NEW
Font size
WorksheetsREVIEW PPKn Kelas 8 BAB 1-3
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan digantikan oleh Konstitusi RIS pada tanggal …
17 Oktober 1952
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
27 September 1949
Perhatikan contoh perbuatan di bawah in!
1. Menjadi anggota lembaga negara.
2. Mengikuti pemilihan umum.
3. Kerja bakti membersihkan lingkungan.
4. Belajar dengan tekun.
5. Membayar pajak tepat waktu.
Berdasarkan contoh di atas, perbuatan yang merupakan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan adalah nomor …
2 dan 3
1 dan 2
2 dan 5
3 dan 5
Kekuasaan legislatif untuk membuat UU di Indonesia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada di tangan …
DPR dan Presiden
MA dan MK
DPR dan DPD
MPR dan DPR
Lembaga negara yang mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar senantiasa sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan negara adalah …
MPR
PPKI
KNIP
DPR
Keberadaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, yaitu …
mengekang kebebasan warga negara
mengatur penyelenggaraan negara
membatasi gerak masyarakat
Melindungi pejabat negara
Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah …
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
UU
Pancasila
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat . *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calom Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya, sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. ***)
Jika dilihat dari judulnya, BAB III UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut membahas mengenai …
pengaturan kekuasaan Pemerintahan di Indonesia
bentuk dan wilayah kekuasaan Negara Indonesia
penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
bahasa dan lambang negara yang digunakan oleh Negara Republik Indonesia
Secara teoritis, nilai dalam kehidupan manusia dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Yang dimaksud dengan nilai material adalah …
segala sesuatu yang bersumber dari rasa manusia
segala sesuatu yang berguna bagi unsur hidup manusia dan bersifat fisik
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam melakukan suatu kegiatan
segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia
Partai politik yang berusaha mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme …
PNI
NU
Masyumi
PKI
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah …
negara serikat
negara hukum
konstitusi
presidensil
Bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat diamandemen adalah …
pembukaan
aturan tambahan
penjelasan
batang tubuh
Dibawah ini yang merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah …
memilih Presiden dan Wakil Presdien
mengesahkan UUD
menetapkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 berlaku kembali
adanya pembagian kekuasaan negara
Konstitusi adalah hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut …
DPR
DPD
DPRD
UUD
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut, kecuali …
normatif
tidak tertulis
singkat dan supel
tertulis
Hierarki peraturan perundang-undangan nasional di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengacu pada …
UU No.3 Tahun 2002
UU No.12 Tahun 2011
UU No.20 Tahun 2012
UU No.39 Tahun 2008
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah …
hukum positif
hukum tidak tertulis
hukum dasar tertulis
aturan pokok
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat . *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calom Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya, sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. ***)
Dari kutipan tersebut, ayat yang merupakan hasil amandemen ketiga adalah . . .
Pasal 5 ayat 1
Pasal 5 ayat 2
Pasal 5 ayat 1 dan 2
Pasal 6 ayat 1 dan 2
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI, tidak secara khusus berdiri sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan dalam …
batang tubuh UUD NRI Tahun 1945
pembukaan UUD NRI Tahun 1945
penjelasan UUD NRI Tahun 1945
aturan tambahan UUD NRI Tahun 1945
Di bawah ini yang bukan merupakan konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia …
sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus sesuai nilai-nilai Pancasila
perbedaan agama dan suku bangsa harus dihilangkan dari Indonesia
nilai-nilai Pancasila menjadi landasan pembangunan nasional
semua aturan hukum harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Di bawah ini yang bukan merupakan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah . . .
kepribadian bangsa
perjanjian hidup
aturan hukum
pandangan hidup
