wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Try Out 2 SKB Auditor

Total questions: 100

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

Melibatkan pihak lain atau mengalihkan sebagian risiko kepada pihak lain dengan suatu hubungan timbal balik yang disepakati, merupakan salah satu penanganan risiko, yaitu ..

a)

Mengurangi konsekuensi risiko

b)

Membagi risiko

c)

Mengurangi frekuensi risiko

d)

Menghindari risiko

e)

Menerima risiko

2.

Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, antara lain melalui:

a)

Kegiatan yang terencana

b)

Pengawasan internal

c)

Pengamanan tujuan organisasi

d)

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

e)

Memberikan keyakinan mutlak atas keandalan laporan keuangan

3.

Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah merupakan salah satu prinsip dari komponen pengendalian internal, yaitu:

a)

Lingkungan pengendalian

b)

Informasi dan komunikasi

c)

Pemantauan

d)

Penilaian risiko

e)

Evaluasi terpisah

4.

Secara khusus, auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut, kecuali :

a)

Memiliki pengalaman tugas secara umum maupun keahlian spesifik

b)

Mampu membangun hubungan baik dengan cepat dan memiliki keahlian interpersonal yang kuat

c)

Mampu berpikir analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur

d)

Mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat di tengah lingkungan yang statis

e)

Memiliki keahlian memfasilitasi dan kolaborasi.

5.

Salah satu sasaran penciptaan tata kepemerintahan yang baik adalah:

a)

Tersedianya fasilitas umum yang cukup

b)

Terjaminnya pendidikan dan Kesehatan

c)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

d)

Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat inklusif terhadap warga negara

e)

Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah

6.

Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relatif pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan merupakan ...

a)

Toleransi risiko

b)

Kadar risiko

c)

Tingkat risiko

d)

Batas risiko

e)

Selera risiko

7.

Suatu tingkatan dari sekelompok risiko, dimana organisasi akan menerima dan dapat mengelola dalam suatu periode tertentu, disebut sebagai:

a)

Toleransi risiko

b)

Selera risiko

c)

Kadar risiko

d)

Pengelolaan risiko

e)

Risiko inheren

8.

Terjadi kebakaran hebat di Pusat Perdagangan Tekstil Kota ABC. Api cepat membesar karena kios berisi tekstil yang mudah terbakar, dan kejadian kebakaran adalah malam hari, pasar sudah tutup dan pedagang sudah pulang. Kebakaran menghanguskan ratusan kios dan kerugian ditaksir puluhan milyar rupiah. Kebakaran tersebut merupakan:

a)

Risiko

b)

Kemungkinan

c)

Kelalaian

d)

Masalah

e)

Penyebab

9.

Lingkup penugasan audit internal yang disusun AAIPI adalah assurance dan consulting. Berikut ini yang merupakan penugasan consulting adalah:

a)

Audit, reviu, pemantauan

b)

Audit Keuangan, Audit Kinerja, dan Audit Tujuan Tertentu

c)

Advisory, Fasilitative, dan Training

d)

Reviu Laporan Keuangan, Audit Operasional, dan Audit Investigatif

e)

Audit, Reviu dan Evaluasi/Pemantauan

10.

Pernyataan berikut yang merupakan perbedaan Assurance dan Konsultansi adalah ...

a)

Assurance dilakukan melalui kegiatan pemberian saran perbaikan governance, risk management, dan control. Sedangkan konsultansi dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti yang bertujuan menilai governance, risk management, dan control

b)

Konsultansi melibatkan tiga pihak (manajemen/auditi, auditor internal, dan pihak ketiga yang memanfaatkan assurance). Sedangkan assurance hanya melibatkan dua pihak (manajemen, dan auditor internal)

c)

Assurance bertujuan memberikan penilaian independen, sedangkan konsultansi bertujuan memberikan saran, pelatihan dan fasilitasi

d)

Lingkup dan sifat kegiatan assurance tidak terbatas, sedangkan lingkup dan sifat kegiatan konsultansi terbatas

e)

Assurance memberikan keyakinan mutlak, sedangkan konsultasi memberikan keyakinan terbatas

11.

