wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Try Out 1 SKB Auditor

Total questions: 100

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Di bawah ini yang termasuk Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah yang bersifat wajib, kecuali...

a)

Prinsip-prinsip dasar pengawasan intern

b)

Definisi pengawasan intern

c)

Standar pengawasan intern

d)

Kode etik

e)

Panduan implementasi

2.

Secara garis besar, ada 2 peran yang dapat diberikan APIP bagi pemangku kepentingan, yaitu..

a)

A.Peran Pendampingan dan Peran Penegasan

b)

B.Peran Pemberantasan dan Peran Pencegahan

c)

C.Peran Assurance dan Peran Consulting

d)

D.Peran Internal dan Peran Eksterna

e)

E.Peran Konsultasi dan Peran Audit

3.

Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan merupakan pengertian dari...

a)

A.Audit Keuangan

b)

B.Audit Kinerja

c)

C.Audit Tujuan Tertentu

d)

D.Audit Ekonomi

e)

E.Audit Keseluruhan

4.

Di bawah ini yang merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, kecuali...

a)

A.Inspektorat Kota/Kabupaten

b)

B.BPK

c)

C.Inspektorat Kementerian Keuangan

d)

D.Inspektorat Provinsi

e)

E.BPKP

5.

Audit dan Evaluasi adalah salah satu kegiatan APIP yang mencerminkan peran...

a)

A.Peran Assurance

b)

B.Peran Konsultasi

c)

C.Peran Internal

d)

D.Peran Pemberantasan

e)

E.Peran Penegasan

6.

Yang bukan merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengawasan intern adalah...

a)

A.Jawaban Anda Integritas

b)

B.Komunikasi Efektif

c)

C.Objektif dan Independen

d)

D.Kebebasan

e)

E.Proaktif

7.

Kegiatan pengawalan/pendampingan SPIP merupakan salah satu jenis kegiatan dari peran...

a)

A.Peran Assurance

b)

B.Peran Konsultasi

c)

C.Peran Internal

d)

D.Peran Pemberantasan

e)

E.Peran Penegasan

8.

Misi Pengawasan Intern dapat dicapai dengan hal berikut, kecuali...

a)

A.Mengawasi tindak lanjut temuan audit pemeriksa eksternal

b)

B.Memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas SPI dan governance Instansi Pemerintah

c)

C.Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan SPI

d)

D.Memberikan keyakinan memadai atas kehematan, efisiensi, efektivitas dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

e)

E.Memberikan fasilitasi pelatihan dan fasilitasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern instansi pemerintah

9.

Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan merupakan pengertian dari...

a)

A.Penilaian

b)

B.Evaluasi

c)

C.Audit

d)

D.Pendampingan

e)

E.Pemantauan

10.

Kegiatan assurance memiliki tingkatan/ derajat/ level yang berbeda sesuai dengan...

a)

A.Kebutuhan laporan yang diperlukan pengambil keputusan

b)

B.Anggaran yang disediakan untuk kegiatan assurance tersebut

c)

C.Sifat kegiatan assurance dan jumlah bukti yang diuji

d)

D.Susunan Tim yang melakukan kegiatan assurance tersebut

e)

E.Kepentingan pimpinan APIP

11.

Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan pengertian dari...

a)

A.Standar Umum

b)

B.Standar Pelaporan

c)

C.Standar Perencanaan

d)

D.Standar Audit

e)

E.Kriteria Audit

12.

Menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan klien telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif merupakan tanggung jawab...

a)

A.Pimpinan OPD

b)

B.Pimpinan Daerah

c)

C.Auditor pelaksana tugas

d)

D.BPK

e)

E.Pimpinan APIP

13.

Benturan kepentingan adalah hal yang dihindari dalam setiap penugasan. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah...

a)

A.Ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor

b)

B.Kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tangung jawabnya secara objektif

c)

C.Suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu.

d)

D.Suatu situasi dimana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional

e)

E.Suatu kondisi yang mendasari munculnya praktik KKN

14.

Standar Atribut dan Standar Kinerja merupakan bagian dari...

a)

A.Standar Audit

b)

B.Standar Umum

c)

C.Standar Pelaporan

d)

D.Standar Perencanaan

e)

E.Kriteria Audit

15.

