wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kewenangan lembaga negara menurut UUD 1945

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Pernyataan diatas merupakan pengertian sistem menurut...

a)

Pamudji

b)

Rusadi Kantaprawira

c)

Robert A. Dahl

d)

David Easton

e)

Jack C. Plano

2.

Suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional adalah pengertian sistem menurut...

a)

Rusadi Kantaprawira

b)

Pamudji

c)

David Easton

d)

Jack C. Plano

e)

Robert A. Dahl

3.

Di bawah ini yang merupakan ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain yaitu...

a)

Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat

b)

Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar

c)

Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah

d)

Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik

e)

Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang

4.

Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari...

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

5.

Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok

tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari....

a)

Suprastruktur Politik

b)

Infrastruktur Politik

c)

Partisipasi Politik

d)

Media Politik

e)

Partai Politik

6.

Lembaga diatas merupakan infrastruktur politik yang termasuk dalam...

a)

Partai Politik

b)

Interest Group

c)

Pressure Group

d)

Media Komunikasi Politik

e)

Underbow Partai Politik

7.

Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945. Merupakan tugas dan wewenang dari...

a)

MPR

b)

DPR

c)

Mahkamah Agung

d)

Mahkamah Konstitusi

e)

Mahkamah Agung

8.

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon terdapat dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada...

a)

Pasal 6 A ayat (1)

b)

Pasal 6 A ayat (2)

c)

Pasal 6 A ayat (3)

d)

Pasal 7 ayat (1)

e)

Pasal 7 ayat (2)

9.

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang...

a)

Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR

b)

Anggota DPR dipilih melalui Pemilu

c)

Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan

pendapat DPR

d)

Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR

e)

Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR

10.

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari...

a)

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

b)

Administrasi Pemerintah

c)

Kebijakan Pemerintah

d)

Peraturan Pemerintah

e)

Pemerintahan demokratis

11.

1. Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti...

a)

a. Kota yang berstatus negara kota

b)

b. Kota yang berstatus ibu kota

c)

c. Kota yang berstatus provinsi

d)

d. Kota yang berstatus merdeka

e)

e. Kota yang berstatus ditinggali

12.

3. Berikut dibawah ini yang bukan merupakan infrastruktur politik di Indonesia adalah...

a)

a. Partai Politik

b)

b. Kelompok Kepentigan

c)

c. Kelompok Penekan

d)

d. Media Komunikasi Politik

e)

e.Organisasi Masyarakat

13.

7. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Anggota MPR berjumlah sebanyak...

a)

a. 400 anggota

b)

b. 450 anggota

c)

c. 500 anggota

d)

d. 550 anggota

e)

e.600 anggota

14.

8. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik didalamnya. Salah satunya adalah independensi yang berarti...

a)

a. Adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.

b)

b. Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.

c)

c. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama.

d)

d. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

e)

e. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi.

15.

9. Salah satu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dalam ruang lingkup di sekolah yaitu...

a)

a. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.

b)

b. Forum warga.

c)

c. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.

d)

d. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.

e)

e. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).

16.

10. Salah satu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia dalam ruang lingkup di lingkungan masyarakat yaitu...

a)

a. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.

b)

b. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.

c)

c. Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).

d)

d. Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

e)

e. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.

17.

Rancangan Undang-Undang secara formal disahkan menjadi Undang-Undang oleh ....

a)

Presiden

b)

DPR

c)

DPD

d)

MPR

e)

BPK

18.

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi keuangan negara adalah ....

a)

DPR

b)

DPD

c)

BPK

d)

KY

e)

MPR

19.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali ....

a)

menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

b)

memutus sengketa kewenangan lembaga negara

c)

membuat partai politik

d)

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

e)

memutus pembubaran partai politik

20.

DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama ....

a)

membantu DPR dalam mengubah UUD

b)

membantu pemerintah dalam mengajukan RUU

c)

mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah

d)

mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan

e)

membantu presiden dalam pemerintahan

21.

Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih ....

a)

MPR

b)

DPR

c)

MA

d)

DPD

e)

rakyat

22.

Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ....

a)

UUD 1945

b)

peraturan daerah

c)

keputusan MPR

d)

Pancasila

e)

peraturan pemerintah

23.

Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden bertanggung jawab kepada ....

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

DPD

e)

BPK

24.

Anggota MPR terdiri dari

a)

DPR

b)

DPD

c)

DPR dan DPD

d)

DPRD

e)

DPR RI

25.

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Mahkamah Agung

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Komisi Yudisial

26.

Bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi

a)

MK

b)

KY

c)

DPR

d)

DPD

e)

Presiden

27.

Gambar diatas merupakan salah satu contoh

a)

Partisipasi politik di lingkungan rumah

b)

Kewajiban Warga Negara

c)

Partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

d)

PEMILU

e)

Partisipasi warga negara yang baik

28.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

29.

Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, disebut

a)

LSM

b)

Suprastruktur Politik

c)

Infrastruktur Politik

d)

Media Komunikasi Politik

e)

Kelompok penekan

30.