Tahapan reviu laporan keuangan Pemerintah meliputi tahap sebagai berikut

a)

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendampingan selama pemeriksaan auditor internal/eksternal

b)

Pra perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendampingan selama pemeriksaan auditor internal/eksternal

c)

Pra perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendampingan selama pemeriksaan BPK

d)

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendampingan selama pemeriksaan BPK

e)

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Evaluasi dan pemeriksaan BPK

12.

Mengurai audit nilai kontrak ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil merupakan contoh dari ...

a)

Verifikasi

b)

Evaluasi

c)

Observasi

d)

Trasir

e)

Analisis

13.

Pernyataan yang benar mengenai vouching adalah:

a)

Memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan/meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan

b)

Menelusuri mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan

c)

Penelahaan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti

d)

Mencocokkan dua data terpisah, mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi/unit/bagian yang berbeda

e)

Mencari temuan melalui penelusuran bukti-bukti dari dokumen sumber

14.

laporan berisi seluruh informasi penting dan sesuai yang mendukung rekomendasi dan kesimpulan ", berarti laporan ini telah memenuhi syarat kualitas komunikasi yang baik, yaitu:

a)

Objektif

b)

Akurat

c)

Lengkap

d)

Jelas

e)

Konstruktif

15.

Proses penugasan assurance tidak berakhir saat penugasan selesai. Setiap institusi auditor internal harus mengembangkan ...

a)

Sistem monitoring tindak lanjut hasil penugasan

b)

Sistem Pengelolaan PKA untuk penugasan berikutnya

c)

Sistem Pengelolaan KKA atas penugasan assurance

d)

Sistem monitoring hasil penugasan assurance

e)

Sistem monitoring hasil penugasan terintegras

16.

Beberapa alasan mengapa auditor internal harus memberi perhatian lebih pada pemanfaatan teknologi informasi organisasi, salah satu diantaranya adalah:

a)

Pengambilan keputusan dengan data yang ada

b)

Penggunaan komputer yang efektif

c)

Murahnya nilai investasi Teknologi Informasi

d)

Keuntungan atas risiko proses

e)

Adanya risiko kehilangan dan kebocoran data

17.

Elemen manajemen risiko yang bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada di organisasi dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko, adalah:

a)

Identifikasi Risiko

b)

Penetapan Konteks

c)

Analisis Risiko

d)

Penanganan Risiko

e)

Penetapan Risiko

18.

Hubungan tata kelola, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan risiko (penilaian risiko) sesuai PP No.60 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

a)

Risiko merupakan bagian dari SPI, dan SPI merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi

b)

SPI merupakan bagian integral dari risiko dan tata kelola organisasi

c)

SPI merupakan bagian dari risiko, dan risiko merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi

d)

Risiko merupakan bagian dari tata kelola organisasi, dan tata kelola merupakan bagian integral dari SPI

e)

Tidak memiliki hubungan

19.

Penyebab fraud menurut Teori Fraud Triangle dari Donald Cressey (1953) adalah…

a)

Need, Pressure, Opportunity

b)

Greed, Need, Capability

c)

Exposure, Opportuniy, arrogance

d)

Need, Greed, Opportunity

e)

Pressure, Rationalization, Opportunity

20.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3300 menyebutkan Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern. Informasi yang dimaksud haruslah …

a)

Relevan, kompeten dan dapat diandalkan

b)

Dapat diandalkan, logis dan cukup

c)

Relevan, kompeten dan logis

d)

Cukup, kompeten dan relevan

e)

Relevan, kompeten dan sah berdasarkan aturan yang berlaku

21.

UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengelompokkan 30 bentuk/jenis perbuatan yang dikatagorikan tindak pidana korupsi ke dalam……kelompok.

a)

9 (sembilan)

b)

3 (tiga)

c)

6 (enam)

d)

7 (tujuh)

e)

8 (delapan)

22.

Audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi adalah ...

a)

Audit Perhitungan kerugian keuangan negara

b)

Audit penyesuaian harga

c)

Pemberian keterangan ahli

d)

Audit Investigatif

e)

Audit Keuangan Negara

23.

Landasan hukum dibuatnya APBN adalah ...

a)

UUD 19945 pasal 18

b)

UUD 1945 Pasal 26

c)

UUD 1945 pasal 23

d)

UUD 1945 pasal 29

e)

UUD 1945 pasal 7

24.

Sebagai auditor madya pada Inspektorat provinsi Z, Anita hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sikap Anita tersebut mencerminkan implementasi dari prinsip perilaku auditor APIP, yaitu:

a)

Integritas

b)

Integrasi

c)

Objektivitas

d)

Kerahasiaan

e)

Kompetensi

25.

Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia merupakan salah satu Aturan Perilaku untuk Individu Auditor Intern yaitu ...

a)

Integritas

b)

Objektivitas

c)

Perilaku profesional

d)

Kompetensi

e)

Keahlian

26.

Keanggotaan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia sekurang‐kurangnya ...

a)

3 orang

b)

5 orang

c)

7 orang

d)

6 orang

e)

Tidak diatur

27.

Sebelum terbentuknya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE‐AIPI) dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SA‐IPI), yang menjadi acuan APIP dalam melaksanakan tugas audit intern adalah ...

a)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2009 dan No. PER/05/M.PAN/03/2009 tanggal 31 Maret 2009

b)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2006 dan No. PER/07/M.PAN/03/2006 tanggal 31 Maret 2006

c)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 dan No. PER/07/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008

d)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2006 dan No. PER/07/M.PAN/03/2006 tanggal 31 Maret 2005

e)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008

28.

Kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AIPI) adalah pengertian dari:

a)

Standar Audit AIPI

b)

Aturan Perilaku AIPI

c)

Standar Penugasan AIPI

d)

Prinsip Etika AIPI

e)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI

29.

Tujuan standar audit AIPI adalah sebagai berikut, kecuali:

a)

Menetapkan dasar‐dasar pengukuran kinerja audit intern

b)

Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP)

c)

Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit ekstern

d)

Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern

e)

Menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit intern

30.

Apakah salah satu hal yang harus dipersiapkan terkait mengendalikan diri agar dapat berkomunikasi dengan baik?

a)

Meyakini diri bahwa komunikasi yang akan Anda sampaikan dapat mempertemukan pandangan yang berbeda antara Anda dan orang yang Anda ajak berkomunikasi

b)

Mengatakan semua yang ingin Anda sampaikan tanpa harus mendengarkan orang yang Anda ajak berbicara

c)

Menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapat Anda kepada orang lain

d)

Membiarkan orang yang Anda ajak berkomunikasi selalu mengungkapkan pendapatnya dan Anda hanya mendengarkan

e)

Berbicara sesuai dengan fakta dan berperilaku sesuai kode etik Auditor

31.

Keuangan Negara meliputi sebagai berikut, kecuali:

a)

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

b)

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c)

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

d)

Pengeluaran Negara

e)

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas perbantuan pada pemerintahan daerah

32.

Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah:

a)

Tahun berjalan

b)

Tahun anggaran berikutnya

c)

Tahun jamak

d)

Tahun lalu

e)

Tidak dapat digunakan dan dikembalikan ke kas negara

33.

Di bawah ini merupakan fungsi dari APBN/APBD, kecuali:

a)

Otorisasi

b)

Perencanaan

c)

Pengawasan

d)

Alokasi

e)

Standardisasi

34.

Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali:

a)

Menyiapkan Anggaran Kas

b)

Menyimpan uang negara

c)

Menyiapkan SPD

d)

Menyimpan uang daerah

e)

Menerbitkan SP2D

35.

Pendapatan asli Daerah meliputi sebagai berikut, kecuali:

a)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b)

Pajak daerah

c)

Retribusi daerah

d)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

e)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

36.

Keuangan Daerah meliputi sebagai berikut, kecuali:

a)

Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman

b)

Penerimaan Daerah

c)

Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang yang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan

d)

Pengeluaran Daerah

e)

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan

37.

