Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan . . .

Penciptaan arsip, pengunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip adalah pengelolaan arsip . . .

Penciptaan arsip membuat tatanaskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang . . .

Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang . . . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penciptaan arsip harus memenuhi komponen . . .

Pencipta arsip mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara . . .

Pencipta arsip pada lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN dan/atau BUMD membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu . . .

Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori . . .

Pejabat yang bertanggung jawb dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada . . .

Pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama . . . sejak terjadinya kegiatan.

Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang trategis yang kegiatannya berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tangungjawabnya menjadi tanggung jawab . . .

Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum menimbulkan . . .

Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip dilaksanakan oleh . . .

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh . . .

Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan berdasarkan . . . dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan merupakan salah satu kegiatan dalam . . .

Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan . . .

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a diatur oleh . . .

Arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA oleh lembaga kearsipan dinyatakan sebagai . . .

Yang bertanggung jawab atas autensitas, realibilitas, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan adalah . . .

Program arsip vital wajib dibuat oleh . . .

Identifikasi, perlindungan dan pengamanan serta penyelamatan dan pemulihan adalah kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan . . .

Kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perusahaan dan perguruan tinggi swasta terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang . . .

Lembaga negara, pemerintah daerah , perguruan tinggi negeri serta BUMN dan/atau BUMD wajib mengelola arsip yang diciptakan oleh pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan . . .

Bab 5 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

Berikut adalah pengelolaan arsip statis, kecuali . . .

Dalam akuisisi arsip statis, verifikasi terhadap arsip yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan disebut juga sebagai verifikasi secara . . .

Dalam akuisisi arsip statis, verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negara yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan dengan didukung bukti-bukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan disebut juga sebagai verifikasi secara . . .

Lembaga kearsipan wajib membuat DPA yang meliputi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai akuisisi arsip statis dan mengumumkannya kepada . . .

Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaiman dimaksud pada ayat (3) wajib menyertakan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman . . .

Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran . . .

Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarskan asas . . .

Pengolahan arsip statis dilakukan berdasarkan standar . . .

Salah satu pengelolaan arsip statis adalah preservasi arsip statis yang dilakukan untuk . . .

Preservasi arsip statis dilakukan secara . . .

Lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan . . .

Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemenfaatan, pendyagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip . . .

Akses arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan didasarkan pada sifat . . .

Lembaga kearsipan dalam pelayanan akses arsip statis yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepantingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan, kecuali . . .

Arsip statis untuk umum pada dasarnya . . .

Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai persyaratan dari . . .

Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama . . .

Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan . . .

Dengan beberapa pertimbangan, lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum . . . masa peminjaman

Berikut adalah pertimbangan lembaga kearsipan dalam rangka menetapakan keterbukaan arsip statis . . .

Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip dapat diakses dengan kewenangan kepala lembaga kearsipan yang ketentuannya diatur dengan . . .

Penetapan arsip statis menjadi tertutup dilakukan oleh kepala lembaga kearsipan sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan kepada . . . sesuai dengan tingkatannya

Penetapan arsip statis menjadi tertutup dilakukan secara terkoordinasi dengan . . .

Penetapan keterbukaan arsip statis oleh lembaga kearsipan dengan beberapa pertimbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan . . .

Bab 6 UU No 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

Bab 7 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

Bab 8 UU No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan membahas mengenai . . .

Pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya disebut . . .

Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan . . .

Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukung . . .

Dukungan pembuktian adalah usaha-usaha penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip . . .

Lembaga kearsipan harus menjaga netralitasnya dalam penetapan autensitas dan tidak menyadarkan pembuktian pada instansi dan/atau pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang mencederai kualitas pembuktian, dalam hal ini lembaga kearsipan harus menjaga . . .

Pembinaan organisasi profesi arsiparis dilakukan oleh . . .

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan dapat diwujudkan dalam ruang lingkup . . .

Menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan, merupakan peran serta masyarakat dalam . . .

Menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan peran serta masyarakat dalam . . .

Melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, merupakan peran serta masyarakat dalam . . .

Pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar, merupakan peran serta masyarakat dalam . . .

Pemerintah dapat memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam kategori . . .

Menggalang dan/atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan, merupakan salah satu peran masyarakat dalam . . .

Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis , dalam kasus Pencipta Arsip tidak memiliki JRA , maka mendapat sanksi administrasi berupa . . .

Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus Lembaga Kearsipan tidak melalukan pengelolaan Pengelolaan Arsip Statis dan tidak membuat DPA, maka mendaat sanksi administratif berupa . . .

Apabila selama 6 bulan kedua tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis , dalam kasus Pencipta Arsip tidak memiliki JRA dan/atau Lembaga Kearsipan tidak melakukan pengelolaan arsip statis dan pembuatan DPA, maka mendapat sanksi administrasi berupa . . .

Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus Pencipta Arsip tidak membuat Program Arsip Vital , maka dikenai sanksi administratif berupa . . .

Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus Lembaga Kearsipan tidak menjamin kemudahan akses Arsip Statis , maka dikenai sanksi administratif berupa . . .

Apabila selama 6 bulan kedua tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus Pencipta Arsip tidak membuat Program Arsip Vital dan/atau Lembaga kearsipan tidak menjamin kemudahan akses Arsip Statis , maka dikenai sanksi administratif berupa . . .

Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus Pencipta Arsip tidak membuat Tata naskah dinas, Klasifikasi arsip, JRA, sistem klasifikasi keamanan & akses , maka dikenai sanksi administratif berupa . . .

Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus Pencipta Arsip tidak menyediakan arsip dinamis bagi pengguna yang berhak dan/atau tidak melakukan pengelolaan Arsip terjaga, maka dikenai sanksi administratif berupa . . .

Apabila selama 6 bulan kedua tidak melakukan perbaikan setelah teguran tertulis, dalam kasus :

1) Pencipta Arsip tidak membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, Sistem klasifikasi keamanan dan akses

2) Pencipta arsip tidak menyediakan arsip dinamis bagi pengguna yang berhak

3) Pencipta arsip tidak melakukan pengelolaan Arsip terjaga

Maka dikenai sanksi administratif berupa . . . . . .

Bab 11 UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan membahas mengenai . . .

Bab 10 UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan membahas mengenai . . .

Bab 9 UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan membahas mengenai . . .

Ketentuan Pidana berupa denda, dalam UU No 43 Tahun 2009 adalah antara besaran . . .

Ketentuan Pidana berupa penjara, dalam UU No 43 Tahun 2009 adalah antara waktu . . .

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak, akan dikenai pidana berupa . . .

Setiap orang, Petugas atau Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud beberapa pasal UU No. 43 Tahun 2009 akan dikenai pidana berupa, kecuali . . .

Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara, akan dikenai pidana berupa . . .

Setiap orang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain diluar yang telah ditentukan, akan dikenai pidana berupa . . .

Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip diluar prosedur yang benar, akan dikenai pidana berupa . . .

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup, akan dikenai pidana berupa . . .

Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan, akan dikenai pidana berupa . . .

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamananan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara, akan dikenai pidana berupa . . .

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang berhak, akan dikenai pidana berupa . . .

Ketentuan terhadap kegiatan yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka mengikuti ketentuan Undang-Undang ini . . .

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearsipan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan . . .

Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama . . . terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan

Peraturan Kepala ANRI yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama . . . terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Undang-Undang ini (UU No. 43 Tahun 2009) mulai berlaku pada tanggal . . .

Pada saat UU No. 43 tahun 2009 ini berlaku, maka UU sebelumnya . . .

Undang-Undang sebelum berlakunya UU No. 43 tahun 2009 adalah . . .

UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan terdiri dari beberapa Bab . . .

UU No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan disahkan oleh . . .

UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan diundangkan oleh menteri . . .

Pada tanggal berapa UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan disahkan dan diundangkan . . .