

c)

Keputusan Menteri (Mendagri)

d)

Keputusan DPRD

45.

Keputusan hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Provinsi disampaikan kepada Gubernur paling lambat ...

a)

15 hari sejak rancangan Perda dan Perkada diterima Menteri

b)

15 hari sejak hasil evaluasi diputuskan

c)

5 hari sejak rancangan Perda dan Perkada diterima Menteri

d)

5 hari sejak hasil evaluasi diputuskan

46.

Jika hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama ...

a)

7 hari sejak hasil evaluasi diterima

b)

14 hari sejak hasil evaluasi diterima

c)

7 hari sejak rancangan Perda & Perkada diterima

d)

14 hari sejak rancangan Perda & Perkada diterima

47.

Jika hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Provinsi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, serta Gubernur langsung menetapkan Perda dan Perkada APBD, Menteri (mendagri) mengusulkan kepada menteri keuangan untuk melakukan penundaan/pemotongan ...

a)

DBH

b)

DTU

c)

DTK

d)

Dana Perimbangan

48.

Rancangan Perda dan Perkada APBD Kab/Kota yang telah disetujui Kepala Daerah dan DPRD dievaluasi oleh ...

a)

Menteri (Mendagri)

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur

d)

BPK

49.

Jika Gubernur tidak melaksanakan evaluasi terhadap Perda dan Perkada APBD Kab/Kota, yang dapat mengambil alih pelaksanaan evaluasi tsb adalah ...

a)

Menteri (Mendagri)

b)

Bupati/Walikota

c)

Menteri Keuangan

d)

BPK

50.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi perda dan perkada APBD Kab/Kota kepada ...

a)

Menteri (Mendagri)

b)

Menteri keuangan

c)

DPRD

d)

BPK

51.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada APBD Kab/Kota kpd Menteri (Mendagri) dan Menteri Keuangan paling lambat ...

a)

3 hari setelah ditetapkannya hasil evaluasi

b)

7 hari setelah ditetapkannya hasil evaluasi

c)

1 hari setelah ditetapkannya hasil evaluasi

d)

2 hari setelah ditetapkannya hasil evaluasi

52.

Penyempurnaan rancangan Perda dan Perkada APBD akbiat hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui ... bersama dengan DPRD melalui ...

a)

TAPD - Badan Anggaran

b)

Sekda - Badan Anggaran

c)

BUD - Badan Anggaran

d)

PPTK - Badan Anggaran

53.

Hasil penyempurnaan Rancangan Perda dan Perkada APBD ditetapkan melalui ...

a)

Keputusan Menteri (Mendagri)

b)

Keputusan Menteri Keuangan

c)

Keputusan Kepala Daerah

d)

Keputusan Pimpinan DPRD

54.

Keputusan pimpinan DPRD mengenai penyempurnaan rancangan Perda dan Perkada APBD disampaikan kepada Menteri (mendagri) untuk Provinsi dan kpd Gubernur untuk Kab/Kota paling lambat ...

a)

3 hari setelah keputusan ditetapkan

b)

7 hari setelah keputusan ditetapkan

c)

5 hari setelah keputusan ditetapkan

d)

14 hari setelah keputusan ditetapkan

55.

Rancangan Perda dan Perkada APBD yang telah dievaluasi harus ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat ...

a)

31 Desember thn sebelumnya

b)

30 November thn sebelumnya

c)

1 Desember thn sebelumnya

d)

1 November thn sebelumnya

56.

Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada APBD yang telah ditetapkan kepada Menteri (mendagri) / Gubernur paling lambat ...

a)

3 hari setelah ditetapkan

b)

7 hari setelah ditetapkan

c)

14 hari setelah ditetapkan

d)

5 hari setelah ditetapkan

57.

Jika suatu daerah belum mempunyai DPRD, kepala daerah mengkonsultasikan kepada Menteri atau Gubernur mengenai rancangan Perda dan Perkada APBD nya.

a)

BENAR

b)

SALAH

58.

Pejabat yang menandatangani/mengesahkan dokumen yang berkaitan dgn bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Kebenaran material tsb merupakan ...

a)

Kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai

b)

Kebenaran perhitungan dan kelengkapan dokumen

c)

Kebenaran atas pembebanan kode anggaran

59.

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan

pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

a)

BENAR

b)

SALAH

60.

Dalam pelaksanaan APBD, yang menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPD, SPM dan SP2D adalah ...

a)

Kepala Daerah

b)

PA/KPA

c)

BUD

d)

Kuasa BUD

61.