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap, kecuali:

a)

Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b)

Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah

c)

Barang bergerak milik penyedia baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga

d)

Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah

e)

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

38.

Siapakah yang berhak mengatur pengelolaan barang milik negara:

a)

Menteri Keuangan

b)

Menteri Dalam Negeri

c)

Sekretariat Negara

d)

Presiden

e)

Menteri Perdagangan

39.

Yang bukan merupakan pinsip prinsip etika yang merupakan pokok‐pokok yang melandasi perilaku auditor adalah ...

a)

Integritas

b)

Objektifitas

c)

Independensi

d)

Kompetensi

e)

Perilaku Profesional

40.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas sebagai berikut, kecuali:

a)

Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

b)

Kepala SKPKD selaku PPKD

c)

Kepala SKPD selaku PA

d)

Kepala SKPD selaku PA dan Kepala SKPKD selaku PPKD

e)

Kepala BLUD dan Kepala Badan

41.

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali:

a)

Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

b)

Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

c)

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d)

Melaksanakan fungsi BUN

e)

Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda

42.

Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan:

a)

DPD

b)

Presiden

c)

Menteri Keuangan

d)

DPD/DPRD

e)

DPR/DPRD

43.

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya:

a)

7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

b)

14 (empat belas) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

c)

21 (dua puluh satu) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

d)

28 (dua puluh depalan) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

e)

30 (tiga puluh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

44.

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh:

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Menteri Keuangan

c)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

d)

Inspektorat

e)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

45.

Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan ...

a)

Biaya tahunan

b)

Anggaran tahunan

c)

Belanja tahunan

d)

Pembiayaan tahunan

e)

Modal Tahunan

46.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan:

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Presiden

c)

Peraturan Daerah

d)

Undang-Undang

e)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

47.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam:

a)

RKP

b)

RKA

c)

APBN

d)

DIPA

e)

DAK

48.

Siapa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan:

a)

Presiden

b)

Ketua DPR

c)

Menteri Keuangan

d)

Ketua MPR

e)

Bank Indonesia

49.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai …

a)

Kesejahteraan bernegara

b)

Masyarakat madani

c)

Kemakmuran Rakyat

d)

Keadilan Sosial

e)

Tujuan bernegara

50.

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut antara lain, kecuali:

a)

Menyusun kebijakan fiskal

b)

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

c)

Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran

d)

Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan

e)

Menyusun kerangka ekonomi makro

51.

Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari:

a)

APBN

b)

APBD

c)

DAK

d)

DAU

e)

PAD

52.

Laporan hasil audit dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu ...

a)

Bab dan surat

b)

1 kolom dan 2 kolom

c)

Paragraf dan Opini

d)

Tertulis dan tidak tertulis

e)

Tulisan dan grafik

53.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali:

a)

Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

b)

Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

c)

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

d)

Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya

e)

Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara

54.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali:

a)

Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

b)

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

c)

Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

d)

Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak

e)

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada kementerian negara /lembaga terkait sesuai peraturan perundang-undangan

55.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada:

a)

RKPD

b)

RKP

c)

SPPD

d)

RPJMD

e)

Sasaran Strategis

56.

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada?

a)

Rencana Kerja Pemerintah

b)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

c)

Jenis pembiayaan

d)

Rencana Strategis Pemerintah

e)

Jenis belanja

57.

Standar Audit AIPI menyatakan bahwa penugasan audit keuangan (yang memberikan opini atas laporan keuangan) wajib menggunakan:

a)

SAIPI dan/atau KEIPI

b)

BPK dan/atau BPKP

c)

IAI dan/atau KSP

d)

SPKN dan/atau SPAP

e)

PSAK dan/atau PSAP

58.

Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditan, operasi, dan sistem informasi mengenai sebagai berikut, kecuali:

a)

Pencapaian tujuan strategis auditan

b)

Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional

c)

Pengamanan modal

d)

Efektivitas dan efisiensi operasi dan program

e)

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak

59.

