wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PKR1

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Makna dari "Bangga Rupiah" sebagaimana dijelaskan dalam buku edukasi adalah...

a)

Rupiah memiliki nilai tukar yang tinggi terhadap mata uang asing.

b)

Rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa dan alat pemersatu.

c)

Rupiah dapat dengan mudah ditukarkan di semua negara.

d)

Rupiah adalah mata uang dengan desain yang paling cantik di dunia.

2.

Penghargaan internasional "Best New Banknote Series" dari IACA pada tahun 2023 diberikan kepada...

a)

Uang Rupiah logam TE 2022

b)

Uang Rupiah kertas TE 2022

c)

Desain uang Rupiah tahun 2016

d)

Sistem pengamanan uang Rupiah

3.

Fungsi Rupiah sebagai "alat penyimpan nilai" berarti...

a)

Uang harus disimpan di bank dan tidak boleh digunakan.

b)

Nilainya stabil sehingga dapat digunakan untuk membeli barang/jasa di masa depan.

c)

Uang harus disimpan dalam bentuk emas.

d)

Nilainya pasti akan naik dari waktu ke waktu.

4.

Menggunakan Rupiah hingga ke daerah paling terpencil dan perbatasan sangat penting karena...

a)

Mempermudah transaksi dengan negara tetangga.

b)

Merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c)

Bank Indonesia memiliki cabang di semua daerah.

d)

Uang asing tidak berlaku di daerah tersebut.

5.

Salah satu dampak dari belanja produk dalam negeri adalah...

a)

Nilai impor akan meningkat.

b)

Kebutuhan akan valuta asing (valas) dapat berkurang.

c)

Harga produk lokal menjadi lebih mahal.

d)

Mata uang Rupiah akan melemah.

6.

Kebijakan non-internasionalisasi Rupiah dalam UU No. 7 Tahun 2011 secara filosofis mencerminkan prinsip...

a)

Otonomi daerah dalam kebijakan moneter

b)

Kedaulatan moneter sebagai bagian dari kedaulatan negara

c)

Liberalisasi pasar valuta asing

d)

Integrasi ekonomi global yang terbatas

e)

Fleksibilitas penggunaan mata uang asing

7.

Jika ditemukan transaksi jual beli properti di Jakarta yang menggunakan Dolar AS dalam kontraknya, analisis hukum yang tepat berdasarkan UU Mata Uang adalah...

a)

Sah selama kedua pihak menyetujui

b)

Sah jika ditujukan untuk pembayaran ke luar negeri

c)

Melanggar hukum karena termasuk transaksi keuangan di wilayah NKRI

d)

Diperbolehkan selama dilaporkan ke Bank Indonesia

e)

Boleh asalkan tidak melibatkan bank

8.

Pembatasan pembawaan uang tunai Rupiah ke luar negeri (PBI 4/8/2002) secara fundamental bertujuan untuk...

a)

Membatasi mobilitas warga negara

b)

Mencegah pelarian modal dan menjaga stabilitas moneter

c)

Meningkatkan penggunaan mata uang asing

d)

Mengurangi volume uang beredar

e)

Membatasi kegiatan pariwisata ke luar negeri

9.

Program BI Jangkau dan Kas Titipan di daerah 3T secara konseptual merupakan implementasi dari prinsip...

a)

Efisiensi anggaran negara

b)

Keadilan akses financial dan kedaulatan moneter

c)

Desentralisasi fiskal

d)

Otonomi daerah

e)

Digitalisasi ekonomi

10.

Larangan penolakan Rupiah (Pasal 23 UU Mata Uang) dengan pengecualian adanya keraguan keaslian, secara analitis bertujuan untuk...

a)

Memberikan kewenangan kepada merchant untuk menolak uang lusuh

b)

Menjaga otoritas Bank Indonesia sebagai pencetak uang

c)

Mempertahankan fungsi Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah

d)

Mencegah penerimaan uang palsu

e)

Membatasi transaksi tunai

11.

Penggunaan Rupiah di daerah perbatasan seperti Sebatik memiliki signifikansi strategis karena...

a)

Memudahkan transaksi dengan negara tetangga

b)

Menegaskan simbol kedaulatan di wilayah terdepan

c)

Mengurangi ketergantungan pada mata uang asing

d)

Meningkatkan efisiensi perdagangan

e)

Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal

12.

Koordinasi BI dengan TNI AL dalam pendistribusian Rupiah ke daerah terluar mencerminkan pendekatan...

a)

Militerisme dalam kebijakan moneter

b)

Sinergi antarlembaga untuk menegakkan kedaulatan

c)

Desentralisasi keamanan

d)

Efisiensi anggaran pertahanan

e)

Kolaborasi internasional

13.