Rekening penerimaan dioperasikam sebagai rekening bersaldo nihil.

a)

BENAR

b)

SALAH

62.

Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemda sesuai dengan pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan ...

a)

PERDA

b)

PERKADA

63.

Penetapan bank umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimuat dalam ...

a)

Perjanjian Kuasa BUD - Bank yang bersangkutan

b)

PERKADA

c)

Perjanjian BUD - Bank yang bersangkutan

d)

Perjanjian Kepala Daerah - Bank yang bersangkutan

64.

Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada Kepala SKPD melalui BUD untuk membuka rekening penerimaan/pengeluaran pada bank umum.

a)

BENAR

b)

SALAH

65.

Rekening pengeluaran pada bank umum digunakan oleh Kepala SKPD untuk menampung ...

a)

UP

b)

GU

c)

TU

66.

Dalam rangka manajemen kas, Pemda dilarang melakukan investasi/deposito atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan.

a)

BENAR

b)

SALAH

67.

PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat ... hari setelah perkada penjabaran APBD ditetapkan.

a)

3

b)

1

c)

2

d)

5

68.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD kepada PPKD paling lambat ... hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh PPKD.

a)

2

b)

4

c)

6

d)

3

69.

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD paling lambat ... hari sejak ditetapkannya Perkada penjabaran APBD.

a)

7

b)

9

c)

15

d)

3

70.

Jika hasil verifikasi rancangan DPA SKPD tidak sesuai dengan Perkada penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh ... dengan persetujuan ...

a)

PPKD

b)

Menteri (mendagri)

c)

Menteri Keuangan

d)

Sekda

71.

DPA SKPD yang telah disahkan, disampaikan kepala SKPD kepada satuan kerja pengawas daerah paling lambat ... hari sejak DPA SKPD disahkan.

a)

7

b)

14

c)

3

d)

6

72.

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan...

a)

Anggaran Kas Pemda

b)

Ketersediaan dana di kas umum daerah

c)

Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD

d)

Perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan

73.

Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan dianggap sah apabila ..

a)

Kuasa BUD menerima nota Kredit

b)

Bendahara Penerimaan memberikan laporan kpd BUD

c)

Penyetoran menggunakan surat tanda setoran

d)

Penyetoran dilakukan secara tunai

74.

Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ... melalui ...

a)

PA - PPK SKPD

b)

BUD - PA

c)

Kuasa BUD - PA

d)

Kuasa BUD - PPK SKPD

75.

Bendahara penerimaan menyampaikan laoran pertanggungjawaban setiap ...

a)

Awal bulan

b)

Akhir bulan

c)

tgl 10 bulan berikutnya

d)

tgl 15 bulan berikutnya

76.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun anggaran yang sama maupun pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pengembalian tsb pada ...

a)

rekening penerimaan yang bersangkutan

b)

rekening belanja tidak terduga

c)

rekening pengembalian penerimaan

d)

rekening pengeluaran

77.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun anggaran yang sama dilakukan dengan membebankan pengembalian tsb pada ...

a)

rekening penerimaan yang bersangkutan

b)

rekening belanja tidak terduga

c)

rekening pengembalian penerimaan

d)

rekening pengeluaran

78.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dilakukan dengan membebankan pengembalian tsb pada ...

a)

rekening penerimaan yang bersangkutan

b)

rekening belanja tidak terduga

c)

rekening pengembalian penerimaan

d)

rekening pengeluaran

79.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD dapat dilakukan sebelum rancangan Perda APBD diundangkan dalam lembaran daerah, namun setelah Perda APBD tsb ditetapkan.

a)

BENAR

b)

SALAH

80.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP berdasarkan SPD kepada ... melalui ...

a)

PA - KPA

b)

PA- PPK SPKD

c)

KPA - PPK SKPD

d)

BUD - PA

81.

Bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP berdasarkan besaran SKPD dan lokasi kepada ... melalui ...

a)

PA - KPA

b)

PA- PPK Unit SPKD

c)

KPA - PPK Unit SKPD

d)

BUD - PA

82.

SPP yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran antara lain ...

a)

SPP - UP

b)

SPP- TU

c)

SPP - GU

d)

SPP - LS

83.

Ketentuan mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan ...

a)

Keputusan Kepala Daerah

b)

PERDA

c)

PERKADA

d)

UU

84.

Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan ...

a)

Keputusan kepala Daerah tentang besaran UP

b)

Dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP

c)

Laporan penggunaan UP

d)

Rincian UP yang akan digunakan

85.