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

a)

MPR

b)

MK

c)

MA

d)

KY

e)

DPR

31.

Lembaga negara Manakah yang memutus sengketa kewenangan Lembaga negara

a)

MK

b)

MA

c)

KY

d)

MPR

e)

DPR RI

32.

Salahsatu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya

a)

Citra Pemerintahan yang demokrasi

b)

Cita-cita Negara

c)

Tidak adanya korupsi

d)

Otoriternya pemerintah pusat

e)

Menipisnya angka kemiskinan

33.

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik yang dibentuk oleh…

a)

Masyarakat

b)

Pemerintah

c)

Swasta

d)

Negara

e)

Partai Politik

34.

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Dpr (2) Presiden (3) Partai Golkar

(4) Mahkama Konstitusi (5) Demonstrasi

(6) Lembaga Swadaya Masyarakat

Contoh dari suprastruktur politik di Indonesia ditunjukkan oleh angka…

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2, dan 4

c)

3, 4, dan 5

d)

3, 5, dan 6

e)

4, 5, dan 6

35.

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Dpr (2) Presiden (3) Partai Golkar

(4) Mahkama Konstitusi (5) Demonstrasi

(6) Lembaga Swadaya Masyarakat

Contoh dari infrastruktur politik di Indonesia ditunjukkan oleh angka…

a)

1, 2, dan 3

b)

1, 2, dan 4

c)

3, 4 dan 5

d)

3, 5 dan 6

e)

4, 5 dan 6

36.

Memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilu adalah peranan dari…

a)

Partai Politik

b)

Kepentingan Politik

c)

Kelompok penekan

d)

Media Komunikasi Politik

e)

Tokoh Politik

37.

Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR menolak RUU KUHP. Pernyataan tersebut adalah contoh hubungan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik yaitu antara…

a)

Kelompok kepentingan dan Legislatif

b)

Partai politik dan Eksekutif

c)

Media komunikasi politik dan Yudikatif

d)

Tokoh politik dan Eksekutif

e)

Kelompok penekan dan Legislatif

38.

Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha adalah pengertian dari…

a)

Pemerintahan yang baik

b)

Good Government

c)

Clean Government

d)

Good Governance

e)

Clean Governance

39.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat strategis yaitu…

a)

Pemerintah, wirausaha, dan negeri

b)

Pemerintah, swasta, dan warga masyarakat

c)

Negeri, swasta, dan pemerintah

d)

Negeri, stakeholders, dan partai politik

e)

Warga masyarakat, stakeholders, dan pemerintah

40.

Karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik, kecuali…

a)

Terwujudnya interaksi yang baik

b)

Adanya suatu komunikasi yang baik

c)

Keseimbangan kekuatan

d)

Independensi

e)

Musyawarah Mufakat

41.

Tokoh yang memperkenalkan teori Trias Politika adalah…

a)

John Locke

b)

David Easton

c)

Robert A. Dahl

d)

Montesquieu

e)

Jack C. Plano

42.

Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakan kehormatan, keluhan, martabat, dan perilaku hakim adalah tugas lembaga… dan pasal…

a)

Komisi Yudisial (Pasal 24B Ayat (3) UUD NRI tahun 1945)

b)

Mahkamah Agung (Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI tahun 1945

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 (1) UUD 1945)

d)

Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI tahun 1945)

e)

Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945)

43.

Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri, kecuali…

a)

Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah

b)

Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan

c)

Memiliki tujuan tertetu yang mengikat masyarakat

d)

Membangun budaya politik yang demokratis

e)

Ikut serta dalam pemilihan umum

44.

Contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan negara adalah…

a)

Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS

b)

Pemilihan ketua RT dan RW

c)

Pemilihan anggota legislative dan presiden

d)

Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun

e)

Mengubah dan menetapkan UUD

45.

Ketika lembaga X menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Ketua lembaga X akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan.


Alur pada cerita tersebut menunjukkan bahwa lembaga X adalah ...

a)

Mahkamah Agung

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Dewan Perwakilan Daerah

46.

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ...

a)

Disiplin masyarakat rendah

b)

Kurang tegasnya penegak hukum

c)

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

d)

Banyak liputan media massa tentang kejahatan

e)

Kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin

47.

Peran serta masyarakat dalam sistim politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk- bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah ...

a)

Rapat umum

b)

Mimbar bebas

c)

Arak-arakan

d)

Unjuk rasa

e)

Pawai

48.

Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ...

a)

Pancasila

b)

UUD NRI tahun 1945

c)

Pembukaan UUD NRI tahun 1945

d)

Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945

e)

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

49.

Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu ...

a)

Adanya pemilu berkala

b)

Adanya supermasi hukum

c)

Adanya akuntabilitas politik

d)

Bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul

e)

Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

50.

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan ...

a)

Voting

b)

Kerja sama

c)

Sikap individual

d)

Musyawarah mufakat

e)

Gotong royong