Font size
WorksheetsSoal UAS 2025 Pendidikan Kewarganegaraan
Total questions: 100
Worksheet time: 1hrs 15mins
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang…
Kreatif saja
Cerdas dan berperan aktif
Kaya dan berpengaruh
Netral dalam politik
Tidak berpartisipasi
PKn dalam konteks perguruan tinggi lebih menekankan pada kemampuan…
Menghafal teori
Analisis dan pemecahan masalah
Mengikuti opini publik
Menunggu kebijakan pemerintah
Menghindari isu kebangsaan
Fungsi PKn sebagai nation character building berarti PKn membantu membentuk…
Sikap konsumtif
Sikap apatis
Watak kebangsaan
Sifat oportunis
Kecenderungan individualis
Salah satu alasan PKn penting diajarkan karena…
Indonesia negara kaya sumber daya
Tantangan global semakin kompleks
Mahasiswa harus menjadi birokrat
Semua warga negara wajib sama
Dunia bebas konflik
PKn bersifat multidisipliner karena terkait dengan…
Fisika dan kimia
Politik, hukum, sosial
Olahraga saja
Seni multikultural
Periklanan
Identitas nasional berfungsi sebagai…
Pemecah bangsa
Peniru budaya asing
Pemersatu bangsa
Pelengkap hukum
Arsip sejarah
Faktor pembentuk identitas nasional salah satunya adalah…
Media asing
Ras dan doktrin ekonomi global
Sejarah bangsa
Iklan politik
Kepentingan personal
Lambang Garuda Pancasila termasuk bentuk…
Identitas pribadi
Identitas kelompok
Identitas nasional
Identitas daerah
Identitas sosial digital
Tantangan terbesar bagi identitas nasional saat ini adalah…
Globalisasi
Kemajuan literasi
Kemandirian teknologi
Ketahanan pangan
Tradisi lokal
Identitas nasional mengikat perbedaan suku menjadi satu melalui asas…
Ekonomi bebas
Keadilan sosial
Bhinneka Tunggal Ika
Kebebasan mutlak
Kekuasaan mayoritas
Integrasi nasional berarti…
Dominasi antar daerah
Penyatuan dalam keberagaman
Penyeragaman budaya
Penghapusan suku
Isolasi daerah
Ancaman integrasi nasional umumnya berasal dari…
Pariwisata
Disinformasi
Kewargaan digital
Ekonomi lokal
Bencana alam
Konflik horizontal adalah tantangan bagi integrasi karena…
Menguatkan kerja sama
Menumbuhkan toleransi
Mengancam persatuan
Membentuk solidaritas
Memperkuat identitas
14. NKRI berdasarkan prinsip…
Negara federal
Negara kesukuan
Negara kesatuan
Negara kolonial
Negara ad hoc
Prinsip musyawarah mencerminkan integrasi melalui…
Pemaksaan
Perang opini
Pengambilan keputusan bersama
Dominasi mayoritas
Pengaruh militer
Konstitusi berfungsi sebagai…
Hiasan negara
Batas kekuasaan
Sumber konflik
Buku seremonial
Surat izin publik
Norma tertinggi dalam tata hukum Indonesia adalah…
Perda
Perpres
UUD 1945
KUHP
Peraturan kampus
Prinsip supremasi konstitusi menjamin bahwa…
Presiden bebas bertindak
Kekuasaan tidak terbatas
Pemerintah tunduk hukum
Hukum tunduk politik
Mayoritas absolut berlaku
Tujuan konstitusi antara lain menjamin…
Oligarki
Kekayaan pribadi
Hak warga negara
Monopoli kekuasaan
Kekuasaan tunggal
UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di…
Presiden
DPR
Rakyat
MPR
Mahkamah Konstitusi
Hak warga negara harus selaras dengan…
Kekuasaan absolut
Kebebasan tanpa batas
Kewajiban
Kepentingan individu
Status sosial
Wajib pajak merupakan bentuk…
Hak negara
Hak pribadi
Kewajiban warga
Pilihan opsional
Bantuan sukarela
Pembelaan negara termasuk kategori…
Toleransi budaya
Kegiatan politik
Kewajiban konstitusional
Hak rekreasi
Privasi publik
Kebebasan berpendapat dijamin tetapi…
Boleh mencederai hukum
Tidak boleh menghasut