Standar Audit Intern Pemerintah Sesuai Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 berlaku untuk, kecuali...

a)

A.BPK

b)

B.BPKP

c)

C.Inspektorat Kementerian

d)

D.Inspektorat Provinsi

e)

E.Inspektorat Kota/Kabupaten

16.

Yang bukan tujuan standar audit adalah...

a)

A.Memberikan panduan untuk pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan

b)

B.Memberikan dasar permintaan dan penetapan anggaran pengawasan

c)

C.Memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan Pengawasan Intern yang bernilai tambah

d)

D.Menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja Pengawasan Intern

e)

E.Mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi

17.

Bentuk dukungan Pimpinan daerah kepada APIP dalam melaksanakan tugasnya bisa dilakukan dengan diterbitkannya dokumen...

a)

A.Standar Audit

b)

B.Piagam Pengawasan Intern

c)

C.Anggaran Pengawasan

d)

D.Rapat Koordinasi

e)

E.Tindak Lanjut Anggaran

18.

Penyempurnaan dan evaluasi atas Standar dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam...

a)

A.1 tahun

b)

B.2 tahun

c)

C.3 tahun

d)

D.4 tahun

e)

E.5 tahun

19.

Yang dimaksud dengan objektivitas adalah...

a)

A.Ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor

b)

B.Kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tangung jawabnya secara objektif

c)

C.Suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu.

d)

D.Suatu situasi dimana auditor yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan profesional

e)

E.Sikap netral dan tidak memihak yang salah

20.

Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab; Independensi dan Objektivitas; Kecakapan dan Kecermatan Profesional; Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas adalah bagian dari...

a)

A.Standar Audit

b)

B.Standar Umum

c)

C.Standar Pelaporan

d)

D.Standar Perencanaan

e)

E.Standar Atribut

21.

Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan merupakan pengertian dari...

a)

A.Rekomendasi

b)

B.Kondisi

c)

C.Kriteria

d)

D.Perintah

e)

E.Masukan

22.

Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam UU No.15 tahun 2004 teridiri dari...

a)

A.Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Umum

b)

B.Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

c)

C.Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

d)

D.Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Lainnya

e)

E.Pemeriksaan Permintaan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

23.

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara...

a)

A.Objektif dengan pertimbangan DPR

b)

B.Rahasia

c)

C.Terukur oleh BPK dan DPR

d)

D.Bebas dan Mandiri oleh BPK

e)

E.Diatur oleh Presiden

24.

Opini yang dapat diberikan BPK dalam hal pemeriksaan keuangan dapat berupa, kecuali...

a)

A.Wajar dengan Material

b)

B.Wajar Tanpa Pengecualian

c)

C.Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

d)

D.Tidak Menyatakan Pendapat

e)

EWajar Dengan Pengecualian

25.

Peraturan yang mengatur tentang BPK adalah...

a)

A.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003

b)

B.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006

c)

C.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

d)

D.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

e)

E.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004

26.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menggunakan standar yang disebut dengan...

a)

A.Standar Audit

b)

B.Standar Pelaporan

c)

C.Standar Kinerja

d)

D.Standar Keuangan

e)

E.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

27.

Lingkup pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah...

a)

A.Pertanggungjawaban Negara

b)

B.Pemerintah Daerah

c)

C.Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

d)

D.Pemerintah Pusat

e)

E.Tanggung Jawab Kepala Negara dan Daerah

28.

Yang bukan termasuk Lingkup Keuangan Negara adalah...

a)

A.Hak negara untuk melakukan pinjaman

b)

B.Pengeluaran negara

c)

C.Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain seperti uang, dan surat berharga

d)

D.kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah

e)

E.Keuangan penyedia pada BUMN/D

29.

Yang termasuk prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara adalah...

a)

A.Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, materialitas, dokumentasi pemeriksaan, komunikasi pemeriksaan

b)

B.Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, komunikasi pemeriksaan

c)

C.Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, komunikasi pemeriksaan, Laporan bermanfaat

d)

D.Kode etik, pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, komunikasi pemeriksaan, Laporan bermanfaat

e)

E.Pengendalian mutu, manajemen dan keahlian tim pemeriksa, risiko pemeriksaan, komunikasi pemeriksaan, Laporan bermanfaat

30.

