Font size
WorksheetsKewenangan lembaga negara menurut UUD 1945
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Pernyataan diatas merupakan pengertian sistem menurut...
Pamudji
Rusadi Kantaprawira
Robert A. Dahl
David Easton
Jack C. Plano
Suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional adalah pengertian sistem menurut...
Rusadi Kantaprawira
Pamudji
David Easton
Jack C. Plano
Robert A. Dahl
Di bawah ini yang merupakan ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain yaitu...
Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat
Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar
Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang
Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok
tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Partisipasi Politik
Media Politik
Partai Politik
Lembaga diatas merupakan infrastruktur politik yang termasuk dalam...
Partai Politik
Interest Group
Pressure Group
Media Komunikasi Politik
Underbow Partai Politik
Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada...
Pasal 6 A ayat (1)
Pasal 6 A ayat (2)
Pasal 6 A ayat (3)
Pasal 7 ayat (1)
Pasal 7 ayat (2)
Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...
Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR
Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
pendapat DPR
Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR
Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR
suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari...
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Administrasi Pemerintah
Kebijakan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Pemerintahan demokratis
1. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti...
a. Kota yang berstatus negara kota
b. Kota yang berstatus ibu kota
c. Kota yang berstatus provinsi
d. Kota yang berstatus merdeka
e. Kota yang berstatus ditinggali
3. Berikut dibawah ini yang bukan merupakan infrastruktur politik di Indonesia adalah...
a. Partai Politik
b. Kelompok Kepentigan
c. Kelompok Penekan
d. Media Komunikasi Politik
e.Organisasi Masyarakat
7. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Anggota MPR berjumlah sebanyak...
a. 400 anggota
b. 450 anggota
c. 500 anggota
d. 550 anggota
e.600 anggota
8. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik didalamnya. Salah satunya adalah independensi yang berarti...
a. Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
b. Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.
c. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.
d. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
e. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.
9. Salah satu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dalam ruang lingkup di sekolah yaitu...
a. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.
b. Forum warga.
c. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
e. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
10. Salah satu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dalam ruang lingkup di lingkungan masyarakat yaitu...
a. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
b. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.
c. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
d. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.
e. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.
Rancangan Undang-Undang secara formal disahkan menjadi Undang-Undang oleh ....
Presiden
DPR
DPD
MPR
BPK
Lembaga yang bertugas untuk mengawasi keuangan negara adalah ....
DPR
DPD
BPK
KY
MPR
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali ....
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
membuat partai politik
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
memutus pembubaran partai politik
DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama ....
membantu DPR dalam mengubah UUD
membantu pemerintah dalam mengajukan RUU
mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
membantu presiden dalam pemerintahan
Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih ....
MPR
DPR
MA
DPD
rakyat
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ....
UUD 1945
peraturan daerah
keputusan MPR
Pancasila
peraturan pemerintah
Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden bertanggung jawab kepada ....
Presiden
MPR
DPR
DPD
BPK
Anggota MPR terdiri dari
DPR
DPD
DPR dan DPD
DPRD
DPR RI
Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Komisi Yudisial
Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi
MK
KY
DPR
DPD
Presiden
Gambar diatas merupakan salah satu contoh
Partisipasi politik di lingkungan rumah
Kewajiban Warga Negara
Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
PEMILU
Partisipasi warga negara yang baik
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut
LSM
Suprastruktur Politik
Infrastruktur Politik
Media Komunikasi Politik
Kelompok penekan
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara
MK
MA
KY
MPR
DPR RI
Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya
Citra Pemerintahan yang demokrasi
Cita-cita Negara
Tidak adanya korupsi
Otoriternya pemerintah pusat
Menipisnya angka kemiskinan
Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik yang dibentuk oleh…
Masyarakat
Pemerintah
Swasta
Negara
Partai Politik
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Dpr (2) Presiden (3) Partai Golkar
(4) Mahkama Konstitusi (5) Demonstrasi
(6) Lembaga Swadaya Masyarakat
Contoh dari suprastruktur politik di Indonesia ditunjukkan oleh angka…
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
3, 4, dan 5
3, 5, dan 6
4, 5, dan 6
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Dpr (2) Presiden (3) Partai Golkar
(4) Mahkama Konstitusi (5) Demonstrasi
(6) Lembaga Swadaya Masyarakat
Contoh dari infrastruktur politik di Indonesia ditunjukkan oleh angka…
1, 2, dan 3
1, 2, dan 4
3, 4 dan 5
3, 5 dan 6
4, 5 dan 6
Memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilu adalah peranan dari…
Partai Politik
Kepentingan Politik
Kelompok penekan
Media Komunikasi Politik
Tokoh Politik
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR menolak RUU KUHP. Pernyataan tersebut adalah contoh hubungan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik yaitu antara…
Kelompok kepentingan dan Legislatif
Partai politik dan Eksekutif
Media komunikasi politik dan Yudikatif
Tokoh politik dan Eksekutif
Kelompok penekan dan Legislatif
Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha adalah pengertian dari…
Pemerintahan yang baik
Good Government
Clean Government
Good Governance
Clean Governance
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat strategis yaitu…
Pemerintah, wirausaha, dan negeri
Pemerintah, swasta, dan warga masyarakat
Negeri, swasta, dan pemerintah
Negeri, stakeholders, dan partai politik
Warga masyarakat, stakeholders, dan pemerintah
Karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik, kecuali…
Terwujudnya interaksi yang baik
Adanya suatu komunikasi yang baik
Keseimbangan kekuatan
Independensi
Musyawarah Mufakat
Tokoh yang memperkenalkan teori Trias Politika adalah…
John Locke
David Easton
Robert A. Dahl
Montesquieu
Jack C. Plano
Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakan kehormatan, keluhan, martabat, dan perilaku hakim adalah tugas lembaga… dan pasal…
Komisi Yudisial (Pasal 24B Ayat (3) UUD NRI tahun 1945)
Mahkamah Agung (Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI tahun 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 (1) UUD 1945)
Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI tahun 1945)
Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945)
Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri, kecuali…
Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah
Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan
Memiliki tujuan tertetu yang mengikat masyarakat
Membangun budaya politik yang demokratis
Ikut serta dalam pemilihan umum
Contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan negara adalah…
Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS
Pemilihan ketua RT dan RW
Pemilihan anggota legislative dan presiden
Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun
Mengubah dan menetapkan UUD
Ketika lembaga X menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Ketua lembaga X akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan.
Alur pada cerita tersebut menunjukkan bahwa lembaga X adalah ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ...
Disiplin masyarakat rendah
Kurang tegasnya penegak hukum
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
Banyak liputan media massa tentang kejahatan
Kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin
Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk- bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah ...
Rapat umum
Mimbar bebas
Arak-arakan
Unjuk rasa
Pawai
Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ...
Pancasila
UUD NRI tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945
Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ...
Adanya pemilu berkala
Adanya supermasi hukum
Adanya akuntabilitas politik
Bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan ...
Voting
Kerja sama
Sikap individual
Musyawarah mufakat
Gotong royong