Sanksi administratif bagi pelanggaran pembawaan uang tunai (10% dari jumlah yang dibawa) secara konseptual berfungsi sebagai...

a)

Sumber pendapatan negara

b)

Disinsentif agar kepatuhan terhadap pengaturan arus uang terjaga

c)

Subsidi bagi pelaku ekonomi perbatasan

d)

Kompensasi atas biaya penegakan hukum

e)

Pendanaan operasi moneter

14.

Sanksi pembatasan pembawaan uang tunai lintas batas dirancang terutama sebagai...

a)

Kompensasi bagi Bank Indonesia

b)

Alat restorasi dan pencegah (deterrent) pelanggaran

c)

Pengganti pidana penjara

d)

Insentif untuk melaporkan harta

15.

Konsep "Bela Negara Tanpa Senjata" melalui penggunaan Rupiah pada hakikatnya merupakan...

a)

Pengabdian sesuai profesi di bidang keuangan

b)

Bentuk partisipasi warga negara dalam menegakkan kedaulatan moneter

c)

Pelatihan dasar kemiliteran non-fisik

d)

Pendidikan kewarganegaraan melalui praktik ekonomi

e)

Wajib militer dalam bentuk ekonomi

16.

Pertimbangan utama BI mencabut dan menarik seri tertentu uang Rupiah dari peredaran adalah...

a)

Mengurangi jumlah uang beredar

b)

Mengatasi inflasi

c)

Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pengamanan dan memerangi pemalsuan

d)

Mengubah desain untuk estetika

e)

Menarik uang lama yang usang

17.

Dalam konteks kedaulatan, kewenangan BI sebagai satu-satunya lembaga yang mencetak dan mengedarkan Rupiah bersifat...

a)

Delegatif dari pemerintah

b)

Eksklusif dan tidak dapat dialihkan

c)

Dapat dibagi dengan pihak swasta

d)

Bersifat sementara

e)

Hanya administratif

18.

Jika perusahaan asing di Indonesia membayar gaji karyawan WNI dengan mata uang asing, analisis hukumnya adalah...

a)

Sah karena perusahaannya asing

b)

Sah jika karyawan menyetujui

c)

Melanggar UU Mata Uang karena transaksi pembayaran di wilayah NKRI

d)

Diperbolehkan untuk transaksi tertentu

e)

Boleh asalkan dilaporkan ke BI

19.

Pengecualian penggunaan valas untuk transaksi APBN (misal pembayaran utang luar negeri) menunjukkan bahwa...

a)

Rupiah tidak diwajibkan untuk semua transaksi pemerintah

b)

Kedaulatan moneter bersifat absolut tanpa pengecualian

c)

Pengecualian diberikan untuk transaksi yang secara inherent memerlukan valas karena sifatnya yang internasional

d)

Pemerintah memiliki hak prerogatif dalam penggunaan mata uang

e)

BI tidak berwenang mengatur transaksi APBN

20.

Keberharusan BI berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan pencetakan uang mencerminkan prinsip...

a)

Akuntabilitas dan checks and balances dalam kebijakan moneter

b)

Dominasi pemerintah atas BI

c)

Desentralisasi pencetakan uang

d)

Transparansi publik yang mutlak

e)

Efisiensi biaya pencetakan

21.

Ancaman kedaulatan moneter di daerah perbatasan dinilai lebih berbahaya daripada di perkotaan terutama karena...

a)

Volume transaksinya lebih besar

b)

Berimplikasi langsung pada pengakuan kedaulatan wilayah

c)

Melibatkan lebih banyak warga negara asing

d)

Sulit diawasi oleh otoritas

e)

Menggunakan mata uang yang lebih kuat

22.

Konsep dual quotation (pencantuman harga dalam Rupiah dan valas) dilarang karena berpotensi...

a)

Mematikan usaha kecil

b)

Menyebabkan persaingan tidak sehat

c)

Mengaburkan kedaulatan Rupiah dan menciptakan persepsi dollarisasi

d)

Menyulitkan konsumen dalam menghitung

e)

Melanggar hak cipta desain harga

23.

Masa berlaku penukaran uang Rupiah yang dicabut adalah 10 tahun. Jika seseorang menukarkannya setelah 11 tahun, konsekuensi hukumnya adalah...

a)

Masih dapat ditukar dengan nilai penuh

b)

Dapat ditukar dengan nilai diskon 50%

c)

Tidak dapat ditukar lagi di bank manapun

d)

Masih dapat ditukar di BI dengan proses khusus

e)

Uang tersebut menjadi tidak bernilai

24.

Dalam menilai permohonan pengecualian penggunaan Rupiah pada proyek infrastruktur yang peralatannya diimpor, pertimbangan utama BI adalah...

a)

Besar nilai proyek

b)

Negara asal peralatan

c)

Sumber pembiayaan dan dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi

d)

Reputasi perusahaan kontraktor

e)

Ketersediaan valas di pasar domestik

25.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non-tunai berupa kewajiban membayar 1% dari nilai transaksi. Kebijakan ini secara konseptual merupakan...

a)

Pidana pelanggaran

b)

Sanksi administratif yang bersifat pemulihan (restitusi) dan penjera

c)

Denda perdata

d)

Kompensasi bagi konsumen

e)

Sumbangan wajib kepada negara

26.