Tindak Lanjut atas rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan paling lama...

a)

A.1 minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterima

b)

B.30 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima

c)

C.60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima

d)

D.1 bulan setelah laporan hasil pemeriksaaan diterima

e)

E.1 semester setelah laporan hasil pemeriksaaan diterima

31.

Konstruksi dalam Pengerjaan apabila persentasi penyelesaian lebih besar dari persentase pembayaran, maka selisihnya akan didebit ke akun ’Konstruksi dalam Pengerjaan’ dan kredit ke akun...

a)

A.Beban dibayar dimuka

b)

B.Utang belanja

c)

C.Piutang retensi

d)

D.Belanja modal

e)

E.Beban pembangunan

32.

Setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran disebut:

a)

A.Transfer

b)

B.Pembiayaan

c)

C.Belanja

d)

D.Pendapatan-LRA

e)

E.Beban

33.

Di bawah ini yang bukan merupakan klasifikasi aset tetap adalah ...

a)

A.Tanah

b)

B.jalan, irigasi dan jaringan

c)

C.Aset tetap lainnya

d)

D.Konstruksi dalam pengerjaan

e)

E.Persediaan

34.

Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak diperlukan untuk BMN berupa, kecuali...

a)

A.Tanah

b)

B.Jalan, Irigasi dan Jaringan

c)

C.Konstruksi dalam Pengerjaan

d)

D.Gedung dan bangunan

e)

E.Barang bercorak kesenian

35.

Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut kecuali:

a)

A.Dijual

b)

B.Dihibahkan

c)

C.Dijadikan penyertaan modal

d)

D.Ditransfer

e)

E.Dipertukarkan

36.

Di bawah ini yang bukan merupakan keterbatasan laporan keuangan adalah ...

a)

A.bersifat historis

b)

B.bersifat umum

c)

C.tidak dapat dibandingkan

d)

D.Hanya melaporkan informasi yang bersifat material

e)

E.Tidak luput dari berbagai pertimbangan dan taksiran

37.

Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/ atau manfat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat adalah ...

a)

A.Investasi

b)

B.Persediaan

c)

C.Aset tetap

d)

D.Aset tetap lainnya

e)

E.Aset lain-lain

38.

Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan ...

a)

A.SPM

b)

B.SKPKB

c)

C.SP2D

d)

D.SKPLB

e)

E.SPB

39.

Kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku…

a)

A.Chief Operating Officer

b)

B.Chief Technical Officer

c)

C.Chief Financial Officer

d)

D.Chief Executive Officer

e)

E.Chief Coordinative Officer

40.

Mengelola kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kewenangan dari…

a)

A.Badan Usaha Milik Negara

b)

B.Menteri Keuangan

c)

C.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

d)

D.Gubernur/Bupati/Walikota

e)

E.APIP

41.

Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan …

a)

A.Sebelum dilimpahkan ke kejaksaan

b)

B.setelah diperoleh keputusan pengadilan

c)

C.Seketika

d)

D.Setelah mendapat persetujuan dewan pengawas

e)

E.Setelah ditetapkan tersangka

42.

Karena akan segera rapat, Andi berusaha mempercepat proses pembuatan SIM-nya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada petugas administrasi. Tindakan yang Andi lakukan dapat dikategorikan sebagai …

a)

A.Gratifikasi

b)

B.Efisiensi

c)

C.Profesional

d)

D.Suap

e)

E.Apresiasi

43.

Ruli punya teman baik yang bekerja di sekretariat Pemda. Ketika teman baik ini menginginkan tas tangan seperti miliknya, langsung ia belikan. Ruli perlu membina hubungan baik dengannya, agar lancar bila mengurus surat-surat terkait pekerjaannya. Sikap dan Tindakan Ruli tergolong sebagai …

a)

A.Gratifikasi

b)

B.Persahabatan

c)

C.Profesional

d)

D.Suap

e)

E.Pemberian Hadiah

44.