Harus seragam
Boleh tanpa etika
Tidak boleh untuk publik
Melanggar hukum berarti melanggar…
Hak ekonomi
Prinsip demokrasi
Norma negara
Sikap toleransi
Wawasan IPTEK
Demokrasi Indonesia berdasar pada…
Liberal kapitalistik
Sosialis murni
Pancasila
Monarki
Otoritarianisme
Inti demokrasi Pancasila adalah…
Kebebasan absolut
Dominasi kekuasaan
Musyawarah mufakat
Persaingan kekuasaan
Sentralisasi pemerintahan
Pemilu adalah wujud kedaulatan…
Elit politik
Minoritas
Rakyat
Media
Pemerintah
Partisipasi politik ideal bersifat…
Pasif
Reaktif
Bertanggung jawab
Anarkis
Transaksional
Transparansi pemerintahan merupakan prinsip…
Otoritarianisme
Demokrasi modern
Sistem tradisional
Monarki absolut
Sistem sentralistik
Salah satu tantangan penegakan hukum adalah…
Netralitas
Penegakan tegas
Korupsi
Transparansi
Konsistensi
Tujuan hukum adalah menciptakan…
Kekuasaan
Ketertiban
Ketimpangan
Kekacauan
Ketidakpastian
Asas equality before the law berarti…
Elite bebas hukum
Semua tunduk hukum
Hukum tunduk kekuasaan
Ekonomi menentukan prioritas
Jabatan menentukan kebebasan
Penegakan hukum lemah jika sistem tidak…
Independen
Fleksibel
Politis
Monopoli
Sentralistik
Salah satu bentuk reformasi hukum adalah…
Eliminasi lembaga peradilan
Pembatasan hak rakyat
Transparansi hukum
Kekuatan politik tunggal
Monopoli eksekutif
Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap…
Daerah masing-masing
Kepentingan global
Wilayah sebagai satu kesatuan
Hukum internasional
Ekonomi negara lain
Prinsip Wawasan Nusantara mencakup kesatuan…
Media
Iklan
Pertahanan
Politik
Infrastruktur
Tantangan Wawasan Nusantara masa kini adalah…
Kearifan lokal
Teknologi digital
Seni budaya
Ekonomi daerah
Partisipasi masyarakat
Wawasan Nusantara mendukung stabilitas…
Politik
Hoaks
Polarisasi
Sentimen suku
Disintegrasi
Implementasi Wawasan Nusantara menekankan pada…
Ego sektoral
Persatuan nasional
Rivalitas daerah
Kepentingan minoritas
Sentralisasi budaya
Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa mempertahankan…
Keuntungan pribadi
Kekuasaan elit
Kelangsungan hidup
Perdagangan asing
Ekspansi internasional
Salah satu aspek ketahanan nasional adalah…
Seni kontemporer
Energi dan sumber daya
Media sosial
Sebaran penduduk
Tren politik global
Ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional adalah…
Nasionalisme
Euforia digital
Disintegrasi bangsa
Pendidikan tinggi
Kemandirian pangan
Ketahanan nasional terkait erat dengan…
Sistem tertutup
Stabilitas politik
Konflik antarsuku
Polarisasi ekstrem
Ketidakpastian hukum
Upaya menjaga ketahanan nasional memerlukan…
Egoisme politik
Kepentingan elite
Kerja bersama
Perpecahan pendapat
Polarisasi politik
Bela negara bersumber pada sikap…
Apatis
Egoistik
Nasionalisme
Polarisasi
Modernisme radikal
Wujud bela negara secara damai dapat berupa…
Hoaks online
Golput
Mengembangkan pendidikan
Intoleransi
Provokasi
Landasan hukum bela negara termuat dalam…
KUHP
UU Desa
UUD 1945
Perda
Peraturan komunitas
Tantangan bela negara era digital adalah…
Media informasi benar
Hoaks dan manipulasi opini
Literasi kuat
Peran TNI
Partisipasi akademis
Bela negara bersifat…
Opsional
Tanggung jawab moral
Beban politik
Kewajiban kelompok
Kepentingan ekonomi
Kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai…
Peraturan pelaksana
Norma tertinggi
Petunjuk teknis hukum
Peraturan opsional
Doktrin sosial
Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam…