Layanan Kas Titipan (Kastip) bagi daerah terpencil secara fundamental berfungsi untuk...

a)

Menggantikan peran bank komersial

b)

Memperluas jaringan kantor BI

c)

Memastikan ketersediaan dan akses terhadap Rupiah layak edar

d)

Meningkatkan tabungan masyarakat

e)

Memfasilitasi transaksi valas

27.

Sebuah hotel di Bali mencantumkan tarif eksklusif dalam Dolar AS di website-nya. Tindakan ini secara hukum...

a)

Sah karena targeting turis asing

b)

Melanggar ketentuan kewajiban kuotasi dalam Rupiah

c)

Diperbolehkan selama ada konversi ke Rupiah saat pembayaran

d)

Sah sebagai bagian dari pemasaran internasional

e)

Boleh asalkan mendapat izin dari BI

28.

Pengecualian penggunaan valas untuk simpanan di bank paling tepat dipahami sebagai pengakuan bahwa masyarakat dan perusahaan membutuhkan instrumen untuk hedging risiko nilai tukar dan transaksi internasional. Implikasi kebijakan ini menunjukkan bahwa BI...

a)

Mampu mengontrol penuh peredaran valas

b)

Menyadari keterbatasan kontrol atas valas dalam perekonomian terbuka

c)

Melarang seluruh transaksi valas di Indonesia

d)

Hanya memperbolehkan valas untuk turis asing

29.

Mekanisme penukaran uang lama yang dicabut melalui layanan Kas Keliling (Kasling) mencerminkan prinsip...

a)

Sentralisasi layanan keuangan

b)

Kemudahan akses (accessibility) bagi masyarakat

c)

Efisiensi operasional BI

d)

Digitalisasi transaksi

e)

Pengurangan uang kartal

30.

Sebuah perusahaan joint venture mengajukan pengecualian penggunaan Rupiah karena kontrak investasi mensyaratkan pembayaran dalam Dolar AS. Respon BI yang paling tepat adalah...

a)

Menolak karena kewajiban Rupiah bersifat mutlak

b)

Menyetujui karena menghormati kontrak investasi

c)

Menganalisis dahulu apakah proyek termasuk infrastruktur strategis dan memenuhi syarat pengecualian

d)

Meminta perusahaan merevisi kontraknya

e)

Hanya menyetujui sebagian transaksinya

31.

Larangan menolak Rupiah tidak berlaku jika terdapat keraguan atas keaslian uang. Implikasi logis dari pengecualian ini adalah...

a)

Masyarakat boleh menolak uang lusuh

b)

Merchant harus memiliki alat pendeteksi keaslian uang

c)

Kewajiban masyarakat untuk mengenali ciri keaslian uang

d)

Hanya bank yang boleh menolak uang

e)

Transaksi tunai menjadi lebih berisiko

32.

Dari perspektif sistem pembayaran, kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non-tunai (seperti kartu kredit) bertujuan untuk...

a)

Memaksa penggunaan produk perbankan domestik

b)

Memperdalam pasar keuangan Rupiah (deepening rupiah market)

c)

Membatasi transaksi online

d)

Meningkatkan fee-based income bank

e)

Mengurangi risiko kredit

33.

Sebuah restoran di kawasan wisata hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit bank asing yang berdenominasi Dolar AS. Tindakan ini, menurut prinsip kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi non-tunai domestik, adalah...

a)

Diperbolehkan karena lokasi wisata

b)

Diperbolehkan jika turis asing yang membayar

c)

Tidak sesuai karena transaksi non-tunai domestik wajib menggunakan Rupiah

d)

Hanya melanggar jika nilainya di atas batas tertentu

e)

Sah jika ada kesepakatan dengan bank asing

34.

Dalam transaksi non-tunai di wilayah NKRI, mata uang apa yang wajib digunakan sebagai mata uang penyelesaian?

a)

Dolar AS

b)

Rupiah

c)

Euro

d)

Yen

35.

Koleksi numismatik di Museum BI, selain sebagai warisan budaya, secara fungsional terutama berperan sebagai...

a)

Menyediakan cadangan uang darurat

b)

Media edukasi sejarah moneter dan kebangsaan

c)

Menjual kembali kepada kolektor

d)

Menunjukkan kekayaan BI

36.

Pencetakan uang khusus (commemorative money) yang tetap sah sebagai alat pembayaran sekaligus memiliki nilai koleksi menunjukkan prinsip...

a)

Fungsi ganda uang

b)

Kesatuan fungsi alat bayar dan simbol sejarah

c)

Komersialisasi uang

d)

Inflasi yang terkendali

37.

