NEW
Font size
Worksheetsnilai pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara
Total questions: 20
Worksheet time: 12mins
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
Monstesquieu
Afdi Afdian
John Locke
Jimly Asshiddiqie
Trias poli
Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....
MPR
DPR
BPK
DPD
MA
Tugas lembaga legislatif adalah.....
melaksanakan undang-undang
membuat undang-undang
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
menetapkan anggaran
Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah...
MA
MK
MY
MPR
DPR
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh....
Gubernur
Bupati
Walikota
Sekda
Camat
BNN adalah kepangangan dari...
Badan Nuklir Nasional
Badan Nusantara Nasional
Badan Narkotika Nasional
Badan Nuklir Nusantara
Badan Nasional Narkotika
Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu…
Kekuasaan legislatif, eksekutif, konstitutif
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial
Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif
Kekuasan legislatif, eksekutif, dan federative
Kekuasaan eksekutif,yudisial, konstitutif
Kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia dibagi secara horizontal yaitu…
Gubernur, bupati, dan wali kota berkedudukan sejajar sebagai kepala daerah
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan kepala daerah berkedudukan sejajar sebagai lembaga pemegang kekuasaan eksekutif
BPK, Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mempunyai kedudukan sejajar sebagai lembaga negara tingkat pusat.
Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya berkedudukan lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi
Kekuasaan untuk menetapkan dan menetapkan
dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayara, serta memelihara
kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….
Kekuasaan moneter
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan eksaminatif
Kekuasaan konstitutif
Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
Menteri Keuangan RI
Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat
Gubernur Bank Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan
Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahaan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
3) dan 4)
3) dan 5)
Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
Konstitutif
Legislatif
Federatif
Yudikatif
Eksaminatif
Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945
adalah ….
Menetapkan dan mengesahkan APBN
Memberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
Mengangkat mentri-mentri untuk memimpin departemen
Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan dinegara lain
Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Perhatikan data dibawah ini :
1. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada nomor ....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 4
2 dan 4
3 dan 4
Sebagai warga Negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan Negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerjasama dan kekeluargaan dalam setiap
perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…
Kementerian Pariwisata
Kementerian Perhubungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Keberadaan Lembaga Pemerintaha Non Kementerian (LPNK) diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
Berikut yang bukan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
dekonsentrasi
sentralisasi
desentralisasi
daerah otonom
otonomi daerah