Menurut IIA, audit internal harus memberikan value bagi stakeholders. Tiga elemen penting dari value yang diberikan audit intern bagi organisasi adalah...

a)

Governance, risk and control

b)

Assurance, insight, and objectivity

c)

Catalyst, analysis, and assessment

d)

Integrity, accountability and independence

e)

Good, Corporate and Governance

60.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk:

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Pemerintah

c)

Peraturan Bupati/Walikota

d)

Instruksi Presiden

e)

Peraturan Kepala Daerah

61.

Salah satu pengertian standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar antara lain diperlukan sebagai berikut, kecuali:

a)

Ukuran mutu

b)

Pedoman kerja

c)

Batas tanggung jawab

d)

Parameter

e)

Kemudahan bagi umum

62.

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE‐AIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang dilandasi oleh ketentuan hukum sebagai berikut, kecuali:

a)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004

b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

c)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 40 Tahun 2010.

d)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AAIPI pasal 6 bahwa Komite Standar Audit bertugas merumuskan dan mengembangkan standar audit dan kode etik

e)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AAIPI pasal 8 bahwa Komite Standar Audit bertugas merumuskan dan mengembangkan standar audit

63.

Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip etika kode etik AIPI, kecuali:

a)

Objektivitas

b)

Integrasi

c)

Kerahasiaan

d)

Kompetensi

e)

Perilaku profesional

64.

Dalam unsur pemantauan pengendalian intern terdapat kegiatan penilaian secara periodik atas kinerja organisasi dibandingkan dengan standar pengukuran yang ada atau yang telah disepakati. Hal ini merupakan definisi dari...

a)

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya

b)

Evaluasi terpisah (separate evaluations)

c)

Pemantauan berkelanjutan (on-going mentoring)

d)

Penilaian mandiri (Self assessment)

e)

Sistem deteksi dini (Early Warning System)

65.

Tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya merupakan pengertian dari salah satu prinsip etika yaitu:

a)

Integritas

b)

Kompetensi

c)

Akuntabe

d)

Perilaku Profesional

e)

Tangguh

66.

Dalam hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib untuk sebagai berikut, kecuali:

a)

Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya

b)

Menerima gratifikasi demi kelancaran tugas

c)

Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas

d)

Menjalin kerja sama dengan saling menghargai

e)

Saling mendukung penyelesaian tugas

67.

KE‐AIPI menetapkan tentang pelanggaran sebagai berikut, kecuali:

a)

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik yang lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik harus mendapat izin Pimpinan APIP

b)

Pelanggaran terhadap KE‐AIPI dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.

c)

Tindakan yang tidak sesuai dengan KE‐AIPI tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.

d)

Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis

e)

Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI ditangani oleh Komite Kode Etik

68.

Pemanfaatan komputer sebagai alat untuk melakukan dokumentasi, perhitungan, perbandingan, dan sebagainya merupakan bentuk awal pendekatan :

a)

Audit sekitar komputer (auditing around computer)

b)

Audit melalui komputer (auditing through computer)

c)

Audit dengan komputer (auditing with computer)

d)

Audit tanpa komputer (auditing non computer)

e)

Audit forensik (forensic audit)

69.

Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SA‐AIPI) diterbitkan oleh:

a)

BPK

b)

SPAP

c)

BPKP

d)

AAIPI

e)

IAI

70.

Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SA‐AIPI) didasarkan pada peraturan perundang‐ undangan sebagai berikut, kecuali:

a)

UU Nomor 15 Tahun 2004

b)

UU Nomor 1 Tahun 2004

c)

Permenpan Nomor 220 Tahun 2008

d)

UU Nomor 60 Tahun 2008

e)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

71.

Syarat komunikasi persuasif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara …

a)

Intrapersonal dan interpersonal

b)

verbal baik tulisan maupun tulisan

c)

Efektif dan empatik

d)

Lisan dan tulisan

e)

Baik dan terarah

72.

Tahapan komunikasi yang merupakan pengecekan atas keberhasilan proses transfer adalah ...

a)

Umpan Balik

b)

Pengkodean

c)

Saluran dan Pesan

d)

Pendekodean

e)

Review

73.

Komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keberhasilan penanganan penyelamatan keuangan/ kekayaan Negara/ daerah adalah komunikasi auditor dengan …

a)

Instansi teknis

b)

Narasumber/pakar

c)

Lintas Sektoral

d)

Instansi penyidik

e)

Auditan

74.

Memutuskan untuk tidak melakukan langkah mitigasi risiko, merupakan salah satu opsi penanganan risiko, yaitu:

a)

Menghindari risiko

b)

Menerima risiko

c)

Mengurangi konsekuensi risiko

d)

Mengurangi frekuensi risiko

e)

Membagi risiko

75.

Lima unsur utama pengendalian intern adalah:

a)

Lingkungan organisasi, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan

b)

Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pelaksanaan, Informasi dan komunikasi, Pemantauan

c)

Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan

d)

Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Evaluasi

e)

Lingkungan Organisasi, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, Rekomendasi

76.

Penilaian risiko terdiri atas beberapa sub unsur, yaitu:

a)

Penetapan tujuan instansi, Penetapan tujuan kegiatan, Identifikasi risiko, Analisis risiko

b)

Penetapan tujuan instansi, Penetapan tujuan kegiatan, Identifikasi risiko dan Analisis risiko, Pemantauan risiko

c)

Penetapan tujuan instansi, Penetapan tujuan kegiatan, Identifikasi risiko, Analisis risiko, Penanganan risiko

d)

Penetapan tujuan instansi, Penetapan tujuan kegiatan, Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko

e)

Penetapan konteks, Penetapan tujuan kegiatan, Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi dan mitigasi risiko

77.

Informasi yang berkualitas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a)

Sesuai kebutuhan, tepat waktu, mutakhir, akurat, dan dikomunakasikan

b)

Sesuai kebutuhan, tepat waktu, mutakhir, rinci, dan bermanfaat

c)

Sesuai kebutuhan, tepat waktu, mutakhir, rinci, dan dikomunikasikan

d)

Sesuai kebutuhan, tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diakses

e)

Sesuai kebutuhan, tepat waktu, mutakhir, akurat, dan dapat diakses

78.

Penilaian secara periodik atas kinerja organisasi dibandingkan dengan standar pengukuran yang ada atau yang telah disepakati merupakan:

a)

Evaluasi yang terpisah

b)

Pemantauan berkelanjutan

c)

Evaluasi rutin

d)

Telaah sejawat

e)

Pemantuan melekat

79.

Fokus pemantauan pengendalian intern pada tingkat pimpinan eksekutif adalah

a)

Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya

b)

Pemantauan dilakukan atas seluruh kegiatan di bawah kendalinya, untuk memastikan seluruh pegawai telah melaksanakan kewajiban masing-masing

c)

Untuk menilai apakah sistem pengendalian telah berfungsi pada masing-masing unit organisasi

d)

Pemantauan apakah tujuan organisasi telah tercapai

e)

Menganalisis risiko dan hambatan dalam organisasi

80.

Menegakkan Integritas dan Nilai Etika merupakan salah satu unsur dari komponen pengendalian internal, yaitu:

a)

Lingkungan pengendalian

b)

Penilaian risiko

c)

Aktivitas Pengendalian

d)

Kegiatan Pengendalian

e)

Informasi dan Komunikasi

81.

Untuk mencapai tujuan reformasi diperlukan peran APIP secara efektif, antara lain dalam wujud:

a)

Memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah

b)

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

c)

Memberikan pendampingan pengadaan barang dan jasa

d)

Memberikan nilai tambah untuk meningkatkan tata kelola penyedia

e)

Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah

82.

Secara umum penugasan konsultansi terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut ...

a)

Pra Perencanaan (Survei), Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan

b)

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Evaluasi

c)

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan

d)

Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

e)

Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Evaluas

83.