Jika seseorang membawa Rupiah senilai Rp150 juta ke luar negeri tanpa izin BI, sanksi yang diterima adalah...

a)

Pidana penjara maksimal 1 tahun

b)

Denda 10% dari jumlah uang yang dibawa (maks Rp300 juta)

c)

Penyitaan seluruh uang yang dibawa

d)

Pencabutan paspor

38.

Penggunaan Rupiah dalam proyek infrastruktur strategis yang dibiayai pinjaman luar negeri sering dikecualikan karena...

a)

Pemerintah tidak percaya pada Rupiah

b)

Skema pembiayaan proyek yang inherent melibatkan aliran valas

c)

BI tidak mampu menyediakan Rupiah dalam jumlah besar

d)

Untuk menghemat cadangan devisa

39.

Larangan dual quotation pada dasarnya melindungi konsumen dari...

a)

Harga yang terlalu murah

b)

Risiko fluktuasi nilai tukar yang tidak perlu dalam transaksi domestik

c)

Penipuan oleh merchant

d)

Produk impor berkualitas rendah

40.

Peran BI dalam mengawasi kepatuhan penggunaan Rupiah pada transaksi non-tunai terutama dilakukan melalui...

a)

Pemeriksaan langsung ke merchant

b)

Kerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran (PSP) dan bank

c)

Laporan dari masyarakat

d)

Inspeksi mendadak ke perusahaan

41.

Sebuah platform e-commerce internasional yang melayani penjualan ke Indonesia berkewajiban, berdasarkan asas teritorial, untuk...

a)

Mencantumkan harga dalam Rupiah untuk barang yang dikirim ke Indonesia

b)

Bebas menggunakan mata uang apa pun

c)

Wajib membayar pajak dalam Rupiah

d)

Mengutip harga ganda dalam Rupiah dan valuta asing

42.

Pemilihan pahlawan nasional dari berbagai daerah untuk gambar pada uang Rupiah secara sosiologis berfungsi terutama sebagai...

a)

Dekorasi estetis semata

b)

Instrumen nation building dan penguatan identitas kebangsaan

c)

Penghormatan kepada keluarga pahlawan

d)

Propaganda pemerintah

e)

Mengajarkan sejarah secara detail

43.

Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" pada Burung Garuda di uang Rupiah, dalam konteks kebangsaan, bermakna...

a)

Toleransi dalam keberagaman suku, agama, dan budaya untuk mencapai tujuan nasional

b)

Persamaan dalam segala hal

c)

Dominasi budaya mayoritas

d)

Otonomi daerah yang seluas‑luasnya

e)

Pembentukan budaya nasional yang homogen

44.

Penerapan konsep "satu negara satu mata uang" di Indonesia pasca kemerdekaan bertujuan utama untuk...

a)

Menghilangkan mata uang daerah (ORIDA)

b)

Mempermudah perdagangan internasional

c)

Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kesatuan moneter

d)

Menyeragamkan sistem ekonomi daerah

e)

Mengikuti standar global

45.

Dibandingkan sistem multi currency, keunggulan utama sistem mata uang tunggal seperti Rupiah adalah...

a)

Nilainya lebih stabil di pasar global

b)

Pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan moneter domestik

c)

Memudahkan transaksi dengan luar negeri

d)

Tidak perlu cadangan devisa

e)

Bebas dari inflasi

46.

Sejarah panjang Rupiah, dari ORI hingga sekarang, pada intinya merefleksikan...

a)

Perubahan desain yang terus menerus

b)

Perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi dan moneter

c)

Fluktuasi nilai tukar yang tidak stabil

d)

Pengaruh kolonial yang masih kuat

e)

Inovasi teknologi pencetakan uang

47.

Gambar kekayaan alam dan budaya (misalnya Komodo, Tari Piring) pada Rupiah terutama berfungsi sebagai...

a)

Pemikat wisatawan mancanegara

b)

Media promosi pariwisata gratis

c)

Representasi identitas nasional yang mempersatukan keberagaman

d)

Pengingat daerah asal gambar dicetak

e)

Elemen desain tanpa makna khusus

48.

Kelahiran ORI pada 1946 memiliki makna politis yang sangat dalam, yaitu...

a)

Dimulainya sistem keuangan modern

b)

Deklarasi kemerdekaan ekonomi dari penjajah

c)

Pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia

d)

Berakhirnya sistem barter

e)

Awal penggunaan uang kertas

49.

Kebijakan "Gunting Sjafruddin" yang memotong nilai uang secara drastis, secara analitis merupakan kebijakan moneter yang...

a)

Populistik dan merugikan rakyat

b)

Berisiko tinggi namun dianggap perlu untuk menyelamatkan perekonomian

c)

Menunjukkan ketidaksiapan BI

d)

Inkonsitusional

e)

Meniru kebijakan negara lain

50.