UU Desa
UU No. 12 Tahun 2011
Perda Kota
Perpres
Instruksi Presiden
Peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan karena…
Kebutuhan administratif
Supremasi konstitusi
Tekanan politik
Sejarah kolonial
Ekonomi global
Contoh pelanggaran asas konstitusionalitas adalah…
Peraturan pendidikan
Peraturan diskriminatif
Peraturan lingkungan hidup
Peraturan UMKM
Peraturan kebudayaan
Pasal UUD 1945 yang menegaskan negara berdasar hukum adalah…
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 27ayat (1)
Pasal 33 ayat (3)
Pasal 34ayat (1)
Pasal 32ayat (3)
Judicial review menjadi mekanisme untuk…
Membatalkan suara rakyat
Menguji peraturan
Menambah kewenangan eksekutif
Menunda pemilu
Mengubah ideologi
Lembaga yang berwenang melakukan uji undang-undang terhadap UUD adalah…
DPR
BPK
MA
MK
KPK
Konstitusionalitas kebijakan publik harus memperhatikan…
Selera mayoritas
Hukum adat
UUD 1945
Lembaga swasta
Kehendak investor
Harmonisasi peraturan diperlukan untuk…
Tumpang tindih hukum
Kepastian hukum
Dinamika politik
Konflik institusi
Reformasi ekonomi
Jika perda bertentangan dengan undang-undang, maka…
Tetap berlaku
Dapat dibatalkan
Diarsipkan
Diuji publik
Dikaji media
Demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai…
Penonton politik
Sumber kekuasaan
Obyek negara
Pelengkap sistem
Konten media
Hak warga negara dijamin dalam UUD 1945 terutama melalui…
Pembukaan alinea ke-4
Bab XA
Penjelasan umum
Tap MPR
Peraturan teknis
Kewajiban warga negara dalam Pasal 30 UUD 1945 adalah…
Kontribusi modal
Membayar zakat negara
Membela negara
Mempelajari bahasa asing
Menyumbang budaya desa
Prinsip musyawarah mufakat menggambarkan demokrasi yang…
Kompetitif
Individualistis
Konsensus
Liberal
Eksklusif
Kebebasan berekspresi dalam demokrasi dibatasi oleh…
Tekanan elite
Etika publik
Media sosial
Otoritas pemerintah
Kepentingan pasar
Dalam hak dan kewajiban, asas yang berlaku adalah…
Diskriminasi
Keserasian
Dominasi
Privatisasi
Kebebasan absolut
Demokrasi Pancasila menolak praktik…
Musyawarah
Politik partisipatif
Politik uang
Pemilu langsung
Pluralisme
Prinsip keadilan sosial diterapkan melalui…
Monopoli
Distribusi berkeadilan
Privilege ekonomi
Kasta elit
Sistem absolut
Pemilu yang berkualitas mensyaratkan…
Hoaks
Transparansi
Intimidasi
Polarisasi
Afiliasi paksa
Hak asasi warga negara tidak dapat dicabut kecuali…
Bahaya negara
Pilihan pemimpin
Perintah sponsor
Tekanan asing
Izin komunitas
Hukum yang berkeadilan mengandung asas bahwa…
Hukum milik penguasa
Semua tunduk hukum
Kekuasaan di atas hukum
Kepentingan kelompok diutamakan
Elite dilindungi
Korupsi menjadi tantangan karena merusak…
Demokrasi
Seni budaya
Teknologi
Perdagangan
Sastra
Penegakan hukum selektif menyebabkan…
Legitimasi
Ketidakpercayaan publik
Partisipasi
Integritas
Keadilan sosial
Instrumen pengawasan hukum di Indonesia salah satunya adalah…
Mafia hukum
Media sosial
KPK
Forum lokal
Konsultan partai
Tantangan aparat penegak hukum di era digital adalah…
Pengetahuan terbatas
Bukti digital kompleks
Sistem hukum statis
Minim teknologi
Peran internasional
Wawasan Nusantara memperkuat kesadaran bahwa Indonesia adalah…
Negara pulau tanpa persatuan
Negara seragam budaya
Negara kepulauan bersatu
Negara benua tunggal
Negara federasi
Prinsip geopolitik Indonesia didasarkan pada…
Continental state
Maritime state
Desert state
Socialist state
Colonial state