Tahapan kegiatan audit investigatif meliputi:

a)

Perencanaan, Pengumpulan dan Evaluasi Bukti, serta Pelaporan

b)

Pra Perencanaan, Perencanaan, Pengumpulan dan Evaluasi Bukti, serta Pelaporan

c)

Perencanaan, Survei Pendahuluan, Pengumpulan dan Evaluasi Bukti, serta Pelaporan

d)

Perencanaan, Pengumpulan dan Evaluasi Bukti, Pelaporan

e)

Pra perencanaan, Perencanaan, Pengumpulan dan Evaluasi Bukti, Pelaporan, serta Tindak lanjut

84.

Proses penelahaan atas penyelenggaraan akuntansidan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan:

a)

Audit Keuangan

b)

Audit Akuntansi

c)

Reviu Laporan Keuangan

d)

Monitoring Laporan Keuangan

e)

Pemantauan berkelanjutan

85.

Rangkaian kegiatan yang bertujuan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma disebut:

a)

Evaluasi

b)

Reviu

c)

Audit

d)

Pemantauan

e)

Perbandingan

86.

Identifikasi dan penilaian risiko dalam penugasan assurance merupakan tahap:

a)

Pelaksanaan

b)

Evaluasi

c)

Analisis

d)

Pra Perencanaan

e)

Perencanaan

87.

Laporan hasil penugasan hendaknya bermanfaat bagi auditi untuk membangun serta membawa ke arah perbaikan, atau dengan kata lain laporan harus:

a)

Konstruktif

b)

Akurat

c)

Objektif

d)

Rekomendatif

e)

Jelas

88.

Pernyataan yang benar terkait dengan monitoring tindak lanjut adalah:

a)

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban manajemen

b)

Tanggapan auditi diterima dan dievaluasi setelah waktu audit berakhir

c)

Auditor memantau temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti melalui atensi

d)

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pihak auditor

e)

Pemantauan tindak lanjut hasil harus dilakukan agar auditi memahami dan memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasinya

89.

Kegiatan konsultansi yang termasuk dalam kelompok pelatihan adalah:

a)

Berlaku sebagai perantara (liaison) dalam isu-isu pengendalian antara manajemen dengan auditor ekstern, rekanan, dan kontraktor

b)

Benchmark unit internal dengan unit lainnya dari organisasi yang serupa untuk mengidentifikasikan praktik-praktik terbaik

c)

Memfasilitasi proses penilaian risiko

d)

Memfasilitasi penilaian mandiri terhadap pengendalian oleh manajemen

e)

Melakukan reviu atas laporan keuangan Pemda

90.

Cara paling cepat menggalang kerja sama yang sehat antar auditor adalah …

a)

Memberi contoh yang baik dalam menyelesaikan tugas kepada rekan anggota tim

b)

Memberikan motivasi rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya

c)

Membantu rekan anggota tim untuk menyelesaikan tugasnya

d)

Melaksanakan program audit sebagaimana mestinya

e)

Disiplin dan menghargai sesama rekan auditor

91.

Manakah yang merupakan hambatan komunikasi pada saluran komunikasi?

a)

Wawancara antara auditor dan auditan terhambat karena alasan pribadi dari auditor

b)

Tidak bisa menentukan hasil keputusan rapat karena waktu rapat yang terbatas

c)

Peserta kuisioner tidak mengisi lengkap lembar pertanyaan yang diberikan karena bosan

d)

Surat elektronik yang tidak dapat dikirim karena sinyal jaringan internet yang buruk

e)

Auditor kurang pengalaman merasakan kecemasan yang tinggi saat wawancara

92.

Menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko, merupakan tujuan dari ….

a)

Antisipasi risiko

b)

Penanganan risiko

c)

Tindak lanjut risiko

d)

Analisis risiko

e)

Identifikasi risiko

93.

Dalam proses penugasan konsultansi, kegiatan evaluasi desain pengendalian dikerjakan pada tahap:

a)

Pra Perencanaan

b)

Pelaksaaan

c)

Penetapan tujuan

d)

Pengumpulan dan evaluasi bukti

e)

Perencanaan

94.