Filosofi "Si tou timou tumou tou" dari Sam Ratulangi yang terinspirasi dari nilai kemanusiaan, selaras dengan sila Pancasila, yaitu...

a)

Ketuhanan Yang Maha Esa

b)

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

c)

Persatuan Indonesia

d)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

e)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

51.

Keberadaan Museum Bank Indonesia tidak hanya sebagai penyimpan koleksi, tetapi juga berfungsi sebagai...

a)

Sumber pendapatan bagi BI

b)

Media komunikasi kebijakan dan edukasi kebanksentralan bagi masyarakat

c)

Tempat rekreasi yang menarik

d)

Kantor cabang BI yang aktif

e)

Pusat penelitian numismatik internasional

52.

Pilihan untuk tidak menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang dapat digunakan secara internasional (non-internasionalisasi) didasari pertimbangan strategis, yaitu...

a)

Melindungi Rupiah dari gejolak pasar keuangan global yang dapat mengganggu stabilitas domestik

b)

Ketidaksiapan infrastruktur keuangan Indonesia

c)

Nilai Rupiah yang terlalu rendah

d)

Keengganan berintegrasi dengan ekonomi global

e)

Larangan dari lembaga keuangan internasional

53.

Gambar wayang Gatotkaca pada uang Dai Nippon masa pendudukan Jepang menunjukkan strategi...

a)

Monetisasi budaya untuk legitimasi kekuasaan

b)

Penghormatan Jepang pada budaya Indonesia

c)

Upaya mempopulerkan wayang

d)

Kesalahan desain yang tidak disengaja

e)

Pengakuan terhadap kesenian tradisional

54.

Peralihan status De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 1953 menandai...

a)

Penguatan kedaulatan moneter dengan memiliki bank sentral nasional

b)

Berakhirnya sistem perbankan kolonial

c)

Awal penggunaan uang kertas BI

d)

Dimulainya kebijakan moneter independen

e)

Nasionalisasi semua bank asing

55.

Dibandingkan dengan negara yang menganut multi currency, Indonesia dengan mata uang tunggal Rupiah memiliki keunggulan utama dalam hal apa?

a)

Kemudahan melakukan transaksi lintas negara

b)

Stabilitas harga dan inflasi yang lebih mudah dikendalikan

c)

Kebebasan bagi warga untuk memilih mata uang

d)

Keterbukaan ekonomi yang lebih tinggi

e)

Ketahanan terhadap krisis global

56.

Nilai intrinsik uang kertas Rupiah modern jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa uang Rupiah berfungsi sebagai...

a)

Barang berharga

b)

Alat tukar yang nilainya berdasarkan kepercayaan (fiat money)

c)

Komoditas yang dapat diperjualbelikan

d)

Simbol semata

e)

Bukti hutang

57.

Dalam upaya menurunkan inflasi yang tinggi, Bank Indonesia berencana menaikkan suku bunga acuan dalam kerangka Inflation Targeting Framework (ITF). Analisis logika ekonomi yang tepat adalah...

a)

Menaikkan suku bunga akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga permintaan agregat turun

b)

Menaikkan suku bunga membuat pinjaman lebih mahal, investasi dan konsumsi berkurang, sehingga tekanan inflasi menurun

c)

Menaikkan suku bunga akan melemahkan nilai Rupiah, sehingga impor menjadi lebih murah dan meredam inflasi

d)

Menaikkan suku bunga bertujuan langsung menurunkan harga-harga barang yang diatur pemerintah

58.

Dalam UU BI, konsep "kestabilan nilai Rupiah" bersifat dua dimensi. Manakah kombinasi dimensi yang tepat?

a)

Stabilitas fiskal dan stabilitas neraca perdagangan

b)

Stabilitas harga di dalam negeri dan stabilitas nilai tukar terhadap mata uang asing

c)

Stabilitas suku bunga dan pertumbuhan ekonomi

d)

Stabilitas pasar tenaga kerja dan neraca pembayaran

59.

Jika BI mendeteksi gelembung spekulasi di pasar saham dan properti yang mengancam stabilitas sistem keuangan, tindakan paling tepat sesuai tugas BI adalah...

a)

Melarang langsung transaksi di pasar saham dan properti

b)

Menetapkan kebijakan makroprudensial seperti menaikkan rasio LTV kredit properti

c)

Membeli saham overvalued untuk menstabilkan harga

d)

Meminta OJK menaikkan suku bunga acuan

60.

Dalam pengambilan keputusan di Dewan Gubernur BI, jika tidak tercapai mufakat, bagaimana keputusan akhir ditentukan?

a)

Berdasarkan suara terbanyak

b)

Berdasarkan instruksi dari pemerintah

c)

Berdasarkan musyawarah warga masyarakat

d)

Gubernur memutuskan sendiri karena memiliki prerogatif

61.