Saat ini instansi tempat Polan bekerja sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK terkait pengadaan gedung. Dari hasil pemeriksaan, Polan ternyata ikut terlibat dan terjerat kasus korupsi pengadaan gedung tersebut. Polan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 750 juta. Atas kasus tersebut, Polan dapat di jerat hukuman pidana penjara paling sedikit … tahun dan pidana denda paling banyak sejumlah …

a)

A.4 tahun dan 100 juta rupiah

b)

B.4 tahun dan 1 Milyar rupiah

c)

C.5 tahun dan 200 juta rupiah

d)

D.5 tahun dan 2 Milyar rupiah

e)

E.2 tahun dan 200 juta rupiah

45.

Dibawah ini yang bukan termasuk tindak pidana korupsi adalah …

a)

A.Perbuatan curang

b)

B.Benturan kepentingan dalam pengadaan

c)

C.Pemerasan

d)

D.Pencurian

e)

E.Penggelapan dalam jabatan

46.

Seorang petugas imunisasi COVID-19 menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di Puskesmas. Petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Termasuk tindak pidana korupsi apakah kasus diatas …

a)

A.Merugikan keuangan negara

b)

B.Suap-menyuap

c)

C.Gratifikasi

d)

D.Perbuatan Curang

e)

E.Pemerasan

47.

Di bawah ini adalah contoh bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, kecuali ..

a)

A.Pemberian karena hubungan keluarga

b)

B.Tanda kasih pada pesta acara perkawinan sejumlah Rp 750.000,-

c)

C.Pemberian hadiah pada rekan kerja saat acara ulang tahun sejumlah Rp 300.000,-

d)

D.Keuntungan bunga dari penempatan dana sejumlah Rp 1.100.000,-

e)

E.Pemberian sesama rekan kerja berupa voucher sejumlah Rp 250.000,-

48.

Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah:

a)

A.Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik

b)

B.Asas Khusus Pemerintahan Negara Yang Baik

c)

C.Asas Kepatuhan Pemerintahan Negara Yang Baik

d)

D.Asas Mutlak Pemerintahan Negara Yang Baik

e)

E.Asas Absolut Pemerintahan Negara Yang Baik

49.

Jika koruptor melakukan Pengembalian kerugian keuangan negara, maka:

a)

A.Dibebaskan dari tuntutan perdata:

b)

B.Menghapuskan sebagian jumlah pidana

c)

C.Tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana

d)

D.Diringankan dari tuntutan pidana

e)

E.Diringankan dari tuntutan perdata

50.

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya waktu terjadi bencana alam nasional, maka:

a)

A.Pidana maksimal dapat dijatuhkan

b)

B.Pidana mati dapat dijatuhkan

c)

C.Pidana seumur hidup dapat dijatuhkan

d)

D.Pidana 20 tahun dapat dijatuhkan

e)

E.Pidana minimum dapat dijatuhkan

51.

Hukum pidana materiil yang mengatur akan perbuatan apa saja yang dilarang serta berisi ketentuan sanksi ancaman pemidanaannya disebut:

a)

A.KUHP

b)

B.KUHAP

c)

C.KUHPM

d)

D.KUA PPAS

e)

E.Omnimbus Law

52.

Apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misal terjadi kebakaran disebut:

a)

A.Risiko keuangan

b)

B.Risiko operasional

c)

C.Risiko murni

d)

D.Risiko spekulatif

e)

E.Risiko strategis

53.

Mengurangi potensi kerugian dari dampak yang dihasilkan melalui penanganan dampak risiko (risiko telah terjadi), merupakan salah satu penanganan risiko yaitu:

a)

A.mengurangi konsekuensi risiko

b)

B.membagi risiko

c)

C.menghindari risiko

d)

D.mengabaikan risiko

e)

E.mengurangi frekuensi risiko

54.

Porsi risiko melekat yang masih tersisa setelah diterapkannya risiko terkendali (controllable risks) didefinisikan sebagai:

a)

A.Residual Risk

b)

B.Controllable Risk

c)

C.Risk appetite

d)

D.Risk avoidance

e)

E.Risk acceptance

55.

Risiko dikelola melalui:

a)

Manajemen Keuangan

b)

Manajemen Risiko

c)

Manajemen Pemerintah

d)

Manajemen Strategis

e)

Manajemen Kinerja

56.

