wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PPKN Kelas XII BAB Kesatuan

Total questions: 10

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan yang menjadi pilihan para pendiri negara memiliki karakteristik/ciri antara lain ….

a)

negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme

b)

negara tidak memberikan tempat bagi hak-hak individu dan golongan

c)

wilayah-wilayah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan yang sama

d)

jabatan kepala negara dan kepala pemerintah dipisah

e)

masa jabatan kepala negara ditentukan

2.

Ciri dan karakteristik negara kesatuan yang termuat dalam pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

a)

wilayah Indonesia dibagi dalam daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota

b)

adanya pembagian kekuasaan pusat dan daerah

c)

kedaulatan ke dalam dan keluar dipegang oleh pemerintah pusat

d)

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

e)

Indonesia sebuah negara kepulauan berciri nusantara

3.

Ciri dan karakteristik negara kesatuan yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

a)

NKRI dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah

b)

NKRI mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa

c)

NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara

d)

NKRI tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme

e)

NKRI mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

4.

Negara kita pernah mengalami periode di mana konsep negara kesatuan diganti dengan federalisme, yakni pada tahun ....

a)

1945 s.d. 1946

b)

1946 s.d. 1949

c)

1949 s.d. 1950

d)

1950 s.d. 1955

e)

1955 s.d. 1959

5.

Penggantian konsep negara kesatuan menjadi negara federalisme di masa lalu pernah dilakukan karena ....

a)

konsep federalisme lebih menjamin dinamika politik

b)

kondisi yang memaksa kita untuk mengubah bentuk negara

c)

konsep federalisme dipandang lebih baik

d)

untuk menyesuaikan dengan konsep bentuk negara Belanda

e)

amanat pendiri negara yang lebih condong pada bentuk federal

6.

Inti dari Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 adalah ....

a)

mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer

b)

mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federalisme

c)

mendorong terbentuknya partai politik sebanyak-banyaknya

d)

memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional

e)

memperkuat sistem pemerintahan presidensial

7.

Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 dalam kurun waktu 1950 s.d. 1959 ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Peristiwa yang mencerminkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa pada masa itu adalah sebagai berikut, kecuali….

a)

pembentukan MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikanoleh presiden

b)

adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, sementara kekuasaan legislatif sangat kuat

c)

pembentukan Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri

d)

jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet

e)

perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial ke sistem parlemente

8.

Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. Agar terhindar dari kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan, maka diperlukan peran warganegara yang menunjang terciptanya faham, rasa, dan semangat kebangsaan yakni ….

a)

bersikap memperkuat sendi-sendi kebudayaan daerah untuk mempertahankan nilai-nilai asli masyarakat adat

b)

bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan yang muncul dalam ptraktik kehidupan politik nasional maupun lokal

c)

bertindak yang menjurus kearah terjadinya akulturasi budaya dengan menghilangkan ciri kedaerahan

d)

betindak yang mengarah pada pemenuhan kepentingan individu maupun golongan untuk unjuk kekuatan kelompoknya

e)

bertindak hati-hati dalam mengaktualisasikan kepentingan politiknya sehingga terhindar dari citra negatif

9.

Pada hakikatnya kebhinnekaan bangsa Indonesia merupakan suatu realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga dalam proses kebhinnekaan perlu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan komitmen terhadap hal tersebut adalah ....

a)

bersikap apatis terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah

b)

bersikap eksklusif dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara

c)

meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragam

d)

memandang suku bangsanya lebih baik dan unggul dari suku bangsa orang lain

e)

berpartisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh sesama kelompoknya

10.

Kita harus memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan yang ada di Indonesia seperti suku, ras, bahasa, agama dan lainnya. Dengan demikian yang harus dilakukan rakyat Indonesia agar Bhinneka Tunggal Ika dapat berjalan antara lain ….

a)

saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama yang sama

b)

mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya

c)

menjadikannya sebagai landasan dalam menghadapi arus globalisasi di bidang budaya dan teknologi

d)

mengembangkan kebudayaan daerah asal sebagai bentuk ekspresi bangga dibandingkan budaya dari daerah lain

e)

menghargai segala macam perbedaan yang ada sebagai bentuk kewajiban dalam pergaulan hidup sehari-hari