Sebelum UU No. 23 Tahun 1999, BI sering membiayai defisit pemerintah dengan mencetak uang (fiscal financing). Dampak jangka panjang yang menjadi alasan utama pelarangannya adalah...

a)

Nilai tukar Rupiah menguat drastis

b)

Suku bunga pinjaman bank komersial turun

c)

Terjadi inflasi yang sangat tinggi (hiperinflasi)

d)

Cadangan devisa Indonesia meningkat

62.

Sebagai bank sirkulas, BI memiliki hak oktroi. Implikasi praktis hak ini adalah...

a)

Menetapkan suku bunga pinjaman untuk semua bank

b)

Mencetak dan mengedarkan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah

c)

Mengatur seluruh kegiatan perbankan Indonesia

d)

Memonopoli jasa transfer antarbank

63.

Dalam kerangka Inflation Targeting Framework (ITF), penetapan "sasaran inflasi" dilakukan oleh...

a)

Bank Indonesia sendiri

b)

Pemerintah bersama Bank Indonesia

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

64.

Pernyataan: "Kebijakan moneter BI tidak efektif jika transmisi melalui perbankan terhambat, misalnya karena tingginya NPL." Analisis yang tepat adalah...

a)

Salah, karena BI bisa langsung menyalurkan kredit ke sektor usaha

b)

Benar, karena bank dengan NPL tinggi cenderung lebih berhati-hati sehingga respons terhadap penurunan suku bunga BI melemah

c)

Salah, karena kebijakan moneter hanya mempengaruhi nilai tukar, bukan kredit

d)

Benar, karena NPL tinggi memaksa BI menurunkan suku bunga acuan

65.

BI meluncurkan sistem BI-FAST untuk mempercepat dan mempermurah transaksi pembayaran ritel. Analisis strategis yang paling tepat terhadap peran BI dalam kebijakan ini adalah...

a)

Meningkatkan pendapatan BI dari fee-based income.

b)

Memindahkan tanggung jawab sistem pembayaran kepada swasta.

c)

Mendorong inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi nasional.

d)

Mengurangi peran bank komersial dalam transfer dana.

66.

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI berperan sebagai Lender of the Last Resort (LoLR). Tindakan apa yang paling tepat menggambarkan fungsi ini?

a)

Memberikan pinjaman lunak kepada UMKM untuk mendorong ekonomi.

b)

Memberikan pinjaman darurat kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah bank rush.

c)

Membeli surat utang pemerintah di pasar primer untuk membiayai APBN.

d)

Menyalurkan kredit program kepada BUMN untuk proyek strategis.

67.

Perbedaan utama antara tugas BI dalam "menjaga stabilitas moneter" dan "menjaga stabilitas sistem keuangan" terletak pada...

a)

Obyek yang distabilkan: nilai uang vs. keseluruhan sistem keuangan.

b)

Instrumen yang digunakan: hanya suku bunga vs. hanya makroprudensial.

c)

Lembaga yang bertanggung jawab: BI vs. OJK.

d)

Tujuannya: jangka pendek vs. jangka panjang.

68.

Jika inflasi inti Indonesia tetap rendah sementara inflasi keseluruhan melonjak karena kenaikan harga BBM bersubsidi (guncangan sisi penawaran), respons kebijakan moneter BI yang paling analitis adalah...

a)

Segera menaikkan suku bunga acuan secara agresif.

b)

Tidak merespons dengan kebijakan moneter karena guncangan bersifat sementara dan berasal dari sisi penawaran.

c)

Meminta pemerintah mencabut subsidi BBM.

d)

Melonggarkan kebijakan moneter untuk mendorong produksi.

69.

Pasca krisis global 2008, banyak bank sentral termasuk BI mengadopsi kebijakan makroprudensial. Analisis yang tepat mengenai kebijakan ini adalah...

a)

Menggantikan peran suku bunga sebagai alat kebijakan moneter.

b)

Berfokus pada kesehatan individual setiap bank.

c)

Ditujukan untuk membatasi risiko sistemik yang membahayakan seluruh sistem keuangan.

d)

Dikelola sepenuhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

70.

Pernyataan manakah yang SELARAS dengan esensi independensi bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter jangka panjang?

a)

Kebijakan moneter dapat diarahkan demi pembiayaan APBN jangka pendek.

b)

Independensi diperlukan agar kebijakan tidak memicu inflasi jangka panjang.

c)

Independensi berarti BI tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah.

d)

Independensi membuat BI berfokus pada kredit program sektoral.

71.