Auditor harus melibatkan manajemen dalam proses identifikasi dan penilaian risiko. Hal ini dilakukan untuk:

a)

Meminta rnasukan manajemen dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari

b)

Melihat bussiness process yang dilaksanakan oleh manajemen

c)

Memberikan pemahaman kepada manajemen bahwa manajemen risiko sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

d)

Menghindari kesalahpahaman pihak manajemen yang menganggap bahwa auditor internal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan (manajemen) risiko organisasi

e)

Mengkonfirmasi langsung terkait ketepatan proses identifikasi dan penilaian risiko dalam sisi manajemen

95.

Rekomendasi adalah usulan rencana perbaikan yang diberikan oleh auditor internal untuk menutup gap antara kondisi dan kriteria. Materi rekomendasi harus dirancang guna:

a)

Memperbaiki kondisi sesuai dengan kriteria

b)

Memperbaiki kelemahan (menghilangkan penyebab)

c)

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang dibuat

d)

Menghilangkan kondisi sesuai kriteria agar tidak terjadi kembali

e)

Meminimalkan kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria

96.

Dalam penilaian efektivitas kegiatan, pernyataan jaminan memadai dapat diberikan dalam bentuk “Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan bukti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Pemda XYZ dilaksanakan dengan tidak efektif adalah contoh dari ...

a)

Positive assurance

b)

Negative assurance

c)

Reasonable assurance

d)

Assurance

e)

Auditor’s Opinion

97.

Prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas adalah:

a)

Pemantauan

b)

Audit

c)

Evaluasi

d)

Reviu

e)

Tindak lanjut hasil temuan

98.

Selama ini pihak sekolah jika kedatangan Pengawas pasti menjamu dan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. ini dilakukan dengan ikhlas dan tanpa diminta, sebagai kewajiban tuan rumah untuk menjamu tamu yang datang. Perilaku pihak sekolah di atas termasuk …

a)

Budaya

b)

Menghargai tamu

c)

Suap

d)

Gratifikasi

e)

Hadiah

99.

Instrumen pengawasan yang dapat dilakukan APIP sebagai upaya pemberantasan korupsi dikelompokkan menjadi instrumen represif, instrumen preventif, dan instrumen edukatif. Yang dimaksud dengan instrument edukatif adalah ...

a)

Upaya meningkatkan kepedulian individu di dalam dan di luar organisasi untuk mendorong peran serta memerangi fraud

b)

Upaya yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan.

c)

Upaya mencegah, menangkal, dan mendeteksi fraud secara dini melalui serangkaian kegiatan

d)

Upaya segera mendeteksi, mengungkap fakta kejadian, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan

e)

Upaya koordinasi dnegan dunia pendidikan untuk bersama-sama memerangi korupsi

100.

Melibatkan pihak lain atau mengalihkan sebagain risiko kepada pihak lain dengan suatu hubungan timbal balik yang disepekati, merupakan salah satu penanganan risiko, yaitu...

a)

Mengurangi risiko

b)

Membagi risiko

c)

Mengurangi frekuensi risiko

d)

Menghindari risiko

e)

Menerima risiko

Similar Resources on Wayground

latihan 4 PPPK soal PAI

100 questions

latihan 4 PPPK soal PAI

quiz

Worksheet

•

University

201 - 300

100 questions

201 - 300

quiz

Worksheet

•

University

Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics Part I

100 questions

Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics Part I

quiz

Worksheet

•

University

ilmu sosial

100 questions

ilmu sosial

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

Soal UAS 2025 Pendidikan Kewarganegaraan

100 questions

Soal UAS 2025 Pendidikan Kewarganegaraan

quiz

Worksheet

•

University

ips kelas 6

100 questions

ips kelas 6

quiz

Worksheet

•

10th Grade - University

LATIHAN IPS 6 (ASEAN)

100 questions

LATIHAN IPS 6 (ASEAN)

quiz

Worksheet

•

6th Grade - University

IPAS- Bab 3 - A. Kedatangan Bangsa Asing ke Indonesia

105 questions

IPAS- Bab 3 - A. Kedatangan Bangsa Asing ke Indonesia

quiz

Worksheet

•

6th Grade - University