Dalam tahapan manajemen risiko dokumentasi hasil di proses memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko adalah:

a)

A.Kebijakan / Piagam Manajemen Risiko

b)

B.Matriks Analisis Risiko

c)

C.Asumsi, Metode, & Sumber Data yang Digunakan

d)

D.Daftar Rencana Tindakan/ Mitigasi Risiko (Tanggapan dan Perlakuan)

e)

E.Daftar Hasil Pemantauan Risiko

57.

Dalam tahapan manajemen risiko dokumentasi hasil di proses menetapkan konteks adalah:

a)

Kebijakan/Piagam Manajemen Risiko

b)

Matriks Analisis Risiko

c)

Asumsi, Metode & Sumber Data yang digunakan

d)

Daftar Rencana Tindakan/Mitigasi Risiko (Tanggapan dan Perlakuan)

e)

Daftar Hasil Pemantauan Risiko

58.

Dalam tahapan manajemen risiko dokumentasi hasil di proses Memantau dan mengkaji‐ulang serta melakukan komunikasi dan konsultansi adalah:

a)

A.Kebijakan / Piagam Manajemen Risiko

b)

B,Matriks Analisis Risiko

c)

C.Asumsi, Metode, & Sumber Data yang Digunakan

d)

D.Asumsi, Metode, & Sumber Data yang Digunakan

e)

E.Daftar Hasil Pemantauan Risiko

59.

Dalam tahapan manajemen risiko dokumentasi hasil di proses Mengidentifikasi risiko dan melakukan asesmen risiko adalah:

a)

A.Kebijakan / Piagam Manajemen Risiko

b)

B.Kriteria Analisis Risiko

c)

C.Asumsi, Metode, & Sumber Data yang Digunakan

d)

D.Daftar Rencana Tindakan/ Mitigasi Risiko (Tanggapan dan Perlakuan)

e)

E.Daftar Hasil Pemantauan Risiko

60.

Memutuskan opsi penanganan risiko yang diambil sebagai langkah mitigasi risiko merupakan bagian dari proses penanganan risiko yaitu:

a)

A.Penilaian risiko residual

b)

B.Implementasi penanganan risiko

c)

C.Penyiapan rencana penanganan

d)

D.Pemilihan opsi penanganan

e)

E.Evaluasi opsi penanganan

61.

meningkatkan kesuksesan langkah penanganan risiko dan mengontrol langkah aksi penanganan risiko merupakan bagian dari proses penanganan risiko yaitu:

a)

A.

b)

B.Implementasi penanganan risiko

c)

C.Penyiapan rencana penanganan

d)

D.Evaluasi opsi penanganan

e)

E.Pemilihan opsi penanganan

62.

Berikut ini merupakan fungsi komunikasi hasil audit intern, kecuali?

a)

A.Mengomunikasikan hasil penugasan audit intern kepada auditi dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

b)

B.Menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan audit intern

c)

C.Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait

d)

D.Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditor dan instansi terkait

e)

E.Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan

63.

Pendapat dan atau simpulan auditor yang mempertimbangkan harapan auditi harus didukung oleh informasi dengan kategori sebagai berikut, yaitu:

a)

A.Cukup kompeten, relevan dan berguna

b)

B.Cukup, kompeten, relevan, dan panjang

c)

C.Cukup, sederhana, relevan dan berguna

d)

D.Cukup, sederhana, cepat dan berguna

e)

E.Cukup, kompeten, relevan, dan cepat

64.

Laporan hasil penugasan audit intern jika dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna hasil penugasan audit intern, merupakan bentuk kualitas komunikasi?

a)

A.Tepat guna

b)

B.Tepat sasaran

c)

C.Tepat waktu

d)

D.Tepat hasil

e)

E.Tepat lengkap

65.

Laporan yang mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan, merupakan kualitas komunikasi?

a)

A.Lengkap

b)

B.Jelas

c)

C.Akurat

d)

D.Singkat

e)

E.Objektif

66.