Globalisasi menguji Wawasan Nusantara melalui…
Modernisasi budaya
Arus nilai asing
Identitas daerah
Tradisi lokal
Kearifan nasional
Sikap nasionalisme moderat diperlukan agar…
Menolak dunia luar
Menerima globalisasi selektif
Menghapus identitas
Membatasi IPTEK
Mendukung isolasi
Konflik batas wilayah memperkuat urgensi…
Perdagangan bebas
Wawasan Nusantara
Desentralisasi penuh
Migrasi internasional
Komunitas digital
Ketahanan nasional bersifat…
Parsial
Holistik
Tunggal
Liberal
Simbolik
Ancaman nonmiliter terbesar adalah…
Serangan laut
Infiltrasi budaya
Invasi darat
Militer kolonial
Penjajahan fisik
Ketahanan ekonomi berperan dalam…
Ketergantungan impor
Stabilitas nasional
Ekonomi spekulatif
Sanksi internal
Krisis identitas
Ketahanan nasional membutuhkan partisipasi…
Pemerintah saja
Semua warga
Militer penuh
Investor asing
Golongan tertentu
Teknologi digital mempengaruhi ketahanan melalui…
Edukasi dan serangan siber
Seni tari kontemporer
Pertanian organik
Kearifan lokal
Upacara adat
Bela negara bukan hanya tugas TNI tetapi juga…
Pengusaha global
Seluruh warga
Komunitas birokrasi
Pegawai pajak
Pers internasional
Nilai bela negara berorientasi pada…
Identitas pribadi
Loyalitas pada negara
Kepentingan kelompok
Polarisasi politik
Sentimen primordial
Media digital dapat menjadi sarana bela negara melalui…
Penyebaran hoaks
Konten kebangsaan
Polarisasi debat
Perang komentar
Provokasi ekstrem
Ancaman bela negara terbesar generasi digital adalah…
Literasi tinggi
Ideologi transnasional
Prestasi teknologi
Kemandirian ekonomi
Nasionalisme modern
Bela negara dilakukan dengan…
Intoleransi
Ketaatan hukum
Perusakan fasilitas
Perpecahan publik
Konflik suku
Seorang warga menolak pajak karena merasa pemerintah tidak adil. Tindakan yang tepat sesuai UUD adalah…
Menolak kewajiban
Mengajukan keberatan sesuai hukum
Menghasut masyarakat
Menghindar dari aturan
Melakukan sabotase
Sebuah perda melarang ibadah agama tertentu di wilayahnya. Berdasarkan UUD, tindakan yang benar adalah…
Mendukung perda
Uji materi
Membiarkan
Penutupan ibadah
Pemaksaan mayoritas
Sebuah hoaks politik memicu kerusuhan publik. Solusi konstitusional adalah…
Pembiaran
Edukasi publik
Sensor total
Hukuman massal
Pemberlakuan darurat
Jika pemerintah menetapkan kebijakan tanpa partisipasi publik, maka yang dilemahkan adalah prinsip…
Efisiensi
Demokrasi
Militerisme
Ekonomi
Konsumerisme
Ketika aturan hukum berubah mengikuti tekanan kelompok tertentu, maka yang terganggu adalah…
Kepastian hukum
Perdagangan
Pariwisata
Politik lokal
Hiburan publik
Seorang mahasiswa menyebarkan ujaran kebencian menggunakan alasan kebebasan berekspresi. Berdasarkan UUD, tindakan tersebut…
Dilindungi
Tidak dibenarkan
Diutamakan
Dimaafkan
Diimbau
Jika pendidikan kewarganegaraan diabaikan, dampak jangka panjangnya adalah…
Solidaritas meningkat
Krisis identitas nasional
Demokrasi stabil
Hukum kuat
Nasionalisme naik
Ketika partai politik memaksakan kepentingan privat, maka prinsip demokrasi yang dilanggar adalah…
A. Musyawarah
B. Ego sosial
C. Kebebasan terbuka
D. Konsensus sosial
E. Supremasi hukum
Jika masyarakat tidak percaya pada hukum, maka negara menghadapi ancaman…
Kepercayaan publik
Disintegrasi
Kemandirian
Positivisme sosial
Pembangunan
Generasi muda yang memahami Pancasila dan UUD 1945 akan mampu…
Mengabaikan bela negara
Memperkuat NKRI
Menghapus hukum
Mengurangi partisipasi
Melemahkan integrasi