Dalam struktur Dewan Gubernur BI terdapat posisi Deputi Gubernur Senior. Analisis filosofis yang tepat mengenai tujuan posisi ini adalah...

a)

Sebagai calon pengganti Gubernur jika berhalangan.

b)

Untuk mengkoordinasi Deputi Gubernur lainnya dan membantu Gubernur dalam tugas-tugas strategis.

c)

Sebagai perwakilan pemerintah dalam Dewan Gubernur.

d)

Untuk memimpin rapat Dewan Gubernur jika Gubernur tidak hadir.

72.

Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan perbankan. Keuntungan utama dari pemisahan fungsi tersebut menjadi BI dan OJK adalah...

a)

BI dapat mencetak uang lebih leluasa untuk pembiayaan pembangunan.

b)

Tercipta spesialisasi: BI fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, OJK fokus pada pengawasan industri jasa keuangan.

c)

Kebijakan moneter dapat ditetapkan oleh OJK karena lebih memahami kondisi perbankan.

d)

BI tidak lagi perlu berkoordinasi dengan lembaga lain dalam menjaga stabilitas keuangan.

73.

Ketika Rupiah melemah signifikan, BI melakukan intervensi di pasar valas. Analisis efektivitas kebijakan ini dalam jangka menengah yang paling tepat adalah...

a)

Selalu efektif karena cadangan devisa BI tidak terbatas.

b)

Tidak efektif sama sekali karena pasar valas terlalu besar.

c)

Dapat menstabilkan volatilitas jangka pendek, tetapi nilai tukar jangka menengah ditentukan fundamental ekonomi.

d)

Akan menyebabkan cadangan devisa habis sehingga harus dihindari.

74.

Kerjasama antara BI, OJK, dan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) penting karena...

a)

Membuat satu lembaga baru yang menggantikan peran BI.

b)

Memastikan kebijakan moneter, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan selaras untuk mencegah dan menangani krisis.

c)

Mengurangi kebutuhan akuntabilitas publik terhadap kebijakan.

d)

Mengalihkan seluruh pengawasan sistem pembayaran kepada LPS.

75.

Konsep akuntabilitas demokratis BI tercermin dari pemisahan tugas antara BI dan OJK karena...

a)

Membatasi kewenangan BI hingga tidak dapat melakukan intervensi pasar valas.

b)

Menghilangkan peran BI dalam stabilitas moneter.

c)

Mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas masing-masing lembaga.

d)

Memberikan kewenangan OJK menentukan nilai tukar Rupiah.

76.

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing adalah...

a)

Menjaga cadangan devisa yang cukup

b)

Melakukan intervensi di pasar valuta asing

c)

Menetapkan suku bunga acuan

d)

Melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain

77.

Penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk...

a)

Mempercepat proses pencetakan uang

b)

Meningkatkan efisiensi transaksi

c)

Menjaga keamanan data nasabah

d)

Mengurangi biaya operasional bank

78.

Fungsi utama dari uang kertas Rupiah yang baru dikeluarkan adalah...

a)

Menunjukkan kemajuan desain grafis

b)

Menjadi simbol kekayaan negara

c)

Menjadi koleksi bagi para numismatis

d)

Menjadi alat pembayaran yang sah

79.

Dalam konteks pengawasan moneter, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah sangat penting karena...

a)

Bank Indonesia memiliki otoritas penuh dalam mencetak uang

b)

Bank Indonesia dapat mengatur suku bunga untuk mempengaruhi inflasi

c)

Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan fiskal negara

d)

Bank Indonesia memiliki akses langsung ke pasar internasional

e)

Bank Indonesia dapat mengontrol semua transaksi luar negeri

80.

Ketentuan mengenai penggunaan Rupiah dalam transaksi di wilayah NKRI bertujuan untuk...

a)

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang lokal

b)

Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal

c)

Mengurangi ketergantungan pada mata uang asing

d)

Memfasilitasi perdagangan internasional

e)

Menjaga stabilitas harga barang dan jasa

81.

Dalam upaya menjaga kedaulatan moneter, kebijakan pembatasan penggunaan mata uang asing di Indonesia bertujuan untuk...

a)

Meningkatkan penggunaan Rupiah dalam transaksi domestik

b)

Menarik investasi asing ke dalam negeri

c)

Meningkatkan daya saing produk lokal

d)

Memperkuat posisi Rupiah di pasar global

e)

Mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh mata uang asing

82.

Dalam konteks pengaturan moneter, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah adalah...

a)

Semua jawaban benar

b)

Melakukan intervensi pasar valuta asing

c)

Menentukan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing

d)

Menetapkan suku bunga acuan

83.

Jika terjadi inflasi yang tinggi, langkah yang tepat bagi Bank Indonesia untuk mengatasinya adalah...

a)

Memperkuat nilai tukar Rupiah

b)

Menurunkan suku bunga

c)

Meningkatkan suku bunga

d)

Menambah jumlah uang beredar

84.

Penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan di Indonesia dapat meningkatkan...

a)

Semua jawaban benar

b)

Aksesibilitas layanan keuangan

c)

Keamanan data

d)

Kecepatan transaksi

85.

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah di pasar internasional adalah...

a)

Menetapkan suku bunga acuan

b)

Melakukan intervensi pasar valuta asing

c)

Menjaga cadangan devisa yang cukup

d)

Semua jawaban benar

86.

Penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan di Indonesia bertujuan untuk...

a)

Mempercepat proses pencetakan uang

b)

Menurunkan biaya operasional bank

c)

Meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi

d)

Memperluas akses keuangan bagi masyarakat

87.

Fungsi utama dari uang sebagai alat tukar dalam perekonomian adalah...

a)

Menjadi ukuran nilai barang dan jasa

b)

Memudahkan transaksi jual beli

c)

Semua jawaban benar

d)

Menjadi alat penyimpan nilai

88.

Dalam konteks perekonomian Indonesia, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk...

a)

Menarik investasi asing tanpa regulasi

b)

Memperkuat posisi mata uang asing

c)

Meningkatkan jumlah uang beredar tanpa batas

d)

Mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar

89.

Ketentuan mengenai penggunaan Rupiah dalam transaksi di wilayah NKRI diatur dalam...

a)

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

b)

Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Transaksi

c)

Peraturan Pemerintah tentang Pajak

d)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

90.

Fungsi utama dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah...

a)

Menetapkan kebijakan fiskal untuk pemerintah

b)

Menetapkan suku bunga yang tinggi untuk menarik investor

c)

Menjaga kestabilan nilai Rupiah dan inflasi

d)

Memperluas jaringan bank di seluruh dunia

91.

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah sangat penting karena...

a)

Semua jawaban benar

b)

Memastikan ketersediaan uang di masyarakat

c)

Menjaga inflasi tetap rendah

d)

Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan

92.

Penggunaan Rupiah dalam transaksi internasional dapat meningkatkan...

a)

Kesulitan dalam perdagangan internasional

b)

Stabilitas ekonomi domestik

c)

Ketergantungan pada mata uang asing

d)

Risiko fluktuasi nilai tukar

93.

Fungsi utama dari uang kertas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah...

a)

Alat penyimpan nilai yang tidak terpengaruh inflasi

b)

Simbol kekayaan negara

c)

Media promosi untuk pariwisata

d)

Alat tukar yang sah dalam transaksi

94.

Dalam konteks pengawasan moneter, peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah sangat penting karena...

a)

Nilai Rupiah berhubungan erat dengan cadangan devisa negara

b)

Bank Indonesia memiliki otoritas penuh dalam mencetak uang

c)

Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan lembaga keuangan

d)

Stabilitas nilai Rupiah berdampak langsung pada inflasi

e)

Bank Indonesia dapat mengatur suku bunga secara fleksibel

95.

Penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan di Indonesia bertujuan untuk...

a)

Mempercepat proses pencetakan uang baru

b)

Meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi

c)

Mengurangi ketergantungan pada mata uang fisik

d)

Memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan

e)

Menurunkan biaya operasional bank

96.

Dalam upaya mendorong penggunaan Rupiah, pemerintah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk...

a)

Menarik investasi asing ke dalam negeri

b)

Menjaga kedaulatan ekonomi nasional

c)

Menurunkan inflasi melalui pengendalian mata uang asing

d)

Memperkuat posisi Rupiah di pasar global

e)

Meningkatkan transaksi internasional menggunakan Rupiah

97.

Peran BI dalam menjaga stabilitas moneter di Indonesia dapat dilihat dari...

a)

Pengaturan jumlah uang beredar

b)

Kerja sama dengan lembaga keuangan internasional

c)

Pengawasan terhadap transaksi internasional

d)

Penetapan tarif pajak yang tinggi

98.

Dalam konteks perekonomian, prinsip "Kedaulatan Uang" mengacu pada...

a)

Penghapusan mata uang daerah

b)

Pengakuan terhadap mata uang lokal sebagai alat pembayaran yang sah

c)

Penggunaan mata uang asing dalam transaksi domestik

d)

Pengaturan nilai tukar oleh pasar internasional

e)

Pengendalian penuh pemerintah atas kebijakan moneter

99.

Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dapat dilihat dari...

a)

Menentukan jumlah uang yang beredar

b)

Menetapkan suku bunga acuan

c)

Semua jawaban benar

d)

Hanya mengawasi transaksi perbankan

e)

Melakukan intervensi di pasar valuta asing

100.

Ketentuan mengenai penggunaan Rupiah dalam transaksi di Indonesia bertujuan untuk...

a)

Mempermudah transaksi internasional

b)

Meningkatkan penggunaan mata uang asing

c)

Menjaga stabilitas ekonomi nasional

d)

Menjaga daya beli masyarakat

e)

Menarik investasi asing