Komunikasi yang bebas dari kesalahan dan distorsi serta sesuai dengan fakta disebut

a)

A.Komunikasi yang efektif

b)

B.Komunikasi konstruktif

c)

C.Komunikasi yang lengkap

d)

D.Komunikasi yang akurat

e)

E.Komunikasi yang objektif

67.

Rina bendahara pengeluaran untuk kegiatan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kota ABC dengan sigap melayani permintaan data dari auditor yang sedang mengaudit Dinas PU. Rina menyadari tanpa bantuannya, auditor kesulitan menyelesaikan tugasnya. Komunikasi yang terjalin antara Rina dan auditor menunjukkan adanya saling pengertian, atau disebut sebagai?

a)

A.Komunikasi efektif

b)

B.Komunikasi empatik

c)

C.Komunikasi persuasif

d)

D.Komunikasi efisien

e)

E.Komunikasi paralel

68.

Auditor yang berpikir dan merasakan bahwa apabila posisinya tidak independen maka hasil auditnya tidak akan memberikan manfaat, merupakan bentuk komunikasi:

a)

A.Komunikasi interpersonal

b)

B.Komunikasi batin

c)

C.Komunikasi audit

d)

D.Komunikasi pengambilan keputusan

e)

E.Komunikasi intrapersonal

69.

Andi seorang auditor baru di Inspektorat Kabupaten Angin Mamiri. Dia mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Bupati Angin Mamiri perihal pekerjaan pembangunan Gedung Bupati. Dirinya merasa gugup dan minder sehingga tidak melaksanakan wawancara dengan benar, hal ini merupakan bentuk hambatan komunikasi:

a)

A.Hambatan antara komunikator dengan komunikan

b)

B.Hambatan kode yang digunakan

c)

C.Hambatan tidak langsung

d)

D.Hambatan saluran komunikasi

e)

E.Hambatan pelaporan audit

70.

Auditor melakukan wawancara dan meminta data kepada toko di mana Dinas Pendidikan melakukan pengadaan barang, merupakan bentuk komunikasi dengan :

a)

A.Pakar

b)

B.Narasumber

c)

C.Pihak ketiga

d)

D.Instansi teknis

e)

E.Sumber tepercaya

71.

Hal-hal yang harus diungkapkan oleh auditor dalam mengkomunikasikan hasil audit ketika terdapat ketidaksesuaian dengan standar audit yang berdampak pada suatu penugasan audit, diantaranya?

a)

A.Alasan tidak ada di program audit

b)

B.Alasan mengapa terjadi ketidaksesuaian

c)

C.Alasan waktu penugasan

d)

D.Alasan kurang tim audit

e)

E.Alasan kurang pendanaan audit

72.

Siapa yang berwenang dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota?

a)

A.Pemerintah Kabupaten/Kota

b)

B.Presiden

c)

C.Kementerian Kehutanan

d)

D.Pemerintah Provinsi

e)

E.Kementerian Dalam Neger

73.

Urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat antara lain?

a)

A.Politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, pendidikan

b)

B.Pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama, politik luar negeri

c)

C.Agama, pendidikan, sosial, pertahanan keamanan, yustisi

d)

D.Agama, sosial pertahanan keamanan, yustisi, politik luar negeri

e)

E.Pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, sosial, politik luar negeri

74.

Siapa yang berwenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota?

a)

A.DPRD Kabupaten

b)

B.Presiden

c)

C.Gubernur

d)

D.Mendagri

e)

E.Mendagri atas usulan masyarakat

75.

Hak yang dimiliki oleh Badan/Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut?

a)

A.Kewenangan pemerintahan

b)

B.Tindakan administrasi pemerintahan

c)

C.Wewenang

d)

D.Administrasi pemerintahan

e)

E.Asas-asas umum pemerintahan

76.

Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang keputusan Pejabat Pemerintahan, kecuali?

a)

A.Setiap keputusan wajib berdasarkan UU

b)

B.Mencantumkan ketentuan UU yang menjadi dasar kewenangan

c)

C.Mencantumkan ketentuan UU yang menjadi dasar dalam menetapkan keputusan

d)

D.Setiap keputusan wajib menerapkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik

e)

E.Setiap keputusan berdasarkan kepentingan instansi

77.

Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang mandat, kecuali?

a)

A.Mandat diberikan terkait pelaksanaan tugas rutin

b)

B.Kewenangan diberikan oleh pejabat di atasnya

c)

C.pelaksana harian melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara

d)

D.Tanggung jawab kewenangan pada pemberi mandat

e)

E.Tanggung jawab kewenangan pada penerima mandat

78.

Pernyataan yang benar tentang pengelolaan keuangan daerah, kecuali?

a)

A.Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

b)

B.PPTK membantu tugas dan wewenang PA/KPA

c)

C.PA bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui PPKD

d)

D.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah memimpin TAPD

e)

E.Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menyusun DPA SKPD

79.

Pernyataan yang benar tentang kewenangan PPKD selaku BUD adalah?

a)

A.Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinny

b)

B.Menetapkan PPTK dan PPK SKPD

c)

C.Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

d)

D.Mengesahkan DPA SKPD

e)

E.menyusun DPA SKPD

80.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan berikut, kecuali?

a)

A.Pajak daerah

b)

B.Pendapatan Dana Alokasi Umum

c)

C.Retribusi daerah

d)

D.Penerimaan daerah atas penyertaan modal daerah

e)

E.Lain-lain PAD yang sah

81.

Pembelian barang untuk barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan termasuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat merupakan jenis belanja?

a)

A.Belanja modal

b)

B.Belanja bunga

c)

C.Belanja hibah

d)

D.Belanja barang/jasa

e)

E.Belanja bantuan sosial

82.

Tujuan organisasi yang ingin dicapai dengan pelaksanaan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008 adalah, kecuali?

a)

A.Pengamanan aset kepala daerah

b)

B.Kegiatan efektif dan efisien

c)

C.Keandalan pelaporan keuangan

d)

D.Pengamanan aset negara

e)

E.Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

83.

Lima unsur utama SPIP adalah?

a)

A.Lingkungan organisasi, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi pemantauan

b)

B.Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pelaksanaan, informasi dan komunikasi, pemantauan

c)

C.Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan

d)

D.Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, evaluas

e)

E.Lingkungan pengendalian, penilaian tujuan, aktivitas pelaksanaan, informasi dan komunikasi, pemantauan

84.

Contoh penerapan unsur lingkungan pengendalian sub unsur penegakan integritas dan nilai etika, kecuali?

a)

A.Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.

b)

B.Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.

c)

C.Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

d)

D.Menjelaskan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern

e)

E.Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku etis.

85.

Penerapan sub unsur kepemimpinan yang kondusif sesuai PP 60/2008 adalah, kecuali?

a)

A.Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan

b)

B.Menerapkan aturan perilaku pada setiap pegawai

c)

C.Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

d)

D.Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah

e)

E.Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.

86.

Kegiatan pengendalian atas sub unsur pengelolaan sistem informasi, meliputi?

a)

A.Pengendalian umum dan aplikasi

b)

B.Pengendalian proses dan aplikasi

c)

C.Pengendalian umum dan proses

d)

D.Pengendalian periodik dan rutin

e)

E.Pengendalian biasa dan khusus

87.

Evaluasi terpisah oleh APIP melalui pengawasan intern berikut ini, kecuali?

a)

A.Audit

b)

B.Evaluasi

c)

C.Revisi

d)

D.Reviu

e)

E.Pemantauan

88.

Pengendalian fisik (kartu akses ruangan) dan logik (penggunaan kode akses (password) untuk memasuki suatu sistem jaringan komunikasi merupakan bentuk penerapan pengendalian sistem informasi yang berupa?

a)

A.Pengendalian aplikasi

b)

B.pengendalian terpadu

c)

C.Pengendalian jaringan

d)

D.Pengendalian umum

e)

E.Pengendalian aset

89.

Pemisahan personil yang melaksanakan fungsi pencatatan dan pembayaran pada satuan kerja merupakan penerapan pengendalian sub unsur?

a)

A.Pengendalian fisik atas kas

b)

B.Pemisahan fungsi

c)

C.pengendalian fisik atas aset

d)

D.Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatatanya

e)

E.Reviu atas kinerja

90.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh instansi pemerintah terdiri atas?

a)

A.Identifikasi dan pemantauan risiko

b)

B.Pemantauan dan penyusunan rancangan prosedur risiko

c)

C.Identifikasi kegiatan dan administrasi risiko

d)

D.Analisis kegiatan dan prosedur risiko

e)

E.Identifikasi dan analisis risiko

91.

Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan Instansi Pemerintah harus melakukan hal berikut, kecuali?

a)

A.Menetapkan ukuran dan indikator kinerja.

b)

B.Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

c)

C.Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja

d)

D.Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan

e)

E.Memisahkan personil yang mempunyai fungsi pelaksana aspek utama transaksi atau kejadian

92.

Rena adalah Auditor Intern Pemerintah. Dalam setiap melaksanakan berbagai tugas audit, Rena selalu berpedoman sesuai dengan standar audit yang berlaku. Bila dihubungkan dengan prinsip etika dan aturan perilaku auditor, maka sikap Rena telah sesuai dengan prinsip …

a)

A.Kompetensi

b)

B.Integritas

c)

C.Perilaku Profesional

d)

D.Objektivitas

e)

E.Akuntabel

93.

Bersikap dan bertindak transparan adalah salah satu etika yang harus dijunjung tinggi oleh auditor karena, hal tersebut merupakan salah satu dari prinsip etika, yaitu …

a)

A.Independen

b)

B.Integritas

c)

C.Objektivitas

d)

D.Akuntabel

e)

E.Keterbukaan

94.

Lengkapilah titik-titik dibawah ini. Prinsip …. menentukan kewajiban bagi Auditor untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

a)

A.Objektivitas

b)

B.Independensi

c)

C.Netralitas

d)

D.Transparansi

e)

E.Integritas

95.

Dibawah ini merupakan contoh hubungan auditor dengan auditan sesuai dengan standar kode etik auditor, kecuali …

a)

A.Bersikap rendah hati dan tidak sombong saat melaksanakan tugas

b)

B.Menghargai senioritas dalam hal umur, pangkat dan jabatan

c)

C.menggunakan gaya bicara yang wajar dan tidak berbelit-belit

d)

D.memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan auditan

e)

E.Mampu berkomunikasi secara persuasif dengan auditan

96.

Pimpinan APIP memberikan diskresi yaitu peniadaan hukuman terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bawahannya karena terdapat unsur pembenaran dengan dalih menyelamatkan kepentingan instansi. Menurut Anda, tindakan Pimpinan APIP?

a)

A.Sesuai dengan prinsip objektivitas

b)

B.Tidak sesuai dengan prinsip objektivitas

c)

C.Sesuai dengan KE-AIPI

d)

D.Tidak sesuai dengan KE-AIPI

e)

E.Diperbolehkan, selama untuk kepentingan instansi

97.

Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI ditangani oleh …

a)

A.Pimpinan APIP

b)

B.Majelis Kode Etik

c)

C.Unit Kepatuhan

d)

D.Komite Kode Etik

e)

E.Pimpinan OPD

98.

Ari adalah seorang Auditor Intern Pemerintah yang saat ini ditugaskan untuk melakukan Coaching terkait perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) Kemensos agar kedepan, penyaluran BLT ganda atau tidak sesuai kriteria tidak terjadi kembali. Karena penugasan tersebut, Ari mendapatkan banyak data kependudukan yang kemudian ia manfaatkan untuk penelitian tesisnya. Sikap Ari, bila dikaitkan dengan kode Etik Auditor adalah …

a)

A.Sesuai dengan prinsip kompetensi

b)

B.Tidak sesuai dengan prinsip transparansi

c)

C.Sesuai dengan prinsip perilaku profesional

d)

D.Tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan

e)

E.Sesuai dengan KE-AIPI

99.

PKPT telah berbasis risiko adalah salah satu karakteristik level kapabilitas APIP yaitu pada Level …

a)

A.Integrated

b)

B.Infrastructure

c)

C.Initial

d)

D.Managed

e)

E.Optimizing

100.

Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan dari masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam jangka waktu paling lambat … terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.

a)

A.7 hari kerja

b)

B.14 hari kerja

c)

C.30 hari kerja

d)

D.45 hari kerja

e)

E.60 hari kerja