Pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui ...

Peraturan Daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ...

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil atau perangkat daerah disebut ....

Berikut yang tidak termasuk pada fungsi pengaturan pemerintah pusat pada pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...

Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000.

Sebab

Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

_{Perhatikan data berikut :}

_{(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama}

_{(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri}

_{(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan}

_{(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi}

_{(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan}

_{Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah}

_{pusat ditunjukkan oleh nomor....}

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan....

Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...

Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip

Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan...saling melengkapi satu sama lain.

Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk…

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...

DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ...

Perhatikan pernyataan di bawah ini !

1. Mengelola aparatur daerah

2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

3. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah

4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan

Dari pernyataan diatas yang merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi ditunjukkan pada nomor ...

Kepala dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul...

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah...

Yang bukan merupakan latar belakang Kebijakan otonomi daerah adalah …

Komponen-komponen pemerintah pusat adalah...

Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah disebut...

Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan...

Berikut bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali...

Badan eksekutif di daerah kabupaten adalah...

Berikut ini bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali....

Kedudukan DPRD terhadap pemerintah daerah adalah...

Kepala daerah dan DPRD harus bekerja sama dalam menetapkan...

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…

Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama (2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri (3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan (4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi (5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannyasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiadansebagaidaerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah....

1. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....

penetapan pejabat diplomatik dan melakukan perjanjian dengan negara lain merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi yang tingkatannya lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya yang tingkatannya lebih rendah. Yang termasuk aparat-aparat pemerintahan daerah adalah ….

Di bawah ini yang bukan prinsip otonomi daerah adalah ....

Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan otonomi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai ….

Perhatikan data dibawah ini!

1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur

2) Kelembagaan pemerintah DIY

3) Tata Cara Pemilu Gubernur

4) Tata ruang.

Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2012 terdapat pada nomor…

Kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Pernyataan tersebut merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan dimensi ....

Berikut ini merupakan contoh dampak positif dari otonomi daerah adalah…

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ....

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu...

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip…

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas 34 provinsi. Luasnya wilayah NKRI menyebabkan pemerintahan pusat tidak dapat mengambil alih keseluruhan urusan pemerintahan daerah pada tiap-tiap provinsi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah menjadi solusi penanganan urusan pemerintahan pusat dan daerah. Otonomi daerah dianggap sebagai solusi dengan alasan….

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Pembagian urusan tersebut meliputi….

Ketika salah satu agama yang ada di Indonesia merayakan hari raya keagamaan, pemeirntah menetapkan pada tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. Kewenangan tersebut merupakan wujud dari urusan….

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ….

Perhatikan wacana di bawah ini!

Daerah X yang terletak di wilayah dataran rendah memiliki potensi alam yang subur. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah X untuk menanam padi dan tanaman pangan lain. Pemerintah daerah X berupaya menjadi penghasil beras terbesar di Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat setempat.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan wacana di atas adalah....

Salah satu tujuan adanya otonomi daerah ialah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat daerah sesuai potensi daerah yang dimiliki. Untuk meningkatkan daya saing setiap daerah perlu dilakukan….

Perhatikan wacana di bawah ini!

Wilayah negara Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Kondisi, potensi serta kebutuhan setiap provinsi berbeda-beda. Di satu sisi, terdapat daerah dengan konsdisi Pendidikan dan pelayanan Kesehatan kurang memadai. Di sisi lain terdapat daerah dengan pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan Pendidikan yang memadai dan terbilang maju

Upaya menyelesaikan masalah berhubungan dengan wacana di atas ialah….

Sumber keuangan daerah diperoleh melalui pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Berikut ini yang merupakan sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah ....

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu….

Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar di atas merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yaitu....

Gambar di atas merupakan tata ruang kawasan Malioboro Yogyakarta.

Jika dikaitkan dengan jenis urusan pemerintah, termasuk ke dalam pemerintahan apa?

Gambar berikut merupakan urusan pemerintahan....