Font size
WorksheetsTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Total questions: 27
Worksheet time: 3600secs
Dalam hirarki/susunan peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....
UUD 1945
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Pancasila
Hirarki/Susunan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....
No. 10 tahun 2011
No, 11 tahun 2011
No. 12 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan ...
untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, hal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas…
Kekeluargaan
Pengayoman
Keadilan
Kemanusiaan
Tuliskan proses pembuatan undang-undang apabila RUU diusulkan oleh DPR !
Jelaskan bagaimana proses penyusunan peraturan daerah provinsi oleh gubernur!
Berikut ini yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang masih rendah adalah ....
warga menjalankan tugas kelurahan yang telah disepakati oleh semua RW
menaati rambu-rambu lalu lintas harus dilakukan oleh semua warga dan kendaraan yang melintas
mengelola hutan untuk kepentingan ekonomi daripada hutan tersebut tidak bermanfaat
membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh sanksinya
Lembaga yang berwenang membuat undang – undang disebut . . . .
Eksekutif
Yudikatif
Legislatif
Federatif
Hirarki/Susunan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Undang-undang no ....
No. 10 tahun 2011
No, 11 tahun 2011
No. 12 tahun 2011
No. 13 tahun 2011
Perhatikan bagan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang dikeluarkan presiden. Apabila dalam persidangan DPR berikutnya ditolak, maka Perpu tersebut harus ....
dicabut
diundangkan
dibatalkan
direvisi
Perhatikan pernyataan - pernyataan berikut ini.
I. Seorang pejabat tinggi negara yang menerima bingkisan terimakasih adalah wajar
II. Tindak korupsi yang banyak merugikan negara harus dihukum, kecuali kerugiannya sedikit
III. Setiap orang melawan hukum harus dihukum sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu
IV.Tidak ada bantuan hukum bagi rakyat kecil yang terkena sanksi hukum
V. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam bisang hukum
VI. Penganiayaan oleh oknum aparat hukum itu hal yang wajar karena menjalankan tugas
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, sikap menjalani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ditunjukkan pada nomor ....
I dan II
II dan IV
III dan V
IV dan VI
Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yaitu
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, Perpres, PP, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
UUD 1945, TAP MPR, PP UU/Perppu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Peraturan perundang-undangan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara, hal tersebut merupakan asas . . . .
Kejelasan tujuan
Kelembagaan
Kedayagunaan
Keterbukaan
Setiap materi muatan peraturan perundang – undangan mencerminkan musywarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, hal tersebut termasuk dalam asas . . .
Pengayoman
Kemanusiaan
Kebangsaan
Kekeluargaan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. pernyataan tersebut menunjukkan adanya asas . . . .
Kejelasan tujuan
kelembagaan
kejelasan rumusan
dapat dilaksanakan
Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah...
Membiarkan saja karena bukan urusan kita
Ikut menghakimi orang yang dianggap bersalah
Melaporkannya kepada yang berwajib
Sembunyi agar tidak dijadikan saksi
isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 adalah...
Tata Hukum Laut di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara Kepulauan
Negara Indonesia adalah negara Hukum
Negara Indonesia adalah negara Demokrasi
Mengapa harus ada Hukum dalam pergaulan hidup manusia ?
Agar manusia dapat bertindak sebebas-bebasnya
Untuk Melindungi Manusia
Untuk membatasi Perilaku Manusia agar kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib
untuk melindungi pemerintah
Hukum pada hakikat nya adalah peraturan yang berisikan tentang ?
Anjuran untuk berbuat baik
Larangan berbuat baik
Pelanggaran dan Kejahatan
Perintah dan Larangan
Sikap patuh terhadap perundang-undangan di lingkungan sekolah tampak dalam kegiatan...
Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib
Menghargai tata cara adat setempat
Memelihara fasilitas negara
Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku
Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku merupakan pengertian peraturan perundang-undangan menurut ....
A. Hamid
Soehino
Bagir Manan
Mariam Boediardjo
Pada proses pembentukkan peraturan perundang-undangan, apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) diajukan oleh presiden maka yang menyetujui RUU menjadi UU adalah....
DPR bersama DPD
DPR bersama Presiden
DPR bersama MPR
DPR bersama DPRD