Pengajuan SPP GU diajukan dengan melampirkan ...

a)

Keputusan kepala Daerah tentang besaran UP

b)

Dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP

c)

Laporan penggunaan UP

d)

Rincian UP yang telah digunakan

86.

Pengajuan SPP TU diajukan dengan melampirkan ...

a)

Keputusan kepala Daerah tentang besaran UP

b)

Dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP

c)

Laporan penggunaan UP

d)

Rincian rencana penggunaan dana

87.

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP adalah ...

a)

SPP TU

b)

SPP GU

c)

SPP UP

d)

SPP LS

88.

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan ...

a)

Kegiatan yang bersifat mendesak

b)

Kegiatan yang tidak dapat menggunakan SPP LS, SPP UP/GU

c)

Kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 bulan

d)

Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal

89.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari ... dengan memperhatikan rincian dan waktu penggunaannya yang ditetakan dsengan Perkada.

a)

PA

b)

KPA

c)

PPKD

d)

Kepala Daerah

90.

Sisa TU yang tidak habis digunakan dalam 1 bulan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali ...

a)

Kegiatan Mendesak dan dalam keadaan darurat

b)

Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 bulan

c)

Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal

d)

Keadaan Geografis yang tidak memungkinkan

91.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran ...

a)

Gaji dan Tunjangan

b)

Kepada Pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa

c)

Pembelian keperluan kantor 

d)

Pembayaran kpd Pihak Ketiga lainnya

92.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran barang/jasa dilakukan paling lambat ... hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK

a)

3

b)

30

c)

7

d)

17

93.

Berdasarkan pengajuan SPP UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan ...

(a)  

94.

Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu, PPK SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi atas ...

a)

Kebenaran Matrial surat bukti hak tagih

b)

Kelengkapan dokumen

c)

Ketersediaan dana

d)

Kebenaran perhitungan

95.

Jika hasil verifikasi SPP LS tidak memenuhi persyaratan, PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS tsb paling lambat ... hari sejak diterimanya SPP.

a)

1

b)

3

c)

6

d)

7

96.

Kuasa BUD akan menerbitka SP2 D berdasarkan SPM kepada bank mitra kerjanya paling lama ... hari sejak SPM tsb diterima.

a)

1

b)

2

c)

5

d)

3

97.

Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk ...

a)

Meneliti kelengkapan SPM dan perhitungan tagihan

b)

Meneliti Surat Pernyataan Tanggung Jawab

c)

Menguji ketersediaan dana

d)

Memerintahkan pencairan dana

98.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D apabila ...

a)

Tidak ada Surat Pertanggungjawaban PA/KPA

b)

Pengeluaran melebihin pagu

c)

Dana tidak mencukupi

d)

Perhitungan alam tagihan salah

99.

Bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah ...

a)

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran

b)

Menguji perhitungan tagihan

c)

Menguji ketersediaan dana

d)

Mendapat persetujuan dari BUD untuk melakukan oembayaran

100.

yang melakukan pengendalian defisit APBD daerah Kab/Kota berdasarkan jumlah maksimal yng ditetapkan menteri keuangan adalah ...

a)

Menteri (Mendagri)

b)

Gubernur

c)

DPRD

d)

BUD

Similar Resources on Wayground

ASAS GASAL PKWU 2024 SMANSADA

100 questions

ASAS GASAL PKWU 2024 SMANSADA

quiz

Worksheet

•

11th Grade - University

QUIZZ AIJ XII - Latihan PTS Semester Ganjil 2020

100 questions

QUIZZ AIJ XII - Latihan PTS Semester Ganjil 2020

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

Metodologi Penelitian

100 questions

Metodologi Penelitian

quiz

Worksheet

•

University

Pengantar Teknologi Informasi

100 questions

Pengantar Teknologi Informasi

quiz

Worksheet

•

University

2o EXAMEN PARCIAL - IND 823

101 questions

2o EXAMEN PARCIAL - IND 823

quiz

Worksheet

•

University

UJIAN SELEKSI MASUK S2 MIKM FKM UNCEN TAHUN AJARAN 2025/2026

100 questions

UJIAN SELEKSI MASUK S2 MIKM FKM UNCEN TAHUN AJARAN 2025/2026

quiz

Worksheet

•

University

Kuiz Tatabahasa, Istilah dan Kata.

100 questions

Kuiz Tatabahasa, Istilah dan Kata.

quiz

Worksheet

•

1st Grade - University

Try Out - Kearsipan (UU No 43 Tahun 2009) 2.0

100 questions

Try Out - Kearsipan (UU No 43 Tahun 2009) 2.0

quiz

Worksheet

•

University